Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2020
- Nomor
- 1
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 28
Ringkasan
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2Ol9;
\ { 2 7 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talrun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 1enrang Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O4l); Peraturan Pemerintah Nomor I 8 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 3
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN MenetapKan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 1
[,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :
a.Surplus/(Defisit) setelahperubahan Rp. (97.534.999.193,00)
Surplus/ ( Delisit )
Pelaksanaan APBD berupa Laporan Selisih Iebih/(kurang) Rp. o,48 5
Laporan Perubahan Saldo Anggaran l€bih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf b per 31 Desember 2Ol9 sebagai berikut :
Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (l) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut : Rp. 117.550.699.893,48 Rp. ( 1 17.5s0.699.893.48) Rp 1o5.492 .187 .600,62 0,00Rp Rp. Rp.
Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
Rp. Rp. Rp. 2 .262.420.O83 .634,64 2r9.366.968.000,80 0,00 0,00
Catatan atas l,aporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2Ol9 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.
Pertangungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Rp. 1 .t44 .297 .986,62 Rp. 2.482.93r.349.622,06 Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian l,aporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan I Rekapitulasi Reaiisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 1"L 1s6agih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang;
Lampiran I.l : Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran L8 Lampiran I.9 Larr^piran I.7O : Lampiran I.11 : La.mpiran I.l2 : Lampiran I.13: Lampiran L 14 : Lampiran L 15: 7 Lampiran I.16: Lampiran I.17: l,ampiran I.18:
Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai alhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar pinjaman daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran [,ebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; l,aporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.
Membuka PDF…