DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2020

Nomor: 1
Tahun: 2020
Ditetapkan: 14 Juli 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2Ol9;

1.Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lo92l;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendalraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);
6.undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g); \ { 2 7 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talrun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 1enrang Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O4l); Peraturan Pemerintah Nomor I 8 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 3
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah beberapa kali terakhir dengan pera sebagaimana telah turan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republii Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis ekruJ Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentanl Pertanggunglawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dai Belanja Daerah dan Rancangan peraturan Kepaia Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan iahun 2016 Nomor 279);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor T Tainurl 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 303), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 33);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2sl;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggara n 2Ol9 (lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN MenetapKan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 1

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kine4'a dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

[,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Rp. 1.470.737.329.892,03
2. b.Belanja dan Transfer Rp. 1.463.791.932.223,89 Rp. 6.945.397.668,14 Rp. 1 17.550,699.893,48 Rp. 19.003.909.961,00 Rp. 94.546.749.932,44

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih ErnggarEm dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(28.526.060.005,97) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubalrar Rp. 1.499.263.389.898,00
2. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. (28.526.060.005,97)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(133.006.a56.867,11) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.596.798.389.091,00
2. b.Realisasi Rp. 1.463.791.932.223,89 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (133.006.4s6.867,1 1)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defrsit sejumlah Rp 104.480.396.86 l, I 4 dengan rincian sebagai berikut : a.Surplus/(Defisit) setelahperubahan Rp. (97.534.999.193,00)
1. b.Realisasi Rp. 6.945.397.668,14 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 104.480.396.861,14
(4)Selisih €rnggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,48 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 117.550.699.893,00
2. b.Realisasi Rp. 117.550.699.893,48 ( 1) Pertanggungjawaban Keuangan memuat : Surplus/ ( Delisit )
3. c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/( Defisit )

Pasal 1

Pelaksanaan APBD berupa Laporan Selisih Iebih/(kurang) Rp. o,48 5

(5)Selisih anggarzrn dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp( 1 .01 1 .790.739,O0) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 20.01S.70O.ZOO,O0
2. b.Realisasi Ro. 19.0 .909.961.00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (1.011.790.739.00)
(6)Selisih anggaran dengal realisasi pembiayaan netto sejumlah Rpl.011.79O.739,48 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 97.534.999.193,00
2. b.Realisasi RB- 98.546.789.932.48 Selisih lebih/(kurang) Rp. t.Otl.79O.Z39,4g

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran l€bih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf b per 31 Desember 2Ol9 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran kbih Awal
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah asset Rp. 2.485.66 1.370.923,06
b.Jumlah kewajiban Jangka Pendek @
c.Jumlah ekuitas Rp. 2.482.93 1.349.622,06

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.457.710.286.242,85
b.Beban Operasi Rp. 1.237.838.318.242,Os Surplus/(Defrsit dari Operasi) Rp. 219.A71.968.000,80
c.Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00
d.Beban Luar Biasa Rp. 505.000.000,00 Surplus/( Defisit dari Pos Luar Biasa ) Rp. (505.000.000,00)
e.Surplus/(Defisit - LO) Rp. 219.366.968.000,80

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (l) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut : Rp. 117.550.699.893,48 Rp. ( 1 17.5s0.699.893.48) Rp 1o5.492 .187 .600,62 0,00Rp Rp. Rp.

a.Saldo AwaI Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran 1 Januari 2019
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi 0,00 lo5.492 .187 .600,62 Rp. 117.556.509.855,48 Rp. 427.605.455.503,03 Rp. (439.663.967.795,89) 6 Rp Rp. 105.492.187.600,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember 2019 sebagai berikut :
1. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
2. e.Arus kas dari aktivitas transitoris
3. f.Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
4. g.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019
5. a.Ekuitas Awal
6. b.Surplus/Defisit-LO
7. c.Ekuita.s untuk dikonsolidasikan
8. d.Dampak kumulatif perubahan kebijakan / Kesalahan mendasar
9. e.Lain-lain
10. f.Ekuitas Akhir Rp Rp 0,00 (5.809.962,00) 1o5.492 .187 .600,62 Rp. Rp. Rp. Rp. 2 .262.420.O83 .634,64 2r9.366.968.000,80 0,00 0,00

