DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 2 November 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Penyelenggaraan SPBE; 3. Layanan SPBE; 4. Penyelengaraan Nama Domain dan Subdomain; 5. Kerja Sama; 6. Pendanaan; 7. Pembinaan Dan Pengawasan; 8. Partisipasi Masyarakat Dan Pelaku Usaha; 9. Literasi Digital; 10. Sanksi Administratif; 11. Ketentuan Peralihan; 12. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menyelenggarakan pemerintahan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan mewujudkan misi keempat Kabupaten Tangerang, yaitu meningkatkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabel, dibutuhkan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); 3.Undang-Undang…
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
10.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
11.Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112); Dengan… Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
7.Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
8.Pengguna SPBE adalah instansi pusat, Perangkat Daerah, pegawai aparatur sipil negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE.
9.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10.Sistem Informasi…
10.Sistem Informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari lembaga, sumber daya manusia, perangkat keras, perangkat lunak, substansi data dan informasi yang terkait satu sama lain dalam satu mekanisme kerja untuk mengelola data dan informasi.
11.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.
12.Data adalah fakta berupa angka, karakter, simbol, gambar, tanda-tanda, tulisan yang mempresentasikan keadaan yang sebenarnya.
13.Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh penyelenggaran sertifikasi elektronik.
14.Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
15.Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan Sistem Elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan Data, dan pemulihan Data.
16.Keamanan Sistem Informasi adalah manajemen penyelenggaraan keamanan yang bertujuan mencegah, mengatasi, dan melindungi berbagai Sistem Informasi dari resiko terjadinya tindakan ilegal seperti penggunaan tanpa izin, penyusunan, dan perusakan terhadap berbagai informasi yang dimiliki.
17.Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi Data, pengolahan dan penyimpanan Data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
18.Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE.
19.Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh Perangkat Daerah.
20.Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh Perangkat Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan Perangkat Daerah lain.
21.Rencana Induk adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
22.Interoperabilitas adalah…
22.Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar infomasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
23.Komputer adalah alat untuk memproses Data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
24.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
25.Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
26.Subdomain adalah bagian dari domain Subdomain biasanya digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website.
27.Badan Usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
28.Badan Hukum adalah suatu badan atau bisa juga disebut dengan perkumpulan yang memiliki hak untuk dapat melakukan perbuatan seperti manusia dan memiliki kekayaan sendiri, dapat menggugat atau digugat di depan hakim.
29.Orang adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun Badan Hukum.

Pasal 2

Penyelenggaraan SPBE dilaksanakan berdasarkan pada prinsip:

a.efektifitas;
b.keterpaduan;
c.kesinambungan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas;
f.Interopabilitas; dan
g.keamanan.

Pasal 3

Pengaturan mengenai penyelenggaraan SPBE dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan dan pengembangan SPBE, sehingga dapat berjalan dengan baik dan berkualitas sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. Pasal 4…

Pasal 4

Pengaturan penyelenggaraan SPBE bertujuan:

a.terselenggaranya Pemerintahan Daerah yang berbasis elektronik;
b.terwujudnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dalam proses penyelenggaraan manajemen Pemerintahan Daerah;
c.terlaksananya peningkatan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Daerah untuk menghasilkan pelayanan publik yang optimal;
d.terwujudnya masyarakat Daerah yang memiliki aksesibilitas terhadap penggunaan Teknologi Informasi dan komunikasi; dan
e.mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan SPBE meliputi:

a.penyelenggaraan SPBE;
b.layanan SPBE;
c.penyelenggaraan Nama Domain dan Subdomain;
d.kerja sama;
e.pendanaan;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.partisipasi masyarakat dan pelaku usaha;
h.literasi digital; dan
i.sanksi administratif.

BAB II

PENYELENGGARAAN SPBE

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas layanan administrasi pemerintahan, layanan masyarakat, dan layanan dunia usaha.
(2)Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berpedoman pada SPBE nasional.
(3)Penyelenggaraan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.perencanaan;
2. b.Infrastruktur SPBE;
3. c.Aplikasi SPBE;
4. d.Data dan informasi;
5. e.kelembagaan; dan
6. f.sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah menetapkan Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah.
(2)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
1. a.Rencana Induk SPBE nasional;
2. b.rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
3. c.hasil kajian perkembangan kebutuhan Pemerintah Daerah dan masyarakat serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
(3)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau paling singkat 2 (dua) tahun sekali.
(4)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah disusun oleh Dinas bersama dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1)Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memuat tahapan pengembangan dan penerapan SPBE dalam bentuk:
1. a.kerangka pemikiran dasar;
2. b.cetak biru pengembangan;
3. c.pentahapan pengembangan; dan
4. d.rencana implementasi.
(2)Kerangka pemikiran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan usulan cetak biru pengembangan yang meliputi:
1. a.kerangka pengembangan SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.analisis kondisi saat ini;
3. c.kesesuaian visi misi Pemerintah Daerah;
4. d.dasar pengembangan SPBE Pemerintah Daerah; dan
5. e.faktor keberhasilan.
(3)Cetak biru pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.cetak biru arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
2. b.cetak biru Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah;
3. c.cetak biru peta SPBE Pemerintah Daerah;
4. d.cetak biru proses bisnis SPBE Pemerintah Daerah;
5. e.cetak biru sistem Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah;
6. f.cetak biru tata kelola Teknologi Informasi dan kelembagaan;
7. g.cetak biru sumber daya manusia; dan
8. h.cetak biru kebijakan dan prosedur.
(4)Pentahapan pengembangan…
(4)Pentahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan tahapan dan capaian dalam penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah.
(5)Pentahapan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dijabarkan dalam rencana implementasi.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyediakan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPBE.
(2)Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan standar perangkat, standar Interoperabilitas, standar Keamanan Sistem Informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…