DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 10 Tahun 2014

Nomor: 10
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Dokumen Kapal terdiri dari Pendaftaran Kapal, Jenis Dokumen Kapal, Petugas Ukur Kapal, Metode Pengukuran Kapal, Surat Ukur, Sertifikat Keselamatan, Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau; Surat Keterangan Kecakapan terdiri dari Bentuk dan Jenis Surat Keterangan Kecakapan, Persyaratan Mendapatkan Surat Keterangan Kecakapan, Masa Berlaku Surat Keterangan Kecakapan; Surat Persetujuan Berlayar terdiri dari Bentuk dan Syarat Surat Persetujuan Berlayar dan Masa Berlaku Surat Persetujuan Berlayar; Ketentuan Penyidikan; dan Ketentuan Sanksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Dokumen Kapal Dan Surat Keterangan Kecakapan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat 11 Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor82, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
8.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan, Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5208);
10.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keptusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 73 tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau.
11.PeraturanMenteriPerhubungan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Alur Pelayaran Sungai dan Danau.
12.Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pengukuran Kapal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 283);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DOKUMEN KAPAL DAN SURAT KETERANGAN KECAKAPAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

DalamPeraturanDaerahini yang dimaksuddengan :

1.Daerah adalahKabupatenTanjungJabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalahBupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6.Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat yang diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk melaksanakan tugas tertentu.
7.Kapal adalah kendaraan bermotor air dengan bentuk jenis tertentu yang digerakan dengan tenaga angin, tenaga mekanik energi lainnya, ditarik atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraandibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
8.Pelabuhanadalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang, berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapidengan fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan keamanan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda transportasi.
9.Tonage Kapal adalah Volume Kapal yang dinyatakan dalam Tonage Kotor (gross tonage/GT) dan Tonage Bersih (Netto Tonage/NT).
10.Tonage Kotor adalah ukuran untuk kapasitas ruang-ruang dalam badan kapal dan ruang tertutup diatas geladak dengan satuannya M³/Ton, isi bersih (Netto Tonage/NT) adalah jumlah ukuran kotor di kalikan dengan 30%.
11.Pelayaran adalah kesatuan sistem yang terdiri dari Angkutan di Perairan, ke Pelabuhan, keselamatan dan keamanan serta Perlindungan Maritim.
12.Keselamatan Pelayaran adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan berbagai upaya yang diwujudkan terhadap penyelenggaraan angkutan di perairan untuk mengamankan keselamatan angkutan manusia, harta benda, dan lingkungan.
13.Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal yang dilakukan di sungai, danau, waduk, rawa, kanal dan terusan untuk mengangkut penumpang/ barang yang diselenggarakan Perusahaan Angkutan sungai dan danau.
14.Dokumen Kapal adalah surat bukti sah kepemilikan yang berupa Sertifikat baik yang dimiliki oleh orang pribadi maupun yang dimiliki oleh Badan usaha.
15.Sertifikat Keselamatan Kapal adalah surat yang menyatakan bahwa suatu kapal Laiklayar dan telah memenuhi Persyaratan teknis keselamatanberlayar.
16.Surat Keterangan Kecakapan yang selanjutnya disingkat SKK adalah Surat Keterangan yang menyatakan kemampuan serta keterampilan untuk mengoperasikan kapal.
17.Pengukuran Kapal adalah suatu proses kegiatan mengukur Panjang, Lebar, Tinggi (draf) kapal guna menentukan besar kecil GrossTonage (GT) Kapal yang dilanjuti sebagai kelanjutan pengeluaran Surat Ukur dan Dokumen Surat Kapal lainnya.
18.Daftar Ukur adalah daftar yang memuat perhitungan tonase kapal.
19.Surat Ukur adalah surat kapal yang memuat ukuran dan tonase kapal berdasarkan hasil pengukuran.
20.Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Firma, Komisi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan Organisasi, Media, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi Lainnya Termasuk Kontrak Investasi Kolektif dan Bentuk Usaha Tetap.
21.Nahkoda Kapal adalah seorang dari Awak Kapal yang menjadi Pimpinan umum diatas kapal dan mempunyai kewenangan serta bertanggung Jawab tertentu sesuai dengan ketentuan berlaku.

BAB II

DOKUMEN KAPAL

Pasal 2

(1)Sebelum Dokumen Kapal diterbitkan, Kapal wajib didaftarkan ke Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
(2)Kapal yang di daftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kapal yang berukuran di bawah GT 7 (<GT7);
(3)Dokumen Kapal yang akan diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Kapal yang berukuran dibawah GT 7 (<GT 7).

