DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2019

Nomor: 10
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 70

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

regulasi_utama

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintah Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai Penataan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa;
c.bahwa untuk memberikan pedoman, landasan dan kepastian hukum khususnya kepada semua pihak yang terlibat proses pemilihan kepala desa serentak, penataan desa dan penyelenggaraan Badan Permusyawaratan Desa;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945; Republik

2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Bungo Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diu bah dengan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ten tang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 ten tang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
11.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 2); Dengan Persetujuan Bersama DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH KABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN : DAERAH TENTANG ATASPERATURAN PERUBAHAN PERATURANDAERAH NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG PEMERINTAHANDESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 02) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasa14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa ini meliputi:

a.penataan Desa;
b.kewenangan Desa;
c.pemilihan Kepala Desa;
d.penyelenggara Pemerintahan Desa yang meliputi Kepala Desa, BPD dan Perangkat Desa;
e.pedoman dan tata cara penyusunan peraturan di Desa;
f.pengelolaan keuangan dan aset Desa;
g.kerjasama Desa; dan
h.pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.
1. 2.Judul BABIII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : BABIII PENATAANDESA
2. 3.Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Penataan Desa dilakukan dengan tujuan:

a.mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa;
b.mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa;
c.mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
d.meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa; dan
e.meningkatkan daya saing Desa.
1. 4.Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasa16 Penataan Desa dilakukan dengan mempertimbangkan:
a.asal usul desa;
b.adat istiadat dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
c.kondisi geografis desa;
d.perkembangan penduduk;
e.potensi desa;
f.pemenuhan persyaratan.
1. 5.Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 6A, Pasal 6B, Pasal 6C dan Pasal 6B, sehinggaberbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

Penataan Desa meliputi :

a.pembentukan desa;
b.penghapusan desa;
c.penggabungan desa;
d.perubahan status desa;
e.penetapan desa. Pasa16B Penataan Desa Adat meliputi :
a.pembentukan desa adat;
b.penghapusan desa adat;
c.penggabungan desa adat;
d.perubahan status desa adat; dan
e.penetapan desa adat. Pasa16C

(1)Pembentukan Desa merupakan tindakan mengadakan Desa Baru di luar Desa yang ada.
(2)Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Desa, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat desa, serta kemampuan dan potensi desa.
(3)Pemerintah Daerah dapat memprakarsai Pembentukan Desa berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa di wilayahnya.

Pasal 6D

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6C dapat berupa:

a.pemekaran dari 1 (satu) desa menjadi 2 (dua) desa atau lebih; atau
b.penggabungan bagian desa dari desa yang bersanding; dan
c.penggabungan beberapa desa menjadi 1 (satu) desa baru.
1. 6.Judul Bagian Kedua BABIIIdiubah sehinggaberbunyi sebagai berikut :
2. 7.Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A huruf a harus memenuhi syarat:

a.batas usia Desa induk paling rendah 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
b.jumlah Penduduk wilayah paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau BOO (delapanratus) kepala keluarga;
c.wilayahkerja yang memilikiakses transportasi antar wilayah;
d.sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Desa;
e.memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya ekonomipendukung;
f.batas wilayah Desa yang dinyatakan dalam bentuk peta Desa yang telah ditetapkan dalam peraturan Bupati;
g.sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Desa dan pelayanan publik;
h.tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan
1. 1.cakupan wilayahDesa terdiri atas dusun. B. Diantara Pasal 7 dan Pasal B disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 7A dan Pasal 7B, sehinggaberbunyi sebagai berikut : Pasa17A

(1)Dalam wilayah Desa dibentuk dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai dusun sebagaimana maksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupatio

Pasal 7B

Pemerintah Daerah dalam melakukan Pembentukan Desa diharuskan mensosialisasikan rencana Pembentukan Desa kepada pemerintah desa induk dan masyarakat desa yang bersangkutan.

9.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Tim pembentukan Desa persiapan mempunyai tugas melakukan kajian dan verifikasi pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Verifikasi persyaratan pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berupa:
1. a.verifikasi administrasi; dan
2. b.verifikasi teknis.
(3)Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan meneliti dokumen terkait berita acara hasil musyawarah Desa dan notulen musyawarah Desa serta batas usia minimal Desa induk danjumlah penduduk minimal.
(4)Verifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui peninjauan lapangan.
(5)Peninjauan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk:
1. a.verifikasi ketersediaan akses transportasi dan komunikasi antar wilayah;
2. b.verifikasi faktual kondisi keeratan kelompok sosial, kondisi adat dan tradisi di wilayah calon Desa persia pan yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan calon Desa persiapan;
3. c.verifikasi faktual kondisi perekonomian, kondisi sumber daya manusia dalam masa usia produktif di wilayah calon Desa persiapan yang memungkinkan untuk maju dan berkembang secara layak dengan potensi lokal;
4. d.verifikasi syaratjumlah penduduk Desa induk dan Desa pemekaran;
5. e.verifikasi batas wilayah calon Desa persiapan dalam peta Desa induk; dan
6. f.verifikasi ketersediaan saran a dan prasarana pendukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik.
(6)Verifikasi ketersediaan sarana dan prasarana pend ukung bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf f untuk mengecek ketersedian:
1. a.saran a perkantoran tempat penyelenggarakan pemerintahan Desa persiapan;
2. b.kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.
(7)Hasil kajian dan verifikasi persyaratan Desa persiapan oleh tim pembentukan Desa persiapan dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak tidaknya dibentuk Desa persiapan.
(8)Rekomendasi yang menyatakan layak sebagaimana dimaksud pada ayat (7), menjadi bahan pertimbangan Bupati untuk melakukan pemekaran Desa.
(9)Dalam hal Bupati menyetujui pemekaran desa, Bupati menetapkan dengan Peraturan Bupati tentang pembentukan Desa persiapan.

