DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 21 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pasal 2L2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b.bahwa atas pertimbangan sebagaima.na diinaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk dan

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

1.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)';
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a535);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia i"rr,rr, 2or1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2Jal;
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2AA6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia i"rr.,., 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SaT3l; 6' Undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot4 Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
7.Undang-undang Nomor 2s rahun 2a14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2A1,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ar,4 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor TA Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH "ENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan; 2' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan wakil Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Ttrgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah kmbaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempun-vai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia;
7.urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang mery'adi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8.urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah; 9 ' urusan pemerintahan p,ihan adatah unsur pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 1o' Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Fusat kepada Daerah untuk meraksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintahan Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; 1 1. Pelayanan Dasar adarah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama rain adalah peraturan Daerah Kabupaten Tapanuri Selatan;
13.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutn5ra disebut perkada adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan; L4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan; 15' wakil Bupati adalah wakil Bupati Tapanuri selatan; 16' Sekretariat Daerah Kabupaten ad,alah sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; L7. sekretariat Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
19.Dinas Daerah Kabupaten adatah unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20.Badan Daerah Kabupaten adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
27.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
22.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu;
23.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat; dan
24.Kelurahan adalah wilayah kery'a Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah keda Kecamatan. i -5

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Dengan Peraturan Daerah susunan sebagai berikut :

Pasal 2

ini dibentuk Perangkat Daerah dengan

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga a-l.li yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusarl pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusa,n pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemakaman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B' menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan PeremPuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelengg'arakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan persampahan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
13. 13.Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peng..rjalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. 14.Dinas perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Etatistik dan Persandian;
16. 16.Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang e"ra"g..rgarr, bidang Koperasi Usaha Kecil Menenga-h dan pasar;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanaa peizinanTerpadu Satu pintu;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. 19.Dinas Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, peternakan dan penyuiuhan; dan
22. 22.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemba/rgan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. 4.Badan penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. 5.Kantor Kesatuan Bangsa dan politik.

Pasal 3

(1)Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasar 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah; (21 Kecamatan sebagaimana dimaksud p*a. ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Aek Bilah dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Angkola Barat dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Angkola Sangkunur dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Angkola Selatan dengan fipe A;
5. e.Kecamatan Angkoia Timur dengan tipe a;
6. f.Kecamatan Arse dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Batang Angkola dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Batang Toru dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Marancar dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Muara Batang Toru dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Saipar Dolok Hole aengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Sayur Matinggi dengan Tipe e;
13. m.Kecamatan Sipirok dengan Tipe A; dan
14. n.Kecamatan Tano Tombangan Angkola dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas, Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efesiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata ke{a yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksanan Teknis (UpT); (21 UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten;
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal;
(3)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifai fungsional dan unit layanan yang bekeq'a secara profesional; {41 Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggara€Ln tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang staf Ahli; {21 Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(3)Staf AhU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pejabat Apara diberhentikan Undangan; tur Sipil Negara pada perangkat Daerah diangkat dan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang_ (21 Pejabat Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang_Undangan;
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten; a' Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Eseron II a atau Jabatan pimpinan Tinggi pratama;
1. b.Sekretaris DpRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah d; il;;it Bupati merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan pimpinan Tinggi Pratama; c' Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator;
2. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b atau Jabatan Administrator;
3. e.Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan pengawas;
4. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit pelaksaaa Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan pengawas;
5. g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan ddabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Undangan;
6. h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter Atau dokter grgi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter Atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; dan
7. i.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dljabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. -10_

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pasal 2L2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah ditegaskan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, maka perlu membentuk Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
b.bahwa atas pertimbangan sebagaima.na diinaksud pada huruf a diatas, maka perlu membentuk dan

Menetapkan

menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;

