DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan No. 9 Tahun 2016

Nomor: 9
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Desember 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan mengenai iebrtakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasil<an di iingl<ungan satuan pendidikan masing- masing;

f.membentuk tim/kelompok kerja satuirn tugas antisipasi narkotika pada satuan pendidikan masing-masin g:
g.ikut melaksanakan kampan_\,e dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaa:'r narkotika;
h.memfasilitasi layanan konsrr ltasi/kon seling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgun akan nar kotika;
i.berkoordinasi dengan orang tua/rvali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik cli lingkungan satuan pendidikan;
j.melaporkan adanya indikasi peny;rlahgunaan narkotika yang te4'adi cli lingkungan satuan pendrdil<an kepada pihak vang berwenang; dan
k.bertjndak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkunllan satllan pendidikannya.

(3)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuier di satuan pendidikan.

Pasal 15

Apabila pendidik atau tenaga kependidikan terlibat penl,alahgunaan narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan vang bersangkutan dipat memberikan hukuman disiplin kepada pelaku sesuai dengan keteniuan peraturan perundang- undangan. - 1) - Pasz.! 16

(1)Apabila peserta didik terlibat pen'al rhgrrnaan narkotika, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi be.upa pen,bebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan pes€ rta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(2)Dalam hal peserta didik telah sei,rsai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayit (I) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut. Pasal l7
(1)Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan Il.i t .gi"ta" belajar mengajar dan/atau sanksi Lrin sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- undan gan.
(2)Datam hal peserta didik telah dinvr.rakan bebas oleh pengadilan dan f atau selesai menjalani hukuman sebagai nana dimaksucl pada-ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali p()serta c.lidik tersebut.
(1)Pencegahan yang dilakukan melalui rr.ganisasi kemasvarakatan dimaksud dalam Pasal l0 huruf d, ant.iia lain :

Pasal 19

sebagaiman a

a.ikut melaksanakan sosialisasi dan penvebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dar-r
b.menggerakkan kegiatan sosia. mas),arakat melarvan peredaran penyalahgunaan narkoti ka di u,ilay.rh masing_ masing.

(2)Peran serta organisasi kemasyarakat.in sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan secara mandiri arau bekeqa sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak swasta. Setiap anggota organisasi kemasl'arakatarr wajib segera meraporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apab a mengelthui ada indikasi te4adi penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. - t0 - Bagian {etuj uh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Iembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD Pasirl 20 Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah clan DpRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:
1. a.komitmen dalam melakukan narkotika; dan. upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan b mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan keq'anya dan/atau kepada masyarakar sesuai dengan keu.enangannya.
(1)Setiap pimpinan instansi pt-.merintah riaererh dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upa-1,a p.'ncegaha ir terhadap pen- alahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terha( ^p Jingkungan l<erjanyi agar tidak terjadi peredaran gelap dan pen-r,a)ahgunaa n rtarkotika.
(2)Pengawasan terhadap lingkrrngan l<er ja sebagaimana dimaksud pada ayat (r ) dilakukan antara lain dengan cara:
1. a.meminta kepada pegau'ai cii lingr Lrngarr kerjan'a unt.k menandatangani surat pernyataan d j atas kertas ircrmarcrai J,ang menvatakan tidak akan mengedarkan dan/ataLr menl'arrrhgu.ar<an narr<otika selama menjadi pegawai;
2. b.ikut melaksanakan sosialisasi/ r rampan.ve dan penyebaran informasi mengenai bahaya penval.rhgunitar r narl<otika secari sendiri atau bekerja sama dengan dinas/ lembaga terl<aj ::
3. c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
4. d.melaporkan adanya indikasi penvalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan ke{anya kepada pihak oerwenang; dan
5. e.melaksanalan tes narkotika sewaktu-waktu. Pase,l 21

Pasal 22

Pemerintah Kabupaten dapat menetapka n persvaratan clalam penerimaa, calon Pegawai Negeri sipil Daerah. calon Kepala Desa. dan pegawai Negeri Sipil yang akan menduduki Jabatan Struktrtral di lingkur-rgan SKpD, antara lain : a' memiliki surat keterangan bebas nark.tika, dari BNNK Tapsel atau rumah sakit milik pemerintah daerah;

b.menandatangani surat Jlernvataan rli rtas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarl<an rian/atau mr:n1 al^hgunakan nart<o"trt<a, selama menjadi calon Pegawai Neger.i Sipil, r )alor.r Iiepali Desa, pegawai Negeri Sipil yang..akan menduduki Jabatan st^iliturar cran bersecria alaturri hukuman disirlin maupun pida,'ra sesuai clerrgan rietentuan peratu"ran perundang- undangan jika terbukti melakr_rkan pen lalahgunzran narkotika; dan
c.melaksanakan tes narkotil<a sewaktrr-r, aktu. Paszrl 23

(1)Pimpinan DPRD wqiib melakukan upaya pencegahan terhadap penyaiahgunaan narkotika dengan melakukan penga*asan terhaclap lingkungan kerjanya agar tidak teg'adi penyalahgunaan narkotika.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aj,at (1) dilakukan dengan cara:
1. a.meminta kepada pimpinan dan anggota DpRD untul< menandatangani surat pernyataan di atas bermeterai .var-rg menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
2. b.ikut melaksanakan kampanve rian penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya pen,valahgunaan narkotika;
3. c.memasang papan pengLlmuman larangan pen,r,alahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca rii ling}. Lrngan kerjanya;
4. d.melaporkan adanya indikasi pen'arahgunaan narkotika yang te4adi di lingkungan kerjanya kepada pihak l>em,enang; dan
5. e.melaksanakan tes narkotika sewaktu-q,aktu. Perranggungjawab badan usaha, tempar usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam pirsar 10 huruf r, tert<1wa;iuan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolan,va agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika antara lain :
6. a.meminta kepada karyau.an u ntuk m.,nandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang men.vatal<a rr tidak akan -".,g"d..i.^., dan/atau menyaJahgunakan narkotika selama nrenjardi kan,arvan cli bidan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat I rburan -vang ciikelolanya;
7. b.ikut melaksanakan kampanr,rr clan pe,r-r,ebaran informasi yang benar mengenai lqhaya penyalahgunaa, nar-i<ctika sr cara senrlir-i atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
8. c.memasang papan penglimlin,an laran lan penYerlahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkurgan kr:ry.rn1,a:
9. d.melaporkan adanya inclir<asi penyr.lahgunaan narkotika yang tery'adi di lingkungan kerjanya kepada pihak ber venang; dan
10. e.bertindak kooperatif dan proaktif l<ei;ada aparat penegak hukum dalam hal teladi penyalahgunaan narkotika cli lingkungan bidan usaha, tempat usaha, hotei/ penginapan dan tempat hiburan rnilik.rr.a.

