DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 2 Tahun 2014

Nomor: 2
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Perbup ini mengatur mengenai Izin Lokasi, meliputi: Maksud dan Tujuan Izin Lokasi; Tanah yang dapat ditunjuk dengan Izin Lokasi; Subjek dan Objek Izin Lokasi; Luas Izin Lokasi; Jangka Waktu Izin Lokasi; Persyaratan Pemberian Izin Lokasi; Tata Cara Pemberian Izin Lokasi; Pengendalian; Sanksi; Penyidikan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6.Unit Kerja Penyelenggara Perizinan adalah Unit Kerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7.Kantor Pertanahan adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
8.Izin Lokasi adalah izin yang diberikan untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka penanaman modal yang berlaku pula sebagai izin pemindahan hak dan untuk menggunakan tanah tersebut guna keperluan usaha penanaman modalnya.
9.Perusahaan adalah perseorangan atau badan hukum yang telah memperoleh izin untuk melakukan penanaman modal di Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.
10.Group Perusahaan adalah dua atau lebih badan usaha yang sebagian sahamnya dimiliki oleh orang atau badan usaha yang sama baik secara langsung maupun melalui badan hukum lain, dengan jumlah atau sifat pemilikan sedemikian rupa sehingga melalui pemilikan saham tersebut dapat langsung atau tidak langsung menentukan penyelenggaraan atau jalannya badan usaha.
11.Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia, baik yang menggunakan fasilitas maupun non fasilitas.
12.Hak Atas Tanah adalah hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yakni a) hak milik; b) hak guna-usaha; c) hak guna- bangunan; d) hak pakai, e) hak sewa; f) hak membuka tanah; g) hak memungut hasil hutan; dan h) hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disebut RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
14.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
15.Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, bahan setengah jadi atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri.
16.Pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran, dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen, kecuali untuk kegiatan produksi dan pergudangan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN IZIN LOKASI

Pasal 2

(1)Setiap perusahaan yang telah memperoleh persetujuan penanaman modal wajib mempunyai izin lokasi untuk memperoleh tanah yang diperlukan dalam rangka melaksanakan rencana penanaman modal yang bersangkutan.
(2)Izin lokasi tidak diperlukan dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan dalam hal :
1. a.tanah yang akan diperoleh merupakan pemasukan (inbreng) dari para pemegang saham;
2. b.tanah yang akan diperoleh merupakan tanah yang sudah dikuasai oleh perusahaan lain dalam rangka melanjutkan pelaksanaan sebagian atau seluruh rencana penanaman modal perusahaan lain tersebut, dan untuk itu telah diperoleh persetujuan dari instansi yang berwenang, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
3. c.tanah yang akan diperoleh diperlukan dalam rangka melaksanakan usaha industri dalam suatu kawasan industri;
4. d.tanah yang akan diperoleh diperlukan untuk perluasan usaha yang sudah berjalan dan untuk perluasan itu telah diperoleh izin perluasan usaha dari Bupati, sedangkan letak tanah tersebut berbatasan dengan lokasi usaha yang bersangkutan;
5. e.tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal tidak lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau tidak lebih dari 10.000 M 2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian; atau
6. f.tanah yang akan dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal adalah tanah yang sudah dipunyai oleh perusahaan yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanah-tanah tersebut terletak di lokasi yang menurut rencana tata ruang wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan rencana penanaman modal yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

BAB III

TANAH YANG DAPAT DITUNJUK DENGAN IZIN LOKASI

Pasal 3

Tanah yang dapat ditunjuk dalam izin lokasi adalah tanah yang sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku diperuntukan bagi penggunaan yang sesuai dengan persetujuan rencana penanaman modal, yang akan dilaksanakan oleh perusahaan menurut persetujuan penanaman modal yang dimilikinya.

BAB IV

SUBJEK DAN OBJEK IZIN LOKASI

Pasal 4

Subjek izin lokasi adalah perusahaan yang mengajukan permohonan izin lokasi.

