DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 88

Lembaga terkait

Ringkasan

1.ketentuan umum;2.penyelenggaraan pelayanan publik;3.pembina , organisasi penyelenggara , evaluasi dan pengelolaan pelaksanaan pelayanan publik ;4.hak dan kewajiban;5.sistem pelayanan terpadu;6.penyelesaian pengaduan;7.inovasi daerah;8.peran serta masyarakat;9.evaluasi dan pelaporan ;10.pembinaan dan pengawasan;11.pembiayaan;12.ketentuan peralihan;13.ketentuan penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang pelayanan publik; Pasal -.-18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1g5O tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungai Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 19SO) sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Xabupatei Purwakarta.dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun ISSO tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam lingkylgan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 2g51); 3.Undang-Undang...

3.Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4899);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambdlan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan SP Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2OI2 tenlang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2Ol2 tentang Pedoman Penyrrsunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 Pedoman tentang Standar Pelayanan; lO.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); l l.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 12.Peraturan...
12.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
5.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Repubtik Indonesia Nomor 30 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
6.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor I Tahun 2015 tentang pedoman Evaluasi Kinerja penyelenggara Pelayanan Publik;
7.Peraturan Daerah Tangerang Nomor 22 Tatrun 2Ol3 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
8.Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2Ol7 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 115); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PUBLIK.

BAB I

KBTENTUAN UMUM Pasal I Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan publik di Daerah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Peraturan Daerah Pelayanan Publik bertujuan untuk:

a.terwujudnya kepastian tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dingan penyelenggaraan pelayanan publik di Daerah;
b.terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima sesuaidengan asas-asas umum penyelenggaraan pemeriniahan dan korporasi yang baik di Daerah;
c.terwujudnya partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai mekanisme yang berlaku. (2t Pasal 3...

Pasal 3

Pelayanan publik diselenggarakan berdasarkan asas:

b.kepentingan umum;
c.kepastian hukum;
d.kesamaan hak
e.keseimbangan hak dan kewajiban;
f.keprofesionalan;
g.partisipatif;
h.persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif;
i.keterbukaan;
j.akuntabilitas;
k.fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan
l.ketepatan waktu; dan
m.kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

BAB II

PEI\TYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK

Pasal 4

(1)Penyelenggaraan Pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang berkaitan dengan kepentingan publik yang diselenggarakan oleh Penyelenggara di lingkungan Pemerintahanan Daerah.
(2)Penyelenggaraan Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pelayanan barang publik;
2. b.pelayanan jasa publik; dan
3. c.pelayananadministratif.
(3)Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, kependudukan, dan sektor strategis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (21 huruf a meliputi:

a.pengadaan/penyediaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh penyelenggara yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD; dan
b.pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 6

Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (21 huruf b, meliputi:

b.penyediaan jasa publik oleh pemerintah daerah yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari ApBD; dan
c.penyediaan jasa publik oleh BUMD yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan daerah yang dipiiahkan.

Pasal 7

(1)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (21 huruf c, merupakan pelayanan oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh Masyarakat.
(2)Pelayanan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan tindakan administratif penyelenggar" dal"- - rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda warga negara.

Pasal 8

(1)Tindakan administratif oleh penyelenggara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan nonperizinan.
(2)Dokumen berupa perizinan dan nonperizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keputusan administrasi pemerintahan daerah.
(3)Keputusan administrasi pemerintahan daerah sebagaimanadimaksud pada ayat (21 merupakan keputusan penyelenggara yang bersifat penetapan.

Pasal 9

Setiap Penyelenggara wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Sp dan SOP.

Pasal 10

(1)Penyusunan sP sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 didahului dengan penyiapan rancangan Sp.
(2)Penyiapan . rancangan Sp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan dengan tidak memberatkan Penyelenggara.
(3)Rancangan...
(1)(2t
(3)Rancangan SP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat:
1. a.dasar hukum;
2. b.persyaratan;
3. c.sistem, mekanisme, dan prosedur;
4. d.jangka waktu penyelesaian;
5. e.biaya/tarif;
6. f.produk pelayanan;
7. g.sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
8. h.kompetensi Pelaksana;
9. i.pengawasan internal;
10. j.penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
11. k.jumlah Pelaksana;
  1. 1.jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan SP;
12. m.jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
13. n.evaluasi kinerja Pelaksana.

Pasal 11

Penyelenggara dalam menJrusun dan menetapkan Sp wajib mengikutsertakan masyarakat dan pihak terkait. Pengikutsertaan masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan prinsip tidak diskriminatif, terkait langsung dengan jenis pelayanan, memiliki kompetensi dan mengutamakan musyawarah serta memperhatikan keberagaman. Masyarakat dan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari wakil:

a.pihak yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan Publik baik secara langsung maupun tidak langsung; dan/atau
b.tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, organisasi profesi, dan/ atau Lembaga Swadaya Masyarakat.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyusunan Sp sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks88PDFHirarki

Memuat teks peraturan…