DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 9 Tahun 2021

Nomor: 9
Tahun: 2021
Ditetapkan: 11 Oktober 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 106

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat

regulasi_utama

Ringkasan

PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa jasa konstruksi merupakan salah satu kegiatan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya yang mempunyai peranan penting dalam pencapaian berbagai sasaran guna terwujudnya pembangunan daerah;
c.bahwa dibutuhkan pengaturan yang mampu memberikan arah dan pedoman penyelenggaraan Jasa Konstruksi di Daerah sehingga tercipta ketertiban dan kepastian hukum;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2002 Nomor 134, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4720); SALINAN
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5.Undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6018);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6626);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
11.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sarana Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang Kerja Sarna Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 161);
12.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
13.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT dan BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Barat.
4.Konstruksi adalah rangkaian kegiatan untuk mewujudkan, memelihara, menghancurkan bangunan yang sebagian dan/atau seluruhnya menyatu dengan tanah atau tempat kedudukannya menyatudengan tanah.
5.Bangunan Konstruksi adalah wujud fisik hasil Jasa Konstruksi.
6.Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
7.Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultansi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
8.Penyelenggaraan Jasa Konstruksi adalah serangkaian proses untuk melaksanakan kegiatan konstruksi.
9.Penyelenggara Konstruksi adalah Badan Usaha yang menyelenggarakan konstruksi.
10.Industri Konstruksi adalah kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk konstruksi atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
11.Pengguna Jasa adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi.
12.Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi.
13.Sub penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi kepada Penyedia Jasa.
14.Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi adalah upaya pengelolaan rangkaian kegiatan untuk mewujudkan Bangunan Konstruksi yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan.
15.Kontrak Kerja Konstruksi selanjutnya disebut kontrak adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dengan penyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
16.Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan adalah pedoman teknis keamanan, keselamatan, kesehatan tempat kerja konstruksi, dan perlindungan sosial tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
17.Kegagalan Bangunan adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan/atau tidak berfungsinya bangunan setelah penyerahan akhir hasil Jasa Konstruksi.
18.Forum Jasa Konstruksi Daerah adalah sarana komunikasi dan konsultasi antara masyarakat jasa konstruksi dengan Pemerintah Daerah mengenai hal yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi yang bersifat daerah, independen, dan mandiri.
19.Registrasi adalah suatu kegiatan menentukan kompetensi profesi keahlian dan keterampilan tertentu bagi Orang Perseorangan dan Badan Usaha untuk menentukan perizinan berusaha sesuai klasifikasi yang diwujudkan dalam sertifikat.
20.Perencanaan Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
21.Pelaksana Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pelaksanaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain.
22.Pengawas Konstruksi adalah Penyedia Jasa Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang pengawasan jasa konstruksi yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampaiselesai dan diserahterimakan.
23.Pelaku Usaha Konstruksi adalah Orang Perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan kegiatan menyediakan dan memperjualbelikan produk atau memperdagangkan jasa penyelenggaraan konstruksi.
24.Praktik Profesi Keteknikan adalah kegiatan individu menyediakan jasa profesional keteknikan untuk melaksanakan konstruksi.
25.Produk Konstruksi adalah sebagian atau keseluruhan hasil penyelenggaraan konstruksi berupa bangunan atau bentuk lainnya.
26.Bangunan adalah produk konstruksi yang menyatu dengan lahan tempat pembuatan dan bersifat tetap pada kedudukannya.
27.Badan Usaha Jasa Konstruksi adalah yang selanjutnya disingkat BUJK adalah Badan Usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
28.Perizinan Berusaha Bidang Jasa Konstruksi adalah perizinan yang diberikan kepada usaha orang perseorangan atau badan usaha untuk menyelenggarakan kegiatan Jasa Konstruksi.
29.Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
30.Sertifikat Badan Usaha adalah tanda bukti pengakuan terhadap klasifikasi dan kualifikasi atas kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi termasuk hasil penyetaraan kemampuan badan usaha Jasa Konstruksi asing.
31.Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja nasional Indonesia, standar internasional, dan/atau standar khusus.
32.Sertifikat Kompetensi Kerja adalah tanda bukti pengakuan kompetensi tenaga kerja konstruksi.
33.Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha di bidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan subbidang Jasa Konstruksi pekerjaan atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuwan, keterampilan tertentu, kefungsian tertentu, dan/atau keahlian.
34.Klasifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan jenis Bangunan Konstruksi, bagian Pekerjaan Konstruksi, bidang keilmuan, dan keahlian terkait.
35.Kualifikasi adalah penetapan kelompok usaha Jasa Konstruksi berdasarkan kemampuan usaha dan kelompok tenaga kerja berdasarkan kompetensi kerja.
36.Masyarakat jasa konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan jasa konstruksi.
37.Pembinaan Jasa Konstruksi adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan Jasa Konstruksi untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Jasa Konstruksi.
38.Akreditasi adalah kegiatan penilaian dan bentuk pengakuan formal untuk menentukan kelayakan asosiasi.
39.Lisensi adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan proses sertifikasi Jasa Konstruksi.
40.Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi adalah proses penyelesaian sengketa antara Penyedia Jasa dengan Pengguna Jasa dalam suatu hubungan hukum tertentu berdasarkan perjanjian atau kontrak kerja konstruksi.
41.Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertakan pihak ketiga yang bertindak sebagai penasihat.
42.Konsiliasi adalah upaya penyelesaian sengketa dengan mengikutsertaan pihak ketiga (konsiliator) yang melakukan intervensi secara aktif.
43.Dewan Sengketa adalah perorangan atau tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak, sejak awal pelaksanaan kontrak kerja Konstruksi untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa.
44.Hari adalah hari kerja sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan pada asas:

a.kejujuran dan keadilan;
b.manfaat;
c.kesetaraan;
d.keserasian;
e.keseimbangan;
f.profesionalitas;
g.kemandirian;
h.keterbukaan;
i.kemitraan;
j.keamanan dan keselamatan;
k.kebebasan;
l.pembangunan berkelanjutan; dan

