DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 10 April 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

APBD TA 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. 3.Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp. 1.158.858.576.539,00
2.Belanja Rp. 1.480.568.983.900,00 (-) Surplus/( Defisit) (Rp. 321.710.407.361,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 332.710.407.361,00
b.Pengeluaran Rp. 11.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 321.710.407.361,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 57.163.264.982,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.010.704.535.106,00
3. c.Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 90.990.776.451,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 13.763.200.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.299.550.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.396.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 29.704.514.982,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 578.946.806.106,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 429.955.329.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 1.802.400.000,00
(4)Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 28.937.428.451,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 49.053.348.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 13.000.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 499.378.933.390,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 981.190.050.510,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 424.877.293.390,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.803.000.000,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp. 4.219.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 571.590.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 62.367.390.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.540.660.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 87.063.926.000,00
2. b.Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 265.188.999.855,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 628.937.124.655,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 332.710.407.361,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 332.710.407.361,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 10 April 2014 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT Dto USMAN ERMULAN Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 10 April 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Dto M U K L I S LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2014 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang - Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. 3.Undang - Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi Dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

Mengingat

4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5.Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575 );
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578 );
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimanan telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310 );
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 690 ); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :

1.Pendapatan Rp. 1.158.858.576.539,00
2.Belanja Rp. 1.480.568.983.900,00 (-) Surplus/( Defisit) (Rp. 321.710.407.361,00)
3.Pembiayaan Daerah :

a.Penerimaan Rp. 332.710.407.361,00
b.Pengeluaran Rp. 11.000.000.000,00 (-) Pembiayaan Netto Rp. 321.710.407.361,00 Sisa lebih pembiayaan anggaran Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) terdiri dari :
1. a.Pendapatan Asli Daerah sejumlah Rp. 57.163.264.982,00
2. b.Dana Perimbangan sejumlah Rp. 1.010.704.535.106,00
3. c.Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sejumlah Rp. 90.990.776.451,00
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Pajak Daerah sejumlah Rp. 13.763.200.000,00
2. b.Retribusi Daerah sejumlah Rp. 10.299.550.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 3.396.000.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sejumlah Rp. 29.704.514.982,00
(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
1. a.Dana Bagi Hasil sejumlah Rp. 578.946.806.106,00
2. b.Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 429.955.329.000,00
3. c.Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 1.802.400.000,00
(4)Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
1. a.Hibah sejumlah Rp. 0,00
2. b.Dana Darurat sejumlah Rp. 0,00
3. c.Dana Bagi Hasil Pajak sejumlah Rp. 28.937.428.451,00
4. d.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sejumlah Rp. 49.053.348.000,00
5. e.Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya sejumlah Rp. 13.000.000.000,00

Pasal 3

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
1. a.Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 499.378.933.390,00
2. b.Belanja Langsung sejumlah Rp. 981.190.050.510,00
(2)Belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 424.877.293.390,00
2. b.Belanja Bunga sejumlah Rp. 0,00
3. c.Belanja Subsidi sejumlah Rp. 2.803.000.000,00
4. d.Belanja Hibah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Belanja Bantuan sosial sejumlah Rp. 4.219.000.000,00
6. f.Belanja Bagi Hasil sejumlah Rp. 571.590.000,00
7. g.Belanja Bantuan Keuangan sejumlah Rp. 62.367.390.000,00
8. h.Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 4.540.660.000,00
(3)Belanja langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai sejumlah Rp. 87.063.926.000,00
2. b.Belanja Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 265.188.999.855,00
3. c.Belanja Modal sejumlah Rp. 628.937.124.655,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 (satu) terdiri dari :
1. a.Penerimaan sejumlah Rp. 332.710.407.361,00
2. b.Pengeluaran sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:
1. a.SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 332.710.407.361,00
2. b.Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
3. c.Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. 0,00
4. d.Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00
5. e.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah Rp. 0,00
6. f.Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. 0,00
(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
1. a.Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. 0,00
2. b.Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah Rp. 11.000.000.000,00
3. c.Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. 0,00
4. d.Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. 0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini, terdiri dari :

1.Lampiran I Ringkasan APBD;
2.Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi;
3.Lampiran III Rincian APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5.Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7.Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8.Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9.Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10.Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya; 11.Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini; 12.Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; 13.Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2014

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Dasar hukum (6)

Undang-undang (UU) No. 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2005

Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013