DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2023 tentang penyelenggaraan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk dapat mengakomodir seluruh pekerja rentan dan Pelaku olahraga yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan perlu diberikan adanya data pensasaran lain selain Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) sebagai dasar penetapan pekerja rentan peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan sehingga perlu dilakukan penyesuaian pengaturan agar dapat menampung perkembangan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarulangon Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor SALINAN 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981);
4.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
5.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
9.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5256);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5601);
13.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
14.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6782);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5481);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5715);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelekaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Berita Negara No 231 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2467);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Nomor 6649);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 241, Tambahan Lembaran Nomor 7001);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 118);
23.Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 2) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 angka 37 dihapus dan ditambahkan 8 (delapan) angka, yakni angka 40, angka 41, angka 42, angka 43, angka 44, angka 45, angka 46 dan angka 47 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Dinas adalah Perangkat Daerah yang fungsinya menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang untuk selanjutnya disebut dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah Badan Hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
7.Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.
8.Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
9.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja dan/atau Pemerintah.
10.Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
11.Pemberi Kerja adalah pelaku usaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan Pekerja dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
12.Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
13.Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang menyediakan barang atau jasa.
14.Pengguna Barang/Jasa adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang/Jasa di Pemerintah atau pegawai/karyawan yang mempunyai kewenangan penggunaan barang/jasa di Badan Usaha atau Badan lainnya.
15.Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Pemerintah Daerah, atau pelaku usaha yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
16.Penyelenggara Negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17.Pemberi kerja selain Penyelenggara Negara (Pengusaha) adalah:

a.orang, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b.orang, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
c.orang, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia, mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
1. 18.Perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang mempekerjakan tenaga kerja dengan tujuan mencari untung atau tidak, baik milik swasta maupun milik negara.
2. 19.Penahapan kepesertaan yang selanjutnya disebut penahapan adalah tahapan yang dilakukan oleh pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti kepada BPJS Ketenagakerjaan.
3. 20.Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Pekerja/Suruh dan Pengusaha.
4. 21.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
5. 22.Lembaga Pelatihan Kerja adalah instansi pemerintah dan badan hukum yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pelatihan Kerja.
6. 23.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau badan usaha perseorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang di bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
7. 24.Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
8. 25.Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. 26.Usaha Besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, dan usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku.
10. 27.Pekerja Penerima Upah adalah setiap orang yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dengan menerima gaji atau upah.
11. 28.Pekerja Bukan Penerima Upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.
12. 29.Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
13. 30.Kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi yang berhubungan dengan hubungan kerja, termasuk penyakit yang timbul karena hubungan kerja, demikian pula kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan berangkat dari rumah menuju tempat kerja dan pulang ke rumah melalui jalan yang wajar atau biasa dilalui.
14. 31.Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
15. 32.Jaminan Kematian yang selanjutnya disingkat JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika peserta meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja.
16. 33.Jaminan Hari Tua yang selanjutnya disingkat JHT adalah jaminan yang memberikan kepastian penerimaan penghasilan yang diberikan sekaligus, pada saat tenaga kerja mencapai hari tua (usia 56 tahun) atau memenuhi persyaratan tertentu.
17. 34.Jaminan Pensiun yang selanjutnya disingkat JP adalah jaminan sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia.
18. 35.Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat JKP adalah jaminan sosial yang diberikan kepada Pekerja/Buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan Pelatihan Kerja.
19. 36.Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja, dan/atau Pemerintah Daerah atas Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diikuti.
20. 37.dihapus.
21. 38.Pekerja Rentan adalah pekerja sektor informal yang kondisi kerja mereka jauh dari nilai standar, memiliki resiko yang tinggi, serta berpenghasilan sangat minim, dan pekerja bukan penerima upah lainnya yang rentan terhadap gejolak ekonomi serta tingkat kesejahteraan di bawah rata-rata.
22. 39.Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem yang untuk selanjutnya disebut Data P3KE adalah kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah administrasi beserta pemutakhirannya, yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.
23. 40.Organisasi olahraga adalah sekumpulan orang yang menjalin kerja sama dengan membentuk orgasisasi untuk penyelenggaraan olahraga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. 41.Induk organisasi cabang olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan 1 (satu) cabang olahraga, jenis olahraga, atau gabungan organisasi olahraga dari 1 (satu) jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional.
25. 42.Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Olahraga yang meliputi peolahraga, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan di daerah.
26. 43.Peolahraga adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani, sosial, dan budaya.
27. 44.Pembina Olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan Olahraga.
28. 45.Tenaga Keolahragaan adalah orang perseorangan yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang Olahraga.
29. 46.Data lain yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan adalah usulan data yang telah diverifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten berisi kumpulan informasi dan data keluarga serta individu anggota keluarga di setiap tingkatan wilayah administrasi beserta pemutakhirannya, yang telah diperingkat berdasarkan informasi kesejahteraan.
30. 47.Penggiat sosial keagamaan adalah individu atau kelompok yang aktif dalam kegiatan sosial yang berlandaskan nilai-nilai agama. Mereka menjadikan ajaran agama sebagai dasar untuk melakukan aksi kemanusiaan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan umat.
31. 2.Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, ayat (4) huruf d angka 1 dihapus dan ditambahkan 2 (dua) huruf yakni huruf f dan huruf g, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Pekerja berhak memperoleh Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
(2)Pekerja Peserta Jaminan Sosial Ketenagakerjaan terdiri atas:
1. a.penerima Upah;
2. b.bukan Penerima Upah; dan
3. c.pekerja jasa kontruksi.
(3)Pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a berhak menjadi peserta program:
1. a.JKK;
2. b.JHT;
3. c.JP;
4. d.JK; dan
5. e.JKP.
(4)Pekerja Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf a, meliputi:
1. a.pekerja sektor pengadaan barang/jasa pemerintah dan swasta;
2. b.pekerja pada perusahaan, Badan Usaha Milik Daerah atau orang perseorangan;
3. c.pekerja pada penyelenggara negara;
4. d.pekerja pada Penyelenggara Negara di Daerah yang meliputi:
  1. 1.dihapus; dan
  2. 2.Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat RT.
5. e.pekerja orang asing yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan;
6. f.pelaku olahraga; dan
7. g.Penggiat Sosial Keagamaan.
(5)Pekerja Bukan Penerima Upah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi:
1. a.pemberi Kerja;
2. b.pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri;
3. c.pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan penerima upah; dan
4. d.pekerja rentan.
(6)Pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c meliputi:
1. a.pekerja harian lepas;
2. b.pekerja borongan; dan
3. c.pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
  1. 3.Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Data P3KE menjadi dasar penetapan Pekerja rentan.
(2)Selain data P3KE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dapat menggunakan data lain yang sah dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai dasar penetapan pekerja rentan setelah dilakukan verifikasi oleh Tim Verifikasi Kabupaten dan di reviu oleh APIP untuk di tetapkan menjadi data Pekerja rentan.
(3)Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dievaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ayat (2) serta evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) di atur dalam Peraturan Bupati.

