DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 13 Tahun 2014

Nomor: 13
Tahun: 2014
Ditetapkan: 22 September 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 66

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas, meliputi: Ruang Lingkup Transparansi Tata Kelola Pemerintahan dibidang Industri Ekstraktif Migas; Data dan Informasi; Pendapatan Daerah; Pengelolaan Lingkungan; Tenaga Kerja dan Pengusaha Lokal; Tim Transparansi; Pembiayaan; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang berkelanjutan serta peningkatan kesejahteraan umum masyarakat khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sektor industri migas harus harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip transparansi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; c. d. bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam transparansi tata kelola sektor industri ekstraktif migas, dipandang perlu mengatur tentang Transparansi Tata Kelola Sektor Industri Ekstraktif Migas; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Transparansi Tata Kelola Pemerintahan di Bidang Industri Ekstraktif Migas; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
4.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
5.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 Tentang Kegiatan Usaha Hulu dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
8.Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang Transparansi Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah yang Diperoleh dari Industri Ekstraktif; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TENTANG TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan daerah.
2.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Industri Ekstraktif adalah segala kegiatan yang mengambil sumber daya alam yang langsung dari perut bumi berupa mineral, batubara, minyak bumi, dan gas bumi.
6.Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang bersumber dari industri ekstraktif migas.
7.Dinas adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang membidangi urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang energi dan sumber daya mineral.
8.Lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
9.Badan Usaha Industri Ekstraktif Migas adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang memiliki usaha dibidang industri ekstraktif migas.
10.Tim Transparansi Industri Ekstraktif Migas yang selanjutnya disebut Tim Transparansi adalah tim yang mendorong transparansi tata kelola indutri ekstraktif migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
11.Masyarakat adalah penduduk yang berada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
12.Sekretariat adalah fungsi kerja yang dibentuk oleh Tim Transparansi untuk mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Tim Transparansi.
13.Data dan Informasi adalah data dan informasi yang terkait dengan dana bagi hasil migas, dampak dan resiko lingkungan dan sosial, tanggung jawab sosial perusahaan atau dana pengembangan masyarakat, status dan produksi sumur migas.
14.Dampak dan Resiko Lingkungan Sosial adalah dampak dan resiko atas lingkungan hidup dan sosial akibat pengusahaan kegiatan hulu migas di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

RUANG LINGKUP TRANSPARANSI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI BIDANG INDUSTRI EKSTRAKTIF MIGAS

Pasal 2

Ruang lingkup transparansi tata kelola pemerintahan di bidang industri ekstraktif migas meliputi:

1.data dan informasi;
2.pendapatan daerah;
3.pengelolaan lingkungan; dan
4.tim transparansi.

BAB III

DATA DAN INFORMASI

Pasal 3

(1)Badan usaha yang melakukan kegiatan dibidang industri ekstraktif migas di wilayah daerah wajib menyampaikan data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha kepada Bupati.
(2)Data dan informasi atas penyelenggaraan kegiatan usaha yang disampaikan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip akuratif, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Data dan informasi dapat disampaikan melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang energi dan sumber daya mineral.
(2)Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penerimaan negara yang berupa pajak dan bukan pajak;
2. b.pengelolaan lingkungan hidup;
3. c.pemanfaatan tenaga kerja lokal;
4. d.pengembangan lingkungan masyarakat setempat; dan
5. e.status, produksi dan jumlah sumur migas.

Pasal 5

Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disampaikan:

a.secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun;
b.setiap saat diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan; dan
c.apabila diminta oleh Bupati.

BAB IV

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 6

Pemerintah Daerah berwenang menarik pajak daerah yang bersumber dari jasa restoran, jasa hotel ataupun jenis pajak lainnya yang dikelola oleh badan usaha industri ekstraktif migas sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemerintah Daerah bertanggung jawab mempublikasikan hasil pendapatan daerah dari industri ekstraktif migas secara berkala 1 (satu) tahun sekali.

BAB V

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab melayani permintaan masyarakat yang meminta uji laboratorium lingkungan yang terkena dampak industri ekstraktif migas.
(2)Pemerintah Daerah berkewajiban menyampaikan kembali hasil uji laboratorium kepada masyarakat.
(3)Dalam melakukan uji laboratorium, Pemerintah Daerah dapat mendatangkan tenaga ahli yang membidangi masalah lingkungan hidup.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab memfasilitasi terbentuknya tim penanggulangan bencana industri ekstraktif migas.
(2)Tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan dari perwakilan Pemerintah Daerah, badan usaha, pemerhati lingkungan, dan masyarakat.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan tim penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

Pemerintah Daerah berkewajiban melaporkan perkembangan secara berkala terkait kondisi lingkungan yang timbul akibat industri ekstraktif migas kepada masyarakat.

Isi peraturan

Teks66PDFHirarki

Memuat teks peraturan…