Pasal 5

Objek izin lokasi adalah tanah yang diperlukan untuk melaksanakan rencana penanaman modal lebih dari 25 (dua puluh lima) hektar untuk usaha pertanian atau lebih dari 10.000 M 2 (sepuluh ribu meter persegi) untuk usaha bukan pertanian, kecuali dalam hal tanah tersebut tidak memerlukan izin lokasi dan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan yang melaksanakan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

BAB V

LUAS IZIN LOKASI

Pasal 6

(1)Luas izin lokasi yang diberikan kepada satu perusahaan atau satu group perusahaan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur jika ditambah dengan luas penguasaan tanah oleh perusahaan atau group perusahaan bersangkutan tidak boleh melebihi batas maksimum dalam 1 (satu) provinsi atau seluruh Indonesia.
(2)Untuk menentukan luas areal yang ditunjuk dalam izin lokasi, perusahaan pemohon wajib menyampaikan pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengannya.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku untuk :
1. a.Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berbentuk Perusahaan Umum (PERUM) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
2. b.Badan Usaha yang seluruh atau sebagian sahamnya dimiliki oleh Negara, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah; dan
3. c.Badan Usaha yang seluruh atau sebagian besar sahamnya dimiliki oleh masyarakat dalam rangka “go public”.

BAB VI

JANGKA WAKTU IZIN LOKASI

Pasal 7

(1)Izin lokasi diberikan untuk jangka waktu sebagai berikut :
1. a.untuk luas sampai dengan 25 hektar adalah 1 (satu) tahun;
2. b.untuk luas lebih dari 25 s/d 50 hektar adalah 2 (dua) tahun; dan
3. c.untuk luas lebih dari 50 hektar, adalah 3 (tiga) tahun.
(2)Perolehan tanah oleh pemegang izin lokasi harus diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi.
(3)Apabila dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perolehan tanah belum selesai, maka izin lokasi dapat diperpanjang jangka waktunya selama 1 (satu) tahun, apabila tanah yang sudah diperoleh mencapai lebih dari 50% dari luas tanah yang ditunjuk dalam izin lokasi.
(4)Apabila perolehan tanah tidak dapat diselesaikan dalam jangka waktu izin lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk perpanjangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka perolehan tanah tidak dapat lagi dilakukan oleh pemegang izin lokasi dan terhadap bidang-bidang tanah yang sudah diperoleh dilakukan tindakan sebagai berikut:
1. a.dipergunakan untuk melaksanakan rencana penanaman modal dengan penyesuaian mengenai luas pembangunan, dengan ketentuan bahwa apabila diperlukan masih dapat dilaksanakan perolehan tanah sehingga diperoleh bidang tanah yang merupakan satu kesatuan bidang dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari; dan/ atau
2. b.dilepaskan kepada perusahaan atau pihak lain yang memenuhi syarat.
(5)Terhadap izin lokasi yang tidak dapat lagi dilakukan perolehan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati atau pejabat yang memperoleh kewenangan mengeluarkan surat pemberitahuan berakhirnya izin lokasi yang memuat penetapan luas perolehan tanah bagi pemegang izin lokasi.

