Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 9 Tahun 2016
- Nomor
- 9
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 14
menetapkan peraturan mengenai iebrtakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasil<an di iingl<ungan satuan pendidikan masing- masing;
Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penl,alahgunaan narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan vang bersangkutan dipat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan keteniuan peraturan perundang- undangan. - 1) - Pasz.! 16
Pasal l7 (1)Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan Il.i t .gi"ta" belajar mengajar dan/atau sanksi Lrin sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- undan gan.
Bagian r ieenam Pencegahan melalui Orgrinisasi Kemasyarakatan Pasa i 18
sebagaiman a
Setiap anggota organisasi kemasl'arakatarr wajib segera meraporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apab a mengelthui ada indikasi te4adi penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. - t0 - Bagian {etuj uh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Iembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD Pasirl 20 Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah clan DpRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:
upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan b mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan keq'anya dan/atau kepada masyarakar sesuai dengan keu.enangannya. (1)Setiap pimpinan instansi pt-.merintah riaererh dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upa-1,a p.'ncegaha ir terhadap pen- alahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terha( ^p Jingkungan l<erjanyi agar tidak terjadi peredaran gelap dan pen-r,a)ahgunaa n rtarkotika.
Pase,l 21
Pemerintah Kabupaten dapat menetapka n persvaratan clalam penerimaa, calon Pegawai Negeri sipil Daerah. calon Kepala Desa. dan pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Struktrtral di lingkur-rgan SKpD, antara lain : a' memiliki surat keterangan bebas nark.tika, dari BNNK Tapsel atau rumah sakit milik pemerintah daerah;
Perranggungjawab badan usaha, tempar usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam pirsar 10 huruf r, tert<1wa;iuan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolan,va agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika antara lain :
Bagian Xedelapan Pencegahan melalui Bad:.n Usaha, Tempat Usaha, Hotel / Penginapan cian Tempat Hiburan Pas:rl 24 Bagtan Kcsembilan Pencegahan melalui Pemondokan dan/atau Asrama
Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban meral<u iian penga\\,asan terhadap pemondokan dan-/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dij;dikan tempat penl,alatrgunaan narkotika dengan cara:
Bagian K:sepuh,rh Pencegahan rnelalui lliedia Massa di Daerah P:rsi,l 26 Media Massa di Daerah sebagaimana dimal<sud dalam pasal 10 huruf h, berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika antara lain :
Bagian l.esebelas Pencegahan melaiui Tempat Ibadah P:is:.i 27 Pencegahan mela-lui tempat ibad:rh sebagrrimana climaksucl dalam pasal 1o huruf i, dilaksana-kan melalui:
- t3 - BAB VI PENANGANAN Bagian Kesatu Institusi Penerjma Wajib Lapor Pzrs:.1 28 Pasa I 29 Pasa i 30 dan kew,enangan di bidang rehabilitasi medis atau standar pada ayat (2) hurufa sekurang-
c keterampilan melakukan konsering dasar kitergantungan narkotika; dan
(1)P.ecandu narkotika yang telair mcl:rp, ri-kar-r cliri atau dilaporkan kepada IpwL diberi kartu lapor diri setelah menjalar,i as€rsmen.
p men-riliki kema=mpuan.
BAB VI
medis atau catatan perubahan perilaku Bagian Kedua Rehalrrlitasi Pasa I 32 terhadap penvalahguraan narkotika dilaksanakan melalui
"
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :erkait dapat melakukan upaya sebagai
c meningkatkan kapasitas lembaga dengan skala prioritas berdasa narkotika; dan ehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kerau,anan daerah penyalahgunaan penyaiahguna, korban
Bagian Ketiga Tempat Rehabilitasi Pas:Ll 33
Pas:,1 34
sosial bagi sebagaimana Pasirl 35 (1)Setiap penl'elenggara prograrn rehabiritasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilit rsi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pade stanclar dan pecloman penatalaksanaan rehabilitas.
BAB VII PELAPORAN. MONITOiIING DAN EVALUASI Bagian l{esatu Pelaporan
BAB VII
(i) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Drnas Sosial.
- 1(, -
Laporan sebagaimana dimaksud daiam p rsal 36 avat (4) menjadi bahan eva]uasi darr penyusunan kebijakan lebih lanjur. Bagian Kedua Monitorin g < ian Evaluasi Pasr'l 38
BAB VIII PASCA RE]lABILITAS] Pas:.1 39 Pasr.l 40
(a) Tim sebagaimana dimaksr-rrl pada ar at i3) bertanggungjarvab kepada Bupati.
- t8 - BAI] IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 4 1
a- mencari, memperoleh dan membt:rikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaal narkotika sesuai dengan kerven an gannya masi ng- masin g. BAIJX PEMBINAAN DAi{ PENGAWASAN Pasa I 42 BAF XI PENDANAAN Pasa 43 Pembiayaan atas pelatsanaan l<egiatan pe,tanggu larrgan pen -valahgunaan narkotika bersumber dari :
BAB,\II PDL;\Pr )RAN Pasa.44 (i)Camat melaporkan penyelenggara;rn penanggulangan narkotika lingkup Kecamatan Kepada t,upati.
penyalahgunaan penyalahgunaan dilaku kan
(1)Dalam rangka penanggulangan pcnvalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindak:rn administratif terhadap badal usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenrrhi keu,ajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP P:is:.1 4(r Peraturan Daerah ini mulai br:rlaku pr rla tanggal rliundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya. nrcmenntal-rkan pengundangarr Daerah ini dengan penemnatann_va dalam [,embaran Daerah Tapanuli Selatan. Peraturan Kabupaten Ditetapkan di Sipirok 1;ada ranggal za DetefiEcR 2016 I]UPATI TAPANULI SELATAN, <.- S UL M. PASARIB BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI
BAB XIII
(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan da', tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kew.ajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 darr Pasal 25.
BAB XlV KETENTUAN PENUTUP Paszr I 46 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, nremenntahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannlra dalam Lembaran Daerah Tapaluli Seiatan. Peraturan Kabupaten Ditetapkan di Sipirok pada tanggal ?o oe! eHDce 24Y5 BUPATI TAPANULT SELATAN, ttd SYAHRUI- ]VI. PASARIBU Diundangkan pada tanggal Sipir k SEKRETARIS BUP,,\'I'EN, / PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPAN'JLI SELATANTAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERI\H IGBUI,ATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMAETRA UTARA (269 / 20 16) BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI
(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
BAB XIV KETENTUAN PENUTUP
BAB XIV
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 7o D€9E4Be3- 2olG BUPATI TAPANULI SELATAN, ttd SYAHRUL M. PASARIBU Diundan pada tanggal mb€?-"olb dis 7o I SEKRETARIS AE KABUPATEN, PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 2016 NOMOR 267 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMAETRA UTARA 1269 I 20 16l BAII XIII SANKSI ADMINISTRASI
(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan datlatau asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
BAI} xIV KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…