DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat No. 9 Tahun 2014

Nomor: 9
Tahun: 2014
Ditetapkan: 30 Desember 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Ruang Lingkup; Skala Usaha Warnet; Standarisasi Usaha Warnet; Perizinan Usaha Warnet; Hak, Larangan dan Kewajiban; Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan; dan Sanksi Administrasi

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan perkembangan kebutuhan sambungan internet telah berkembang usaha warnet yang dapat memberikan kontribusi positif, namun di sisi lain juga dapat berdampak negatif;
c.bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum dan menjamin usaha warnet yang sehat, tertib dan aman perlu dilakukan pembinaan, pengawasan dan penataan perizinan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Warung Internet; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 tahun 1956tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Peyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia 3980);
9.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA WARUNG INTERNET.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Dinas adalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi selanjutnya disebut dinasadalah Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan, Informatika dan Komunikasi Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
6.Warung Internet yang selanjutnya di sebut dengan Warnet adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa informasi dan komunikasi secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap.
7.Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengelola untuk tujuan memperoleh keuntungan.
8.Konten adalah substansi atau muatan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang mencakup seluruh suara, tulisan baik diam maupun bergerak atau bentuk audio visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya dan atau keseluruhannya.
9.Tempat usaha adalah lokasi atau tempat untuk mendirikan dan menjalankan usaha Warnet.
10.Perangkat lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara pengguna dan perangkat keras.
11.Perangkat keras adalah peralatan fisik yang membentuk suatu sistem komputer, meliputi : peralatan input, memori, prosesor, peralatan output, peralatan penyimpanan, peralatan komunikasi.
12.Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau produk Hak terkaitnya dengan persyaratan tertentu.
13.Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi;
14.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, sistem elektromagnetik lainnya;
15.Komputer adalah alat untuk memproses data elektromagnetik, optik atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika dan penyimpanan;
16.Program Komputer adalah sekumpulan intraksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain, yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus termasuk persiapan dalam merancang instruksi tersebut;
17.Sistem Operasi Open Source adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat, tetapi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber (Source Code) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet);
18.Sistem Operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan;
19.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perporasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
20.Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan sistem elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;
21.Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukkan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat;
22.Judi Internet (Internet Gambling) adalah suatu kegiatan yang dengan sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menggantungkan harapan mendapatkan keuntungan dengan mempertaruhkan sesuatu yang berharga pada suatu chance (kesempatan, kemungkinan, probabilitas) melalui media internet;
23.Game net adalah usaha rekreasi dan hiburan umum yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pelayanan jasa informasi dan game online secara terbatas, baik bersifat sementara maupun tetap;
24.Pengelola adalah orang yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan usaha warnet dan game net;
25.Izin Warnet adalah izin tertulis yang dikeluarkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada orang perorangan dan/atau badan usaha untuk melaksanakan usaha warnet;
26.Situs Web atau Website adalah suatu daerah lokasi jelajah dalam internet;
27.Kamera CCTV (Closed Circuit Television) adalah penggunaan kamera video untuk mentramisikan sinyal video ke tempat spesifik dalam monitor;
28.Interconnected-Networking selanjutnya disebut Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah inimeliputi sebagai berikut:

a.skala usaha warnet;
b.standarisasi usaha warnet; dan
c.perizinan pendirian usaha warnet.

BAB III

SKALA USAHA WARNET

Pasal 3

(1)Skala usaha warnet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dibagi menjadi 3 (tiga) jenis, sebagai berikut:
1. a.usaha warnet skala kecil; b.usaha warnet skala menengah; dan
2. c.usahawarnet skala besar.
(2)Kriteria skala usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), sebagai berikut :
1. a.usaha warnet skala kecil memiliki 5 sampai dengan 10 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
2. b.usaha warnet skala menengah memiliki 11 sampai dengan 30 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih Rp. 150.000.000,(seratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
3. c.usaha warnet skala besar memiliki lebih dari 31 komputer dan atau memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

