DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

didalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA GEMILANG KABUPATEN TANGERANG

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang . . .
3.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O23 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 921);
9.Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/OJK, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/OJK);
10.Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang (Berita Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0919); Dengan . . . Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA GEMILANG KABUPATEN TANGERANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0919) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 angka 14 diubah sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
3.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
4.Bupati adalah Bupati Tangerang.
5.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tangerang.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Tangerang.
7.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
9.Dewan . . .
9.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
10.Pengelola Investasi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Pengelola Investasi, adalah pejabat pengelola keuangan Daerah selaku bendahara umum Daerah.
11.Penasihat Investasi Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Penasihat Investasi, adalah tenaga profesional dan independen yang memberi nasihat kepada Pemerintah Daerah mengenai pelaksanaan investasi Pemerintah Daerah.
12.Badan Usaha Milik Daerah, yang selanjutnya disingkat BUMD, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
13.Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.
14.Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang yang selanjutnya disebut PT BPR KRG (Perseroda) adalah BUMD dengan jenis usaha Bank Perekonomian Rakyat yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
15.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang modalnya terbagai dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah.
16.Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
17.Komisaris adalah organ PT BPR KRG (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan perseroan Daerah.
18.Direksi adalah organ PT BPR KRG (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan perseroan Daerah untuk kepentingan dan tujuan Perusahaan Perseroan Daerah, serta mewakili perusahaan perseroan Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
19.Otoritas . . .
19.Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang ini.
20.Peraturan Daerah adalah peraturan perundang- undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
21.Pegawai adalah pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan.
22.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23.Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional sesuai level PT BPR KRG (Perseroda).
24.Rencana Kerja dan Anggaran PT BPR KRG (Perseroda) yang selanjutnya disebut RKA PT BPR KRG (Perseroda) adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis PT BPR KRG (Perseroda).
25.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
26.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
27.Gaji adalah Gaji pokok pegawai PT BPR KRG (Perseroda).
28.Penghasilan adalah Gaji yang ditambah dengan tunjangantunjangan yang sah.
29.Pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh PT BPR KRG (Perseroda) yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa.
30.Satuan Pengawas Intern, yang selanjutnya disingkat SPI, adalah unit yang dibentuk oleh direktur utama untuk memberikan jaminan (assurance) yang independen dan obyektif atas pelaporan keuangan serta melakukan kegiatan konsultasi bagi manajemen dengan tujuan untuk meningkatkan nilai (value) dan memperbaiki operasional BUMD melalui evaluasi dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, pengendalian, dan tata kelola perusahaan.
31.Kontrak . . .
31.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan (statement of corporate intent) yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Direksi dan/atau anggota Komisaris untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
32.Tahun Buku adalah tahun takwim sejak tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
33.Modal Dasar adalah jumlah dan nominal modal perusahaan perseroan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
34.Modal Disetor adalah sejumlah uang dan/atau nilai aset yang disetor oleh Pemerintah Daerah.
35.Laba bersih adalah laba PT BPR KRG (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
36.Sertifikasi Kompetensi Kerja bagi BPR, yang selanjutnya disebut Sertifikasi Kompetensi Kerja, adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi yang mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia yang berlaku bagi BPR dan BPRS.
37.Lembaga Sertifikasi Profesi adalah lembaga pelaksana Sertifikasi Kompetensi Kerja yang mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
38.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik daerah pada BUMD dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham
2.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang selanjutnya dalam Peraturan Daerah ini disebut Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang.

3.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Kegiatan usaha PT BPR KRG (Perseroda) meliputi:
1. a.menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa tabungan dan deposito berjangka dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.menyalurkan . . .
3. b.menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
4. c.melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
5. d.menempatkan dana pada bank lain, meminjam dana dari bank lain, atau meminjamkan dana kepada bank lain;
6. e.melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
7. f.melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang PT BPR KRG (Perseroda) sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan;
8. g.melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada nasabah;
9. h.melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
10. i.melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan OJK.
(2)Selain melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR KRG dapat:
1. a.menghimpun dana dari Pemerintah Daerah, pemerintah desa, BUMD, dan badan layanan umum daerah dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;
2. b.melakukan optimalisasi program dan kegiatan dalam layanan perbankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melakukan penyaluran kredit usaha rakyat dan kredit usaha rakyat Daerah; dan
4. d.membantu pemerintah desa dalam melaksanakan fungsi pemegang kas desa dan sebagai penyalur alokasi dana desa berdasarkan penugasan dari Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT BPR KRG (Perseroda) dapat berkerja sama dengan bank dan/atau lembaga jasa keuangan lainnya.