10.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Pasalll

(1)Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (9) disampaikan kepada Gubernur untuk mendapatkan kode register Desa persiapan.
(2)Setelah mendapatkan kode register Desa persiapan dari Gubernur, Bupati mengangkat penjabat kepala Desa persiapan.
(3)Penjabat kepala Desa persiapan yang berasal dari un sur pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah dengan persyaratan:
1. a.memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan;
2. b.mempunyai pengalaman di bidang pemerintahan yang dibuktikan dengan riwayatpekeDaan;dan
3. c.penilaian kinerja pegawai selama 5 (lima) tahun terakhir sekurang- kurangnya bernilai baik.
(4)Penjabat Kepala Desa persiapan memiliki kewenangan melaksanakan persiapan pembentukan Desa definitif.
(5)Penjabat Kepala Desa persiapan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Desa induknya.
(6)Penjabat Kepala Desa persiapan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

11.Diantara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11A

(1)Dalam pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan menyusun rencana kerja pembangunan Desa persiapan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat Desa persiapan.
(2)Rencana kerja pembangunan Desa persiapan yang telah disusun disampaikan kepada Kepala Desa induk untuk dijadikan bahan penyusunan rancangan APBDesa induk sebagai bagian kebutuhan anggaran belanja Desa persiapan.
(3)Penjabat Kepala Desa persiapan ikut serta dalam pembahasan APBDesa induk.
(4)Dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah ditetapkan, terhadap anggaran Desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk, pengelolaannya dilaksanakan oleh penjabat Kepala Desa persiapan.
(5)Desa persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari APBDesa induk.
(6)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan yang tidak mampu dibiayai oleh APBDesa induk dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dibiayai oleh Pemerintah Daerah Provinsi.
(7)Anggaran pembangunan sarana dan prasarana Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa induk.

12.Ketentuan Pasal 12 diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Penjabat Kepala Desa persia pan melaporkan perkembangan pelaksanaan Desa persiapan secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali kepada:
1. a.bupati melalui camat; dan
2. b.kepala desa induk.
(2)Laporan penjabat Kepala Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)terkait dengan pelaksanaan tugas dalam pembentukan Desa persiapan yang meliputi:
1. a.penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah kartografis;
2. b.pengelolaan anggaran operasional desa persiapan yang bersumber dari APBDesa induk;
3. c.pembentukan struktur organisasi;
4. d.pengangkatan perangkat desa;
5. e.penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk desa;
6. f.pembangunan saran a dan prasarana pemerintahan desa;
7. g.pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan saran a ekonomi, pendidikan dan kesehatan; dan
8. h.pembukaan akses perhubungan antar-desa.
(3)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
(4)Tim dalam melakukan kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)terkait dengan laporan hasil pelaksanaan tugas penjabat Kepala Desa persiapan.

13.Judul Bagian Ketiga BAB III diu bah sehingga berbunyi sebagai berikut :
14.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : PasalI7

(1)Dengan pertimbangan tertentu dapat dilakukan penggabungan wilayah desa.
(2)Penggabungan wilayah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila wilayah desa berbatasan langsung secara geografis dengan wilayah desa yang akan digabung dan berada dalam 1 (satu) wilayah administrasi kecamatan.
(3)Pelaksanaan penggabungan wilayah desa dilaksanakan sesuai dengan persyaratan dan tata cara pembentukan desa.

15.Ketentuan PasalI9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : PasalI9

(1)BPD masing-masing bagian Desa yang bergabung menyelenggarakan musyawarah Desa untuk mendapatkan kesepakatan mengenai penggabungan bagian Desa.
(2)Masing-masing pemerintah Desa dari bagian Desa yang bergabung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi dan mempersiapkan pelaksanaan musyawarah Desa.
(3)Kesepakatan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara dan dilengkapi dengan notulen musyawarah Desa.
(4)Berita acara hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bahan dalam kesepakatan penggabungan bagian Desa dalam bentuk keputusan bersama.
(5)Keputusan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh para Kepala Desa yang bersangku tan.

16.Diantara Pasal 19 dan Pasal 20 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 19A, Pasal 19B, Pasal 19C dan Pasal 19D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19A

(1)Para Kepala Desa secara bersama-sama mengusulkan penggabungan bagian Desa kepada Bupati dalam satu usulan tertulis dengan melampirkan keputusan bersama.
(2)Berdasarkan usulan para Kepala Desa sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) Bupati menugaskan tim pembentukan Desa persiapan untuk melakukan kajian dan verifikasi persyaratan pembentukan Desa persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks70PDFHirarki

Memuat teks peraturan…