BAB VII

PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 8

(1)Persyaratan pemberian izin lokasi, meliputi :
1. a.persyaratan administrasi; dan
2. b.persyaratan teknis.
(2)Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
1. a.surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati;
2. b.persetujuan prinsip dari Bupati;
3. c.foto copy KTP pemohon;
4. d.akta pendirian perusahaan beserta perubahannya;
5. e.tanda daftar perusahaan (TDP);
6. f.nomor pokok wajib pajak (NPWP);
7. g.surat dukungan warga hasil konsultasi antara pemohon izin dengan masyarakat;
8. h.rekomendasi Lurah/Kepala Desa setempat;
9. i.rekomendasi Camat setempat;
10. j.surat pernyataan kesanggupan di atas kertas bermaterai untuk memberikan ganti rugi/menyediakan penampungan bagi pemilik/yang berhak atas tanah;
11. k.surat persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau Penanaman Modal Asing (PMA) yang dikeluarkan oleh pejabat sesuai dengan kewenangannya; dan
12. l.surat pernyataan di atas kertas bermaterai mengenai luas tanah yang sudah dikuasai olehnya dan perusahaan-perusahaan lain yang satu group dengannya.
(3)Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa proposal proyek, yang memuat paling kurang :
1. a.jenis kegiatan/produk;
2. b.besar investasi;
3. c.kapasitas produksi/volume produk;
4. d.jumlah tenaga kerja;
5. e.jenis dan volume limbah yang dihasilkan;
6. f.disain teknis;
7. g.kebutuhan ruang (lahan dan bangunan/lantai);
8. h.rencana tahapan pelaksanaan; dan
9. i.denah/sketsa dan peta lokasi tanah yang dimohon (di atas peta skala 1: 25.000 atau lebih besar).

BAB VIII

TATA CARA PEMBERIAN IZIN LOKASI

Pasal 9

(1)Dengan persetujuan Bupati, terhadap permohonan izin lokasi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan pengkajian oleh SKPD terkait.
(2)Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.rapat koordinasi yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah atau pejabat yang ditunjuk, dengan menghadirkan pemohon izin untuk mempresentasikan rencana penanaman modalnya;
2. b.pembahasan kesesuaian tata ruang oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah; dan
3. c.Peninjauan lapangan.
(3)Presentasi rencana penanaman modal oleh pemohon izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disertai dengan penyampaian hasil konsultasi antara pemohon izin dengan masyarakat, yang meliputi aspek :
1. a.penyebarluasan informasi mengenai rencana penanaman modal yang akan dilaksanakan, ruang lingkup dampaknya dan rencana perolehan tanah serta penyelesaian masalah yang berkenaan dengan perolehan tanah tersebut;
2. b.pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk memperoleh penjelasan tentang rencana penanaman modal dan mencari alternatif pemecahan masalah yang ditemui;
3. c.pengumpulan informasi langsung dari masyarakat untuk memperoleh data sosial dan lingkungan yang diperlukan; dan
4. d.peran serta masyarakat berupa usulan tentang alternatif bentuk dan besarnya ganti kerugian dalam perolehan tanah.

Pasal 10

(1)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah rekomendasi berupa diizinkan tanpa syarat, diizinkan dengan syarat atau ditolak.
(2)Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.

Pasal 11

(1)Apabila rekomendasi hasil rapat koordinasi adalah diizinkan tanpa syarat, maka pemohon melengkapi persyaratan dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dari Kantor Pertanahan, yaitu pertimbangan dari aspek penguasaan tanah dan teknis tata guna tanah yang meliputi keadaan hak serta penguasaan tanah yang bersangkutan, penilaian fisik wilayah, penggunaan tanah dan kemampuan tanah.
(2)Apabila pemohon telah melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), unit kerja penyelenggara perizinan menyiapkan rancangan Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi.

Pasal 12

(1)Rekomendasi diizinkan dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) disertai dengan batas waktu pemenuhan syarat oleh pemohon, paling lama 30 (tiga puluh) hari.
(2)Apabila pemohon yang diizinkan dengan syarat sanggup memenuhi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon membuat surat pernyataan di atas kertas bermaterai untuk disampaikan kepada Bupati melalui unit kerja penyelenggara perizinan.
(3)Apabila telah memenuhi persyaratan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
(4)Apabila pemohon telah melengkapi permohonannya dengan Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), unit kerja penyelenggara perizinan menyiapkan rancangan Keputusan tentang Pemberian Izin Lokasi.
(5)Pemohon yang keberatan dengan syarat dan/atau tidak dapat memenuhinya dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap mencabut permohonan izinnya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…