DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 13 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 131

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pengelola Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD, Laporan Realisasi Semester Pertama APBD dan Perubahan APBD, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah, Penyusunan Rancangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Kekayaan Daerah dan Utang Daerah, Badan Layanan Umum Daerah, Penyelesaian Kerugian Keuangan Daerah, Informasi Keuangan Daerah, Pembinaan dan Pengawasan, dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan lebih dari 1 (satu) Kuasa BUD di lingkungan SKPKDdengan pertimbangan besaran jumlah nang yang dikelola, beban kerja, lokasi, dan/ atau rentang kendali.

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran (PA)mempunyai tugas:
1. a.menyusun RKASKPD;
2. b.menyusun DPA SKPD;
3. c.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
4. d.melaksanakan anggaran SKPDyang dipimpinnya;
5. e.melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;zyxwvutsrqponmlkj
6. f.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
7. g.mengadakan ikatanj'perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
8. h.menandatangani SPM;
  1. 1.mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi tanggung jawab SKPDyang dipimpinnya; J. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
9. k.mengawasi pelaksanaan anggaran SKPDyang dipimpinnya; L menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPD;
10. m.menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
11. n.melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)PA bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 11

(1)PA dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala Unit SKPD selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
(2)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) berdasarkan pertirnbangan besaran anggaran kegiatan, lokasi, dan/ atau rentang kendali.
(3)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oIeh Bupati atas usul kepala SKPD.
(4)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
2. b.melaksanakan anggaran Unit SKPDyang dipimpinnya;
3. c.me1akukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pemhayaran;
4. d.mengadakan ikatarr/ perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
5. e.melaksanakan pemungutan retribusi daerah;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPO
6. f.mengawasr pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya; dan
7. g.melaksanakan tugas KPAlainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) KPAbertanggung jawab kepada PA.
(1)Pengguna Anggararr/Kuasa Pengguna Anggaran melaksanakan Kegiatan rnenetapkan pejabat pada SKPDjUnit SKPD selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang PA/KPA.
(3)Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), PPTKbertanggung jawab kepada PA/KPA.

Pasal 13

(1)Penetapan PPTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, besaran anggaran Kegiatan, beban kerja, lokasi, rentang kendali, danj atau pertimbangan objektif lainnya yang kriterianya ditetapkan Bupati.
(2)PPTK sebagaimana dimaksud pacta ayat (1) merupakan Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Dalam hal tidak terdapat Pegawai ASN yang menduduki jabatan struktural, PA/KPA dapat menetapkan pejabat fungsional umum selaku PPTKyang kriterianya ditetapkan Bupati.
(1)Kepala SKPD selaku PA menetapkan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasa110 ayat (1) huruf 1 untuk melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD.
(2)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang: a, melakukan verifikasi SPP-UP7 SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS beserta bukti ke1engkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
1. b.menyiapkan SPM;
2. c.me1akukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran;
3. d.melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD; dan
4. e.menyusun laporan keuangan SKPD.
(3)PPK SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak merangkap sebagai pejabat dan pegawai yang bertugas melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan/utau PPrK.
(2)PPK Unit SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti ke1engkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu;
2. b.menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran pembantu; dan
3. c.melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan pembantu dan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(2)Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang menerima, menyimpan, menyetor ke Rekening Kas Umum Daerah, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan pendapatan daerah yang diterimanya. Pasa117
(1)Dalam hal PA melimpahkan sebagian kewenangannya kepada KPA,Bupati dapat menetapkan Bendahara Penerimaan pembantu pada unit kerja SKPDyang bersangkutan.
(2)Bendahara Penerimaan pembantu sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) memiliki tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan Bupati.

Pasal 18

(1)Kepala SKPDatas usul Bendahara Penerimaan dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Pendapatan Daerah.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. Pasa119
(1)Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja pada SKPD.
(2)Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP-TU, dan SPP-LS;
2. b.menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;
3. c.melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TUzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRyang dikelolanya;
4. d.menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.mene1iti kelengkapan dokumen pembayaran;
6. f.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-nndangan,
(3)Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), Bupati atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran pembantu.
(4)Bendahara Pengeluaran pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki tugas dan wewenang:
1. a.mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP-TU dan SPP- LS;
2. h.menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
3. c.menerima dan menyimpan TU dari BUD;
4. d.melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
5. e.menolak perintah bayar dari KPAyang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. f.meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
7. g.memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. h.membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan; dan
  1. 1.pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Penge1uaran secara periodik. Pasa120
(1)Kepala SKPDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAatas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan Belanja Daerah.
(2)Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (I) melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD. Pasa121 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:
1. a.me1akukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
2. b.bertindak sebagai penjamin atas kegiatan, pekerjaan, dan Iatau penjualan jasa; dan
3. c.menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung.
(1)Dalam proses penyusunan APBD, Bupati dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah.
(2)TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Pejabat Perencana Daerah, PPKD, dan pejabat lain sesuai dengan kebutuhan.
(3)TAPDsebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.membahas kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. b.menyusun dan membahas rancangan KUAdan rancangan perubahan KUA;
3. c.menyusun dan membahas rancangan PPAS dan rancangan perubahan PPAS;
4. d.me1akukan verifikasi RKASKPD;
5. e.membahas rancangan APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban APBD;
6. f.membahas hasil evaluasi APBD, perubahan APBD, dan Pertanggungiawaban APBD;
7. g.melakukan verifikasi rancangan DPA SKPD dan rancangan perubahan DPASKPD;
8. h.menyiapkan surat edaran Bupati ten tang pedoman penyusunan RKA; dan
  1. 1.melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Dalam melaksanakan tugas TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan instansi sesuai dengan kebutuhan, BABIIIzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 23

