DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2019

Nomor: 8
Tahun: 2019
Ditetapkan: 8 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Ringkasan

Perda ini mengatur mengenai Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Izin Lokasi

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ten tang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi;

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2.Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 ten tang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
7.Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
9.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10.Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20187 Nomor 1022);
13.Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pertimbangan Teknis Pertanahan;
14.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013 Nomor 12);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016 Nomor 6); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILANRAKYATDAERAH KA'BUPATENTANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ~~LAHDITELITI KEBENARANNYA 1bagHukumDanpe ndang·Undangan NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG IZIN LOKASI.

Pasal 1

.aturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2014 MOM 1JDRlS)lSH~MlHILokasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur . e 'Ml!',JK I (!YJPL·. . . 'llIr.19700M3mi4VtlOt~Nomor2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. LIVIA ZULFINA,S.E Ditetapkan di Mu ~nggal~ % \.a!JPAT~NJUN a Sabak A6lJSTUr 2019 JABUNG TIMUR, TELAH DITELITI OLEH : KEPALABlD~ELAVANAN NIP. 197810032008032001 Diundangkan di Muara Sabak pad a tanggal Q AG",usn.\S' 2019 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, SAPRIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2019 NOMOR .. S. NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI (8-61/2019) PENJELASAN ATAS PERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNG TIMUR NOMOR 8 TAHUN2019 TENTANG PENCABUTANPERATURANDAERAHKABUPATENTANJUNGJABUNGTIMUR NOMOR2 TAHUN2014 TENTANGIZINLOKASI I. UMUM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, perizinan sebagai salah satu bentuk pelayanan administratif merupakan bagian dari pelayanan publik, yang asas penyelenggaraannya sebagaimana termuat dalam Pasal 4, antara lain adalah "Asas Kepastian Hukum". Dalam konteks penyelenggaraan perizinan saat ini, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, yang telah membawa perubahan dalam pelayanan perizinan berusaha, dan yang sangat mendasar antara lain dalam hal :

a.Penyelenggaraan Perizinan berusaha diselenggarakan secara elektronik dengan sistem Online Single Submission (OSS)melalui laman www.oss.go.id.
b.Kewenangan Penerbitan Izin diterbitkan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, yang merupakan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)RI.
c.Tahapan Izin diterbitkan di awal oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, baru kemudian pemegang izin mengajukan pemenuhan komitmen (Post Audit) sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)yang ditetapkan KementerianjLembaga terkait. Jenis Perizinan berusaha yang diselenggarakan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS) termasuk juga Izin Lokasi dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK)yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi, yang mencabut Peraturan Menteri tentang Izin Lokasi sebelumnya, sebagai tindaklanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor24 Tahun 2018. Beberapa hal yang sangat mendasar dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi sudah tidak sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 sebagai Peraturan Perundangan- Undangan yang lebih tinggi maupun dengan Norma, Standar dan Kriteria (NSPK)yang diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :
a.Dalam Pasal 2 termuat ketentuan mengenai tanah yang tidak diperlukan Izin Lokasidan dianggap sudah dipunyai oleh perusahaan, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, yang menjadikannya sebagai Izin Lokasitanpa Komitmen.
b.Dalam Pasal 8 termuat ketentuan mengenai persyaratan Izin Lokasi, yang sudah tidak sesuai dengan Pemenuhan Komitmen yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 maupun dengan Norma,Standar dan Kriteria (NSPK)dalam Peraturan MenteriAgrariadan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan NasionalNomor14 Tahun 2018.
c.Dalam Pasal 9 sjd 12 termuat tahapan pengkajian permohonan Izin Lokasi, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan NasionalNomor14 Tahun 2018.
d.Dalarn Pasal 13 ayat (1) termuat ketentuan penandatanganan pemberian Izin Lokasi oleh Bupati atau pejabat yang memperoleh pelimpahan kewenangan untuk itu, yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Izin Lokasi diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS).
e.Dalam Pasal 13 ayat (2) termuat bahwa Izin Lokasi diberikan setelah pemohon memenuhi persyaratan (pre audit), yang sudah tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018, yang mengatur bahwa Izin Lokasi diterbitkan terlebih dahulu (di awal) oleh Lembaga Online Single Submission (post audit), yang terbagi atas : Izin Lokasi tanpa Komitmendan Izin Lokasidengan Komitmen,dengan ketentuan : 1) Langsung efektifberlaku untuk Izin LokasiTanpa Komitmen. Dalarn hal akan menggunakan atau memanfaatkan tanah spelaku Usaha wajib mengajukan permohonan pertimbangan teknis pertanahan kepada Kantor Pertanahan tempat lokasi usaha danjatau kegiatan. 2) Baru Efektif Berlaku apabila pelaku usaha telah menyampaikan pemenuhan komitmen kepada Pemerintah Daerah KabupatenjKota tempat lokasi usaha danj atau kegiatan dalam jangka waktu yang ditentukan untuk Izin Lokasidengan Komitmen. Sesuai dengan uraian di atas, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasiperlu dicabut, dengan pertimbangan :
a.Sudah tidak sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik.
b.Sudah tidak sesuai dengan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria dari KementerianjLembaga terkait, sebagaimana diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi.
c.Secara eksplisit, dalam Pasal 89 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 ditegaskan : "Dalam rangka pelaksanaan standar perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88, menteri, pimpinan lembaga, gubernur, dan bupatijwali kota mencabut dan menyatakan tidak berlaku seluruh peraturan danjatau keputusan yang mengatur mengenai norma, standar, prosedur, dan kriteria Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangannya, yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.
d.Sesuai dengan amanah Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ten tang Pelayanan Publik, salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik adalah "Asas Kepastian Hukum", Ketidaksesuaian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 ten tang Izin Lokasi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 maupun dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata RuangjKepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 sebagaimana tersebut pada huruf a dan b, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Dengan pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Izin Lokasi, maka penyelenggaraan Izin Lokasi selanjutnya dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruangj Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 14 Tahun 2018 tentang Izin Lokasi. II. PASALDEMI PASAL PasalI Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHANLEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN2019 NOMOR .it? .

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…