DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 6 Tahun 2014

Nomor: 6
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, meliputi; Tujuan dan Kriteria; Pengelolaan; Pemberdayaan; Keuangan; Pembinaan dan Pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mendorong pasar tradisional mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan, perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional secara profesional;
c.bahwa untuk kepastian hukum dan landasan pedoman pelaksanaan pemberdayaan pasar tradisional perlu dibentuk dalam suatu Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
6.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Kabupaten/Kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2.Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4.Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
5.Pengelolaan Pasar Tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional.
6.Pemberdayaan Pasar Tradisional adalah segala upaya Pemerintah Daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
7.Surat Izin Tempat Usaha yang selanjutnya disebut SITU adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar tradisional.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah yang membidangi pasar.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 5 (lima) tahun.
12.Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD yang membidangi pasar tradisional untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB II

TUJUAN DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi :

a.menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
b.meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
d.menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Kriteria pasar tradisional meliputi :

a.dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, masyarakat dan desa;
b.transaksi dilakukan secara tawar menawar;
c.tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
d.sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 4

(1)Bupati melalui kepala SKPD melakukan perencanaan pasar tradisional.
(2)Perencanaan pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 5

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) meliputi :
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Ketentuan perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku juga untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 6

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a yaitu :

a.mengacu pada RTRW Kabupaten;
b.dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
c.memiliki akses sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota Kabupaten dan Kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 7

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b meliputi :

a.bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
b.petak atau blok dengan akses jalan pengunjung ke segala arah;
c.pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
d.penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
e.bentuk bangunan pasar tradisional selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 8

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi :

a.kantor pengelola;
b.areal parkir;
c.tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
d.air bersih;
e.sanitasi/drainase;
f.tempat ibadah;
g.toilet umum;
h.pos keamanan;
i.tempat pengelolaan limbah/instalasi pengelolaan air limbah;
j.hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
k.penteraan;
l.sarana komunikasi; dan
m.area bongkar muat dagangan.

Pasal 9

(1)Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan - kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
(2)Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi :
1. a.sistem penarikan retribusi;
2. b.sistem keamanan dan ketertiban;
3. c.sistem kebersihan dan penanganan sampah;
4. d.sistem perparkiran;
5. e.sistem pemeliharaan sarana pasar;
6. f.sistem penteraan; dan
7. g.sistem penanggulangan kebakaran.

Pasal 10

(1)Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
(2)Rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan ke dalam Renja SKPD dan RKPD sebagai landasan penyusunan Rancangan APBD.
(3)Dalam hal rencana fisik dan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) belum disusun dalam RPJMD dan Renstra SKPD, rencana fisik dan non fisik ditetapkan dalam Renja SKPD dan RKPD.
(1)Bupati menetapkan struktur organisasi pengelola pasar tradisional dengan Keputusan Bupati.
(2)Struktur organisasi pengelola pasar tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari :
1. a.kepala pasar;
2. b.pejabat keuangan; dan
3. c.pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
(3)Bupati menetapkan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala SKPD.
(4)Bupati membentuk UPTD Pengelola Pasar dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…