DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 25 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraal Urusan Pemerintahan oleh Pemeriltah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kecamatan Sayurmatinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak;
17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO7 tenta.ng Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Da-lam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 4-
4.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah l,embaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahal. B. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10.Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11.Camat adalah Kepala Wiiayah di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12.Kecatnatan Angkola Muara Tais adalah suatu Kecamatarl yang berada dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13.Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ya-rrg diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapaluli Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Angkola Muara Tais. KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

Pasal 3

Kecamatan Angkola Muara Tais berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Batang Angkoia. -5

Pasal 4

(1)Desa yang termasuk dalam Kecamatan Angkola Muara Tais sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari : Nama Desa/ Kelurahan Luas Wilayah (Km2) Jlh Penduduk (Jiwa) 4 1 BINTUJU 11,50 2.498 2 HUTA TONGA 20,50 t.827 BASILAM BARU 4,20 342 SIPANGKO i 1,10 1.036 5 HUTA HOLBUNG 9,20 I L48 6 MUARA TAIS I 10,50 1.089 MUARA TAIS II 10,00 1.009 8 MUARA TAIS III 8,70 530 JANJI NAULI MT 3,50 t47

10.PARGUMBANGAN 3,80 782
11.PANGARIBUAN 3,50 696
12.PASIR MATOGU 9,50 136
13.SORI MANAON 3,50 466
14.MUARA PURBA NAULI i 5,50 622 i5. TATENGGER 25,00 727 JUMLAH t49.7 13.055

(2)Dengan terbentuknya Kecamatan Angkola Muara Tais maka luas Kecamatan Batang Angkola yang teiah termasuk dalam Kecamatan hasil pemekaran menjadi berkurang dengan Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Penegasan batas wilayah Kecamatan Angkola Muara Tais secara pasti dilapangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) tahun sejak diresmikannya Kecamatan Angkola Muara Tais. LUAS DAN BATAS WILAYAH

Pasal 6

Kecamatan Angkola Muara Tais mempunyai Luas 149.7 Km2 dengan batas- batas sebagai berikut :

a.Sebelah Utara dengan Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpuan.
b.Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Angkoia.
c.Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Pa-luta.
d.Sebelah Barat dengan Kecamatan Angkola Selatan. No 1 , 3 4. 9. -6 IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Desa Muara Tais L Angkoia Muara Tais berkedudukan di

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 8

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Kecamatan Angkola Muara Tais, diangkat seorang Camat dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki persyaratan dan ditetapkan mela-lui Keputusan Bupati selama-Iamanya 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Camat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilantik oleh Bupatr pada hari yang bersamaan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 10

Untuk membantu Camat dalam memimpin jalannya Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dibantu Kecamatan yang ditetapkan oieh Bupati. Pemerintahan di oleh Perangkat

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal l1 Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan semua yang terkait dengan operasional Kecamatan seperli personil, perkantoran, sarana dan prasarana, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperiukan diserahkan kepada Kecamatan baru dari Kecamatan yang dimekarkan yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan mela-lui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebalkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Sebeium adanya kesiapan prasarana dan sarana dalam melakukan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Bupati mempersiapkan hal-ha-l yang dianggap perlu.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyeienggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraal Urusan Pemerintahan oleh Pemeriltah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 32);
14.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 158 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kecamatan;
15.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 159 Tahun 2004 tentang Pedoman Organisasi Kelurahan;
16.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2OO2 tentang Pembentukan Kecamatan Sayurmatinggi, Marancar, Aek Bilah, Ulu Barumun, Lubuk Barumun, Portibi, Hutaraja Tinggi, Batang Lubu Sutam, Simangambat dan Kecamatan Huristak;
17.Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2OO7 tenta.ng Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan Da-lam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan;
18.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. 4-
4.Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5.Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah l,embaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Kewenangan adalah Hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijakan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahal. B. Perangkat Daerah Kabupaten adalah Unsur Pembantu Bupati dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah terdiri dari Sekretariat Daerah Kabupaten dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9.Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
10.Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
11.Camat adalah Kepala Wiiayah di Kecamatan dalam Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.
12.Kecatnatan Angkola Muara Tais adalah suatu Kecamatarl yang berada dalam Wilayah Kabupaten Tapanuli Selatan;
13.Desa adalah Kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ya-rrg diakui dalam Sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Tapaluli Selatan.

BAB II

PEMBENTUKAN KECAMATAN, BATAS WILAYAH DAN IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kecamatan Angkola Muara Tais. KECAMATAN ANGKOLA MUARA TAIS

Pasal 3

Kecamatan Angkola Muara Tais berasal dari sebagian Wilayah Kecamatan Batang Angkoia. -5

Pasal 4

(1)Desa yang termasuk dalam Kecamatan Angkola Muara Tais sebagaimana dimaksud Pasal 3 terdiri dari : Nama Desa/ Kelurahan Luas Wilayah (Km2) Jlh Penduduk (Jiwa) 4 1 BINTUJU 11,50 2.498 2 HUTA TONGA 20,50 t.827 BASILAM BARU 4,20 342 SIPANGKO i 1,10 1.036 5 HUTA HOLBUNG 9,20 I L48 6 MUARA TAIS I 10,50 1.089 MUARA TAIS II 10,00 1.009 8 MUARA TAIS III 8,70 530 JANJI NAULI MT 3,50 t47

10.PARGUMBANGAN 3,80 782
11.PANGARIBUAN 3,50 696
12.PASIR MATOGU 9,50 136
13.SORI MANAON 3,50 466
14.MUARA PURBA NAULI i 5,50 622 i5. TATENGGER 25,00 727 JUMLAH t49.7 13.055

(2)Dengan terbentuknya Kecamatan Angkola Muara Tais maka luas Kecamatan Batang Angkola yang teiah termasuk dalam Kecamatan hasil pemekaran menjadi berkurang dengan Peta Wilayah Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pasal 6

Kecamatan Angkola Muara Tais mempunyai Luas 149.7 Km2 dengan batas- batas sebagai berikut :

a.Sebelah Utara dengan Kecamatan Padangsidimpun Tenggara Kota Padangsidimpuan.
b.Sebelah Selatan dengan Kecamatan Batang Angkoia.
c.Sebelah Timur dengan Kecamatan Batang Onang Kabupaten Pa-luta.
d.Sebelah Barat dengan Kecamatan Angkola Selatan. No 1 , 3 4. 9. -6 IBUKOTA KECAMATAN

Pasal 7

Ibukota Kecamatan Desa Muara Tais L Angkoia Muara Tais berkedudukan di

BAB III

PEMERINTAHAN

Pasal 8

Pasal 9

Camat sebagaimana dimaksud Pasal 8 dilantik oleh Bupatr pada hari yang bersamaan peresmian pembentukan Kecamatan.

Pasal 10

Untuk membantu Camat dalam memimpin jalannya Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 8 dibantu Kecamatan yang ditetapkan oieh Bupati. Pemerintahan di oleh Perangkat

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal l1 Untuk kelancaran penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan semua yang terkait dengan operasional Kecamatan seperli personil, perkantoran, sarana dan prasarana, dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperiukan diserahkan kepada Kecamatan baru dari Kecamatan yang dimekarkan yang pengaturannya lebih lanjut ditetapkan mela-lui Keputusan Bupati.

Pasal 12

Pembiayaan yang diperlukan akibat pembentukan Kecamatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebalkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 13

Sebeium adanya kesiapan prasarana dan sarana dalam melakukan kegiatan Pemerintahan Kecamatan, Bupati mempersiapkan hal-ha-l yang dianggap perlu.