DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 22 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 96

Lembaga terkait

Ringkasan

Didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang; Bab l Ketentuan Umum; Bab ll Penyelenggaraan Kearsipan; Bab lll Pengelolaan Arsip; Bab lV Siste, Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi; Bab V Pelindungan dan Penyelamatan Arsip; Bab Vl Pengembangan Sumber Daya Manusia Kearsipan; Bab Vll Layanan kearsipan dan Permasyarakatan Kearsipan; Bab Vlll Kerja sama; Bab lX Pembinaan dan Pengawasan/Audit Kearsipan; Bab X Peran Serta Masyarakat; Bab Xl Pendanaan; Bab Xll Sanksi Administratif; Bab Xlll Ketentuan Lain-Lain; Bab XlV Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menjamin penyelamatan arsip sebagai sumber informasi dan mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintah di daerah, arsip harus dikelola, dipelihara, dan dilestarikan, guna pelindungan keperdataan, peningkatan kualitas pelayanan publik, melindungi memori kolektif sebagai bukti jati diri bangsa, warisan budaya, serta pertanggungjawaban Pemerintah Daerah secara komprehensif, terpadu, dan berkesinambungan;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kearsipan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, kebutuhan masyarakat, dan tuntutan bagi penyelenggaraan pemerintah daerah, sehingga perlu diganti;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3.Undang-Undang…
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tangerang.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Lembaga Kearsipan Daerah yang selanjutnya disingkat LKD adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kearsipan.
6.Badan…
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
7.Pemerintah Desa adalah kesatuan perorangan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan perorangan setempat berdasarkan prakarsa perorangan, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai Perangkat Daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja kecamatan.
9.Lembaga Lainnya adalah lembaga yang menerima bantuan anggaran/keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau anggaran pendapatan dan belanja negara, arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara dinyatakan sebagai arsip milik negara.
10.Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, baik yang diselenggarakan oleh orang-perorang maupun badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia.
11.Perseorangan adalah orang yang memiliki dokumen/arsip yang diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
12.Penyelenggaraan Kearsipan adalah keseluruhan kegiatan meliputi kebijakan, pembinaan kearsipan, dan pengelolaan arsip dalam suatu sistem kearsipan nasional yang didukung oleh sumber daya manusia, prasarana dan sarana, serta sumber daya lainnya.
13.Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.
14.Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh instansi vertikal, Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan Perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
15.Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan Arsip dinamis.
16.Unit Kearsipan…
16.Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam Penyelenggaraan Kearsipan.
17.Unit Pengolah adalah satuan kerja pada Pencipta Arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua Arsip yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan Arsip di lingkungannya.
18.Arsip Dinamis adalah Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan Pencipta Arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu.
19.Arsip Aktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan/atau terus menerus.
20.Arsip Inaktif adalah Arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun.
21.Arsip Vital adalah Arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional Pencipta Arsip, tidak dapat diperbarui, dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang.
22.Arsip Statis adalah Arsip yang dihasilkan oleh Pencipta Arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD.
23.Arsip Terjaga adalah Arsip negara yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya.
24.Arsip Umum adalah Arsip yang tidak termasuk dalam kategori Arsip Terjaga.
25.Arsiparis adalah seseorang yang memiliki kompetensi di bidang Kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan Kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
26.Pengelola Arsip Non-Arsiparis adalah pegawai aparatur sipil negara/atau nonaparatur sipil negara yang diberikan tugas di bidang Kearsipan serta mempunyai fungsi dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan Kearsipan.
27.Akses Arsip adalah ketersediaan Arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otoritasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan Arsip.
28.Autentikasi Arsip adalah pernyataan tertulis atau tanda yang menunjukkan bahwa Arsip Statis yang bersangkutan adalah asli atau sesuai dengan aslinya.
29.Alih Media adalah proses pengalihan dokumen yang dibuat atau diterima dari bentuk hard file atau fisik ke dalam bentuk soft file atau elektronik untuk kemudian dapat dikelola menggunakan teknologi informasi, dengan dukungan pembuktian serta peralatan dan teknologi yang memadai.
30.Retensi…
30.Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan terhadap suatu jenis Arsip.
31.Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau Retensi, jenis Arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis Arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan Arsip.
32.Pengelolaan Arsip adalah proses pengendalian Arsip Dinamis dan Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis.
33.Pengelolaan Arsip Dinamis adalah proses pengendalian Arsip Dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan dan pemeliharaan, serta penyusutan Arsip.
34.Pengelolaan Arsip Statis adalah proses pengendalian Arsip Statis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, pemanfaatan, pendayagunaan, dan pelayanan publik dalam suatu sistem Kearsipan nasional.
35.Akuisisi Arsip Statis adalah proses penambahan khasanah Arsip Statis pada LKD yang dilaksanakan melalui kegiatan penyerahan Arsip Statis dan hak pengelolaan, serta tanggung jawabnya dari Pencipta Arsip kepada LKD.
36.Daftar Arsip adalah daftar yang berisi data dan identifikasi Arsip yang diperlukan dalam penemuan Arsip atau penyusutan arsip.
37.Daftar Pencarian Arsip yang selanjutnya disingkat DPA adalah daftar yang berisi Arsip yang memiliki nilai guna, kesejarahan, baik yang telah diverifikasi secara langsung maupun tidak langsung oleh LKD dan dicari oleh LKD serta diumumkan kepada publik.
38.Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi adalah aplikasi pengolahan Arsip Dinamis terintegrasi yang berlaku secara nasional.
39.Jaringan Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat JIKN adalah sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan Arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia.
40.Sistem Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SKN adalah suatu sistem yang membentuk pola hubungan berkelanjutan antarberbagai komponen yang memiliki fungsi dan tugas tertentu, interaksi antarpelaku, serta unsur lain yang saling mempengaruhi dalam menyelenggaraan Kearsipan secara nasional.
41.Sistem...
41.Sistem Informasi Kearsipan Nasional yang selanjutnya disingkat SIKN adalah sistem informasi Arsip secara nasional yang dikelola oleh Arsip Nasional Republik Indonesia yang menggunakan sarana JIKN.

