DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 6 Tahun 2024

Nomor: 6
Tahun: 2024
Ditetapkan: 5 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang : Bab I Ketentuan Umum, Bab II Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Bab III Muatan Materi Pendidikan Pancasilan dan Wawasan Kebangsaan, Bab IV Peran Serta Masyarakat, Bab V Pembinaan dan Pengawasan, Bab VI Kerja Sama, Bab VII Pendanaan, Bab VIII Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; Mengingat: ...

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
2.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang . Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
5.Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 100); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN. BABI ... BABI KETENTUAN UMUM perorangan, kelompok/forum, organisasi kemasyarakatan, dan/ atau organisasi yang Daerah adalah Kabupaten Tangerang. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tangerang. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Kecamatan adalah bagian wilayah Daerah yang dipimpin oleh cam.at. Masyarakat adalah organisasi profesi, organisasi sosial politik, berbadan hukum. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Pendidikan Pancasila adalah pendidikan mengenai nilai- nilai Pancasila sebagai ideologi dan dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, falsafah bangsa, pandangan hidup bangsa, pokok kaidah fundamental negara, sumber dari segala sumber hukum, serta jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia ten tang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 11. 10. 7. 5. 6. 8. 3. 4. 9.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. 2.

12.Pendidikan ...
12.Pendidikan Formal adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah dan mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi;
13.Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
14.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan berbentuk Kegiatan belajar mandiri yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab.

Pasal 2

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yaitu:

a.demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, tata nilai budaya, dan kebhinnekatunggalikaan bangsa;
b.sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan yang berlangsung sepanjang hayat sesuai perkembangan kemajuan pembangunan masa kini dan yang akan datang; dan
c.sinergi, kolaborasi, dan keterpaduan antara pendidikan formal, pendidikan nonformal, dan pendidikan informal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan bertujuan untuk:

a.menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada Masyarakat dan aparatur sipil negara;
b.mewujudkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air;
c.memperkuat usaha terwujudnya tujuan pengaturan Daerah yang berbasis kearifan lokal;
d.terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia; dan
e.mewujudkan kerukunan dan ketentraman Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah meliputi:

a.penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
b.muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan;
c.peran serta Masyarakat;
d.pembinaan dan pengawasan;
e.kerja sama; dan
f.pendanaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 6

Pendidikan Pancasila dan Wawasan diselenggarakan melalui kelembagaan:

a.Pendidikan Formal
b.Pendidikan Nonformal; dan
c.Pendidikan Informal. Kebangsaan

Pasal 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Formal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilaksanakan melalui:

a.kegiatan intrakurikuler;
b.kegiatan kokurikuler;
c.kegiatan ekstrakurikuler; dan/ atau
d.kegiatan nonkurikuler.

Pasal 8

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b dilaksanakan melalui:

a.pendidikan dan pelatihan;
b.kegiatan kebudayaan;
c.sosialisasi/ seminar /lokakarya/bimbingan teknis;
d.peringatan hari lahir Pancasila; dan/ atau
e.kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Pasal 9

(1)Peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan setiap tanggal 1 Juni.
(2)Bentuk peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilaksanakan dengan upacara.
(3)Selain bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peringatan Hari Lahir Pancasila dapat dilaksanakan dengan:
1. a.kegiatan olahraga;
2. b.kegiatan keilmuan;
3. c.kegiatan sosial;
4. d.kegiatan kebudayaan; dan/ atau
5. e.kegiatan lainnya.
(4)Pelaksanaan peringatan hari lahir Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) sesuai dengan kearifan lokal.

Pasal 10

( 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan melalui Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dapat dilakukan oleh keluarga dan/atau lingkungan dengan berbasis budaya.

(2)Pendidikan Informal sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya.

Pasal 11

( 1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:

a.kesatuan bangsa dan politik;
b.pendidikan, pemuda, dan olah raga;
c.Pendidikan dan pelatihan;
d.pemberdayaan Masyarakat dan desa; dan
e.kebudayaan.

(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), Perangkat Daerah lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…