DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kesehatan sebagai bagian dari hak asasi manusia harus diwujudkan dalam bentuk pemberian berbagai pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat melalui penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang menyeluruh oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;
c.bahwa perlu adanya pengaturan mengenai tenaga kesehatan terkait dengan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, dan pengawasan mutu tenaga kesehatan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaiman telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah SALINAN 2 Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 1956 Nomor 25);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 183 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 3 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
12.Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 56 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6325);
13.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 4 Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6391);
18.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2013 tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Kebutuhan SDM Kesehatan;
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157) ;
22.Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Dalam Mendukung Program Nusantara Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 560); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TENAGA KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. 5
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
5.Pendidikan Kesehatan adalah pendidikan tinggi di bidang kesehatan minimal program Diploma III Kesehatan.
6.Pengadaan Tenaga Kesehatan adalah bagian dari proses perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan melalui pendidikan tinggi bidang kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah.
7.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
8.Penerima Pelayanan Kesehatan adalah setiap orang yang melakukan pemeriksaan dan konsultasi kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada Tenaga Kesehatan.
9.Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau masyarakat.
10.Uji Kompetensi adalah suatu proses untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap tenaga kesehatan sesuai dengan standar profesi.
11.Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap kompetensi seseorang tenaga kesehatan untuk dapat menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya di seluruh Indonesia.
12.Standar Profesi adalah batasan kemampuan minimal berupa pengetahuan, keterampilan, dan perilaku profesional yang harus dikuasai dan dimiliki oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri dan profesional yang dibuat oleh organisasi profesi bidang kesehatan.
13.Orang adalah orang perorangan atau badan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
14.Organisasi profesi adalah wadah masyarakat ilmiah dalam suatu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi bidang kesehatan.
15.Akreditasi pelatihan adalah penilaian kelayakan yang diberikan oleh pemerintah atau badan akreditasi yang berwenang kepada suatu pelatihan yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, sehingga pelatihan tersebut dapat dilaksanakan.
16.Institusi penyelenggaraan pelatihan selanjutnya disebut institusi adalah institusi yang mempunyai tugas, fungsi dan wewenang menyelenggarakan pelatihan mandiri dan institusi pelatihan non mandiri. 6
17.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi- tingginya.
18.Tenaga Kesehatan Tradisional adalah Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.

Pasal 2

Pengaturan mengenai Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan berdasarkan atas asas:

a.kepastian Hukum;
b.berpihak kepada masyarakat;
c.pemerataan dan keadilan;
d.pengabdian serta penghormatan terhadap hak dan kewajiban;
e.penguatan kelembagaan dan kerja sama;
f.transparansi;
g.tidak diskriminatif; dan
h.etika dan profesionalitas.

Pasal 3

Pengaturan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan dimaksudkan untuk mewujudkan tenaga kesehatan yang merata dan proporsional baik dari segi jumlah maupun mutu guna mencapai pembangunan kesehatan berkelanjutan.

Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

a.perencanaan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat akan tenaga kesehatan yang profesional;
b.pendayagunaan tenaga kesehatan secara merata sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
c.perlindungan kepada masyarakat dalam menerima penyelenggaraan upaya kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan;
d.peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga kesehatan;
e.peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan kemajuan ilmu dan teknologi; dan
f.perwujudan kepastian dan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam melaksanakan tugasnya sesuai standar profesi.

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan meliputi:

a.jenis dan pengelompokan tenaga kesehatan;
b.perencanaan kebutuhan;
c.pengadaan;
d.pengembangan;
e.pendayagunaan; dan
f.pembinaan dan pengawasan. 7

