DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur No. 7 Tahun 2014

Nomor: 7
Tahun: 2014
Ditetapkan: 2 Juli 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Tarif Air Minum, meliputi: Ruang Lingkup dan Fungsi; Prinsip-Prinsip Dasar Penetapan Tarif; Blok Konsumsi dan Kelompok Pelanggan; Perhitungan dan Proyeksi Biaya Usaha dan Biaya Dasar; Tarif UPTD SPAM; Sambungan Baru Instalasi Air dan Meter Air; Pembayaran Rekening Air Pelanggan; Pembukaan Kembali Sambungan dan Balik Nama; Hak dan Kewajiban Pelanggan; Larangan; Ketentuan Sanksi Administrasi; Penyidikan; Ketentuan Pidana.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan struktur tarif berdasarkan ketentuan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 19

(1)Perhitungan tarif dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. a.menghitung biaya dasar;
2. b.menghitung tarif dasar;
3. c.menghitung tarif rendah dan subsidi silang; dan
4. d.menghitung tarif penuh.
(2)Perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengacu pada formula perhitungan tarif air minum.
(3)Besarnya subsidi silang dapat bervariasi antar kelompok pelanggan dalam wilayah pelayanan yang berbeda dan dihitung dengan menggunakan formula perhitungan subsidi.

Pasal 20

(1)Mekanisme penetapan tarif didasarkan asas proporsionalitas kepentingan:
1. a.masyarakat pelanggan;
2. b.UPTD SPAM selaku penyelenggara SPAM; dan
3. c.Pemerintah daerah selaku UPTD SPAM.
(2)Pertimbangan kepentingan masyarakat pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus menjamin kepentingan konsumen.
(3)Pertimbangan kepentingan UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus menjamin kepentingan UPTD SPAM sebagai penyelenggara dalam mencapai target pemulihan biaya penuh (full cost recovery), mewujudkan visi, mengembang misi dan mencapai tujuan dan sasaran pengembangan yang direncanakan di dalam rencana jangka panjang UPTD SPAM.
(4)Pertimbangan kepentingan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus menjamin kepentingan pemerintah daerah dalam memperoleh hasil atas pengelolaan UPTD SPAM berupa pelayanan air minum yang berkualitas dan/atau keuntungan untuk pengembangan pelayanan umum yang bersangkutan.

Pasal 21

(1)Tarif ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Kepala Dinas.
(2)Konsep usulan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan oleh Kepala UPTD SPAM dengan mempertimbangkan mutu pelayanan, pemulihan biaya dan target pengembangan tingkat pelayanan, dilengkapi data pendukung sebagai berikut:
1. a.dasar perhitungan usulan penetapan tarif;
2. b.hasil perhitungan proyeksi biaya dasar;
3. c.perbandingan proyeksi biaya dasar dengan tarif berlaku;
4. d.proyeksi peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas pelayanan;
5. e.perhitungan besaran subsidi yang diberikan kepada kelompok pelanggan yang kurang mampu;dan
6. f.kajian dampak kenaikan beban per bulan kepada kelompok- kelompok pelanggan.
(3)Konsep usulan penetapan tarif terlebih dahulu dikonsultasikan dengan wakil atau forum pelanggan melalui berbagai media komunikasi untuk mendapatkan umpan balik sebelum diajukan kepada Bupati.
(4)Konsep usulan penetapan tarif beserta data pendukung dan umpan balik dari pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3), diajukan secara tertulis oleh Kepala Dinas kepada kepada Bupati.
(5)Berdasarkan hasil pembahasan usulan penetapan tarifBupati membuat ketetapan menyetujui atau menolak secara tertulis kepada Kepala Dinas paling lambat 2 (dua) bulan sejak usulan diterima.
(6)Berdasarkan penetapan tarif oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diterbitkan Keputusan Bupati mengenai Besarnya Tarif bagi setiap pelanggan.

Pasal 22

(1)Penyesuaian tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan memperhitungkan:
1. a.nilai indeks inflasi tahunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan oleh instansi Pemerintah bersangkutan;
2. b.beban bunga pinjaman;dan/atau
3. c.parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjasama.
(2)Penyesuaian tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1),diusulkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

Pasal 23

(1)Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang mengakibatkan diperlukannya perubahan rencana kerja UPTD SPAM.
(2)Untuk kesinambungan pelayanan UPTD SPAM paling lambat 5 (lima) tahun sekali Bupati melalui Kepala Dinas dapat melakukan peninjauan tarif.

Pasal 24

(1)Dalam hal Bupati menolak usul penetapan tarif yang diajukan Kepala Dinas dan mengakibatkan tarif rata-rata berada dibawah biaya dasar, Pemerintah Daerah mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD sesuai Peraturan Perundang-undangan.
(2)Untuk sinkronisasi perencanaan tarif dan pengembangan UPTD SPAM pada umumnya dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kepala Dinas wajib menyusun rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran UPTD SPAM dengan para pemangku kepentingan (stakeholders).
(3)Penyusunan rencana jangka panjang UPTD SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan Perundang- undangan yang berlaku.

BAB VII

SAMBUNGAN BARU INSTALASI AIR DAN METER AIR

Pasal 25

(1)Setiap pelanggan baru dikenakan beban biaya penyambungan.
(2)Biaya penyambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya pengadaan dan pemasangan meter air.
(3)Pemasangan sambungan dilaksanakan setelah pemohon memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
(4)Usulan pemasangan sambungan instalasi baru dapat dipenuhi atau ditunda UPTD SPAM dengan memberikan pertimbangannya.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai beban biaya penyambungan dan persyaratan pemasangan sambungan air minum baru ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII

PEMBAYARAN REKENING AIR PELANGGAN

Pasal 26

(1)Jumlah tagihan rekening air dihitung berdasarkan penggunaan air pelanggan ditambah dengan biaya beban tetap.
(2)Penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihitung berdasarkan hasil pembacaan meter air selama priode pemakaian tertentu yang ditetapkan UPTD SPAM.
(3)Kekeliruan pembacaan hasil meter air oleh petugas UPTD SPAM dihitung kompensasinya di bulan berikutnya.
(4)Atas pemakaian air minum oleh pelanggan diterbitkan rekening yang harus dibayar oleh setiap pelanggan.
(5)UPTD SPAM menyetor hasil pembayaran pelanggan dke Kas Daerah.

Pasal 27

(1)Pembayaran rekening air dilakukan secara berkala setiap bulannya.
(2)Batas waktu pembayaran rekening air selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) pada setiap bulannya.
(3)Apabila pada tanggal 20 (dua puluh) jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran diundur pada hari kerja pertama berikutnya setelah hari libur.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran rekening air ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

PEMBUKAAN KEMBALI SAMBUNGAN DAN BALIK NAMA Bagian Pertama Pembukaan Kembali

Pasal 28

(1)Pembukaan kembali sambungan merupakan pemberian kembali layanan air kepada pelanggan yang telah dilakukan pemutusan akibat tidak membayar rekening tagihan air selama 3 (tiga) bulan berturut- turut.
(2)Pembukaan kembali atau pemberian kembali layanan air dapat dilakukan, apabila pelanggan telah memenuhi segala kewajibannya sehubungan atas pemutusan sambungan layanan air.
(3)Pelanggan yang mengajukan penyambungan kembali selambat- lambatnya 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemutusan.
(4)Tata cara penyambungan kembali dan pembayaran denda yang dikenakan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Pasal 29

(1)Setiap pelanggan yang melakukan registrasi ulang atau balik nama tagihan rekening air dikenakan biaya balik nama.
(2)Besarnya beban biaya balik nama sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…