(1)Untuk memanfaatkan sumber daya alam secara optimal, Bupati dapat menetapkan suatu lokasi areal pengembalaan umum yang dapat digunakan oleh setiap pemilik ternak baik perorangan, kelompok, maupun oleh badan hukum. (2)Batas populasi temak besar dan kecil untuk setiap satuan luas lokasijareal pengembalaan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sesuai dengan rekomendasi dari Dinas. (3)Kewenangan penunjukan lokasij areal pengembalaan umum dilimpahkan ke pemerintah DesajKelurahan. (4)Penetapan lokasi atau areal pengembalaan umum ditetapkan oleh Kepala Desa atau Lurah setelah mendapatkan persetujuan dari Dinas.
8.Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
(1)Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 15, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
\' I 'lor>
(2)Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya.; memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. l<EPAlA SATUAN Ditetapkan di Mu pada tanggal 2 ~ (B~X'R. TANJ Sabak t?J6tL2024 fELAI-I O,TEUTI KE8f:NARANNYA !(A8'O Diundangkan di Muara Sabak pada tanggal 1.. f)G)€'M~e-(L 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR, LEMBARANDAERAH KABUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2024 NOMORO NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI : ( '7-C;~/2024) f TE~H emun KEBENARANNYA l.A(abag Hukum Dan Perundang • Undangan '~'..~;~:J !DP165 S~·i.~~i'~j.. , o~ '. 'n,...n~~(~llh~ . - .~ tJ~'.1tL 0313 2;O~t1OJ F;j'}; .,