DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 11 Tahun 2015

Nomor: 11
Tahun: 2015
Ditetapkan: 1 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor terdiri dari umum, angkutan barang umum, angkutan bahan berbahaya dan beracun, angkutan barang khusus, angkutan peti kemas, angkutan alat berat; Tata Cara Pembongkaran Barang; Pengawasan dan Pengendalian; dan Sanksi Administrasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin bertambahnya jumlah kendaraan serta meningkatnya jumlah arus barang yang masuk dan keluar dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka kegiatan bongkar muat barang perlu dilakukan pengaturan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian demi keselamatan dan kelancaran berlalu lintas;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pemuatan dan pembongkaran barang, maka diperlukan pengaturan tentang tata cara penyelenggaraan bongkar muat barang;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bongkar Muat Barang; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah No 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BONGKAR MUAT BARANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.Bupati dalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tajung Jabung Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6.Fasilitas Pemerintah adalah suatu tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dan/atau terminal untuk bongkar muat barang serta tempat penitipan barang.
7.Bongkar Muat Barang adalah kegiatan untuk membongkar dan/atau memuat barang dari dan kedalam mobil barang.
8.Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang pada terminal barang dan/atau tempat-tempat yang ditentukan;
9.Barang Umum adalah setiap bahan atau benda selain dari bahan berbahaya, barang khusus, peti kemas dan alat berat;
10.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah bahan yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya;
11.Barang Khusus adalah barang yang karena sifat dan bentuknya harus dimuat dengan cara khusus;
12.Alat Berat adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat dipecah- pecah sehingga memungkinkan angkutannya melebihi muatan sumbu terberat dan/atau dimensinya melebihi ukuran maksimum yang telah ditetapkan;
13.Izin Keluar atau Masuk Kota adalah izin yang diberikan oleh pejabat yang bewenang bagi mobil barang diluar ketentuan yang telah ditetapkan untuk melintas keluar atau masuk Kota Kuala Tungkal.
14.Kelas jalan adalah pengelompokan jalan didasarkan atas fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung jalan untuk menerima beban muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor.
15.Muatan Sumbu Terberat yang selanjutnya disingkat MST adalah sumbu terberat dari salah satu sumbu kendaraan bermotor setelah dibebani muatan yang menekan permukaan atau badan jalan.
16.Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
17.Terminal Barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi lainnya.

BAB II

ANGKUTAN BARANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

(1)Setiap pengangkutan barang dengan kendaraan bermotor pada dasarnya dilakukan dengan menggunakan mobil barang.
(2)Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.barang umum;
2. b.barang khusus;
3. c.peti kemas;
4. d.alat berat; dan
5. e.Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
(3)Pengangkutan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus dengan ketentuan jumlah barang yang diangkut tidak melebihi daya angkut type kendaraannya;
(4)Pengangkutan barang dengan menggunakan sepeda motor sebagimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan :
1. a.mempunyai ruang muatan barang dengan lebar tidak melebihi stang kemudi; dan
2. b.tinggi ruang muatan tidak melebihi 900 milimeter dari atas tempat duduk pengemudi.

Pasal 3

Pelayanan angkutan barang diselenggarakan dengan ketentuan:

1.prasarana jalan yang dilalui harus memenuhi ketentuan kelas jalan;
2.tersedianya tempat memuat dan membongkar barang; dan/atau
3.dilayani dengan kendaraan bermotor sejenis mobil barang.

Pasal 4

Setiap kendaraan angkutan barang harus menggunakan jalan yang sesuai dengan kelas, daya dukung, serta muatan sumbu terberat yang diizinkan.

Pasal 5

Kelas, daya dukung dan muatan sumbu terberat yang diizinkan dinyatakan dengan rambu-rambu lalu lintas.

Pasal 6

(1)Pengangkutan barang umum wajib dilakukan dengan mobil barang umum.
(2)Muatan Mobil Barang Umum terdiri dari :
1. a.muatan umum;
2. b.muatan logam;
3. c.muatan kayu;
4. d.muatan yang dimasukkan ke dalam palet;
5. e.pengangkutan kendaraan dengan cara bertingkat;
6. f.kendaraan dengan tutup gorden samping; dan/atau
7. g.kaca lembaran.
(3)Muatan yang menonjol melampaui bagian terluar belakang mobil barang tidak boleh melebihi 2.000 milimeter;
(4)Bagian yang menonjol lebih 1.000 milimeter, harus diberi tanda pada ujung muatan yang dapat memantulkan cahaya.
(5)Jika muatan yang menonjol menghalangi lampu atau pemantul cahaya, maka pada ujung muatan tersebut wajib ditambah lampu dan pemantul cahaya.

Pasal 7

(1)Pemuatan barang umum dalam ruang muatan mobil barang harus disusun dengan baik sehingga beban terdistribusi secara proposal;
(2)Distribusi muatan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan MST untuk masing-masing sumbu, daya dukung jalan serta jumlah berat yang diperbolehkan.
(3)Persyaratan MST sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada daerah- daerah tertentu ditetapkan paling berat 6 (enam) ton.
(4)Penetapan MST pada daerah-daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 8

(1)Pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilakukan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta sesuai peruntukannya;
(2)Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diklasifikasikan sebagai berikut :
1. a.mudah meledak;
2. b.cairan mudah menyala;
3. c.cairan gas mampat, gas cair, gas terlarut pada tekanan atau pendinginan tertentu;
4. d.padatan mudah menyala;
5. e.oksidator, peroksida organik;
6. f.bahan beracun dan mudah menular;
7. g.bahan radioaktif;
8. h.bahan korosif; dan
9. i.bahan berbahaya lainnya.

Pasal 9

(1)Untuk keselamatan dan keamanan pengangkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) yang tingkat bahayanya besar dengan jangkauan luas, perjalanan cepat serta penanganan dan pengamanannya sulit, wajib mendapatkan ijin lintas dari Bupati.
(2)Permohonan untuk mendapatkan ijin lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas memuat keterangan sekurang-kurangnya mengenai :
1. a.nama, jenis dan jumlah B3 yang akan diangkut serta dilengkapi dengan dokumen pengangkutan B3 dari instansi yang berwenang;
2. b.tempat pemuatan, lintas yang akan dilalui, tempat pemberhentian dan tempat pembongkaran;
3. c.identitas dan tanda kualifikasi awak kendaraan;
4. d.waktu dan jadwal pengangkatan;
5. e.jumlah dan jenis kendaraan bermotor yang akan digunakan untuk mengangkut;
6. f.ijin Usaha Angkutan, bagi kendaraan umum;
7. g.prosedur penanggulangan keadaan darurat yang diterapkan pemohon;
8. h.salinan/foto copy STNK dan Buku Uji; dan
9. i.daftar dan photo kendaraan yang digunakan untuk mengangkut.
(3)Bupati melalui pejabat yang ditunjuk memberikan jawaban secara tertulis paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 10

Pelayanan angkutan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) diselenggarakan dengan ketentuan :

a.prasarana jalan yang dilalui memenuhi ketentuan kelas jalan;
b.tersedianya tempat, fasilitas perlengkapan memuat dan membongkar;
c.dilayani dengan kendaraan bermotor pengangkut bahan berbahaya yang sesuai dengan peruntukannya;
d.mempunyai dokumen pengangkutan bahan berbahaya dari instansi yang berwenang; dan
e.plakat yang memuat tanda khusus yang harus melekat pada sisi kiri, kanan, depan, dan belakang kendaraan bermotor.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…