4.Ketentuan Pasal 26 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat

(3)sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Pengurusan PT BPR KRG (Perseroda) dilakukan oleh organ PT BPR KRG (Perseroda).
(2)Organ PT BPR KRG (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.
(3)Ketentuan . . .
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai organ PT BPR KRG (Perseroda) diatur dalam anggaran dasar PT BPR KRG (Perseroda).

5.Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

Anggaran dasar PT BPR KRG (Perseroda) atau perubahannya dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.Judul Bagian Kesatu BAB XVII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
7.Ketentuan Pasal 127 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 127

(1)Bupati melakukan pembinaan terhadap pengurusan PT BPR KRG (Perseroda).
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menangani BUMD.
(3)Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk tim yang keanggotannya terdiri atas:
1. a.perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. b.perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang:
  1. 1.perencanaan; dan
  2. 2.keuangan.
3. c.perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang penanaman modal; dan
4. d.unit kerja pada Sekretariat Daerah yang membidangi:
  1. 1.hukum; dan
  2. 2.BUMD.
(4)Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Pasal II . . . Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang. Ditetapkan di Tigaraksa pada tanggal 30 September 2025 BUPATI TANGERANG, Ttd. MOCHAMMAD MAESYAL RASYID Diundangkan di Tigaraksa pada tanggal 30 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGERANG, Ttd. SOMA ATMAJA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2025 NOMOR 08 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN (7, 42/2025) PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KERTA RAHARJA GEMILANG KABUPATEN TANGERANG I. UMUM Bank Perekonomian Rakyat merupakan salah satu jenis bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas giral secara langsung. Dalam melaksanakan usahanya, Bank Perekonomian Rakyat berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian sesuai dengan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Melalui Bank Perekonomian Rakyat ini, diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 meningkatkan sinergi dengan semua pihak terutama untuk mendorong perkembangan usaha mikro kecil dan menengah dengan memberikan kemudahan dan perluasan akses bagi pelaku usaha dan masyarakat umum. Perekonomian yang tangguh melalui peran perbankan yang lebih optimal menjadi sangat penting, sebagai perwujudan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Untuk itu diperlukan peningkatan kinerja, tata kelola, pengembangan usaha, dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan perbankan di Daerah agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya penyediaan modal usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah untuk meweujudkan peran perbankan yang lebih optimal, serta sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah, serta revitalisasi dan perbaikan tata kelola perbankan dengan menggantikan Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Pemerintah Daerah telah memiliki payung hukum untuk BPR dalam menjalankan kegiatan usahanya melalui Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang. Namun, dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan telah mengubah konsep Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat. Bank Perekonomian Rakyat diperkuat peranannya untuk menggerakkan perekonomian daerah dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengaturan mengenai Bank Perekonomian Rakyat juga diarahkan pada perluasan kegiatan usaha perbankan yang muaranya ditujukan untuk menggerakkan ekonomi nasional. Maka diperlukan adanya Peraturan Daerah yang baru sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan dalam menghadapi perkembangan perekonomian, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan masyarakat atas layanan perbankan yang lebih baik. Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang menjadi PT Bank Perekonomian Rakyat Kerta Raharja Gemilang Kabupaten Tangerang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta mengoptimalkan peran dan fungsi PT BPR Kerta Raharja Gemilang (Perseroda) dalam menggerakkan perekonomian Daerah maupun memberi kontribusi bagi penerimaan Daerah. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 1

Cukup jelas. Angka 2

Pasal 4A

Cukup jelas. Angka 3

Pasal 7

Cukup jelas. Angka 4

Pasal 26

Cukup jelas. Angka 5

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…