Pasal 3

(1)Kapal yang akan didaftarkan terlebih dahulu harus dilaksanakan pengukuran Kapal dan Pemeriksaan Teknis dan Nautis Kapal guna mengetahui kelayakan kapal sebagai persyaratan keselamatan pelayaran .
(2)Bentuk isi dan format susunan pendaftaran Kapal tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1)Jenis Dokumen Kapal terdiri dari :
1. a.sertifikat keselamatan;
2. b.pas kecil; dan
3. c.pas sungai dan danau.
(2)Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b danhuruf c, wajib dimiliki oleh setiap pemilik Kapal;
(3)Pemilik Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Perseroan Terbatas (PT), Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Koperasi atau setiap orang pribadi.
(4)Bentuk isi dan format Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c,berupa Sertifikat Keselamatan, Pas Kecil dan Pas Sungai dan Danau sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, lampiran III, Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1)Setiap Kapal sebelum dioperasikan harus dilakukan pengukuran guna menentukan ukuran panjang, lebar, dalam dan Tonase Kapal sesuai dengan metode pengukuran.
(2)Pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugaspengukur yang ditunjuk.
(3)Petugas ukur yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah yang petugas ukur yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. a.Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi;
2. b.pernah mengikuti serta lulus pendidikan dan pelatihan sertifikasi dan registrasi kapal sungai pada kementerian perhubungan republik indonesia;
3. c.bagi petugas yang pernah dan lulus mengikuti pendidikan pelatihan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat (3) harus dibuktikan dengan sertifikat;
4. d.kapal yang sudah diukur oleh petugas akan dimintakan pengesahan oleh ahli ukur/juruukur kapal; dan
5. e.ahli ukur/juru ukur kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah Pegawai Negeri Sipil/Pejabat yang berwenang yang telah memiliki sertifikat ahli ukur/juru ukur kapal.

Pasal 6

(1)Kapal yangukuran Panjang kurang dari 24 meter diukur dengan Metode Pengukuran kapal dalam Negeri.
(2)Tonage Kotor (GT) dan Tonage Bersih (NT) Kapal yang dicantumkan dalam Daftar ukur dan Surat Ukur merupakan hasil pembulatandenganmengabaikanangkadibelakangkoma.

Pasal 7

(1)Perhitungan dan penetapan Tonage Kotor (GT) dan Tonage Bersih (NT) dilakukan oleh Petugas Ukur dan dimasukan dalam daftar ukur.
(2)Daftar ukur sebagaimana di maksud pada ayat (1) di susun sesuai dengan metode pengukuran yang di pergunakan dan di tanda tangani oleh Petugas pengukur.
(3)Bentuk isi dan format susunan daftar Ukur tercantum dalam lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Surat Ukur di terbitkan hanya untuk Kapal dengan Ukuran Tonage Kotor GT7 atau lebih (≥GT7) .
(2)Untuk Kapal yang Ukuran Tonage Kotor kurang dari 7 GT tidak di terbitkan Surat Ukur.
(3)Surat Ukur yang tidak di terbitkan sebagaimana ayat (2), kapal tetap diukur.
(4)Bentuk dan isi format susunan surat ukur tercantum dalamlampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

(1)Surat ukur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8ayat (1) hanya berlaku selama Kapal tidak mengalami perubahan ukuran tonase nama kapal atau kapal tidak dipergunakan lagi.
(2)Surat ukur menjadi tidak berlaku dan harus di terbitkan Surat ukur baru apabila Kapal mengalami :
1. a.perubahan bentuk Bangunan Kapal yang menyebabkan rincian ukuran dan atau tonage kapal yang tercantum dalam Surat Ukur berubah; dan atau
2. b.kapal berganti Nama.
(3)Surat ukur menjadi tidak berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena:
1. a.di tutuh (Scaraping);
2. b.tenggelam;
3. c.musnah;
4. d.terbakar; dan/atau
5. e.di nyatakan hilang.

Pasal 10

(1)Guna mendapatkan Dokumen Kapal berupa sertifikat Keselamatan, Pas kecil dan Pas Sungai dan Danau pemohon harus mengajukan kepada Bupati cq. Kepala Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(2)Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Usaha dan Koperasi atau orang pribadi.
(3)Untuk penerbitan pertama Dokumen Kapal pemohon harus melampirkan persyaratan sebagai berikut :
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada bupati dan atau pejabat Dinas Perhubungan Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
2. b.melampirkan akte pendirian perusahaan (bila berbadan hukum);
3. c.kartu tanda penduduk;
4. d.surat keterangan domisili kapal yang diketahui oleh lurah/kepala desa setempat;
5. e.bukti faktur pembelian resmi;
6. f.surat keterangan pembangunan kapal dari perusahaan galangan kapal; dan/atau
7. g.jika pembangunan/pembuatankapal tersebut dibangun dan dibuat oleh tukang tradisional harus dinyatakan dengan Surat Pembelian yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menjelaskan : 1) jenis kapal; 2) bahan baku/konstruksi kapal; 3) tahun pembangunan kapal;dan 4) tempat Pembuatan Kapal.
(4)untuk perpanjangan penerbitan dokumen kapal kepada pemerintah cukup melampirkan :
1. a.Sertifikat keselamatan (Asli);
2. b.Pas kecil (Asli) kapal yang berlayar dilaut;
3. c.Pas sungai dan danau (Asli) yang berlayar di perairan daratan;
4. d.Foto copy KTP sebanyak 2 (dua) lembar.
(5)Bentuk isi dan format persyaratan penerbitan pertama Dokumen Kapal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a, huruf d dan huruf g, tercantum dalam lampiran VII, VIII dan IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…