DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 2 Tahun 2016

Nomor: 2
Tahun: 2016
Ditetapkan: 29 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA,H I(ABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neracaj
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas LaPoran Keuangan

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a Tahun Anggaran 20 i 5 sebagai berikut : Rp. 1.088.604 .698.O48,84 1.1 19. r77 .O35.203 00 Rp. (30.57 2.337 .1 54, 16) 68.376.430.705,98 i.63 5.763.063,00 Rp. 66.7 40.667 .642,98

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan reaiisasi pendapatan sejumlah (Rp.a7.595.987 .29O,16) dengan rincian sebagai berikut: _ I:*:fg:1 pendapatan seterah perubaha" ff:I:lil ?B? Ell 3i!:3! Selisih lebih / ( kurang ) (Rp. 47.595.987.230,16\ 1
1. a.Pendapatan ...
2. b.Belanja Surplusi(Defisit)
3. c.Pembiayaan - Penerimaan . - Pengeluaran Surplus/(Defisit) Rp Rp
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp . 35.720.77 4.55O,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus / ( Defisit ) setelah perubahan (Rp. 66.293. 1 1 1.705,00) 37.154 t6
(2)Selisih anggaran dengan realisasi (Rp.83.3 16.761.781,00) dengan rincian se a. -Anggaran Belanja setelah perubahan
1. b.Realisasi Selisih lebih / ( kurang )
2. b.Realisasi Selisih lebih / ( kurang )
(4)Selisih anggaran dengln realisasi sejumlah iRp. 33.319.000,98 dengan ri
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih/ (kurang) belanja sejumlah bagai berikut : Rp r .202.493.796.984,00 t7 20 (Rp 83.316.761.781,00) R o.572 Rp 35.720.774.550,84 penerimaan PembiaYaan ncian sebagai berikut : Rp 68.343.1 1 1.705,00 76.4 .705 9 Rp. 33.319.000,98
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.414,236.937,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.050.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 1.635,763.063,00 Selisih lebih / ( kurang ) (Rp. 414.236.937,00)
(6)Seiisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 447.555.937,98 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 66.293.1 1 1.705,00
2. b.Realisasi Rp. 66.740.667.642.98 Selisih lebih / ( kurang ) Rp. 447.555.937,98

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp.1 .741.870.850.744,33
b.Jumlah kewajiban Jangka Pendek (Rp. 2a322.628.a65.OO)
c.Jurnlah ekuitas dana Rp. 1.7 ),7 .548.222.279,33 Pasal 5 ; Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O15 sebagai berikut :
a.Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran 1 Januari 2015
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas dari aktivitas transitoris
f.Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
h.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertangungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : Rp 68.473.711.780,98 Rp. 273.23O.613.484,84 (Rp. 305. 438.7 13.7 02,OOl Rp. 0,00 (Rp. 97.281.075,00) Rp. 36.168.330.488,82 Rp. 0,00 Rp. 36.168.330.488,82 a Lampiran I Lampiran I.1 Lampiran I.2 Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut umsan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, prograrn dan kegiatan; Lampiran. I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran L7 Lampiran i.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran L 12

b.Lampiran II
c.Lampiran ill
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpadual urusan pemerintahan da.erah dan fungsi dalam kerangka pengeroraan keua,gan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; laftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sarnpai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

i Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran v Peraturan Daerah ini
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Tapanuli Selatan rnenetapkan .Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungj awaban pelaksalaan APBD.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Sipirok pada tanggal !p Agustus 2O16 APANULI SELATAN .A M. PASARIBU tAr Lrr. i i Lampiran I.4 : Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran I.8 Lampiran I.9 Lampiran I.10 Lampiran I.11 Lampiran I.12

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII di Sipirok ^9 Agvsrvc 2016 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rea-lisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun angga-ran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l I ayat ( 2 ) terdiri dari :

c.Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini
d.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum da-lam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungj awaban pelaksanaan APBD.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN MenetapKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

( 1 ) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat : Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERA,H I(ABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
c.Neracaj
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas LaPoran Keuangan

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih anggaran dengan reaiisasi pendapatan sejumlah (Rp.a7.595.987 .29O,16) dengan rincian sebagai berikut: _ I:*:fg:1 pendapatan seterah perubaha" ff:I:lil ?B? Ell 3i!:3! Selisih lebih / ( kurang ) (Rp. 47.595.987.230,16\ 1
1. a.Pendapatan ...
2. b.Belanja Surplusi(Defisit)
3. c.Pembiayaan - Penerimaan . - Pengeluaran Surplus/(Defisit) Rp Rp
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp . 35.720.77 4.55O,84 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Surplus / ( Defisit ) setelah perubahan (Rp. 66.293. 1 1 1.705,00) 37.154 t6
(2)Selisih anggaran dengan realisasi (Rp.83.3 16.761.781,00) dengan rincian se a. -Anggaran Belanja setelah perubahan
1. b.Realisasi Selisih lebih / ( kurang )
2. b.Realisasi Selisih lebih / ( kurang )
(4)Selisih anggaran dengln realisasi sejumlah iRp. 33.319.000,98 dengan ri
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah Perubahan
2. b.Realisasi Selisih/ (kurang) belanja sejumlah bagai berikut : Rp r .202.493.796.984,00 t7 20 (Rp 83.316.761.781,00) R o.572 Rp 35.720.774.550,84 penerimaan PembiaYaan ncian sebagai berikut : Rp 68.343.1 1 1.705,00 76.4 .705 9 Rp. 33.319.000,98
(5)Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah (Rp.414,236.937,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.050.000.000,00
2. b.Realisasi Rp. 1.635,763.063,00 Selisih lebih / ( kurang ) (Rp. 414.236.937,00)
(6)Seiisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp. 447.555.937,98 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 66.293.1 1 1.705,00
2. b.Realisasi Rp. 66.740.667.642.98 Selisih lebih / ( kurang ) Rp. 447.555.937,98

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal t huruf b per 31 Desember 2015 sebagai berikut :

a.Jumlah aset Rp.1 .741.870.850.744,33
b.Jumlah kewajiban Jangka Pendek (Rp. 2a322.628.a65.OO)
c.Jurnlah ekuitas dana Rp. 1.7 ),7 .548.222.279,33 Pasal 5 ; Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal t huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2O15 sebagai berikut :
a.Saldo Awal Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran 1 Januari 2015
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi
d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
e.Arus kas dari aktivitas transitoris
f.Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran
g.Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan
h.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2015

Pasal 6

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal t huruf d tahun anggaran 2015 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 7

b.Lampiran II
c.Lampiran ill
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpadual urusan pemerintahan da.erah dan fungsi dalam kerangka pengeroraan keua,gan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; laftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sarnpai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

i Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat ( 2 ) terdiri dari :

a.Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran v Peraturan Daerah ini
b.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Tapanuli Selatan rnenetapkan .Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungj awaban pelaksalaan APBD.

Pasal 10

b.Lampiran II
c.Lampiran III
d.Lampiran IV
e.Lampiran V
f.Lampiran VI
g.Lampiran VII di Sipirok ^9 Agvsrvc 2016 Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar jumlah pegawai per golongan per jabatan; Daftar piutang daerah; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rea-lisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lainnya; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun angga-ran berikutnya; Daftar Dana Cadangan Daerah; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah; Laporan Perubahan Saido Anggaran Lebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pasal 8

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasa-l I ayat ( 2 ) terdiri dari :

c.Laporan Kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini
d.Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah / Perusahaan Daerah tercantum da-lam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Bupati Tapanuli Selatan menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungj awaban pelaksanaan APBD.