Pasal 25

Penanggung jawab pemondokan dan/atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g berkewajiban meral<u iian penga\\,asan terhadap pemondokan dan-/atau asrama yang dikelolanya agar tidak dij;dikan tempat penl,alatrgunaan narkotika dengan cara:

a.membuat peraturan yang melarang acitn_va kegiatan penr,alahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan darl / atar r asrama selta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
b.ikut melaksanakan kampan\.e dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
c.meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pern_\'ataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menSralahgunakan narkotika selama menghuni pemondokan;
d.melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asi.ama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
e.bertindak kooperatif dan proaktif l<epada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama vang dikelolanya.
a.melakukan kampanye dan penr cbaran informasi mengenai baha1,.a penyalahgunaan narkotika;
b.menolak pemberitaan, artikel, tay, rngan ]iang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; d an
c.melakukan peliputan kegiatan 1ar.g berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap peuyalahgu:taan narkotika.
a.menghimbau para jamaahnv.i untul( t rlak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika;
b.membuat pengumuman rertang la. anga. penyalahgunaan narkotika dan menempatkannya di tempat -r,ang mud.rh dibaca; dan
c.memasukkan unsur narliot ika d:rll n'r 1-rcrr-r'ampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnva. - t3 -

(1)Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiar pecan.iu ,ar'kotika ,r,ang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau rvari aari pecandu narkotika yang berum cukup umur wajib melaporkan kepacla ipWL.
(2)lPwL sebagaimana dimaksu<i pacia a,v:,t (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.ketqnagaan yang memiliki kr ahlian ketergantungan nar]<otika I dan
2. b.sarana yang sesuai clengan strLndar rehabilitasi sosial.
(3)Persyaratan ketenagaan sebagaimana,.limaksud kurangnya memiliki
1. a.pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
2. b.keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika; c keterampilan melakukan konsering dasar kitergantungan narkotika; dan
3. d.pengetahuan penatalaksanaan terapi rehibilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
(1)P.ecandu narkotika yang telair mcl:rp, ri-kar-r cliri atau dilaporkan kepada IpwL diberi kartu lapor diri setelah menjalar,i as€rsmen.
(2)Kartu lapor diri sebagaimana dimaksu.l pacla avat (l) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
(3)Dalam ha1 IPWL tidak merniiir<i kemampuan untuk melakukan pengobatan/pera\.\,atan tertentu se;uai rencana rehahilitasi atau atas permintaan pecandu n^rl<otilia, oralll rLla. r'ali atau kelrrargan,r,a, IpwL harus melakukan rujukan kepacl a i. stitu si la r n .r'zL. p men-riliki kema=mpuan.
(4)Pecandu narkotika 1'ang seclang nrer iala.i pengobatan/ pera\ ratan di rumah sakit/fasiiitas pelayanan kesehatan iai.rnva rvajib melaporkan diri kepada IpWL.
(1)IPWL sebagaimana dimaksr-rd dalam pasal 28 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk me,getahui kondisi pecandu narkotika.
(2)Asesmen sebagaimana ciimaksucl pada ayat (r ) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
(3)Pelaksanaan aspek medis dan aspek s.sial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wa\.,,,ancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narl<otika.
(4)wawancara sebagaimana_ dimaksud p rda a-vat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan -narkotil<a, rirvar at pengobata, d'an pera.iuatan, riwayat keterlibatan pada tindak ]<riminalitas, riu.a'at psikiatris, serta riwayat keluaiga dan sosial pecand u narkor ika.
(5)observasi sebagaimana dimaksud pada a),a1 (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 31

(1)Hasil asesmen dicatat pada rekam pecandu narkotika. medis atau catatan perubahan perilaku
(2)Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehab itasi terhadap peca'du narkotika yang bersangkutan.
(3)Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "
(4)Rencana rehabilitasi sebagaimana d imaksud pada avat (2) disepakati oreh pecandu narkoLika, orangtua/wali/ ke ruarga pecandu narkotiia dan pimpinan IPWL.
(1)Penanganan rehabilitasi.
(3)Guna melaksanakan Rehabilitasi Pemerintah Kabupaten dan Instansi berikut :
(2)Rehabilitasi sebagaimana climaksr_rrl pa.la a1,a1 (l ), meliputi:
1. a.tindakan medik unttrl< meiepasi<rln pengguna nar]<otika dari ketergantungan narkotika;
2. b.tindakan terapi untuk rnelepask rn pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
3. c.tindakan untuk mengatasi keracun an/intokdikasi akut dari narkotika; dan
4. d.tindakan pascadetoksifikasi berup^ pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :erkait dapat melakukan upaya sebagai
5. a.meningkatkan kesadara, mas-ya.al:at untlrk melaksanakan wajib lapor guna r.nendapatkan rehabi I i tasi ;
6. b.menyelenggarakan pela_yanarr reh abilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna. korban pen,r. rlahgun aan clan pecandu narkotika; c meningkatkan kapasitas lembaga dengan skala prioritas berdasa narkotika; dan ehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kerau,anan daerah penyalahgunaan penyaiahguna, korban
7. b.meningkatkan pentbinaan l<t.pi,da nrantan penyalahgunaan, dan pencanclu nar l<otika.
(1)Guna mendapatkan bantuan medis, rntervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko vang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada iembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setclah menjalani proses asesmen.
(2)l,embaga rehabilitasi medis dan/atau rehabiiitasi sosial sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) ditetapkan sesuai d.'ngan ketentuan peraturan perunclang- undangan. Pas:,1 34
(1)Pengguna/pecandu yang tersangkut r rasalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak.vang beru a.jib untuk segera dilakukan rujui<an kembali kepada lembaga/ institu si yang menge, Lrarkan kartu lapor diri tersebut.
(2)Kartu lapor diri sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
(3)Kewajiban menjaiani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi pengguna/pecandu narkotika yang tirrsangkut masalah hukum dimaksud pada ayat (1) diperintahkan lrerdasarkan:
1. a.putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
2. b.penetapan Pengadilan jika peca:rclu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkor_ik.r.
(4)Pecandu narkotika yang sedang menj.rlanl proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi mi:dis cian. irtau rehabilitasi sosial.
(5)Penempatan dalam lernbaga rehabil tasi meclis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud paila av:rt (4) mcrlrpakan ker.venangan penyidik, penuntut umum atau hakim se sur,r dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi cl,iri l'im A;r:smen Terpaciu. sosial bagi sebagaimana Pasirl 35
(1)Setiap penl'elenggara prograrn rehabiritasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilit rsi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pade stanclar dan pecloman penatalaksanaan rehabilitas.
(2)Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan- perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
(3)catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
(4)Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada a,vat (3r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