Pasal 3

Penyelenggaraan Jasa Konstruksi bertujuan untuk:

a.memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan Jasa Konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yang kukuh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil Jasa Konstruksi yang berkualitas;
b.mewujudkan ketertiban penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam menjalankan hak dan kewajiban, serta meningkatkan kepatuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
c.mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang Jasa Konstruksi;
d.menata sistem Jasa Konstruksi yang mampu mewujudkan keselamatan publik dan menciptakan kenyamanan lingkungan terbangun;
e.menjamin tata kelola penyelenggaraan Jasa Konstruksi yang baik;
f.melindungi masyarakat Jasa Konstruksi dan kepentingan masyarakat umum;
g.menciptakan integrasi nilai tambah dari seluruh tahapan penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
h.mewujudkan iklim usaha yang kondusif dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi; dan
i.memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, meliputi:

a.tertib usaha jasa konstruksi, perencanaan konstruksi, penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi, dan pengawasan serta evaluasi pekerjaan konstruksi;
b.menjamin kesetaraan kedudukan antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa Konstruksi dalam hak dan kewajiban; dan
c.meningkatkan kepatuhan semua pihak yang terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa konstruksi.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan Penyelenggaraan Jasa Konstruksi meliputi:

a.tanggung jawab dan kewenangan;
b.Jenis Usaha Jasa Konstruksi;
c.Penyelenggaraan Usaha Jasa Konstruksi;
d.pembinaan;
e.penyelenggaraan partisipasi masyarakat; dan
f.tata cara pengenaan sanksi administratif.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pemerintah Daerah bertanggungjawab:
1. a.Menyelenggarakan pelatihan tenaga terampil konstruksi daerah;
2. b.Menciptakan kesetaraan antara penyedia jasa konstruksi dan pengguna jasa konstruksi;
3. c.memberikan informasi mengenai kebijakan Daerah di bidang Jasa Konstruksi;
4. d.memberikan informasi tentang Daerah yang digunakan untuk kepentingan pembangunan oleh Pengguna Jasa Konstruksi;
5. e.mengikutsertakan Penyedia jasa konstruksi dalam kegiatan Jasa Konstruksi di Daerah;
6. f.memberdayakan dan meningkatkan rencana, peranserta, manfaat, kemitraan strategis sinergitas masyarakat Jasa Konstruksi di Daerah;
7. g.memberikan penghargaan kepada para Penyedia Jasa Konstruksi; dan
8. h.memberikan sanksi kepada para Penyedia Jasa Konstruksi yang melakukan wanprestasi sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pendanaan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a di bebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lainnya yang tidak mengikat.

Pasal 7

(1)Kewenangan Pemerintah Daerah pada sub-urusan Jasa Konstruksi yang meliputi:
1. a.penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil Konstruksi;
2. b.penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi cakupan daerah;
3. c.penerbitan perizinan berusaha Bidang Jasa Konstruksi nasional Kualifikasi kecil, menengah dan besar; dan
4. d.pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi, dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Masyarakat Jasa Konstruksi.
(3)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko.

BAB IV

JENIS USAHA JASA KONSTRUKSI

Pasal 8

(1)Jenis usaha Jasa Konstruksi meliputi:
1. a.usaha jasa Konsultansi Konstruksi;
2. b.usaha Pekerjaan Konstruksi; dan
3. c.usaha Pekerjaan Konstruksi terintegrasi.
(2)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.
(3)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat mengambil jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c.
(4)Jenis usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengambil jenis usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 9

(1)Sifat usaha jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain:
1. a.arsitektur;
2. b.rekayasa;
3. c.rekayasa terpadu; dan
4. d.arsitektur lanskap dan perencanaan wilayah.
(3)Klasifikasi usaha jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.konsultansi ilmiah dan teknis; dan
2. b.pengujian dan analisis teknis.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengkajian;
2. b.perencanaan;
3. c.perancangan;
4. d.pengawasan; dan/atau
5. e.manajemen penyelenggaraan konstruksi.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh jasa Konsultansi Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.survei;
2. b.pengujian teknis; dan/atau
3. c.analisis.

Pasal 10

(1)Sifat usaha Pekerjaan Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.umum; dan
2. b.spesialis.
(2)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.bangunan gedung; dan
2. b.bangunan sipil.
(3)Klasifikasi usaha Pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
1. a.instalasi;
2. b.konstruksi khusus;
3. c.konstruksi prapabrikasi;
4. d.penyelesaian bangunan; dan
5. e.penyewaan peralatan.
(4)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pembangunan;
2. b.pemeliharaan;
3. c.pembongkaran; dan/atau
4. d.pembangunan kembali.
(5)Layanan usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan Konstruksi yang bersifat spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.

Isi peraturan

Teks106PDFHirarki

Memuat teks peraturan…