DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 15 Tahun 2021

Nomor: 15
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 Desember 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa tingginya antusias masyarakat terhadap pesantren perlu diakomodasi melalui kebijakan fasilitasi yang mampu mendukung perkembangan penyelenggaraan pesantren sehingga fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat dapat tercapai;
c.bahwa dalam pelaksanaan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pesantren memerlukan perhatian dan dukungan dalam bentuk fasilitasi dari Pemerintah Daerah;
d.bahwa dukungan dan fasilitasi penyelenggaraan pesantren dari Pemerintah Daerah memerlukan pengaturan sebagai landasan hukum sehingga memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaannya; SALINAN
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom, Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Tahun 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10.Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1432);
11.Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1405);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kab. Tanjung Jabung Barat Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2017 Nomor 1); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam melaksanakan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat.
5.Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil’alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengn pola pendidikan muallimin.
7.Kitab Kuning adalah kitab keIslaman berbahasa Arab atau kitab keIslaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.
8.Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin adalah kumpulan kajian tentang ilmu agama Islam yang terstruktur, sistematis, dan terorganisasi.
9.Kiai atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah seorang pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan, dan/atau pengasuh Pesantren.
10.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdasarkan asas dan tujuan penyelenggaraan Pesantren sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 3

Pesantren terdiri atas:

a.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning;
b.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk Dirasah Islamiah dengan pola Pendidikan Muallimin; atau
c.Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan dalam bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 4

Penyelenggaraan Pesantren terdiri dari unsur paling sedikit:

a.Kiai;
b.santri yang bermukim di Pesantren;
c.pondok atau asrama;
d.masjid atau mushala; dan
e.kajian Kitab Kuning atau Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi pondok atau asrama Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat memfasilitasi masjid atau mushala Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan.

Pasal 7

Penyelenggaraan Pesantren diberikan untuk pengembangan fungsi Pesantren yang meliputi:

a.fungsi pendidikan;
b.fungsi dakwah; dan
c.fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 8

(1)Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
(2)Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dalam:
1. a.bentuk pengkajian Kitab Kuning;
2. b.bentuk Dirasah Islamiah dengan Pola Pendidikan Muallimin; dan
3. c.bentuk lain yang terintegrasi dengan pendidikan umum.

Pasal 9

(1)Pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diselenggarakan berdasarkan kekhasan, tradisi, dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
(2)Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk membentuk santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.
(3)Santri yang unggul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai:
1. a.akhlak mulia;
2. b.kedalaman ilmu agama Islam;
3. c.keteladanan;
4. d.kecintaan terhadap tanah air;
5. e.kemandirian;
6. f.keterampilan; dan
7. g.wawasan global.

Pasal 10

Pemerintah Daerah dapat memberikan pendanaan kepada Pesantren dalam rangka menyelenggarakan fungsi pendidikan.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…