DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 5 Tahun 2014

Nomor: 5
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur, meliputi; Pembentukan Lembaga Adat; Asas dan Tujuan; Kelembagaan Adat; Lambang, Tanda-Tanda Kebesaran dan Gelar Kehormatan; Program Lembaga Adat; Penguatan Masyarakat Adat; Tugas dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah; Hubungan Kerja Sama; Pendanaan dan Aset; Penghargaan dan Saksi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa adat istiadat masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai bagian dari masyarkat Adat Melayu Jambi yang hidup dan berkembang bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah perlu digali, dibina dan dikembangkan serta dilestarikan secara nyata dan dinamis;
c.bahwa dalam rangka pembinaan, pelestarian dan aktualisasi nilai-nilai adat istiadat, perlu dibentuk Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 18B ayat (2) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4754);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4857);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 4858);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10.Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pengesahan Convention For The Safeguarding Of The Intangible Cultural Heritage (Konvensi Untuk Perlindungan Warisan Budaya Tak benda) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 81);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat;
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 5);
14.Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat di Propinsi Jambi (Lembaran Daerah Propinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4.Kecamatan adalah kecamatan dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5.Camat adalah camat dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6.Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/kepala kelurahan dan/ atau sebutan nama lainnya dalam wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8.Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut Adat Melayu Tanjung Jabung Timur adalah adat yang berisi nilai-nilai, aturan dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam tatanan masyarakat, sistem hukum yang bersendikan syara’ dan syara’ bersendikan Kitabullah dalam sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Tanjung jabung Timur
9.Masyarakat Adat Melayu Tanjung Jabung Timur adalah masyarakat yang berdomisili tetap di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang berpegang teguh pada nilai-nilai Adat Melayu Tanjung Jabung Timur.
10.Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Tanjung Jabung Timur selanjutnya disebut LAM Tanjabtim adalah organisasi kemasyarakatan yang karena kesejarahan atau asal usulnya menegakkan hukum adat dan mendorong anggota-anggotanya untuk melakukan kegiatan pelestarian dan pengembangan Adat Melayu.
11.Fasilitasi adalah upaya dalam bentuk penerbitan kebijakan dan atau/pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan dan mengembangkan kegiatan.
12.Pembinaan dan Pemberdayaan adalah semua kegiatan dalam rangka memelihara dan memajukan Adat Melayu tanjabtim yang menunjang kelangsungan pembangunan dan ketahanan nasional serta tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
13.Pelestarian adalah upaya menjaga dan memelihara Adat Melayu Tanjabtim, terutama nilai-nilai akhlak, moral dan adab yang merupakan inti dari adat, kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakat agar keberadaannya tetap terjaga dan berlanjut.
14.Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar Adat Melayu Tanjabtim dapat berkembang mengikuti perubahan sosial budaya dan ekonomi yang sedang berlangsung.
15.Adat Istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan Nilai Sosial Budaya ke dalam kehidupan sehari-hari.
16.Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi ideal tentang baik buruk yang dibingkai dalam hakikat hidup manusia yakni lingkup hubungan manusia dengan pencipta, antar manusia, dan manusia dengan alam.
17.Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian atau kepunahan yang diakibatkan oleh manusia ataupun proses alam.
18.Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi tentang adat Melayu Jambi dan menyimpannya ke dalam buku catatan, katalog, database atau sejenisnya.
19.Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah dan menata informasi adat melayu tanjabtim dalam bentuk rekaman melalui tulisan, gambar, suara dan gabungan unsur-unsur tersebut.
20.Pemanfaatan adalah upaya penggunaan adat melayu tanjabtim untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.
21.Badan Lit merupakan badan permusyawaratan adat di Desa yang dibentuk oleh lembaga adat setempat. badan musyawarah ini terdiri dari unsur pemangku adat, kaum adat, pegawai syara’, kepala desa dan pemuda.
22.Icu Pakai adalah wujud aplikasi dalam penerapan hukum adat dalam masyarakat yang memiliki corak/bentuknya masing-masing dengan tetap berpijak pada asas Adat bersendi syara’, Syara’ bersendi kitabullah.
23.Pemangku Adat adalah orang yang melaksanakan keputusan adat yang dihasilkan melalui musyawarah adat.
24.Penghargaan adalah bentuk apresiasi terhadap pihak-pihak yang telah berperan dalam mengembangkan dan memajukan adat Melayu Jambi.
25.Sanksi adalah bentuk hukuman kepada anggota masyarakat yang tidak menjalankan konsensus atau menyimpang dari konsensus yang telah disepakati.
26.Harta Kekayaan Adat adalah kekayaan yang telah ada maupun yang akan ada yang berupa harta bergerak dan tidak bergerak, material dan immaterial serta benda-benda yang bersifat relegius magis yang menjadi milik adat.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA ADAT

