DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 3 Tahun 2014

Nomor: 3
Tahun: 2014
Ditetapkan: 8 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelengaraan Pendidikan diubah sebagai berikut: 1. Pada BAB I tertulis KETETNUAN UMUM, diubah mejandi KETENTUAN UMUM; 2. Ketentuan Pasal 1 angka 6 mengalami perubahan penulisan, angka 31, angka 32, angka 48 dihapus dan diantara angka 23 dan angka 24 disisip dengan 1 angka yaitu angka 23.a; 3. Ketentuan huruf h dan i Pasal 4 diubah; 4. Ketentuan ayat (2) Pasal 8 diubah; 5. Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah; 6. Ketentuan ayat (3) Pasal 20 dihapus; 7. Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 21 diubah; 8. Ketentuan pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 22 diubah dan disisipkan satu ayat diantara ayat (4) dan ayat (5) yaitu ayat (4a); 9. Ketentuan BAB X PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL, pasal 61 dan Pasal 62 dihapus; 10. Ketentuan Pasal 70 diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa beberapa ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaran Pendidikan bertentangan atau tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadan Peraturan Daerah tersebut;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2013 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 712);
9.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar Dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);
10.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 Tentang Standar Proses Pendidikan Dasar Dan Menengah;
11.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 Tentang Standar Penilaian Pendidikan;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13.Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 580); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT Dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelengaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 7), diubah sebagai berikut:
1.Pada BAB I tertulis KETETNUAN UMUM, diubah mejadi:
2.Ketentuan Pasal 1 angka 6 mengalami perubahan penulisan, angka 31, angka 32, angka 48 dihapus dan diantara angka 23 dan angka 24 disisip dengan 1 angka yaitu angka 23.a, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

1.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jambi.
3.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
7.Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
9.Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
10.Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
11.Taman Kanak-kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
12.Raudhatul Athfal, yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan dengan kekhasan agama Isalam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
13.Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
14.Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang melandasi jenjang pendidikan menengah, yang diselenggarakan pada satuan pendidikan berbentuk Sekolah Dasar, dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan kelanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
15.Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16.Madrasah Ibtidaiyah, yang selanjutnya disingkat MI, adalah salah bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Isalam pada jenjang pendidikan dasar.
17.Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyenggaraka pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
18.Madrasah Tsanawiyah, yang selanjutnya disingkat MTs, adalah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
19.Pendidikan Menengah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang merupakan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
20.Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP atau MTs.
21.Madrasah Aliyah, yang selanjutnya disingkat MA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
22.Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
23.Madrasah Aliyah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat MAK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Menteri Agama yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs. 23.a.Lembaga Pendidikan Asing yang selanjutnya disebut LPA, adalah institusi yang bergerak dibidang pendidikan atau satuan pendidikan asing.
24.Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan/atau sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
25.Standar Nasional Pendidikan adalah Kriteria minimal tentang sistem pendidikan diseluruh wilayah hukum Negara kesatuan Republik Indonesia.
26.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
27.Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
28.Kelompok belajar adalah satuan pendidikan nonformal yang terdiri atas sekumpulan warga masyarakat yang saling membelajarkan pengalaman dan kemampuan dalam rangka meningkatkan mutu dan taraf kehidupannya.
29.Pusat kegiatan belajar masyarakat adalah satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai dengan kebutuhan masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh, dan untuk masyarakat.
30.Pendidikan berbasis keunggulan lokal adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komperatif daerah.
31.Dihapus.
32.Dihapus
33.Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
34.Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
35.Organisasi profesi adalah kumpulan anggota masyarakat yang memiliki keahlian tertentu yang berbadan hukum dan bersifat nonkomersial.
36.Dewan Pendidikan Kebupaten adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
37.Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, kominitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
38.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam meyelenggarakan pendidikan.
39.Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
40.Kualifikasi pendidikan adalah ijazah pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik (guru) sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan.
41.Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
42.Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.
43.Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan.
44.Satuan pendidikan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
45.Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
46.Masyarakat adalah kelompok Warga Negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
47.Pendidikan berbasis aqidah adalah pendidikan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam setiap mata pelajaran.
48.Dihapus.
3.Ketentuan huruf h dan iPasal 4 diubahsehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Dalam rangka mewujudkan visi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, misi pendidikan di daerah meliputi:

