DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 14 September 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Isi peraturan

Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penJrusunan RPJM Daerah ini adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat da-lam melaksanakan program pembangunan.
(2)Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah:
1. a.meqjadi pedoman resmi bagr seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program darl kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah;
2. b.menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kineq'a tahunan daerah / SKPD ;
3. c.memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional BAE} IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJM Daerah disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGI(A MENENGAH DAERAH

Pasal 5

RPJM Daerah ini menrpakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati periode 2016-2021 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.

Pasal 6

Isi berserta uraian RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penirusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 8

Renstra SKPD menjadi acuan dalam men)rusun Renja SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGEDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melalui Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelalsanaan RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Renstra SKPD.
(2)Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemantauan suvervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar progr€rm dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Bupati. (41 SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 10

Bupati melalui Bappeda melakukan evaluasi terhadap perencanazrn pembangunan daerah.

Pasal 11

(l) Pelaksanaan eva,luasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi keseluruhan perenc€rnaan pembangunan daerah dan oleh SKPD untuk capaian kinerja pelalsanaan ptogralal dan kegiatan SKPD yang terdiri dari :

a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. \21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati. BAB VIIT

Pasal 12

(1)RPJM Daerah yang diatur dan ditetapkan ddam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali serta dilaksanakan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Peraturan Daerah ini berakhir.
(2)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diubah dengan Perat'trran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur agar Pemerintah Daerah melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerahnya selambat-lambatnya bulan Desember 2O16, maka terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dilakukan perubahan.
(3)Dengan akan berlakunya Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka terhad ap Peraturan Daerah ini untuk Wrtarlra kalinya akan dilakukan Perubahan khususnya yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah yang perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 13

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OIO-2O15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah diundangkan.

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 2

RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1)Maksud penJrusunan RPJM Daerah ini adalah untuk menyediakan pedoman resmi bagi Pemerintah Daerah, DPRD, swasta dan masyarakat da-lam melaksanakan program pembangunan.
(2)Tujuan penyusunan RPJM Daerah adalah:
1. a.meqjadi pedoman resmi bagr seluruh jajaran pemerintah daerah dan DPRD dalam menentukan prioritas program darl kegiatan tahunan yang akan dibiayai APBD dan sumber pembiayaan lain yang sah;
2. b.menjadi tolok ukur dalam melakukan evaluasi kineq'a tahunan daerah / SKPD ;
3. c.memberikan gambaran umum kondisi daerah terkini dalam konstelasi regional dan nasional BAE} IV SISTEMATIKA

Pasal 4

RPJM Daerah disusun dengan sistimatika sebagai berikut :

BAB V

RENCANA PEMBANGUNAN JANGI(A MENENGAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Isi berserta uraian RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

RPJM Daerah menjadi acuan dalam penirusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

Pasal 8

Renstra SKPD menjadi acuan dalam men)rusun Renja SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN PENGEDALIAN

Pasal 9

(1)Bupati melalui Kepala Bappeda melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap pelalsanaan RPJM Daerah yang dituangkan kedalam Renstra SKPD.
(2)Pemantauan dan pengendalian sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi pemantauan suvervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar progr€rm dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah.
(3)Bappeda wajib melaporkan hasil pemantauan dan pengendalian pelaksanaan RPJM Daerah kepada Bupati. (41 SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD.

BAB VII

EVALUASI

Pasal 10

Bupati melalui Bappeda melakukan evaluasi terhadap perencanazrn pembangunan daerah.

Pasal 11

a.penilaian terhadap pelaksanaan proses perumusan dokumen rencana pembangunan daerah, pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah; dan
b.menghimpun, menganalisis dan menyusun hasil evaluasi SKPD dalam rangka pencapaian rencana pembangunan daerah. \21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati. BAB VIIT

Pasal 12

(1)RPJM Daerah yang diatur dan ditetapkan ddam Peraturan Daerah ini dapat ditinjau kembali serta dilaksanakan evaluasi untuk penyesuaian terhadap kondisi dan kebutuhan daerah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sebelum Peraturan Daerah ini berakhir.
(2)Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2OO7 sebagai dasar pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah diubah dengan Perat'trran Pemerintah Nomor 18 Tahun 2O16 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Peraturan Pemerintah tersebut telah diatur agar Pemerintah Daerah melakukan perubahan Organisasi Perangkat Daerahnya selambat-lambatnya bulan Desember 2O16, maka terhadap Organisasi Perangkat Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini akan dilakukan perubahan.
(3)Dengan akan berlakunya Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (21 yang didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016, maka terhad ap Peraturan Daerah ini untuk Wrtarlra kalinya akan dilakukan Perubahan khususnya yang terkait dengan Organisasi Perangkat Daerah yang perubahannya ditetapkan melalui Peraturan Bupati.