BAB II

JENIS DAN PENGELOMPOKAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 6

(1)Jenis Tenaga Kesehatan terdiri dari:
1. a.tenaga medis;
2. b.tenaga psikologi klinis;
3. c.tenaga keperawatan;
4. d.tenaga kebidanan;
5. e.tenaga kefarmasian;
6. f.tenaga kesehatan masyarakat;
7. g.tenaga kesehatan lingkungan;
8. h.tenaga gizi;
9. i.tenaga keterapian fisik;
10. j.tenaga keteknisian medis;
11. k.tenaga teknik biomedika;
12. l.tenaga kesehatan tradisional; dan
13. m.tenaga kesehatan lain.
(2)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas dokter, dokter gigi, dokter spesialis, dan dokter gigi spesialis.
(3)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga psikologi klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah psikologi klinis.
(4)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas berbagai jenis perawat.
(5)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kebidanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bidan.
(6)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas apoteker dan tenaga teknis kefarmasian.
(7)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas epidemiolog kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga.
(8)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga kesehatan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdiri atas tenaga sanitasi lingkungan, entomolog kesehatan, dan mikrobiolog kesehatan.
(9)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri atas nutrisionis dan dietisien. 8
(10)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keterapian fisik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) huruf i terdiri atas fisioterapis, okupasi terapis, terapis wicara, dan akupunktur.
(11)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga keteknisian medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j terdiri atas perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, penata anestesi, terapis gigi dan mulut, dan audiologis.
(12)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok tenaga teknik biomedika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdiri atas radiografer, elektromedis, ahli teknologi laboratorium medik, fisikawan medik, radioterapis, dan ortotik prostetik.
(13)Jenis Tenaga Kesehatan yang termasuk dalam kelompok Tenaga Kesehatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l terdiri atas tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan.
(14)Tenaga Kesehatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik dan/atau pekerjaan keprofesiannya berhak:

a.memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai standar profesi, standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional;
b.memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari penerima pelayanan kesehatan dan keluarganya;
c.menerima imbalan jasa berdasar kewajaran dan kepatutan;
d.memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
e.mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan karir dan profesinya;
f.memperoleh penghargaan atas prestasi kerja;
g.menolak keinginan penerima pelayan kesehatan atau pihak lain yang bertentangan dengan standar profesi kode etik, standar pelayanan, standar standar prosedur operasional atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
h.hak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Tenaga Kesehatan dalam menjalankan pekerjaan dan/atau praktik keprofesian wajib:

a.memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar profesi;
b.kebutuhan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
c.memperoleh persetujuan dari penerima pelayanan kesehatan atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan; 9
d.memperoleh persetujuan dari keluarga atau yang mengantar penerima pelayanan kesehatan dalam hal penerima pelayanan kesehatan merupakan anak-anak atau orang yang tidak sadar atas tindakan yang akan diberikan.
e.melakukan tindakan medis tanpa perlu persetujuan dalam keadaan gawat darurat, untuk menyelamatkan jiwa penerima pelayanan kesehatan dan/atau mencegah kecacatan.
f.menjaga kerahasiaan kesehatan penerima pelayanan kesehatan;
g.membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
h.merujuk penerima pelayanan kesehatan ke tenaga kesehatan lain yang mempunyai kompetensi dan kewenangan yang sesuai; dan
i.melaksanakan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERENCANAAN TENAGA KESEHATAN

Pasal 9

(1)Bupati menetapkan kebijakan dan menyusun perencanaan Tenaga Kesehatan dalam rangka memenuhi kebutuhan Tenaga Kesehatan yang merata dan proporsional bagi masyarakat.
(2)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.jenis, kualifikasi, jumlah dan distribusi Tenaga Kesehatan berdasarkan pada hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
2. b.penyelenggaraan upaya kesehatan;
3. c.ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan;
4. d.kemampuan pembiayaan;
5. e.kondisi geografis;
6. f.sosial budaya;
7. g.formasi Tenaga Kesehatan; dan
8. h.masalah kesehatan di daerah.

Pasal 10

(1)Perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disusun secara berjenjang berdasarkan ketersediaan Tenaga Kesehatan dan kebutuhan penyelenggaraan pembangunan dan upaya kesehatan.
(2)Ketersediaan dan kebutuhan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemetaan dengan cara pendataan, pengkajian, atau dengan sistem informasi manajemen Tenaga Kesehatan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati. 10

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…