Pasal 2

(1)Dalam rangka fasilitasi, pembinaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat serta nilai sosial budaya di masyarakat dibentuk LAM Tanjabtim tingkat Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
(2)Lembaga adat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), harus didaftarkan pada instasi yang berwenang setempat.

BAB III

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3

LAM Tanjabtim berasaskan Pancasila, agama dan nilai-nilai adat Adat bersendi syara’, Syara’ bersendi kitabullah.

Pasal 4

LAM Tanjabtim bertujuan:

a.menggali, membina, memelihara, melestarikan, dan mengembangkan Nilai-Nilai Adat dan Nilai-Nilai Sosial Budaya sebagai landasan memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat; dan
b.melindungi dan membela hak-hak tradisional dan hak-hak konstitusional masyarakat Adat dan Nilai Sosial Budaya untuk kepentingan peningkatan kesejahteraan lahiriah dan batiniah masyarakat.

BAB IV

KELEMBAGAAN ADAT

Pasal 5

(1)LAM Tanjabtim berbentuk fungsional, sesuai tingkatannya, disusun berdasarkan sifat dan pembagian kerja dalam bentuk wewenang, tanggung jawab, fungsi, tugas yang jelas.
(2)Bentuk fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar dan Rumah Tangga sesuai dengan pedoman lembaga adat melayu yang lebih tinggi tingkatannya.

Pasal 6

(1)Struktur organisasi, kedudukan, dan wilayah lembaga LAM Tanjabtim terdiri dari:
1. a.LAM Tanjabtim tingkat Desa/Kelurahan berkedudukan di Desa/Kelurahan yang bersangkutan;
2. b.LAM Tanjabtim tingkat Kecamatan berkedudukan di ibukota Kecamatan;
3. c.LAM Tanjabtim tingkat Kabupaten berkedudukan di ibukota Kabupaten, dan merupakan lembaga adat tertinggi di wilayah Kabupaten;
(2)LAM Tanjabtim sebagaimana pada ayat (1) bersifat otonom;
(3)Sifat otonom sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(4)Stuktur LAM Tanjabtim sebagaimana pada ayat (1) memiliki hubungan hirarki struktural yang bersifat fungsional.

Pasal 7

(1)Susunan Pengurus LAM Tanjabtim diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Angaran Rumah Tangga.
(2)Pengurus LAM Tanjabtim dipilih dan disahkan dalam musyawarah daerah sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Keputusan LAM Tanjabtim yang lebih tinggi tingkatannya menjadi pedoman bagi Lembaga Adat yang lebih rendah beserta perangkat bawahannya dengan memperhatikan adat istiadat setempat (Ico Pakai) sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)LAM Tanjabtim memiliki wewenang sesuai dengan tingkatannya.
(2)LAM Tanjabtim tingkat Desa/Kelurahan memiliki wewenang:
1. a.menetapkan ketentuan adat Adat Tanjung Jabung Timur (Ico Pakai);
2. b.memantau, mengawasi, dan menerapkan adat;
3. c.menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat Adat Tanjung Jabung Timur dalam lingkupnya
4. d.menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan sepanjang tidak bertentang dengan peraturan perundang-undangan;
5. e.menegakkan hukum adat; dan
6. f.menyelenggarakan upacara adat.
(3)LAM Tanjabtim tingkat Kecamatan memiliki wewenang:
1. a.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata adat dan pidana adat, yang tidak dapat diselsaikan pada lembaga adat tingkat desa/kelurahan, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. b.memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta kepada Camat dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
3. c.melakukan pembinaan dan koordinasi dalam rangka penguatan lembaga LAM Tanjabtim Tingkat Desa/kelurahan.
(4)LAM Tanjabtim tingkat Kabupaten memiliki wewenang:
1. a.mengelola hak-hak dan/atau harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih baik;
2. b.menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat, sepanjang penyelesaiannya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.memberikan pendapat dan saran, baik diminta maupun tidak diminta, kepada Pemerintah Kabupaten dalam meningkatkan peran serta masyarakat Adat untuk menggerakkan proses dan pelaksanaan pembangunan Daerah; dan
4. d.memberikan penghargaan kepada tokoh dan pelaku yang berprestasi sekaligus peduli dalam bidang pelestarian dan pengembangan Adat;

