(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, danj atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTKyang kriterianya ditetapkan Bupati.
Bagian Ketujuh Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal14zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIH
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa110 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang:
a, melakukan verifikasi SPP-UP7 SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti ke1engkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
b.menyiapkan SPM;
c.me1akukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/utau PPrK.
Bagian Kedelapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit SKPD Pasa115 (I) Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPAkarena pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), PA menetapkan PPK Unit SKPD untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Unit SKPD.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti ke1engkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
Bagian Kesembilan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa116 [I] Bupati menetapkan Bendahara Penerimaan untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan pada SKPDatas usul PPKDselaku BUD.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFE
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya.
Pasa117
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPDyang bersangkutan.
(2)Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.