(1)APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan mempedomani KUAPPASyang didasarkan pada RKPD.
(3)APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
(4)APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasa124
(1)Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
(2)Penerimaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Pendapatan Daerah; dan
2. b.penerimaan Pembiayaan daerah. ,(
(3)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAPenge1uaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Belanja Daerah; dan
2. b.penge1uaran Pembiayaan daerah.
(4)Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Penge1uaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yangcukup.
(6)Setiap Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
(7)Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan secara bruto dalam APBD. Pasa125 Satuan hitung dalam APBDadalab mata uang rupiah.

Pasal 26

APBD merupakan dasar Pengelolaan Keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai keuangan negara.

Pasal 27

(1)APBD merupakan satu kesatuan terdiri dan:
1. a.pendapatan daerah;
2. h.belanja daerah; dan
3. c.pembiayaan daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Klasifikasi APBD rnenurut urusan pernerintahan daerah dan orgarusasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 28zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJ
(1)Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf a rneliputi sernua penerirnaan uang rnelalui Rekening Kas Urnurn Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (sam) tahun anggaran.
(2)Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (I) huruf b rneliputi sernua pengeluaran dari Rekening Kas Urnurn Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluarnn lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
(3)Pembiayaan daerah sebagairnana dimaksud Pasal 27 ayat (I) humf c meliputi sernua penerirnaan yang perlu dibayar kernbali dan Iatau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan rnaupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 30

Pendapatan daerah terdiri atas:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pasal 31

(1)Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a meliputi:
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerahzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGyang dipisahkan; dan d.lain-Iain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a dan huruf b meliputi pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah.
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Penerimaan Daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
(4)Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.basil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
3. c.hasil kerja sama daerah;
4. d.jasa giro;
5. e.hasil pengelolaan dana bergulir;
6. f.pendapatan bunga;
7. g.penerimaan atas tuntutan ganti kerugian Keuangan Daerah;
8. h.penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, danIatau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyunpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
  1. 1.penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uangasmg; J. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan; k, pendapatan denda pajak daerah;zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJI
  2. 1.pendapatan denda retribusi daerah;
9. m.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
10. n.pendapatan dari pengembalian;
11. o.pendapatan dari BLUD; dan
12. p.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 32

Pemerintah Daerah dilarang:

a.melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya yang dipersamakan dengan pungutan di luarzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAyang mawr dalarn undang-undang; dan
b.melakukan pungutan yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah, dan kegiatan ekspor/ impor yang merupakan program strategis nasional.

Pasal 33

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b meliputi:
1. a.transfer ke Daerah; dan
2. b.transfer antar-daerah.
(2)Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a terdiri atas:
1. a.dana perimbangan; b.danainsentifdaerah;dan
2. c.dana desa.
(3)Transfer antar-daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b terdiri atas:
1. a.pendapatan bagi hasil; dan
2. h.bantuan keuangan.

Pasal 34

(1)Dana perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a merupakan Dana TKD.
1. a.Dana Transfer Umum; dan
2. b.Dana Transfer Khusus.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
(2)Dana Transfer Umum sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.Dana Bagi Hasil (DBH);
2. b.Dana Alokasi Umum (DAU);dan
3. c.Dana Alokasi Khusus terdiri atas: 1) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan 2) Dana Alokasi Khusus (DAK)Non Fisik.
(3)Dana Transfer Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Dana Alokasi Khusus (DAK)Fisik; dan
2. b.Dana Alokasi Khusus (OAK)Non Fisik. Pasa135
(1)Dana Bagi Hasil (DBH) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf a bersumber dari:
1. a.pajak; dan
2. b.sumber daya alamo
(2)DBH yang bersumber dari pajak sebagai:mana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
1. a.pajak bumi dan bangunan sektor perkebunan, pertambangan, dan perhutanan;
2. h.pajak penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21; dan C. cukai basil tembakau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(3)DBH yang bersumber dari sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari:
1. a.penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran izin usaha pemanfaatan hutan, provisi sumber daya hutan, dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
2. b.penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penenmaan iuran tetap dan penerimaan iuran eksplorasizyxwvutsrqponmlkjihgfedcbdan iuran eksploitasi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
3. c.penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
4. d.penerimaan negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan;
5. e.penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah Daerah yang bersangkutan; dan
6. f.penerimaan perikanan yang berasal dari pungutan pengusaha perikanan dan pungutan hasil perikanan yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan. PasaI36 DAU bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks131PDFHirarki

Memuat teks peraturan…