Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 27
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
4-
B. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
BAB II PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN
BAB II
Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Angkola Muara Tais. KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS
Kecamatan Angkola Muara Tais berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Batang Angkoia. -5
(1)Desa yang termasuk dalam Kecamatan Angkola Muara Tais sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari : Nama Desa/ Kelurahan Luas Wilayah (Km2) Jlh Penduduk (Jiwa) 4 1 BINTUJU 11,50 2.498 2 HUTA TONGA 20,50 t.827 BASILAM BARU 4,20 342 SIPANGKO i 1,10 1.036 5 HUTA HOLBUNG 9,20 I L48 6 MUARA TAIS I 10,50 1.089 MUARA TAIS II 10,00 1.009 8 MUARA TAIS III 8,70 530 JANJI NAULI MT 3,50 t47
Penegasan batas wilayah Kecamatan Angkola Muara Tais secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) tahun sejak diresmikannya Kecamatan Angkola Muara Tais. LUAS DAN BATAS WILAYAH
Kecamatan Angkola Muara Tais mempunyai Luas 149.7 Km2 dengan batas- batas sebagai berikut :
No 1 , 3 4. 9. -6 IBUKOTA KECAMATAN
Ibukota Kecamatan Desa Muara Tais L Angkoia Muara Tais berkedudukan di BAB III PEMERINTAHAN
BAB III
Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Angkola Muara Tais, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan dan ditetapkan mela-lui Keputusan Bupati selama-Iamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.
Camat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilantik oleh Bupatr pada hari yang bersamaan peresmian pembentukan Kecamatan.
Untuk membantu Camat dalam memimpin jalannya Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dibantu Kecamatan yang ditetapkan oieh Bupati. Pemerintahan di oleh Perangkat BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal l1 Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan semua yang terkait dengan operasional Kecamatan seperli personil, perkantoran, sarana dan prasarana, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperiukan diserahkan kepada Kecamatan baru dari Kecamatan yang dimekarkan yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan mela-lui Keputusan Bupati.
BAB IV
Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebalkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Sebeium adanya kesiapan prasarana dan sarana dalam melakukan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Bupati mempersiapkan hal-ha-l yang dianggap perlu. KETENTUAN PENUTUP
Membuka PDF…