DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 1 Tahun 2015

Nomor: 1
Tahun: 2015
Ditetapkan: 8 Juni 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 78

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Asas, Maksud dan Tujuan; Hak dan Kewajiban Perusahaan; Program TJSLP (Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan); Pelaksanaan Program TJSLP; Pembiayaan Program TJSLP; Forum TJSLP; Penghargaan; Penyelesaian Sengketa; Pembinaan, Pengawasan, Pengumuman dan Pelaporan; Peran Serta Masyarakat dalam Pelaksanaan TJSLP; dan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat terlaksana dengan baik diperlukan hubungan yang sinergis antara Pemerintah Daerah dengan pelaku dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, serta Pasal 25 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b,dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755); 2
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
5.Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan;
6.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 6) Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWABSOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaanurusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat. 3
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjtunya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
8.Perusahaan adalah Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha lainnya.
9.Forum Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disebut Forum TJSLP adalah organisasi atau wadah yang dibentuk untuk menyelaraskan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan perencanaan pembangunan daerah.
10.Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi TJSLP Pemerintah Daerah adalah Tim yang yang terdiri dari beberapa satuan kerja perangkat daerah yang terkait yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Program TJSLP harus diselenggarakan berdasarkan asas kemanfaatan, keterbukaan, kebersamaan, kepastian hukum, keadilan, partisipatif, proporsionalitas, kemandirian, berwawasan lingkuangan dan berkelanjutan.

Pasal 3

Pengaturan TJSLP dimaksudkan untuk memberikan arahan, kepastian dan perlindungan hukum atas pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi perusahaan di daerah.

Pasal 4

Tujuan umum Program TJSLP adalah untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kelestarian lingkungan yang bermanfaat bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun pada masyarakat umum secara efektif dan efisien. 4

Pasal 5

Tujuan khusus program TJSLP meliputi:

a.terwujudnya batasan yang jelas tentang tanggung jawab sosial termasuk lingkungan perusahaan beserta pihak–pihak yang menjadi pelakunya;
b.terpenuhinya penyelenggaraan TJSLP sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam suatu koordinasi;
c.terwujudnya kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku dunia usaha dalam pelaksanaan TJSLP secara terpadu dan berdaya guna;
d.melindungi perusahaan agar terhindar dari pungutan liar yang dilakukan pihak-pihak yang tidak berwenang;
e.meminimalisir dampak negatif keberadaan perusahaan dan mengoptimalkan dampak positif keberadaan perusahaan; dan
f.terwujudnya program pemerintah daerah untuk melakukan apresiasi kepada dunia usaha yang telah melakukan TJSLP dengan memberi penghargaan serta pemberian kemudahan dalam pelayanan administrasi.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN

Pasal 6

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan berhak:

a.menyusun dan menetapkan Program TJSLP yang akan dilaksanakan oleh perusahaan sebagai bagian dari kebijakan internal perusahaan yang berkesinambungan;
b.menentukan masyarakat sasaran yang akan menerima manfaat program TJSLP dari perusahaan yang bersangkutan, setelah berkoordinasi dengan Forum TJSLP; dan
c.mendapatkan fasilitas dan/atau penghargaan dari Pemerintah Daerah berdasarkan kontribusi perusahaan dalam pelaksanaan Program TJSLP.

Pasal 7

Dalam Penyelenggaraan Program TJSLP Perusahaan wajib:

a.menetapkan komitmen terhadap TJSLP di dalam peraturan perusahaan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam kebijakan manajemen maupun program pengembangan perusahaan;
b.menyusun rancangan dan melaksanakan TJSLP dengan memperhatikan perencanaan pembangunan daerah dan peraturan perundang-undangan;
c.menumbuhkan, memantapkan dan mengembangkan sistem jaringan kerjasama dan kemitraan dengan pihak lain;
d.menerima usulan masyarakat baik perorangan maupun kelompok yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan usulan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan; dan 5
e.melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Program TJSLP kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

BAB IV

PROGRAM TJSLP

Pasal 8

(1)Setiap Perusahaan mempunyai tanggung jawabsosial dan lingkungan.
(2)Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perusahaan yang berstatus pusat dan/atau cabang yang berkedudukan dan/atau melaksanakan kegiatan operasional dalam wilayah daerah.
(3)Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi kewajiban bagi Perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam sesuai dengan peraturan perundag-undangan.
(4)Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lingkungan Perusahaan.
(5)Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghalangi Perusahaan berperan serta melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(6)Dalam hal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan melaksanakan Program TJSLP di wilayah daerah harus berkoordinasi terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui Forum TJSLP.

Pasal 9

Program TJSLP meliputi:

a.bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan.
b.kemitraan usaha mikro, kecil dan koperasi; dan
c.program langsung kepada masyarakat.

Pasal 10

Program bina lingkungan dan sosial berbasis pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dapat berbentuk kegiatan sebagai upaya untuk mempertahankan fungsi lingkungan hidup dan pengelolaannya serta pemberian bantuan langsung kepada masyarakat yang berada dalam wilayah sasaran yang meliputi :

a.bina lingkungan fisik;
b.bina lingkungan sosial; dan
c.bina lingkungan usaha mikro, kecil dan koperasi. 6

Isi peraturan

Teks78PDFHirarki

Memuat teks peraturan…