BAB VII

PELAPORAN. MONITOiIING DAN EVALUASI Bagian l{esatu Pelaporan

Pasal 36

(i) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Drnas Sosial.

(2)Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) nterupakan sumber data/ informasi kegiatan IPWL.
(3)Pelaporan data/informasi pecandu narl<otika sebagaimana dimaksud pada a1,at
(1)disampaikan dengan cara:
1. a.IPWL yang berada di Daerah memirerikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medii< rlan Dina ; Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disan:pirikan ke l\N:
2. b.IPWL yang berada dr Daerah memlrerikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tcml>us:rn rJisampail<an kepacla BNN;
3. c.data/informasi Kegiatarr iP\\IL dz r-i Dinas liesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Dinas i(esehata r clan Di.as Sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan l<epada BNI t;
4. d.dalam hal BNN men'elenggaraka;r sendiri kegiatan IpwL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinz s Kesel-raran dan Dinas Sosiil; dan
5. e.data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Daerah bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosi:rl dilapor <an l<epada Bupati.
(4)Bupati melaporkan Kegiatan iPWL Dae,'ah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada:
1. a.menteri Kesehatan;
2. b.menteri Sosial;
3. c.badan Narkotika Nasional: dan
4. d.kapolri melalui kapolres.
(5)Data/lnformasi pecandu narkotika .;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentul< rel<apitulasi r ata paling sedikit memuat:
1. a.jumlah pecandu narkodl<a vang ciit:,ngani;
2. b.identitas pecandu na rkotilia;
3. c.jenis zat narkotika yang disalahgtrn rkan;
4. d.lama pemakaian;
5. e.cara pakai zat;
6. f.diagnosa; dan
7. g.jenis pengobatan / rii,r'a\.a r pera$ara r atarr rehabilitasi vang dijalani. - 1(, -

Pasal 37

Laporan sebagaimana dimaksud daiam p rsal 36 avat (4) menjadi bahan eva]uasi darr penyusunan kebijakan lebih lanjur.

(1)Dalam rangka monitoring dan evaluasr Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaar-r u,aj ib liipor .,-ang djketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangu nan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatar-r. Diras Sosial. BNN dan Direktur Narkoba Polda/ Kasat Narkoba Polres.
(2)Kegiatan pelaksanaan u'ajilr lapor sebagaimana climaksud pada ayat (l ) meliputi:
1. a.penerapan prosedur rva.jib lapor;
2. b.cakupan proses wajib lapor;
3. c.tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
4. d.kualitas layanan IPWL;
5. e.jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
6. f.jumlah prevalensi pecandu dan ltevalahgunaan narkoba.
(1)Terhadap pecandu narkotika vang telr h selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan penga\r,asirn ser.ta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyara kat.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terl<ait.
(3)Dalam rangka pembinaan dan penga .r.asan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Bupati dapat membentul< tim peL ksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotal<zrn -iKpD terkait. (a) Tim sebagaimana dimaksr-rrl pada ar at i3) bertanggungjarvab kepada Bupati.
(1)Pembinaan dan pengaw:rsan sebi.gaimana climaksud dalam pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pe< ar.ciu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercalar.n diri dan membangur masa depan lrang lebih baik.
(2)Dalam rangka mewujuclkar-r liegiatan rasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandtr pasca r( habilitasi dapat dilakukan:
1. a.pelayanan untuk memperoleh kese mpatan kerja;
2. b.pemberian rekomendasi untuk nrel.rnjutkan pindidikannya; dan
3. c.kohesi sosial.
(3)Pelayanan untuk memperoleh keterar:rpilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh SKI ,D 5,ang membidangi tenaga ke4.a.
(4)Pemberian rekomendasi untr-r k melanj -.rtkan penciidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dila]<sarakan olr h SKpD 'ang membidangi pendidikan.
(5)Kohesi sosial sebagaimana rlrmaksLrri pacla a-var {2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial. - t8 - BAI] IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 4 1
(1)Masyarakat mempunyai_hak dan tanggungiawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta preku rsor narkotika.
(2)Y."k .dan tanggungiawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a- mencari, memperoleh dan membt:rikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
1. b.memperoleh pelayanan daram lrencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanl,a dug:ran rinclal< piciana narkorika serta prekursor narkotika;
2. c.menyampaikan saran clan pencirpat secara bertanggungiawab kepada penegak hukum atau BNN yang m(.rangani perkara tinclak pidana narkotika serta prekursor narkotika:
3. d.memperoleh jawaban rlan saran rentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNNI
4. e.memperoleh perlindurrg;rn h,.rk-rm pada saat ),ang bersangkutan melaksanakan haknva atau clim;nt:r harlir clalam p..r*""-pe.:*dilan; dan
5. f.melaporkan kepada pe.i;rbat -\,ang lri)11\'frn,tng atall BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkorilla sert;t ltr.ekursor narkotika. Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaal narkotika sesuai dengan kerven an gannya masi ng- masin g. BAIJX PEMBINAAN DAi{ PENGAWASAN Pasa I 42 BAF XI PENDANAAN Pasa 43 Pembiayaan atas pelatsanaan l<egiatan pe,tanggu larrgan pen -valahgunaan narkotika bersumber dari :
6. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg,ira (ApBN);
7. b.Anggaran Pendapatan dan ReJanja Dae.ah (ApBD); dan
8. c.Sumbangan dari pihak lain vang ticlak r-rengikat. BAB,\II PDL;\Pr )RAN Pasa.44 (i)Camat melaporkan penyelenggara;rn penanggulangan narkotika lingkup Kecamatan Kepada t,upati.
(2)Bupati melaporkan pen,r,elenggarrran penanggulangan narkotika lingkup Kabupaten l(epada lr.lenteri Dalam Negeri. penyalahgunaan penyalahgunaan dilaku kan
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada a.1,at (t ) dan ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau seu,aktu-rvaktu jika diperlu kan - t9 -
(1)Dalam rangka penanggulangan pcnvalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindak:rn administratif terhadap badal usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenrrhi keu,ajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada a],'at (l ) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; darr
5. e.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pener'.rpan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a, b, c, r, dan e diatur dengan peraturan Bupati. Agar setiap orang mengetahuinya. nrcmenntal-rkan pengundangarr Daerah ini dengan penemnatann_va dalam [,embaran Daerah Tapanuli Selatan. Peraturan Kabupaten Ditetapkan di Sipirok 1;ada ranggal za DetefiEcR 2016 I]UPATI TAPANULI SELATAN, <.- S UL M. PASARIB

