DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tangerang

regulasi_utama

Ringkasan

didalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan BElanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang …
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Tahun 727);
8.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 4); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGERANG dan BUPATI TANGERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2.Bupati adalah Bupati Tangerang.
3.Pemerintahan …
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
12.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

(1)APBD terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah;
2. b.Belanja Daerah; dan
3. c.Pembiayaan Daerah.
(2)APBD ...
(2)APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp8.745.562.891.409,00 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Pendapatan Daerah Rp 8.295.562.891.409,00
2. b.Belanja Daerah Rp 8.745.562.891.409,00 defisit/surplus Rp (450.000.000.000,00)
3. c.Pembiayaan Daerah
  1. 1.penerimaan Rp 450.000.000.000,00
  2. 2.pengeluaran Rp 0,00 pembiayaan netto Rp 450.000.000.000,00 sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0,00

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp8.295.562.891.409,00 (delapan triliun dua ratus sembilan puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah), yang bersumber dari:

a.pendapatan asli Daerah; dan
b.pendapatan transfer.

Pasal 4

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp5.287.461.274.175,00 (lima triliun dua ratus delapan puluh tujuh miliar empat ratus enam puluh satu juta dua ratus tujuh puluh empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.240.700.000.000,00 (empat triliun dua ratus empat puluh lima miliar tujuh ratus juta rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp222.216.908.863,00 (dua ratus dua puluh dua miliar dua ratus enam belas juta sembilan ratus delapan ribu delapan ratus enam puluh tiga rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp64.030.876.015,00 (enam puluh empat miliar tiga puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu lima belas rupiah).
(5)Lain ...
(5)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp760.513.489.297,00 (tujuh ratus enam puluh miliar lima ratus tiga belas juta empat ratus delapan puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.008.101.617.234,00 (tiga triliun delapan miliar seratus satu juta enam ratus tujuh belas ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antardaerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.571.445.897.000,00 (dua triliun lima ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus empat puluh lima juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dirancanakan sebesar Rp436.655.720.234,00 (empat ratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu dua ratus tiga puluh empat rupiah).

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.745.562.891.409,00 (delapan triliun tujuh ratus empat puluh lima miliar lima ratus enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 7

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp6.285.367.006.498,77 (enam triliun dua ratus delapan puluh lima miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta enam ribu empat ratus sembilan puluh delapan rupiah tujuh puluh tujuh sen), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja hibah; dan
4. d.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.771.390.163.600,20 (dua triliun tujuh ratus tujuh puluh satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta seratus enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah dua puluh sen).
(3)Belanja …
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.061.801.496.186,57 (tiga triliun enam puluh satu miliar delapan ratus satu juta empat ratus sembilan puluh enam ribu seratus delapan puluh enam rupiah lima puluh tujuh sen).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp428.944.746.712,00 (empat ratus dua puluh delapan miliar sembilan ratus empat puluh empat juta tujuh ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua belas rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp23.230.600.000,00 (dua puluh tiga miliar dua ratus tiga puluh juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp1.541.745.783.686,23 (satu triliun lima ratus empat puluh satu miliar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah dua puluh tiga sen) yang terdiri atas:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
5. e.belanja modal aset tetap lainnya; dan
6. f.belanja modal aset lainnya.
(2)Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp201.012.542.781,00 (dua ratus satu miliar dua belas juta lima ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp251.290.047.696,28 (dua ratus lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh juta empat puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh enam rupiah dua puluh delapan sen).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp501.373.642.879,70 (lima ratus satu miliar tiga ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus empat puluh dua ribu delapan ratus tujuh puluh sembilan rupiah tujuh puluh sen).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp538.484.587.626,25 (lima ratus tiga puluh delapan miliar empat ratus delapan puluh empat juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu enam ratus dua puluh enam rupiah dua puluh lima sen).
(6)Belanja …
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp49.203.884.163,00 (empat puluh sembilan miliar dua ratus tiga juta delapan ratus delapan puluh empat ribu seratus enam puluh tiga rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp381.078.540,00 (tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh puluh delapan ribu lima ratus empat puluh rupiah).

Pasal 9

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp44.000.000.000,00 (empat puluh empat miliar rupiah).

Pasal 10

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d direncanakan sebesar Rp874.450.101.224,00 (delapan ratus tujuh puluh empat miliar empat ratus lima puluh juta seratus satu ribu dua ratus dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp439.982.991.324,00 (empat ratus tiga puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh empat rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp434.467.109.900,00 (empat ratus tiga puluh empat miliar empat ratus enam puluh tujuh juta seratus sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Pasal 11

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp450.000.000.000,00 (empat ratus lima puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan; dan
b.pengeluaran pembiayaan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…