Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 7 Tahun 2016
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 26
menetapkan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah;
6' Undang-undang Nomor 6 Tahun 2or4 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun zot4 Nomor T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);
Dengan persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH "ENTANG PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SELATAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini dimaksud dengan :
2' Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan wakil Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Ttrgas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistim dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;
9 ' urusan pemerintahan p,ihan adatah unsur pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah; 1o' Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah Fusat kepada Daerah untuk meraksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari pemerintahan Daerah provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten; 1 1. Pelayanan Dasar adarah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara;
L4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan; 15' wakil Bupati adalah wakil Bupati Tapanuri selatan; 16' Sekretariat Daerah Kabupaten ad,alah sekretariat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan; L7. sekretariat Dewan perwakilan Ralryat Daerah Kabupaten selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
i -5 BAB II PEMBENTUKAN PERANGKAT DAERAH Dengan Peraturan Daerah susunan sebagai berikut :
BAB II
ini dibentuk Perangkat Daerah dengan
dan
(21 Kecamatan sebagaimana dimaksud p*a. ayat (1) terdiri dari:
Ketentuan lebih lanjut mengenai Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan Bupati.
Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi Perangkat Daerah, Bupati harus memperhatikan asas :
BAB III PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB III
(21 UPT dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.
{41 Rumah sakit Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, UPT yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya peraturan Bupati tentang pembentukan UPT yang baru. BAB IV STAF AHLI
BAB IV
{21 Nomenklatur, tugas fungsi dan uraian tugas Staf Ahli Bupati akan diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
BAB V KEPEGAWAIAN
BAB V
tur Sipil Negara pada perangkat Daerah diangkat dan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang_ (21 Pejabat Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil diangkat dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang_Undangan;
a' Sekretaris Daerah Kabupaten merupakan Jabatan Eseron II a atau Jabatan pimpinan Tinggi pratama;
c' Sekretaris Inspektorat Daerah, Inspektur pembantu, Sekretaris Dinas Daerah, Sekretaris Badan Daerah, Kepala Bagian, serta Camat merupakan Jabatan Struktural Eselon III a atau Jabatan Administrator;
-10_ BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)