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan da', tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kew.ajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 darr Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; dan
5. e.pencabutan izin usal-ra.
(3)Ketentuan lebih lanjut menger-rai perlelapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur.uf a, Lr, r:, r. da, e dratur dengan peraturan Bupati. Agar setiap orang mengetahuinya, nremenntahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannlra dalam Lembaran Daerah Tapaluli Seiatan. Peraturan Kabupaten Ditetapkan di Sipirok pada tanggal ?o oe! eHDce 24Y5 BUPATI TAPANULT SELATAN, ttd SYAHRUI- ]VI. PASARIBU Diundangkan pada tanggal Sipir k SEKRETARIS BUP,,\'I'EN, / PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPAN'JLI SELATANTAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERI\H IGBUI,ATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMAETRA UTARA (269 / 20 16)

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentia-n sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; dan
5. e.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 7o D€9E4Be3- 2olG BUPATI TAPANULI SELATAN, ttd SYAHRUL M. PASARIBU Diundan pada tanggal mb€?-"olb dis 7o I SEKRETARIS AE KABUPATEN, PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATANTAHUN 2016 NOMOR 267 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMAETRA UTARA 1269 I 20 16l BAII XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan datlatau asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentiar sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; dan
5. e.pencabutan izifl usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapzrn tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati. BAI} xIV

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan mengenai iebrtakan pencegahan penyalahgunaan narkotika dan mensosialisasil<an di iingl<ungan satuan pendidikan masing- masing;

f.membentuk tim/kelompok kerja satuirn tugas antisipasi narkotika pada satuan pendidikan masing-masin g:
g.ikut melaksanakan kampan_\,e dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaa:'r narkotika;
h.memfasilitasi layanan konsrr ltasi/kon seling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalahgun akan nar kotika;
i.berkoordinasi dengan orang tua/rvali dalam hal ada indikasi penyalahgunaan narkotika oleh peserta didik cli lingkungan satuan pendidikan;
j.melaporkan adanya indikasi peny;rlahgunaan narkotika yang te4'adi cli lingkungan satuan pendrdil<an kepada pihak vang berwenang; dan
k.bertjndak kooperatif dan proaktif terhadap aparat penegak hukum, jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkunllan satllan pendidikannya.

(3)Pelaksanaan kampanye, penyebaran informasi dan pemberian edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) dapat menjadi kegiatan intrakurikuler atau ekstrakurikuier di satuan pendidikan.

Pasal 15

(1)Apabila peserta didik terlibat pen'al rhgrrnaan narkotika, satuan pendidikan wajib memberikan sanksi be.upa pen,bebasan sementara dari kegiatan belajar mengajar dan memerintahkan pes€ rta didik tersebut mengikuti program pendampingan dan/atau rehabilitasi.
(2)Dalam hal peserta didik telah sei,rsai menjalani program pendampingan dan/atau rehabilitasi sebagaimana dirnaksud pada ayit (I) satuan pendidikan dapat menerima kembali peserta didik tersebut. Pasal l7
(1)Apabila peserta didik terbukti mengedarkan narkotika, penanggung jawab satuan pendidikan dapat memberikan sanksi berupa pembebasan Il.i t .gi"ta" belajar mengajar dan/atau sanksi Lrin sesuai dengan ketentuan peraturan peru ndang- undan gan.
(2)Datam hal peserta didik telah dinvr.rakan bebas oleh pengadilan dan f atau selesai menjalani hukuman sebagai nana dimaksucl pada-ayat (1) satuan pendidikan dapat menerima kembali p()serta c.lidik tersebut.
(1)Pencegahan yang dilakukan melalui rr.ganisasi kemasvarakatan dimaksud dalam Pasal l0 huruf d, ant.iia lain :

Pasal 19

sebagaiman a

a.ikut melaksanakan sosialisasi dan penvebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika; dar-r
b.menggerakkan kegiatan sosia. mas),arakat melarvan peredaran penyalahgunaan narkoti ka di u,ilay.rh masing_ masing.