1.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092)';
2.Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a535);
3.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OOT tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oor Nomor 66, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 201 I tentang Pembentukan peraturan perundang_Undangan (Lembaran Negara Repubiik Indonesia i"rr,rr, 2or1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S2Jal;
5.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2AA6 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia i"rr.,., 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor SaT3l; 6' Undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot4 Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
7.Undang-undang Nomor 2s rahun 2a14 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubrik Indonesia Tahun 2A1,4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor s5g7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2ar,4 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1S Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2OL4 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56O1);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6 Nomor 114, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor TA Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH "ENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan; 2' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan wakil Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Ttrgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DpRD adalah kmbaga perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Daerah ;
5.Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
6.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempun-vai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Republik Indonesia;
7.urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang mery'adi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan penyelenggaraan pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
8.urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah; 9 ' urusan pemerintahan p,ihan adatah unsur pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 1o' Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Fusat kepada Daerah untuk meraksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintahan Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; 1 1. Pelayanan Dasar adarah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
12.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama rain adalah peraturan Daerah Kabupaten Tapanuri Selatan;
13.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutn5ra disebut perkada adalah Peraturan Bupati Tapanuli Selatan; L4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan; 15' wakil Bupati adalah wakil Bupati Tapanuri selatan; 16' Sekretariat Daerah Kabupaten ad,alah sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; L7. sekretariat Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18.Inspektorat Daerah Kabupaten adalah unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
19.Dinas Daerah Kabupaten adatah unsur pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
20.Badan Daerah Kabupaten adalah unsur penunjang urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
27.Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
22.Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional danlatau kegiatan teknis penunjang tertentu;
23.Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat; dan
24.Kelurahan adalah wilayah kery'a Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah keda Kecamatan. i -5

BAB II

PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Dengan Peraturan Daerah susunan sebagai berikut :

Pasal 2

ini dibentuk Perangkat Daerah dengan

a.Sekretariat Daerah Kabupaten merupakan Tipe A, menyelenggarakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi;
b.Sekretariat DPRD Kabupaten merupakan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Kabupaten, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga a-l.li yang diperlukan oleh DPRD Kabupaten dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan pelayanan administratif legislatif dan pelayanan administrasi Pemerintahan Daerah Kabupaten; dan
c.Inspektorat Daerah Kabupaten merupakan Tipe A, menyelenggarakan urusarl pemerintahan bidang pembinaan dan pengawasan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.
d.Dinas Daerah Kabupaten, terdiri dari :
1. 1.Dinas Pendidikan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan bidang Kebudayaan;
2. 2.Dinas Kesehatan Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
3. 3.Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Pertamanan dan Penerangan;
4. 4.Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tipe A, menyelenggarakan urusa,n pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Pemakaman;
5. 5.Satuan Polisi Pamong Praja Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
6. 6.Dinas Sosial Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial;
7. 7.Dinas Ketenagakerjaan Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketenagakerjaan dan bidang Transmigrasi;
8. 8.Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B' menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan PeremPuan dan Perlindungan Anak;
9. 9.Dinas Ketahanan Pangan Tipe C, menyelengg'arakan urusan pemerintahan bidang Ketahanan Pangan;
10. 10.Dinas Lingkungan Hidup Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, Kehutanan, Kebersihan dan persampahan;
11. 11.Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan pencatatan Sipil;
12. 12.Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa;
13. 13.Dinas pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang peng..rjalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
14. 14.Dinas perhubungan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. 15.Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi, Informatika, Etatistik dan Persandian;
16. 16.Dinas Perdagangan dan Koperasi Usaha Kecil Menengah Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang e"ra"g..rgarr, bidang Koperasi Usaha Kecil Menenga-h dan pasar;
17. 17.Dinas Penanaman Modal dan pelayanan perizinan Terpadu Satu Pintu Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Penanaman Modal dan pelayanaa peizinanTerpadu Satu pintu;
18. 18.Dinas Pariwisata Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pariwisata dan bidang Kepemudaan dan Olahraga;
19. 19.Dinas Perindustrian Tipe B, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian dan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
20. 20.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang Kearsipan;
21. 21.Dinas Pertanian Tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pertanian, Perkebunan, peternakan dan penyuiuhan; dan
22. 22.Dinas Perikanan Tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Perikanan dan Kelautan.
e.Badan Daerah Kabupaten, terdiri dari:
1. 1.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengemba/rgan;
2. 2.Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Tipe A, melaksanakan fungsi penunjang bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
3. 3.Badan Kepegawaian Daerah Tipe B, melaksanakan fungsi penunjang bidang Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
4. 4.Badan penanggulangan Bencana Daerah; dan
5. 5.Kantor Kesatuan Bangsa dan politik.