4.Di antara Bagian Keempat dan Bagian Kelima dalam BAB II disisipkan 2 (dua) bagian, yakni Bagian keempat A dan Bagian keempat B, dan diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 10A, Pasal 10B, Pasal 10C dan Pasal 10D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1)Pemerintah daerah dapat mendaftarkan pelaku olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (4) huruf e sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan program JKK dan JKM.
(3)Pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaku olahraga aktif yang terdata dalam Organisasi Cabang Olahraga dan National Paralympic Committee Indonesia.
(4)Pemerintah daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dapat mengevaluasi pelaku olahraga sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 10B

(1)Untuk dapat menetapkan pelaku olahraga sebagaimana dimaksud dalam pasal 10A Organisasi Cabang Olahraga dan National Paralympic Committee Indonesia mengusulkan data pelaku olahraga.
(2)Usulan Data pelaku olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Tim Verifikasi.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Usulan Data Pelaku Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10C

(1)Pemerintah daerah dapat mendaftarkan Penggiat Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat
(4)huruf g sebagai peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan.
(2)Program jaminan sosial ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan program JKK dan JKM.
(3)Penggiat Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) merupakan Penggiat sosial Keagaaman yang aktif dan terdata pada setiap kecamatan.
(4)Pemerintah daerah paling sedikit 1 (satu) tahun sekali dapat mengevaluasi Penggiat Sosial Keagamaan sebagai peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

Pasal 10D

(1)Untuk dapat menetapkan Penggiat Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10C Camat mengusulkan daftar Penggiat Sosial Keagamaan pada Perangkat Daerah terkait.
(2)Usulan daftar Penggiat Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diverifikasi oleh Perangkat Daerah terkait.
(3)Data Penggiat Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, bertanggung jawab menanggung iuran Pelaku olahraga dan Penggiat Sosial Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat
(4)huruf d angka 1, huruf f dan huruf g serta Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
(2)Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangan dan kemampuan Keuangan Desa, bertanggung jawab menanggung Iuran Kepala Desa, Perangkat Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf d angka 2. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 14 Juli 2025 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd ANWAR SADAT Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 14 Juli 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd HERMANSYAH LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, PROVINSI JAMBI : (2-11/2025).

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…