(2)Peran serta organisasi kemasyarakat.in sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dapat dilakukan secara mandiri arau bekeqa sama dengan pemerintah kabupaten serta pihak swasta. Setiap anggota organisasi kemasl'arakatarr wajib segera meraporkan kepada pihak yang berwenang/berwajib apab a mengelthui ada indikasi te4adi penyalahgunaan narkotika dilingkungannya. - t0 - Bagian {etuj uh Pencegahan melalui Instansi Pemerintah Daerah, Iembaga Pemerintah di Daerah dan DPRD Pasirl 20 Instansi pemerintah daerah, lembaga pemerintah di daerah clan DpRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e berkewajiban untuk:
1. a.komitmen dalam melakukan narkotika; dan. upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan b mengadakan sosialisasi/kampanye dan penyebaran informasi di lingkungan keq'anya dan/atau kepada masyarakar sesuai dengan keu.enangannya.
(1)Setiap pimpinan instansi pt-.merintah riaererh dan lembaga pemerintah di daerah wajib melakukan upa-1,a p.'ncegaha ir terhadap pen- alahgunaan narkotika dengan melakukan pengawasan terha( ^p Jingkungan l<erjanyi agar tidak terjadi peredaran gelap dan pen-r,a)ahgunaa n rtarkotika.
(2)Pengawasan terhadap lingkrrngan l<er ja sebagaimana dimaksud pada ayat (r ) dilakukan antara lain dengan cara:
1. a.meminta kepada pegau'ai cii lingr Lrngarr kerjan'a unt.k menandatangani surat pernyataan d j atas kertas ircrmarcrai J,ang menvatakan tidak akan mengedarkan dan/ataLr menl'arrrhgu.ar<an narr<otika selama menjadi pegawai;
2. b.ikut melaksanakan sosialisasi/ r rampan.ve dan penyebaran informasi mengenai bahaya penval.rhgunitar r narl<otika secari sendiri atau bekerja sama dengan dinas/ lembaga terl<aj ::
3. c.memasang papan pengumuman larangan penyalahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkungan kerjanya;
4. d.melaporkan adanya indikasi penvalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan ke{anya kepada pihak oerwenang; dan
5. e.melaksanalan tes narkotika sewaktu-waktu. Pase,l 21

Pasal 22

b.menandatangani surat Jlernvataan rli rtas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarl<an rian/atau mr:n1 al^hgunakan nart<o"trt<a, selama menjadi calon Pegawai Neger.i Sipil, r )alor.r Iiepali Desa, pegawai Negeri Sipil yang..akan menduduki Jabatan st^iliturar cran bersecria alaturri hukuman disirlin maupun pida,'ra sesuai clerrgan rietentuan peratu"ran perundang- undangan jika terbukti melakr_rkan pen lalahgunzran narkotika; dan
c.melaksanakan tes narkotil<a sewaktrr-r, aktu. Paszrl 23

(1)Pimpinan DPRD wqiib melakukan upaya pencegahan terhadap penyaiahgunaan narkotika dengan melakukan penga*asan terhaclap lingkungan kerjanya agar tidak teg'adi penyalahgunaan narkotika.
(2)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada aj,at (1) dilakukan dengan cara:
1. a.meminta kepada pimpinan dan anggota DpRD untul< menandatangani surat pernyataan di atas bermeterai .var-rg menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotika selama menjadi pimpinan dan anggota DPRD;
2. b.ikut melaksanakan kampanve rian penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya pen,valahgunaan narkotika;
3. c.memasang papan pengLlmuman larangan pen,r,alahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca rii ling}. Lrngan kerjanya;
4. d.melaporkan adanya indikasi pen'arahgunaan narkotika yang te4adi di lingkungan kerjanya kepada pihak l>em,enang; dan
5. e.melaksanakan tes narkotika sewaktu-q,aktu. Perranggungjawab badan usaha, tempar usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan sebagaimana dimaksud dalam pirsar 10 huruf r, tert<1wa;iuan melakukan pengawasan terhadap usaha yang dikelolan,va agar tidak terjadi penyalahgunaan narkotika antara lain :
6. a.meminta kepada karyau.an u ntuk m.,nandatangani surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang men.vatal<a rr tidak akan -".,g"d..i.^., dan/atau menyaJahgunakan narkotika selama nrenjardi kan,arvan cli bidan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat I rburan -vang ciikelolanya;
7. b.ikut melaksanakan kampanr,rr clan pe,r-r,ebaran informasi yang benar mengenai lqhaya penyalahgunaa, nar-i<ctika sr cara senrlir-i atau bekerja sama dengan dinas/lembaga terkait;
8. c.memasang papan penglimlin,an laran lan penYerlahgunaan narkotika di tempat yang mudah dibaca di lingkurgan kr:ry.rn1,a:
9. d.melaporkan adanya inclir<asi penyr.lahgunaan narkotika yang tery'adi di lingkungan kerjanya kepada pihak ber venang; dan
10. e.bertindak kooperatif dan proaktif l<ei;ada aparat penegak hukum dalam hal teladi penyalahgunaan narkotika cli lingkungan bidan usaha, tempat usaha, hotei/ penginapan dan tempat hiburan rnilik.rr.a.

