DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 12 tahun 2019 tentang penyelenggaraan keolahragaan di daerah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan keolahragaan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga di masyarakat melalui suatu pembinaan dan pengembangan olahraga yang dilakukan secara secara terpadu, sistematis, dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung kebutuhan mengenai penyelenggaraan keolahragaan di daerah sehingga perlu disesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan diatasnya;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) SALINAN sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6782);
9.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 6887);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7001);
13.Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penetapan Prasarana Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23);
14.Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 102);
15.Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 212);
16.Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2024 tentang Standar Pengelolaan Organisasi Olahraga Lingkup Olahraga Prestasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 782);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung barat Tahun 2019 Nomor 12); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DI DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan di Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 12) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6.Dinas adalah Perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang keolahragaan.
7.Komite Olahraga Nasional Indonesia Daerah adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
8.Kecamatan adalah Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
9.Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, dan nonformal, pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
10.Keolahragaan adalah segala aspek yang berkaitan dengan Olahraga yang memerlukan pengaturan, pendidikan, pelatihan, pembinaan, pengembangan, peningkatan, pengawasan, dan evaluasi.
11.Penyelenggaraan Keolahragaan adalah proses sistematik yang melibatkan berbagai aspek keolahragaan dan pemangku kepentingan secara terpadu dan berkelanjutan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dan pengawasan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
12.Olahraga adalah segala kegiatan yang melibatkan pikiran, raga, dan jiwa secara terintegrasi dan sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
13.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
14.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
15.Olahragawan adalah Peolahraga yang mengikuti pelatihan dan kejuaraan Olahraga secara teratur, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan untuk mencapai prestasi.
16.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
17.Guru Olahraga adalah pengajar pada satuan pendidikan yang memiliki pengetahuan, keahlian, dan kemampuan di bidang olahraga untuk melaksanakan proses pembelajaran melalui aktivitas jasmani yang dirancang guna meningkatkan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik, pengetahuan dan prilaku hidup sehat dan aktif, sikap sportif, dan kecerdasan emosi pelajar.
18.Pelatih adalah seseorang yang memiliki kemampuan dan keahlian untuk mempersiapkan fisik dan mental olahragawan maupun kelompok olahragawan.
19.Pembinaan dan Pengembangan Olahraga adalah usaha sadar yang dilakukan secara sistematis untuk mencapai tujuan keolahragaan.
20.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
21.Perencanaan Keolahragaan adalah rangkaian kegiatan yang sistematis, terukur, terpadu, bertahap, berjenjang, dan berkelanjutan dalam rangka mencapai tujuan keolahragaan.
22.Desain Olahraga Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DOD adalah dokumen rencana induk kebijakan keolahragaan daerah yang disusun berdasarkan Desain Besar Olahraga Nasional.
23.Olahraga Pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
24.Olahraga Masyarakat adalah Olahraga yang dilakukan oleh Masyarakat berdasarkan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat yang dilakukan secara terus-menerus untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
25.Olahraga Prestasi adalah Olahraga yang membina dan mengembangkan Olahragawan secara terencana, sistematis, terpadu, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukung ilmu teknologi dan ilmu pengetahuan.
26.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan atau yang selanjutnya disingkat dengan TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
27.Olahraga Penyandang Disabilitas adalah Olahraga yang dilakukan sesuai dengan kondisi disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik seseorang.
28.Olahraga tradisional adalah olahraga rakyat dan/atau olahraga masyarakat yang lahir dari tradisi dan hiburan lokal yang dikembangkan menjadi olahraga tradisional.
29.Olahraga Aparatur Sipil Negara adalah olahraga yang diselenggarakan untuk meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, produktivitas kerja, disiplin, jiwa korsa, solidaritas, dan kebersamaan Aparatur Sipil Negara, serta memberikan keteladanan bagi masyarakat.
30.Kesehatan Olahraga adalah salah satu upaya kesehatan yang memanfaatkan olahraga atau latihan fisik yang baik, benar, terukur, dan teratur untuk meningkatkan derajat kesehatan.
31.Kebugaran Jasmani adalah kesanggupan dan kemampuan tubuh untuk melakukan pekerjaan sehari- hari tanpa menimbulkan kelelahan yang berarti.
32.Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan dalam kegiatan olahraga.
33.Penghargaan Olahraga adalah pengakuan atas prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
34.Prasarana Olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga dan/atau penyelenggaraan Keolahragaan.
35.Sarana Olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan Olahraga.
36.Organisasi Olahraga adalah sekumpulan orang ydng menjalin kerja sama dengan membentuk organisasi untuk penyelenggaraan Olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37.Induk Organisasi Cabang Olahraga Daerah adalah Organisasi Olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengoordinasikan 1 (satu) cabang Olahraga, jenis Olahraga, atau gabungan organisasi cabang Olahraga dari 1 (satu) jenis Olahraga yang merupakan anggota federasi cabang Olahraga internasional.
38.Klub, perkumpulan, sasana dan/atau sanggar olahraga adalah wadah pembinaan dan pengembangan olahraga.
39.Kejuaraan Olahraga adalah kegiatan pertandingan dan/atau perlombaan yang memperebutkan gelar juara untuk 1 (satu) cabang/jenis olahraga (single event).
40.Pekan Olahraga adalah suatu kegiatan pertandingan dan/ atau perlombaan olahraga yang memperebutkan gelar juara untuk beberapa cabang olahraga (multi event).
41.Festival Olahraga adalah kegiatan penggabungan olahraga dan hiburan sehingga menjadi kegiatan yang menarik, menyenangkan dan menyehatkan.
42.Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, kelompok masyarakat atau badan hukum.
43.Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia nonpemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang keolahragaan.
44.Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga.
45.Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan yang selanjutnya disebut IPTEK keolahragaan adalah pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi dan manfaat bagi kegiatan keolahragaan.
46.Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan Prestasi Olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti- Doping.
2.Di antara ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IA, sehingga berbunyi sebagai berikut :
3.Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 4A, Pasal 4B, dan Pasal 4C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4A