Pasal 2

Penyelenggaraan Kearsipan dilaksanakan berasaskan:

a.kepastian hukum;
b.keautentikan dan keterpercayaan;
c.keutuhan;
d.asal usul (principle of provenance);
e.aturan asli (principle of original order);
f.keamanan dan keselamatan;
g.keprofesionalan;
h.keresponsifan
i.keantisipatifan;
j.kepartisipatifan;
k.akuntabilitas;
l.kemanfaatan;
m.aksesibilitas; dan
n.kepentingan umum.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Kearsipan di Daerah.

Pasal 4

Penyelenggaraan Kearsipan bertujuan untuk:

a.menjamin terciptanya Arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, lembaga pendidikan, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan Perseorangan, yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, serta LKD sebagai penyelenggara Kearsipan Daerah;
b.menjamin ketersediaan Arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah;
c.menjamin terwujudnya Pengelolaan Arsip yang andal dan pemanfaatan Arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menjamin pelindungan kepentingan negara dan/atau Daerah dan hak keperdataan masyarakat serta masyarakat adat melalui pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya;
e.mendinamiskan Penyelenggaraan Kearsipan Daerah dalam SKN;
f.menjamin keselamatan dan keamanan Arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
g.menjamin keselamatan aset Daerah; dan
h.meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan dan pemanfaatan Arsip yang autentik dan terpercaya.

Pasal 5

Ruang lingkup Penyelenggaraan Kearsipan, meliputi:

a.keseluruhan penetapan kebijakan;
b.pembinaan Kearsipan, dan Pengelolaan Arsip dalam suatu SKN yang di dukung oleh sumber daya manusia;
c.sarana dan prasarana; dan
d.sumber daya lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENYELENGGARAAN KEARSIPAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan Kearsipan di Daerah.
(2)Penyelenggaraan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh:
1. a.LKD;
2. b.Perangkat Daerah;
3. c.Pemerintah Desa;
4. d.BUMD; dan
5. e.Lembaga Lainnya.
(3)Penyelenggaraan Kearsipan pada LKD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e, dilaksanakan oleh satuan kerja pada Unit Pengolah dan Unit Kearsipan.
(4)Unit Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan satuan kerja yang memiliki fungsi kesekretariatan atau ketatausahaan.
(5)Unit Pengolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi semua satuan kerja pada LKD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan Lembaga Lainnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah pada LKD, Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan Lembaga Lainnya diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

LKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, bertugas:

a.menyusun kebijakan Kearsipan Daerah;
b.menyusun program Arsip Vital;
c.mengelola Arsip Inaktif yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun yang berasal di setiap bidang pada LKD;
d.melaksanakan pembinaan Kearsipan terhadap Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga Lainnya, dan masyarakat;
e.melaksanakan pemusnahan Arsip yang sudah habis retensinya bagi Arsip yang memiliki retensi paling sedikit 10 (sepuluh) tahun sesuai JRA dan nilai guna;
f.melaksanakan…
f.melaksanakan Pengelolaan Arsip Statis yang diterima dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, Lembaga Lainnya, Perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan Perseorangan;
g.melaksanakan penyelamatan Arsip Statis;
h.pengelolaan layanan informasi Kearsipan; dan
i.menyediakan jasa Kearsipan.

Pasal 8

Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf e, bertugas:

a.mengelola Arsip Aktif;
b.mengelola Arsip Inaktif yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun;
c.menyusun program Arsip Vital;
d.mengelola Arsip Vital;
e.memindahkan Arsip Inaktif dari Unit Pengolah ke Unit Kearsipan;
f.memindahkan Arsip Inaktif yang memiliki retensi sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun ke LKD;
g.melaksanakan pemusnahan Arsip yang memiliki retensi kurang dari 10 (sepuluh) tahun sesuai JRA dan nilai guna;
h.menyerahkan Arsip Statis kepada LKD; dan
i.melaksanakan pembinaan dan pengembangan Pengelolaan Arsip Dinamis.

BAB III

PENGELOLAAN ARSIP

Pasal 9

(1)Pengelolaan Arsip terdiri atas:
1. a.Pengelolaan Arsip Dinamis; dan
2. b.Pengelolaan Arsip Statis.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis dilakukan terhadap Arsip Aktif, Arsip Inaktif, dan Arsip Vital.
(3)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menjadi tanggung jawab Pencipta Arsip.
(4)Pengelolaan Arsip Statis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menjadi tanggung jawab LKD.
(5)Pelaksanaan Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Arsiparis dan/atau Pengelola Arsip di lingkungan Pencipta Arsip.
(6)Penetapan, penunjukan, dan tugas serta fungsi Pengelola Arsip Non-Arsiparis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian...

Pasal 10

(1)Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan Lembaga Lainnya sebagai Pencipta Arsip melaksanakan Pengelolaan Arsip Dinamis untuk menjamin ketersediaan Arsip dalam penyelenggaraan kegiatan sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah, dan autentik berdasarkan suatu sistem yang memenuhi persyaratan:
1. a.andal;
2. b.sistematis;
3. c.utuh;
4. d.menyeluruh; dan
5. e.sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria.
(2)Pengelolaan Arsip Dinamis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), meliputi:
1. a.penciptaan Arsip;
2. b.penggunaan Arsip;
3. c.pemeliharaan Arsip; dan
4. d.penyusutan Arsip.
(3)Pejabat atau orang yang bertanggung jawab dalam Pengelolaan Arsip Dinamis wajib menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan Arsip yang dikelolanya.
(4)Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), wajib mengelola Arsip yang diciptakan oleh pihak ketiga yang diberi pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja/kontrak.
(5)Pihak ketiga yang menerima pekerjaan dari Perangkat Daerah, Pemerintah Desa, BUMD, dan/atau Lembaga Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), wajib menyerahkan Arsip yang tercipta dari kegiatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja Daerah, anggaran desa, anggaran BUMD, dan anggaran Lembaga Lainnya kepada pemberi pekerjaan setelah proses kegiatan dipertanggungjawabkan.

Isi peraturan

Teks96PDFHirarki

Memuat teks peraturan…