Pasal 25

a.membuat peraturan yang melarang acitn_va kegiatan penr,alahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan darl / atar r asrama selta menempatkan peraturan tersebut di tempat yang mudah dibaca;
b.ikut melaksanakan kampan\.e dan penyebaran informasi yang benar mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika;
c.meminta kepada penghuni pemondokan dan/atau asrama yang dikelolanya untuk menandatangani surat pern_\'ataan di atas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menSralahgunakan narkotika selama menghuni pemondokan;
d.melaporkan bila adanya indikasi penyalahgunaan narkotika yang terjadi di lingkungan pemondokan dan/atau asi.ama yang dikelolanya kepada pihak yang berwenang; dan
e.bertindak kooperatif dan proaktif l<epada aparat penegak hukum jika terjadi penyalahgunaan narkotika di lingkungan pemondokan dan/atau asrama vang dikelolanya.
a.melakukan kampanye dan penr cbaran informasi mengenai baha1,.a penyalahgunaan narkotika;
b.menolak pemberitaan, artikel, tay, rngan ]iang dapat memicu terjadinya penyalahgunaan narkotika; d an
c.melakukan peliputan kegiatan 1ar.g berkaitan dengan pencegahan dan penanggulangan terhadap peuyalahgu:taan narkotika.
a.menghimbau para jamaahnv.i untul( t rlak menggunakan dan menyalahgunakan narkotika;
b.membuat pengumuman rertang la. anga. penyalahgunaan narkotika dan menempatkannya di tempat -r,ang mud.rh dibaca; dan
c.memasukkan unsur narliot ika d:rll n'r 1-rcrr-r'ampaian materi khutbah atau ceramah kepada para jamaahnva. - t3 -

(1)Guna mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosiar pecan.iu ,ar'kotika ,r,ang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau rvari aari pecandu narkotika yang berum cukup umur wajib melaporkan kepacla ipWL.
(2)lPwL sebagaimana dimaksu<i pacia a,v:,t (1) harus memenuhi persyaratan:
1. a.ketqnagaan yang memiliki kr ahlian ketergantungan nar]<otika I dan
2. b.sarana yang sesuai clengan strLndar rehabilitasi sosial.
(3)Persyaratan ketenagaan sebagaimana,.limaksud kurangnya memiliki
1. a.pengetahuan dasar ketergantungan narkotika;
2. b.keterampilan melakukan assessment ketergantungan narkotika; c keterampilan melakukan konsering dasar kitergantungan narkotika; dan
3. d.pengetahuan penatalaksanaan terapi rehibilitasi berdasarkan jenis narkotika yang digunakan.
(1)P.ecandu narkotika yang telair mcl:rp, ri-kar-r cliri atau dilaporkan kepada IpwL diberi kartu lapor diri setelah menjalar,i as€rsmen.
(2)Kartu lapor diri sebagaimana dimaksu.l pacla avat (l) berlaku untuk 2 (dua) kali masa perawatan.
(3)Dalam ha1 IPWL tidak merniiir<i kemampuan untuk melakukan pengobatan/pera\.\,atan tertentu se;uai rencana rehahilitasi atau atas permintaan pecandu n^rl<otilia, oralll rLla. r'ali atau kelrrargan,r,a, IpwL harus melakukan rujukan kepacl a i. stitu si la r n .r'zL. p men-riliki kema=mpuan.
(4)Pecandu narkotika 1'ang seclang nrer iala.i pengobatan/ pera\ ratan di rumah sakit/fasiiitas pelayanan kesehatan iai.rnva rvajib melaporkan diri kepada IpWL.
(1)IPWL sebagaimana dimaksr-rd dalam pasal 28 wajib melakukan asesmen terhadap pecandu narkotika untuk me,getahui kondisi pecandu narkotika.
(2)Asesmen sebagaimana ciimaksucl pada ayat (r ) meliputi aspek medis dan aspek sosial.
(3)Pelaksanaan aspek medis dan aspek s.sial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara wa\.,,,ancara, observasi, serta pemeriksaan fisik dan psikis terhadap pecandu narl<otika.
(4)wawancara sebagaimana_ dimaksud p rda a-vat (3) meliputi riwayat kesehatan, riwayat penggunaan -narkotil<a, rirvar at pengobata, d'an pera.iuatan, riwayat keterlibatan pada tindak ]<riminalitas, riu.a'at psikiatris, serta riwayat keluaiga dan sosial pecand u narkor ika.
(5)observasi sebagaimana dimaksud pada a),a1 (3) meliputi observasi atas perilaku pecandu narkotika.

