DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Ringkasan

Perubahan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Lembaga Penyiaran Publik Lokal merupakan wadah yang diperlukan dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi yang sesuai dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
c.bahwa Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat sudah tidak sesuai dengan perkembangan dinamika peraturan perundang-undangan sehingga perlu diubah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran SALINAN Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
4.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
6.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6912);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6908);
14.Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 304) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penyiaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 927);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 11 Tahun 2012 tentang Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 8) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 2 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah dibentuk Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat berbentuk badan hukum dengan nama Radio Tanjung Jabung Barat yang berkedudukan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan siaran dengan nama Tungkal Radio.
(3)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio.
(4)Untuk menyelenggarakan penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dan Menteri yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika.

2.Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1)Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usulan DPRD
(2)Usulan calon anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan oleh DPRD atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang yang terdiri dari unsur Pemerintah, unsur penyiaran, dan masyarakat, 1 (satu) orang diantaranya ditetapkan menjadi ketua Dewan Pengawas berdasarkan keputusan hasil rapat anggota Dewan Pengawas.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Dewan pengawas memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf j, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Untuk dibentuk dipilih sebagai anggota Dewan Direksi harus memiliki persyaratan sebagai berikut:

a.warga Negara Indonesia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Masa Esa;
b.setia kepada Pancasila dan UUD 1945;
c.warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk;
d.berpendidikan minimal strata satu (S1);
e.sehat jasmani dan rohani;
f.memiliki kecakapan manajerial, jujur, adil dan berkelakuan baik;
g.tidak pernah dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
h.memiliki kepedulian, pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang penyiaran;
i.non-partisipan; dan
j.tidak memiliki ikatan keluarga/kerjasama dengan lembaga penyiaran lain.
1. 5.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Dewan Direksi memiliki masa kerja selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

6.Ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Tata cara pengisian jabatan Dewan Direksi, dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.Dewan pengawas membentuk tim seleksi;
2. b.Tim Seleksi menetapkan jadwal seleksi;
3. c.Tim Seleksi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Pemerintah Daerah;
4. d.Tim Seleksi menerima permohonan/lamaran dari calon peserta;
5. e.Tim Seleksi melaksanakan seleksi wawancara akhir untuk menyaring peserta terbaik sesuai jumlah yang dibutuhkan untuk mengikuti tahapan selanjutnya;
6. f.Tim Seleksi melaksanakan rapat untuk menentukan calon Dewan Direksi terpilih; dan
7. g.Tim Seleksi melaporkan hasil pelaksanaan seleksi dengan melampirkan dokumen pendukung kepada Dewan Pengawas.
(2)Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang terdiri dari unsur :
1. a.Pemerintah Daerah;
2. b.Lembaga Penyiaran; dan
3. c.Akademisi.
(3)Tata cara pengisian Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tidak berlaku bagi Dewan Direksi yang diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan setelah menyelesaikan 5 (lima) tahun masa jabatannya.
(4)Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila Dewan Direksi yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan hasil penilaian dari akuntan publik yang ditunjuk oleh Dewan Pengawas.

7.Ketentuan Pasal 34 ayat (2) diubah dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

(1)Tahun buku Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah tahun anggaran.
(2)Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib menyusun, sebagai berikut:
1. a.laporan tahunan;
2. b.laporan berkala; dan
3. c.laporan keuangan.
(3)Laporan tahunan dan laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, paling sedikit memuat:
1. a.laporan mengenai pelaksanaan rencana kerja serta hasil-hasil yang telah dicapai;
2. b.permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana kerja; dan
3. c.nama anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
(4)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, paling sedikit memuat:
1. a.perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca, perhitungan penerimaan dan biaya, laporan arus kas dan laporan perubahan kekayaan; dan
2. b.gaji dan tunjangan lain Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.
(5)Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) wajib diaudit oleh auditor independen dan hasilnya diumumkan di media massa.
(6)Dihapus.

8.Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk dapat menyelenggarakan penyiaran, Lembaga Penyiaran Publik Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat wajib mendapatkan izin penyelenggaraan penyiaran dengan mengajukan permohonan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan dibidang informasi dan informatika.

9.Pasal 43 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 44 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

(1)Sumber pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten Tanjung Jabung Barat berasal dari:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah;
2. b.sumbangan masyarakat;
3. c.siaran iklan; dan
4. d.usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
(2)Besaran tarif siaran iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
(3)Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d merupakan penerimaan daerah yang dikelola secara transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ditetapkan di Kuala Tungkal pada tanggal 30 AGUSTUS 2024 BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT, ttd ANWAR SADAT Diundangkan di Kuala Tungkal pada tanggal 30 AGUSTUS 2024 Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT, ttd DAHLAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2024 NOMOR 8 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT : (6- 37/2024).

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…