DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 26 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2 0 1 4 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
b.bahwa untuk memberikan arahan landasan dan kepastian hukum pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 8 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 4 2 1 ) ;
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-UndangNomor 12 Tahun 2 0 1 1 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun - 2 0 1 9 Nomor 4 1 , TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287); 1 2 . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah .$ ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 6 1 4 ) ; 1 3 . Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 2 0 1 0 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 0 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 1 4 . Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2 0 1 9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 5 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2 0 1 8 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2 0 1 5 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 8 Nomor 157;)
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1 7 8 1 ) ; 1 7. Peraturan Daerah Ka bu paten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2019 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2 0 1 9 Nomor 6);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2022 Nomor 1 ) ; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNO TIMUR dan BUPATI TANJUNO JABUNO TIMUR MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANO PERTANOOUNOJAWABAN PELAKSANAAN ANOOARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANOOARAN 2024.

Pasal 1

( 1 ) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat:

a.Laporan realisasi anggaran;
b.laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c.neraca;
d.laporan operasional;
e.laporan arus kas;
f.laporan perubahan ekuitas; dan
g.catatan atas laporan keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut: 1 . Pendapatan Daerah

a.Pendapatan Asli Daerah
b.Pendapatan Transfer
c.Lain-lain Pendapatan yang Sah Jumlah Pendapatan
1. 2.Belanja Daerah
a.Belanja Operasi 1 . Belanja Pegawai
1. 2.Belanja Barang Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 70.645.653.160,91 1 . 1 4 9 . 1 1 7 . 3 8 8 . 3 5 6 , 0 0 534.000.000,00 1 . 2 2 0 . 2 9 7 . 0 4 1 . 5 1 6 , 9 1 434.450.716.042,00 302.460.513.071,69
2. 3.Bunga Rp. 0,00
3. 4.Subsidi Rp. 108.000.000,00
4. 5.Hibah Rp. 38.673.549.632,00
5. 6.Bantuan Sosial Rp. 94.180.000,00 Jumlah Belanja Operasi Rp. 775.786.958.745,69
b.Belanja Modal
1. 1.Belanja Tanah Rp. 15.000.000,00
2. 2.Belanja Peralatan dan Mesin Rp. 36.420.421.814,00
3. 3.Belanja Gedung dan Bangunan Rp. 80.687.204.008,00 Belanja Jalan, Irigasi dan
4. 4.Jaringan 208.822.979.050,34
5. 5.Belanja Aset Tetap Lainnya 4.798.532.169,00
6. 6.Belanja Aset Lainnya 1.409.751.385,00 Jumlah Belanja Modal Rp. 332.153.888.426,34 C. Belanja Tak Terduga
7. 1.Belanja Tak Terduga 462.162.500,00 Jumlah Belanja Tak Terduga 462.162.500,00
8. 3.Belanja Transfer
a.Belanja Transfer Bagi Hasil Rp. 2.338.708.759,00
b.Belanja Transfer Bantuan Keuangan Rp. 149.703.813.694,00 Jumlah Belanja Transfer Rp. 152.042.522.453,00 Jumlah Belanja l.260.445.532.125,03
1. 4.Surplus (Defisit) Rp. (40.148.490.608, 12)
2. 5.Pembiayaan
a.Penerimaan Pembiayaan Rp. 66.952.959 .525,60
b.Pengeluaran Pembiayaan Rp. 5.000.000.000,00 Pembiayaan Netto Rp. 61.952.959.525,60
1. 6.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Rp. 21.804.468.917,48

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 se bagai beriku t : 1 Selisih anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah (Rp39.481.588.779,09) dengan rincian sebagai berikut:

a.Anggaran Rp. l.259.778.630.296,00
b.Realisasi Selisih Lebih/Kurang Rp. 1 . 2 2 0 . 2 9 7 . 0 4 1 . 5 1 6 , 9 1 Rp. (39.481.588.779,09) • l e l • ' ' l( " I ,, ' • •• . . ' ' ' 2 Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah (Rp61.286.057.696,57) dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Rp. l.321.731.589.821,60
b.Realisasi Selisih Lebih/Kurang Rp. l .260.445.532.125,03 Rp. (61.286.057.696,57) 3 Selisih anggaran dengan realisasi surplus/ defisi t sejumlah Rp21.804.468.917,48 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Rp. (61.952.959.525,60)
b.Realisasi Selisih Lebih/Kurang Rp. Rp. (40.148.490.608, 12) 21.804.468.917,48 4 Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran
b.Realisasi Selisih Lebih/Kurang Rp. Rp. Rp. 66.952.959.525,60
1. 66.952. 959 .525,60 0,00 5 Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran
b.Realisasi Rp. Rp. 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 Selisih Lebih/Kurang Rp. 0,00 6 Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp0,00 dengan rincian sebagai berikut:
a.Anggaran Rp. 61.952.959.525,60
b.Realisasi Rp. 61.952.959.525,60 Selisih Lebih/Kurang Rp. 0,00

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 3 1 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Anggaran Lebih Awal Rp. 66.952.959.525,60 b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Rp. 66. 952. 959. 525,60 Pembiayaan Tahun Berjalan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp. 21.804.468.917,48C. (SiLPA) Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Rp. 0,00d. Sebelumnya
e.Lain-lain Rp. 0,00 Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp. 21.804.468.917,48

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 3 1 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Jumlah Aset
b.Jumlah Kewajiban
c.Jumlah Ekui tas Rp. Rp. Rp. 2 . 3 3 1 . 1 7 1 . 9 3 5 . 4 2 0 , 9 1 12.204.918.487,27 2.318.967.016.933,64

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 3 1 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Surplus/ Defisit Kegiatan Operasional
b.Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional
c.Pos Luar Biasa Surplus/Defisit LO Rp. Rp. Rp. Rp. (60.365.277 .062,60) (10.778.110.025,60) (462.162.500,00) (71.605.549.588,20)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 3 1 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Saldo Awal Kas di BUD
b.Kenaikan dan Penurunan Kas
c.Saldo Akhir Kas di BUD Rp. Rp. Rp. 66.952.959.525,60 (45.148.490.608,12) 21.804.468.917,48

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f per 3 1 Desember Tahun 2024 sebagai berikut:

a.Ekuitas Awai Rp. 2.370.258.072.522,69
b.Surplus/Defisit-LO Rp. (71.605.549.588,20) Dampak Kumulatif Perubahan Rp. 20.314.493.999,15c. Kebijakan/Kesalahan Mendasar Ekuitas Akhir Rp. 2.318.967.016.933,64 Pasal 9 Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g Tahun Anggaran 2024 memuat informasi baik secara Kuantitatif maupun Kualitatif atas Pos-Pos Laporan Keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah se bagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercan tum dalam Lam pi ran se bagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiridari: Laporan Realisasi Anggaran; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan atas Laporan Keuangan. Pasal 1 1 Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalamPasal 1 ayat (2) terdiri dari :

a.Laporan kinerja tercantum dalam Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini; dan
b.Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…