BAB VI

PENANGANAN

Pasal 31

(1)Hasil asesmen dicatat pada rekam pecandu narkotika. medis atau catatan perubahan perilaku
(2)Hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia dan merupakan dasar dalam rencana rehab itasi terhadap peca'du narkotika yang bersangkutan.
(3)Kerahasiaan hasil asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diiaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. "
(4)Rencana rehabilitasi sebagaimana d imaksud pada avat (2) disepakati oreh pecandu narkoLika, orangtua/wali/ ke ruarga pecandu narkotiia dan pimpinan IPWL.
(1)Penanganan rehabilitasi.
(3)Guna melaksanakan Rehabilitasi Pemerintah Kabupaten dan Instansi berikut :
(2)Rehabilitasi sebagaimana climaksr_rrl pa.la a1,a1 (l ), meliputi:
1. a.tindakan medik unttrl< meiepasi<rln pengguna nar]<otika dari ketergantungan narkotika;
2. b.tindakan terapi untuk rnelepask rn pecandu dari kelebihan dosis dan gejala putus zat;
3. c.tindakan untuk mengatasi keracun an/intokdikasi akut dari narkotika; dan
4. d.tindakan pascadetoksifikasi berup^ pemulihan secara terpadu baik secara fisik, mental maupun sosial. sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :erkait dapat melakukan upaya sebagai
5. a.meningkatkan kesadara, mas-ya.al:at untlrk melaksanakan wajib lapor guna r.nendapatkan rehabi I i tasi ;
6. b.menyelenggarakan pela_yanarr reh abilitasi medis dan rehabilitasi sosial kepada penyalahguna. korban pen,r. rlahgun aan clan pecandu narkotika; c meningkatkan kapasitas lembaga dengan skala prioritas berdasa narkotika; dan ehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial kerau,anan daerah penyalahgunaan penyaiahguna, korban
7. b.meningkatkan pentbinaan l<t.pi,da nrantan penyalahgunaan, dan pencanclu nar l<otika.
(1)Guna mendapatkan bantuan medis, rntervensi psikososial dan informasi yang diperlukan untuk meminimalisasi resiko vang dihadapinya dan memperoleh rujukan medis, pecandu Narkotika ditempatkan pada iembaga rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial setclah menjalani proses asesmen.
(2)l,embaga rehabilitasi medis dan/atau rehabiiitasi sosial sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) ditetapkan sesuai d.'ngan ketentuan peraturan perunclang- undangan. Pas:,1 34
(1)Pengguna/pecandu yang tersangkut r rasalah hukum dapat menunjukan kartu lapor diri kepada pihak.vang beru a.jib untuk segera dilakukan rujui<an kembali kepada lembaga/ institu si yang menge, Lrarkan kartu lapor diri tersebut.
(2)Kartu lapor diri sebagaimana dimaksucl pada ayat (1) hanya berlaku untuk 2 (dua) kali tertangkap.
(3)Kewajiban menjaiani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi pengguna/pecandu narkotika yang tirrsangkut masalah hukum dimaksud pada ayat (1) diperintahkan lrerdasarkan:
1. a.putusan Pengadilan jika pecandu narkotika terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika;
2. b.penetapan Pengadilan jika peca:rclu narkotika tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkor_ik.r.
(4)Pecandu narkotika yang sedang menj.rlanl proses peradilan dapat ditempatkan dalam lembaga rehabilitasi mi:dis cian. irtau rehabilitasi sosial.
(5)Penempatan dalam lernbaga rehabil tasi meclis dan/atau rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud paila av:rt (4) mcrlrpakan ker.venangan penyidik, penuntut umum atau hakim se sur,r dengan tingkat pemeriksaan setelah mendapatkan rekomendasi cl,iri l'im A;r:smen Terpaciu. sosial bagi sebagaimana Pasirl 35
(1)Setiap penl'elenggara prograrn rehabiritasi harus menyusun standar prosedur operasional penatalaksanaan rehabilit rsi sesuai dengan jenis dan metode terapi yang digunakan dengan mengacu pade stanclar dan pecloman penatalaksanaan rehabilitas.
(2)Penyelenggara program rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan pencatatan pelaksanaan rehabilitasi dalam catatan- perubahan perilaku atau dokumen rekam medis.
(3)catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat rahasia.
(4)Kerahasiaan catatan perubahan perilaku atau dokumen rekam medis sebagaimana dimaksud pada a,vat (3r dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undan gan.

BAB VII

PELAPORAN. MONITOiIING DAN EVALUASI Bagian l{esatu Pelaporan

Pasal 36

(i) IPWL wajib melaporkan data/informasi pecandu narkotika setiap bulan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan dan Drnas Sosial.

(2)Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) nterupakan sumber data/ informasi kegiatan IPWL.
(3)Pelaporan data/informasi pecandu narl<otika sebagaimana dimaksud pada a1,at
(1)disampaikan dengan cara:
1. a.IPWL yang berada di Daerah memirerikan laporan kepada Dinas Kesehatan untuk rehabilitasi medii< rlan Dina ; Sosial untuk rehabilitasi sosial dengan tembusan laporan disan:pirikan ke l\N:
2. b.IPWL yang berada dr Daerah memlrerikan laporan kepada Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial dengan tcml>us:rn rJisampail<an kepacla BNN;
3. c.data/informasi Kegiatarr iP\\IL dz r-i Dinas liesehatan dan Dinas Sosial dilaporkan kepada Dinas i(esehata r clan Di.as Sosial setiap bulan dengan tembusan disampaikan l<epada BNI t;
4. d.dalam hal BNN men'elenggaraka;r sendiri kegiatan IpwL laporan setiap bulannya disampaikan kepada Dinz s Kesel-raran dan Dinas Sosiil; dan
5. e.data/informasi Kegiatan IPWL Tingkat Daerah bersumber dari Dinas Kesehatan dan Dinas Sosi:rl dilapor <an l<epada Bupati.
(4)Bupati melaporkan Kegiatan iPWL Dae,'ah kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada:
1. a.menteri Kesehatan;
2. b.menteri Sosial;
3. c.badan Narkotika Nasional: dan
4. d.kapolri melalui kapolres.
(5)Data/lnformasi pecandu narkotika .;ebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentul< rel<apitulasi r ata paling sedikit memuat:
1. a.jumlah pecandu narkodl<a vang ciit:,ngani;
2. b.identitas pecandu na rkotilia;
3. c.jenis zat narkotika yang disalahgtrn rkan;
4. d.lama pemakaian;
5. e.cara pakai zat;
6. f.diagnosa; dan
7. g.jenis pengobatan / rii,r'a\.a r pera$ara r atarr rehabilitasi vang dijalani. - 1(, -

Pasal 37

Laporan sebagaimana dimaksud daiam p rsal 36 avat (4) menjadi bahan eva]uasi darr penyusunan kebijakan lebih lanjur.

