DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 8 Tahun 2015

Nomor: 8
Tahun: 2015
Ditetapkan: 30 Oktober 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban APBD TA 2014

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 );
7.Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2006 Nomor 23);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik 3 Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 7 Tahun 2014 tentang Peubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2014 Nomor 7) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2014

Pasal 1

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2014 berupa Laporan Keuangan memuat :

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Neraca;
c.Laporan Arus Kas; dan
d.Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 2

(1)Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2014 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Rp 1.097.885.182.009,10
2. b.Belanja + Tranfer Rp 1.313.999.365.960,66 Surplus/(Defisit) Rp ( 216.114.183.951,56)
3. c.Pembiayaan - Penerimaan Rp 439.574.958.675,39 - Pengeluaran Rp 113.692.351.732,10 Pembiayaan netto Rp 325.882.606.943,29 SILPA Rp 109.768.422.991,73 4
(2)Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

1.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp95.535.157.193,90 dengan rincian sebagai berikut :

a.Anggaran Pendapatan Rp1.193.420.339.203,00
b.Realisasi Rp1.097.885.182.009,10 Selisih lebih/(kurang) Rp95.535.157.193,90
1. 2.Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp205.303.579.917,34 dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Belanja Rp1.519.302.945.878,00
b.Realisasi Rp1.313.999.365.960,66 Selisih lebih/(kurang) Rp205.303.579.917,34
1. 3.Selisih Anggaran dengan Realisasi Surplus/Defisit sejumlah Rp(109.768.422.723,44) dengan rincian sebagai berikut :
a.Surplus / ( Defisit ) Rp( 325.882.606.675,00)
b.Realisasi Rp( 216.114.183.951,56) Selisih lebih/(kurang) Rp (109.768.422.723,44)
1. 4.Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp( 0,39 ) dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Penerimaan Pembiayaan Rp439.574.958.675,00
b.Realisasi Rp439.574.958.675,39 Selisih lebih/(kurang) Rp( 0,39 )
1. 5.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp 267,90, dengan rincian sebagai berikut :
a.Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Rp113.692.352.000,00
b.Realisasi Rp113.692.351.732,10 Selisih lebih/(kurang) Rp267,90
1. 6.Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan Neto sejumlah Rp( 268,29 ) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran pembiayaan netto Rp 325.882.606.675,00
b.Realisasi Rp 325.882.606.943,29 Selisih lebih/(kurang) Rp ( 268,29 ) 5

Pasal 3

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember 2014 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset Rp3.654.968.513.868,45
b.Jumlah Kewajiban Rp 16.669.383.603,80
c.Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana Rp3.654.968.513.868,45

Pasal 4

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2014 sebagai berikut :

a.Saldo Kas Awal per 1 Januari 2014 Rp 453.669.196.816,39 b Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp 370.306.553.803,00
c.Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non-Keuangan Rp(586.420.737.754,56)
d.Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp(113.692.351.732,10)
e.Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp (10.024.237.905,00)
f.Saldo Akhir per 31 Desember 2014 Rp 113.838.423.227,73

Pasal 5

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2014 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 6

Ketentuan mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 6

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 30 Oktober 2015 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT ttd USMAN ERMULAN Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal, 30 Oktober 2015 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT ttd FIRDAUS KHATAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 8

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…