BAB IV

STANDARISASI USAHA WARNET

Pasal 4

(1)Standarisasi usaha warnet terdiri dari 3 (tiga) aspek, sebagai berikut:
1. a.aspek perangkat lunak dan perangkat keras;
2. b.aspek kenyamanan; dan
3. c.aspek tanggung jawab sosial.
(2)Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
1. a.menggunakan Sistem Operasi yang memiliki lisensi dan/atau Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS);
2. b.menggunakan aplikasi pendukung yang memiliki lisensi dan/atau Pemanfaatan Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software (OSS); dan
3. c.menyediakan komputer,printer, scanner dan koneksi internet yang layak.
(3)Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut :
1. a.menggunakan sekat pembatas/bilik komputer yang wajar, dengan tinggi tidak melebihi dari 40 cm, untuk memudahkan pengawasan dan mencegah terjadinya penyelewengan fungsi;
2. b.memiliki penerangan yang memadai dan nyaman untuk mendukung aktivitas di lingkungan warnet;
3. c.menyediakan Musholla atau ruangan khusus yang dapat dipergunakan sebagai Musholla;
4. d.memiliki kamar kecil, saluran pembuangan limbah dan ketersediaan air bersih dalam jumlah yang memadai dan senantiasa terjaga kebersihannya;
5. e.memiliki pintu keluar-masuk yang cukup dan atau pintu darurat untuk antisipasi kebakaran serta memiliki perangkat pengaman kebakaran yang memadai; dan
6. f.memiliki area bebas dari asap rokok yang terpisah area merokok;
7. g.pada area merokok di fasilitasi dengan peralatan sirkulasi udara yang proporsional; dan
8. h.menggunakan CCTV untuk pengawasan.
(4)Kriteria yang harus dipenuhi sebagaimana pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:
1. a.melakukan upaya pencegahan eksploitasi akses internet yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan hukum;
2. b.ikut mendorong peningkatan literasi masyarakat di lingkungan sekitamya tentang pemanfaatan internet yang tepat guna dan bertanggung jawab;
3. c.melakukan antisipasi dampak sosial yang mungkin terjadi akibat penggunaan internet di warnet secara proaktif;
4. d.melakukan pemberitahuan mengingatkan kepada pengguna internet terhadap keberadaan waktu sholat; dan
5. e.melakukan penataan parkir kendaraan sehingga tidak mengganggu kenyamanan bagi pengguna lalu lintas.

BAB V

PERIZINAN USAHA WARNET

Pasal 5

(1)Setiap orang atau badan usaha yang melakukan usaha warnet wajib memiliki izin.
(2)Izin usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau atau pejabat yang ditunjuk.
(3)Izin usaha warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat di pindah tangankan kepada pihak lain.

Pasal 6

(1)Permohonan izin usaha Warnet diajukan secara tertulis kepada Bupati atau atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.rekomendasi dari camat;
2. b.rekomendasi dari Dinas;
3. c.fotokopi KTP pemohon
4. d.fotokopi NPWP;
5. e.bukti lunas PBB tahun terakhir.
6. f.surat izin Tempat Usaha (SITU);
7. g.izin gangguan / HO (Hinder Ordonantie);
8. h.surat persetujuan warga tetangga sekitar lokasi warnet;
9. i.melampirkan data, sarana dan prasarana yang dipakai dalam penyelenggaraan warnet;
10. j.denah lokasi dan Denah Kamar Layanan Internet;
11. k.surat pernyataan modal yang di investasikan dalam usaha warnet;
12. l.pas photo berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar; dan
(2)Formulir rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(3)Formulir Data Warnet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, h, i tercantum dalam Lampiran II merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Persetujuan atau penolakan permohonan izin usaha warnetsebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan paling lama 14 hari setelah permohonan diterima secara lengkap dan dilakukan pengencekan di lapangan.
(2)Terhadap permohonan yang memenuhi persyaratan administrasi diterbitkan Izin Usaha Warnet.
(3)Permohonan izin usaha warnet ditolak apabila permohonan tidak memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.Dokumen yang dilampirkan tidak lengkap dan atau tidak benar;
2. b.Permohonan yang diajukan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.
(4)Penolakan permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)diberikan secara tertulis disertai alasan penolakan oleh pejabat yang berwenang.
(5)Formulir Laporan Peninjauan dan Pengecekan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)Masa berlaku izin usaha warnet adalah selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkan izin usaha warnet dan dapat diperpanjang.
(2)Permohonan perpanjangan izin usaha warnet diajukan secara tertulis paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya izin dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
1. a.photo copy KTP Penanggungjawab;
2. b.surat izin usaha warnet yang akan diperpanjang (Asli); dan
3. c.surat keterangan aktif usaha warnet dari Lurah/Kepala Desa.

BAB VI

HAK, LARANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 9

Pengelolausaha warnet yang telah memiliki izin usahaberhakmenyelenggarakan usahanya sesuai dengan izin yang telah diperoleh.

Pasal 10

Pengelola Warnet di larang:

a.menyediakan, menyimpan dan menyebarkan konten pornografi;
b.menyediakan, menyimpan,mengedarkan dan memfasilitasi segala bentuk minuman keras dan narkotika; dan
c.membuat sekat pembatas lebih dari 40 cm diantara pengguna warnet;
d.menghadapkan monitor komputer ke ruang tertutup dan menghadap dinding;
e.menyediakan peluang aktivitas yang tidak sesuai dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan hukum;
f.memberikan layanan terhadap peserta didik berpakaian seragam sekolah pada jam pelajaran kecuali ada surat izin dari sekolah (asli);
g.menyediakan akses situs porno dan atau konten porno;
h.menyediakan akses situs yang mengandung unsur judi;
i.menjual minuman yang mangandung alkohol ditempat usahanya;
j.menyelenggarakanusaha warnetsebelum pukul 07.30 Wib dan melewati pukul 23.00 Wib pada hari Minggu sampai hari Jumat serta melewati pukul 24.00 Wibpada hari Sabtu;
k.pada hari Jumat membuka dari pukul 11.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib; dan
l.melayani bagi anak yang berusia 12 tahun ke bawah bermain diatas pukul 18.00 Wib tanpa didampingi orang tuanya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…