(1)Dalam rangka monitoring dan evaluasr Bupati dapat membentuk tim monitoring dan evaluasi pelaksanaar-r u,aj ib liipor .,-ang djketuai oleh Asisten yang membidangi Administrasi Pembangu nan dan Kesejahteraan Rakyat dengan beranggotakan Dinas Kesehatar-r. Diras Sosial. BNN dan Direktur Narkoba Polda/ Kasat Narkoba Polres.
(2)Kegiatan pelaksanaan u'ajilr lapor sebagaimana climaksud pada ayat (l ) meliputi:
1. a.penerapan prosedur rva.jib lapor;
2. b.cakupan proses wajib lapor;
3. c.tantangan dan hambatan proses wajib lapor;
4. d.kualitas layanan IPWL;
5. e.jumlah pecandu yang dapat mengakses layanan rehabilitasi; dan
6. f.jumlah prevalensi pecandu dan ltevalahgunaan narkoba.
(1)Terhadap pecandu narkotika vang telr h selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan penga\r,asirn ser.ta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyara kat.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati melalui SKPD terl<ait.
(3)Dalam rangka pembinaan dan penga .r.asan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)Bupati dapat membentul< tim peL ksana pembinaan dan pengawasan yang diketuai oleh BNN dan beranggotal<zrn -iKpD terkait. (a) Tim sebagaimana dimaksr-rrl pada ar at i3) bertanggungjarvab kepada Bupati.
(1)Pembinaan dan pengaw:rsan sebi.gaimana climaksud dalam pasal 39 dimaksudkan untuk memotivasi pe< ar.ciu pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercalar.n diri dan membangur masa depan lrang lebih baik.
(2)Dalam rangka mewujuclkar-r liegiatan rasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pecandtr pasca r( habilitasi dapat dilakukan:
1. a.pelayanan untuk memperoleh kese mpatan kerja;
2. b.pemberian rekomendasi untuk nrel.rnjutkan pindidikannya; dan
3. c.kohesi sosial.
(3)Pelayanan untuk memperoleh keterar:rpilan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a dilaksanakan oleh SKI ,D 5,ang membidangi tenaga ke4.a.
(4)Pemberian rekomendasi untr-r k melanj -.rtkan penciidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dila]<sarakan olr h SKpD 'ang membidangi pendidikan.
(5)Kohesi sosial sebagaimana rlrmaksLrri pacla a-var {2) huruf c dilaksanakan oleh SKPD yang membidangi sosial. - t8 - BAI] IX PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 4 1
(1)Masyarakat mempunyai_hak dan tanggungiawab dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika serta preku rsor narkotika.
(2)Y."k .dan tanggungiawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam bentuk: a- mencari, memperoleh dan membt:rikan informasi tentang adanya dugaan tindak pidana narkotika serta prekursor narkotika;
1. b.memperoleh pelayanan daram lrencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang adanl,a dug:ran rinclal< piciana narkorika serta prekursor narkotika;
2. c.menyampaikan saran clan pencirpat secara bertanggungiawab kepada penegak hukum atau BNN yang m(.rangani perkara tinclak pidana narkotika serta prekursor narkotika:
3. d.memperoleh jawaban rlan saran rentang laporan yang diberikan kepada penegak hukum atau BNNI
4. e.memperoleh perlindurrg;rn h,.rk-rm pada saat ),ang bersangkutan melaksanakan haknva atau clim;nt:r harlir clalam p..r*""-pe.:*dilan; dan
5. f.melaporkan kepada pe.i;rbat -\,ang lri)11\'frn,tng atall BNN apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkorilla sert;t ltr.ekursor narkotika. Bupati melalui Kepala Kesatuan Bangsa dan politik melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan penyalahgunaal narkotika sesuai dengan kerven an gannya masi ng- masin g. BAIJX PEMBINAAN DAi{ PENGAWASAN Pasa I 42 BAF XI PENDANAAN Pasa 43 Pembiayaan atas pelatsanaan l<egiatan pe,tanggu larrgan pen -valahgunaan narkotika bersumber dari :
6. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Neg,ira (ApBN);
7. b.Anggaran Pendapatan dan ReJanja Dae.ah (ApBD); dan
8. c.Sumbangan dari pihak lain vang ticlak r-rengikat. BAB,\II PDL;\Pr )RAN Pasa.44 (i)Camat melaporkan penyelenggara;rn penanggulangan narkotika lingkup Kecamatan Kepada t,upati.
(2)Bupati melaporkan pen,r,elenggarrran penanggulangan narkotika lingkup Kabupaten l(epada lr.lenteri Dalam Negeri. penyalahgunaan penyalahgunaan dilaku kan
(3)Pelaporan sebagaimana dimaksud pada a.1,at (t ) dan ayat (2) secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau seu,aktu-rvaktu jika diperlu kan - t9 -
(1)Dalam rangka penanggulangan pcnvalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindak:rn administratif terhadap badal usaha, tempat usaha, hotel/ penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenrrhi keu,ajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada a],'at (l ) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; darr
5. e.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pener'.rpan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurul a, b, c, r, dan e diatur dengan peraturan Bupati. Agar setiap orang mengetahuinya. nrcmenntal-rkan pengundangarr Daerah ini dengan penemnatann_va dalam [,embaran Daerah Tapanuli Selatan. Peraturan Kabupaten Ditetapkan di Sipirok 1;ada ranggal za DetefiEcR 2016 I]UPATI TAPANULI SELATAN, <.- S UL M. PASARIB

BAB XIII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan da', tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrama di daerah yang tidak memenuhi kew.ajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 darr Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksuci pada ayat (1) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentian sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; dan
5. e.pencabutan izin usal-ra.
(3)Ketentuan lebih lanjut menger-rai perlelapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hur.uf a, Lr, r:, r. da, e dratur dengan peraturan Bupati. Agar setiap orang mengetahuinya, nremenntahkan pengundangan Daerah ini dengan penempatannlra dalam Lembaran Daerah Tapaluli Seiatan. Peraturan Kabupaten Ditetapkan di Sipirok pada tanggal ?o oe! eHDce 24Y5 BUPATI TAPANULT SELATAN, ttd SYAHRUI- ]VI. PASARIBU Diundangkan pada tanggal Sipir k SEKRETARIS BUP,,\'I'EN, / PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPAN'JLI SELATANTAHUN 2016 NOMOR NOREG PERATURAN DAERI\H IGBUI,ATEN TAPANULI SELATAN PROVINSI SUMAETRA UTARA (269 / 20 16)

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan dan/atau asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentia-n sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; dan
5. e.pencabutan izin usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Pasal 45

(1)Dalam rangka penanggulangan penyalahgunaan narkotika, Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan administratif terhadap badan usaha, tempat usaha, hotel/penginapan dan tempat hiburan, pemondokan datlatau asrarna di daerah yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 24 dan Pasal 25.
(2)Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (l) berupa :
1. a.teguran lisan;
2. b.teguran tertulis;
3. c.penghentiar sementara kegiatan;
4. d.denda administratif; dan
5. e.pencabutan izifl usaha.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapzrn tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, b, c, d dan e diatur dengan Peraturan Bupati. BAI} xIV