Pasal 9

(1)LAM Tanjabtim memiliki tanggung jawab sesuai dengan tingkatannya.
(2)Tanggung jawab LAM Tanjabtim tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menguatkan peran dan fungsi LAM Tanjabtim tingkat Desa/kelurahan;
2. b.menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkupnya;
3. c.menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat Desa dengan aparat Pemerintah Desa serta organisasi sosial budaya lainnya; dan
4. d.mengayomi masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan ico pakai dan nilai-nilai adat.
(3)Tanggung jawab LAM Tanjabtim tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menguatkan peran dan fungsi LAM Tanjabtim tingkat Kecamatan;
2. b.menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana adat masyarakat dalam lingkupnya;
3. c.menciptakan hubungan yang harmonis antara lembaga adat dengan aparat kecamatan serta organisasi sosial budaya lainnya.
(4)Tanggung jawab LAM Tanjabtim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.memelihara dan membela nilai-nilai adat serta membela kepentingan masyarakat adat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
2. b.memperluas pengetahuan masyarakat terhadap adat dan nilai sosial budaya dalam mempersiapkan generasi penerus yang berjati diri, bermanfaat dalam mengangkat tuah, marwah, harkat dan martabat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
3. c.mengupayakan pengembalian dan pemulihan hak-hak tradisional dan konstitusional sesuai dengan rasa keadilan, kepatutan dan perundang-undangan yang berlaku;
4. d.memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional;
5. e.memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah berkaitan dengan masalah adat;
6. f.melaksanakan penyuluhan adat dan adat istiadat secara menyeluruh; dan
7. g.menyusun materi kurikulum muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai adat melayu.

Pasal 10

(1)LAM Tanjabtim memiliki fungsi sesuai dengan tingkatannya.
(2)Fungsi Lembaga tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengemban, pengamalan, dan pemeliharaan nilai-nilai, aturan, dan kebiasaan yang kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam taatanan masyarakat, sistem hukum, sistem yang bersendi sara’, sara’ bersendi kitabullah dalam kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat.
2. b.penetapan ketentuan adat (Ico Pakai);
3. c.penyelesaian perselisihan dan perkara perdata dan pidana adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
4. d.pengelolaan hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat;
5. e.penjagaan eksistensi nilai-nilai adat istiadat; dan
6. f.penyaringan terhadap pengaruh negatif budaya luar.
(3)Fungsi Lembaga tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penguatan peran dan fungsi lembaga Adat Desa/Kelurahan;
2. b.fasilitasi kasus-kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam tingkat desa sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. c.pembinaan pengurus dan organisasi Lembaga Adat dalam lingkupnya;
(4)Fungsi LAM Tanjabtim tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.fasilitasi kasus-kasus perdata dan pidana adat yang tidak dapat diselesaikan dalam lingkupnya;
2. b.pembinaan pengurus dan organisasi Lembaga Adat dalam lingkupnya;
3. c.kaderisasi yang berpedoman pada pedoman pengkaderan lembaga adat Melayu Jambi Provinsi Jambi;
4. d.fasilitasi kebutuhan, kepentingan, dan perkara yang melingkupi adat di tiap-tiap Desa;
5. e.pemberian bantuan serta kemudahan untuk mendorong, memajukan, mengembangkan kegiatan pengembangan, dan pelestarian adat istiadat; dan
6. f.koordinasi antar lembaga dalam rangka penguatan program lembaga adat sesuai tingkatannya;

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…