(1)Pemerintah Daerah menyusun dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan.
(2)Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.rencana strategis Keolahragaan; dan
2. b.rencana teknis Keolahragaan.
(3)Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada rencana pembangunan daerah.

Pasal 4B

(1)Dokumen perencanaan Penyelenggaraan Keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A dimuat dalam DOD.
(2)Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan DOD yang mencakup:
1. a.pengembangan cabang olahraga unggulan daerah;
2. b.penyediaan dan pemeliharaan sarana serta prasarana olahraga;
3. c.pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga; dan
4. d.peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga.
(3)Kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selaras dengan kebijakan olahraga nasional serta melibatkan pemangku kepentingan olahraga di daerah.
(4)DOD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas.

Pasal 4C

(1)Pemerintah Daerah bekerja sama dengan lembaga pendidikan, organisasi olahraga, dan pihak swasta dalam mendukung pengembangan DOD.
(2)Evaluasi terhadap implementasi DOD dilakukan secara berkala untuk menjamin efektivitas dan keberlanjutan program olahraga.

4.Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengembangan terhadap olahraga di Daerah.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.olahraga Pendidikan;
2. b.olahraga Prestasi; dan
3. c.olahraga Masyarakat.
  1. 5.Di antara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 5A, Pasal 5B dan Pasal 5C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5A

(1)Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha yang berdomisili di wilayah Daerah memberikan izin bagi pelaku olahraga dalam rangka mengikuti kegiatan keolahragaan yang mewakili Daerah pada even resmi.
(2)Kegiatan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi kejuaraan olahraga tingkat kabupaten, provinsi, nasional, dan/atau internasional yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, organisasi cabang olahraga, atau lembaga keolahragaan yang diakui.
(3)Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan tertulis dari Pelaku Olahraga yang disertai dengan :
1. a.surat tugas dari organisasi cabang olahraga;
2. b.surat rekomendasi dari Dinas; dan
3. c.jadwal kegiatan yang ditandatangani oleh panitia pelaksana.
(4)Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha tempat Pelaku Olahraga bekerja memberikan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tanpa mengurangi hak atas status kepegawaian atau hubungan kerja selama masa keterlibatan dalam kegiatan keolahragaan.

Pasal 5B

(1)Perangkat Daerah dan Pelaku Usaha dapat memberikan dukungan tambahan pada Pelaku Olahraga.
(2)Dukungan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat berupa :
1. a.izin khusus; dan
2. b.pemberian penghargaan atau insentif sesuai kemampuan perusahaan/instansi.

Pasal 5C

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5A dan dukungan tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5B diatur dalam Peraturan Bupati.

6.Judul Bagian Ketiga BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
7.Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat merupakan bagian integral dari pembangunan di bidang kesehatan.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan dan diarahkan untuk memassalkan Olahraga sebagai upaya mengembangkan kesadaran Masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
(3)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat diselenggarakan dengan tujuan :
1. a.pemulihan kesehatan dan kebugaran jasmani yang merupakan bagian integral dari kesehatan olahraga;
2. b.memelihara dan meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kualitas hidup masyarakat;
3. c.memperoleh kesenangan atau kegembiraan;
4. d.membangun dan meningkatkan hubungan sosial; dan
5. e.menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh berkembang sebagai bagian dari pelestarian dan kekayaan budaya daerah dan nasional budaya Daerah.
  1. 8.Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

(1)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat yang bersifat tradisional dilakukan dengan menggali, mengembangkan, melestarikan, dan memanfaatkan Olahraga tradisional yang ada dalam Masyarakat.
(2)Pembinaan dan pengembangan Olahraga Masyarakat dilaksanakan berbasis Masyarakat dengan memperhatikan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat, dan massal.
(3)Pemerintah Daerah dan Induk organisasi olahraga masyarakat Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di Daerah.

9.Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 5C

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 4A

Pasal 4B

Pasal 4C

Pasal 5

Pasal 5A

Pasal 5B

Pasal 5C

Pasal 33

Pasal 34

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2019