a.mengupayakan partisipasi seluruh komponen masyarakat agar penyelengggaan pendidikan di daerah memiliki standar kualitas yang tinggi dan terjangkau, sehingga mempunyai keunggulan kompetitif yang mempunyai daya saing tinggi;
b.menciptakan keseimbangan antara kecerdasan intelegensi, emosional, dan spiritual;
c.menciptakan sistem dan kebijakan pendidikan yang unggul;
d.menciptakan atmosfir pendidikan yang kondusif;
e.mengantisipasi dan menghilangkan berbagai pengaruh negatif yang dapat merusak citra pendidikan;
f.menyediakan sarana dan prasara pendidikan yang berkualitas;
g.membangun budaya sekolah yang meliputi budaya akademik, dan budaya sosial yang memperhatikan budaya lokal serta pengamalan nilai-nilai keimanan dan ketaqwaan;
h.mengupayakan bebas buta aksara arab/Al’quran;dan
i.menghasilkanlulusan yang berkarakter kewirausahaan dan peduli lingkungan.
1. 4.Ketentuan ayat (2)Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Penyelenggaraan pendidikan wajib melakukan pembinaan terhadap satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
(2)Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan terhadap masyarakat penyelenggara pendidikan, Lembaga Pendidikan Asing, dan satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Satuan pendidikan bertanggung jawab kepada Penyelenggara Pendidikan.

5.Ketentuan ayat (2) Pasal 12 diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

(1)Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat.
(2)Pendidik yang mengajar pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah disebut guru.

6.Ketentuan ayat (3) Pasal 20 dihapus sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah minimal berpedoman pada standar nasional pendidikan.
(2)Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan non formal, pendidikan berbasis keunggulan daerah dan pendidikan khusus berpedoman pada standar nasional pendidikan, potensi, dan keunggulan lokal.
(3)Dihapus.
(4)Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didiversifikan sesuai dengan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.
(5)Pengembangan Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
(6)Ketersediaan kurikulum yang didiversifikasikan sesuai dengan potensi daerah dan satuan pendidikan, menjadi tanggung jawab penyelenggara pendidikan.

7.Ketentuan ayat (1) huruf d Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 21

(1)Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal behak :
1. a.mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
2. b.mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan akademik;
3. c.mendapatkan beasiswa bagi siswa yang berprestasi;
4. d.mendapatkan jaminan pendidikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
5. e.pindah program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
6. f.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
7. g.mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
8. h.mengajukansaran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
(2)Setiap peserta didik pada satuan pendidikan non formal berhak :
1. a.mendapatkan pelayanan pendidikan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuan;
2. b.menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
3. c.mendapatkan bimbingan, pembelajaran, dan pelatihan secara layak minimal sesuai dengan standar nasional pendidikan; dan
4. d.mengajukansaran dan berperan serta dalam usaha peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan.
(3)Peserta didik berkebutuhan khusus berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya.
(4)Peserta didik warga negara Indonesia yang belajar pada lembaga pendidikan asing yang diselenggarakan di daerah berhak mendapatkan pendidikan agama yang dianutnya dan pendidikan kewarganegaraan.
(5)Peserta didik pada setiap satuan pendidian berkewajiban:
1. a.menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
2. b.ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan selain pendidikan dasar dan menengah pertama atau sederajat; dan
3. c.mematuhi peraturan tata tertib yang berlaku di lingkungan satuan pendidikan masing-masing.
(6)Syarat dan mekanisme memperoleh beasiswa dan jaminan pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

8.Ketentuan pada ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 22 diubah dan disisipkan satu ayat diantara ayat (4) dan ayat (5) yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Penerimaan peserta didik baru bertujuan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya bagi warga masyarakat usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya.
(2)Penerimaan peserta didik baru harus berazaskan obyektifitas, transparansi, akuntabilitas, dan tidak diskriminatif.
(3)Penerimaan peserta didik baru dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)selain persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat
(3)Penerimaan Peserta Didik Baru untuk tingkat SMP dan Sekolah Menengah wajib memiliki Ijazah atau surat keterangan lain yang setara atau berpenghargaan sama dengan ijazah dari satuan pendidikan yang setingkat lebih rendah dibawahnya.
(4a)Pemerintah berkewajiban terhadap pendidikan keagamaan agar anak-anak mampu membaca kitab suci Alquran dan kitab suci lainnya sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing.
(5)Kententuan lebih lanjut tentang penerimaan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4) dan ayat (4a) diatur dalam Peraturan Bupati.

9.Ketentuan BAB X PENDIDIKAN BERTARAF INTERNASIONAL, Pasal 61 dan Pasal 62 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 70

Pelanggaran dalam penyelenggaraan pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 69 dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 8 September 2014 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd USMAN ERMULAN Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal,9 September 2014 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd MUKLIS LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2014 NOMOR 3 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM MASKURI, SH NIP.19710429 200003 1 003 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT PROVINSI JAMBI : 9/ BHK-4.3/VII/14 TAHUN 2014.

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…