DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2022

Nomor: 6
Tahun: 2022
Ditetapkan: 27 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tangerang

regulasi_utama

Ringkasan

Didalam Peraturan ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: I. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.

2.Supati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalarn sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Rencana... 7. 8. 9. (I)

(2)- 3 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalarn penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah. APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp7.116.307.463.906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) terdiri atas pendapatan Daerah, belanja Daerah, dan pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:

a.pendapatan Daerah Rp 6.766.307.463.906,00
b.belanja Daerah Rp 7.116.307.463.906,00 defisit/surplus Rp (350.000.000.000,00)
c.pembiayaan Daerah I. penerimaan Rp
1. 2.pengeluaran Rp pembiayaan netto Rp sisa lebih Rp pembiayaan 350.000.000.000,00 0,00 350.000.000.000,00 0,00 anggaran berkenaan tahun

Pasal 3

Anggaran pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp6.766.307.463.906,00 (enam triliun tujuh ratus enam puluh enam miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(I) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan se besar Rp3.389. 752.631.917,00 (tga triliun tiga ratus delapan puluh sembilan miliar tujuh ratus lima puluh dua juta enam ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus tujuh belas rupiah), yang terdiri atas:

a.pajak Daerah;
b.retribusi Daerah;
c.hasil...

(2)
(3)
(4)
(5)
1. c.hasil pengelolaan kekayaan Oaerah yang di pisahkan; dan
2. d.lain-lain pendapatan asli Oaerah yang sah. Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.680.876.738.815,00 (dua triliun enam ratus delapan puluh miliar delapan ratus tujuh puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus lima belas rupiah). Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rpl32.997.192.076,00 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh enam rupiah). Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp58.482.204.636,00 (Lima puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh dua juta dua ratus empat ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah). Lain-lain pendapatan asli Oaerah yang sah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp517.396.496.390,00 (lima ratus tujuh belas miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta empat ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.376.554.831.989,00 (tiga triliun tiga ratus tujuh puluh enam miliar lima ratus lirna puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerin tah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.672.056.649.000,00 (dua triliun enam ratus tujuh puluh dua miliar lima puluh enam juta enam ratus empat puluh sembilan ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) huruf b dirancanakan sebesar Rp704.498.182.989,00 (tujuh ratus empat miliar empat ratus sembilan puluh delapan juta seratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 6

Anggaran belanja Oaerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp7 .116.307.463. 906,00 (tujuh triliun seratus enam belas miliar tiga ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus enam rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasional;
b.belanja... - 5
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp4.854.089.003.134,00 (empat triliun delapan ratus lima puluh empat miliar delapan puluh sembilan juta tiga ribu seratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas: a belanja pegawai;
1. b.belanja barang dan jasa;
2. c.belanja hibah; dan
3. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.282.262.153.291,00 (dua triliun dua ratus delapan puluh dua miliar dua ratus enam puluh dua juta seratus lima puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan se besar Rp2.375.605.794.343,00 (dua triliun tiga ratus tujuh puluh lima miliar enam ratus lima juta tujuh ratus sembilan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh tiga rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp188.073.055.500,00 (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh puluh tiga juta lima puluh lima ribu lima ratus rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.148.000.000,00 (delapan miliar seratus empat puluh delapan juta rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rpl.446.034.536.983,00 (satu triliun empat ratus empat puluh enam miliar tiga puluh empat juta lima ratus tiga puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas: a belanja modal tanah;
1. b.belanja modal peralatan dan mesin;
2. c.belanja modal gedung dan bangunan;
3. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
4. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp 78.742.896.506,00 (tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus empat puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus enam rupiah).
(3)Belanja... - 6
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp206.909.863.32 l,00 (dua ratus enam miliar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp59 l.742. l 74.099,00 (lima ratus sembilan puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh dua juta seratus tujuh puluh empat ribu sembilan puluh sembilan rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp565.380.208.793,00 (lima ratus enam puluh lima miliar tiga ratus delapan puluh juta dua ratus delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.259.394.264,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh empat rupiah)

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp766.183.923.789,00 (tujuh ratus enam puluh enam miliar seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp281.387.393.090,00 (dua ratus delapan puluh satu miliar tiga ratus delapan puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu sembilan puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp484.796.530.699,00 (empat ratus delapan puluh em pat miliar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus tiga puluh ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah). Pasal 1 1 Anggaran pembiayaan Daerah tahun anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:
1. a.penerimaan pembiayaan; dan
2. b.pengeluaran pembiayaan. Pasal... - 7

Pasal 12

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 1 huruf a direncanakan sebesar Rp350.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…