Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 4 Tahun 2016
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 29
RPJM Daerah disusun berdasarkan asas keterbukaan dalam akses informasi, partisipatif dengan melibatkan stakeholders dan responsif serta tanggap terhadap perubahan sesuai dengan kondisi masyarakat. BAB III MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III
RPJM Daerah disusun dengan sistimatika sebagai berikut : BAB I. Pendahuluan BAB II. Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III. Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah Serta Kerangka Pendanaan BAB IV. Analisa Isu-Isu Strategis BAB V. Visi, Misi, Tt{uan dan Sasaran BAB VI. Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII. Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII. Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan BAB IX. Penetapan Indikator Kinerja Daerah BAB X. Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB XI. Penutup BAB V RENCANA PEMBANGUNAN JANGI(A MENENGAH DAERAH
BAB V
RPJM Daerah ini menrpakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati periode 2016-2021 yang memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan bersifat indikatif.
Isi berserta uraian RPJM Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam l,ampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
RPJM Daerah menjadi acuan dalam penirusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.
Renstra SKPD menjadi acuan dalam men)rusun Renja SKPD dengan memperhatikan RPJM Daerah. BAB VI PEMANTAUAN DAN PENGEDALIAN
BAB VI
(41 SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Renstra SKPD. BAB VII EVALUASI
BAB VII
Bupati melalui Bappeda melakukan evaluasi terhadap perencanazrn pembangunan daerah.
(l) Pelaksanaan eva,luasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 meliputi keseluruhan perenc€rnaan pembangunan daerah dan oleh SKPD untuk capaian kinerja pelalsanaan ptogralal dan kegiatan SKPD yang terdiri dari :
\21 Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Bupati. BAB VIIT KETENTUAN PERALIHAN
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2O11 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2OIO-2O15 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Peraturan Daerah diundangkan.
Membuka PDF…