Pasal 3

(1)Selain perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasar 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat Daerah; (21 Kecamatan sebagaimana dimaksud p*a. ayat (1) terdiri dari:
1. a.Kecamatan Aek Bilah dengan Tipe A;
2. b.Kecamatan Angkola Barat dengan Tipe A;
3. c.Kecamatan Angkola Sangkunur dengan Tipe A;
4. d.Kecamatan Angkola Selatan dengan fipe A;
5. e.Kecamatan Angkoia Timur dengan tipe a;
6. f.Kecamatan Arse dengan Tipe A;
7. g.Kecamatan Batang Angkola dengan Tipe A;
8. h.Kecamatan Batang Toru dengan Tipe A;
9. i.Kecamatan Marancar dengan Tipe A;
10. j.Kecamatan Muara Batang Toru dengan Tipe A;
11. k.Kecamatan Saipar Dolok Hole aengan Tipe A;
12. l.Kecamatan Sayur Matinggi dengan Tipe e;
13. m.Kecamatan Sipirok dengan Tipe A; dan
14. n.Kecamatan Tano Tombangan Angkola dengan Tipe A.

Pasal 4

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Pasal 5

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :

a.urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
b.intensitas, Urusan Pemerintahan dan potensi Daerah;
c.efesiensi;
d.efektivitas;
e.pembagian habis tugas;
f.rentang kendali;
g.tata ke{a yang jelas; dan
h.fleksibilitas.

BAB III

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 6

(1)Pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk unit Pelaksanan Teknis (UpT); (21 UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

Pasal 7

(1)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten dibidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah Kabupaten;
(2)Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal;
(3)Selain Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdapat Unit Pelaksana Teknis Dinas Daerah Kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah Kabupaten sebagai unit organisasi bersifai fungsional dan unit layanan yang bekeq'a secara profesional; {41 Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)bersifat otonom dalam penyelenggara€Ln tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinik serta menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 8

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru.

BAB IV

STAF AHLI

Pasal 9

(1)Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu 3 (tiga) Bidang staf Ahli; {21 Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
(3)Staf AhU dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha yang penempatannya melekat pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 10

(1)Pejabat Apara diberhentikan Undangan; tur Sipil Negara pada perangkat Daerah diangkat dan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang_ (21 Pejabat Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang_Undangan;
(3)Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten; a' Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Eseron II a atau Jabatan pimpinan Tinggi pratama;
1. b.Sekretaris DpRD, Inspektur Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas Daerah, Kepala Badan Daerah d; il;;it Bupati merupakan Jabatan Eselon II b atau Jabatan pimpinan Tinggi Pratama; c' Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator;
2. d.Kepala Bidang pada Dinas dan Badan serta sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b atau Jabatan Administrator;
3. e.Lurah, Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan Daerah, Kepala Seksi pada Dinas dan Badan Daerah, Kepala Unit pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas A, Sekretaris Kecamatan Tipe B, serta Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan Jabatan Eselon IV a atau Jabatan pengawas;
4. f.Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Daerah Kelas B, Kepala Sub Bagian pada Unit pelaksaaa Teknis Dinas dan Badan Kelas A, Kepala Sub Bagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan dan Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan Jabatan Eselon IV b atau Jabatan pengawas;
5. g.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk satuan pendidikan ddabat oleh jabatan fungsional guru atau pamong belajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- Undangan;
6. h.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah yang berbentuk Rumah Sakit Daerah dijabat oleh dokter Atau dokter grgi yang ditetapkan sebagai pejabat fungsional dokter Atau dokter gigi dengan diberikan tugas tambahan; dan
7. i.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang berbentuk pusat kesehatan masyarakat dljabat oleh pejabat fungsional tenaga kesehatan yang diberikan tugas tambahan. -10_

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 2016