Pasal 9

Catatan atas l,aporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2Ol9 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertangungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Rp. 1 .t44 .297 .986,62 Rp. 2.482.93r.349.622,06 Laporan Realisasi Anggaran Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; Rincian l,aporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah,organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan I Rekapitulasi Reaiisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan; Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara; Daftar piutang daerah; Daftar rekapitulasi penyisihan piutang 1"L 1s6agih; Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir; Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; Daftar rekapitulasi aset tetap; Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan; Daftar rekapitulasi aset lainnya; Daftar dana cadangan daerah; Daftar kewajiban jangka pendek; Daftar kewajiban jangka panjang;

a.Lampiran I : Lampiran I.l : Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran L8 Lampiran I.9 Larr^piran I.7O : Lampiran I.11 : La.mpiran I.l2 : Lampiran I.13: Lampiran L 14 : Lampiran L 15: 7 Lampiran I.16: Lampiran I.17: l,ampiran I.18:
b.Lampiran II :
c.Lampiran III :
d.Lampiran IV :
e.Lampiran V :
f.Lampiran VI :
g.L,ampiran VII : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai alhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar pinjaman daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran [,ebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; l,aporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang- undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggran 2Ol9;

1.Pasal 18 ayat (6) undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lo92l;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan I-embaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendalraraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.undang-Undang Nomor 15 Tahun 2oo4 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (l.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a4OO);
6.undang-Undang Nomor 33 Tahun 2oo4 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2oo4 Nomor 126, Tambahan l*mbaran Negara Republik Indonesia Nomor aa3g); \ { 2 7 8 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan L,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repubtik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lebaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2OO5 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang pelaporan Keuangan dan Kineda Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang l,aporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693); Peraturan Pemerintah Nomor 7 1 Tahun 20 10 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O16 Nomor 114, Tambahan lrmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Talrun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 1enrang Perangkat Daerah (Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (tembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O4l); Peraturan Pemerintah Nomor I 8 Tahun 201 7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 9 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 3
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah beberapa kali terakhir dengan pera sebagaimana telah turan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republii Indonesia Tahun 201 1 Nomor 310);
19.Peraturan Menteri Daram Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi pemerintahan Berbasis ekruJ Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentanl Pertanggunglawaban pelaksanaan Anggaran pendapatan dai Belanja Daerah dan Rancangan peraturan Kepaia Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok pengelolaan Keuangan Daerah (t embaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan iahun 2016 Nomor 279);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang perubahan Kedua Atas peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor T Tainurl 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Iembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 303), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 33);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2018 Nomor 295, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2sl;
24.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggara n 2Ol9 (lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2019 Nomor 297, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 27); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN MenetapKan :PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019. 1

a.Laporan Realisasi Anggaran;
b.Laporan Perubahan Saldo Anggaran l,ebih;
c.Neraca;
d.Laporan Operasional;
e.Laporan Arus Kas;
f.Laporan Perubahan Ekuitas; dan
g.Catatan Atas Laporan Keuangan.

(2)Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Laporan Kine4'a dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah.

Pasal 2

[,aporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf a Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :
1. a.Pendapatan Rp. 1.470.737.329.892,03
2. b.Belanja dan Transfer Rp. 1.463.791.932.223,89 Rp. 6.945.397.668,14 Rp. 1 17.550,699.893,48 Rp. 19.003.909.961,00 Rp. 94.546.749.932,44

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

(1)Selisih ErnggarEm dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(28.526.060.005,97) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Pendapatan setelah perubalrar Rp. 1.499.263.389.898,00
2. b.Realisasi Selisih lebih/(kurang) Rp. (28.526.060.005,97)
(2)Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp(133.006.a56.867,11) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran Belanja setelah perubahan Rp. 1.596.798.389.091,00
2. b.Realisasi Rp. 1.463.791.932.223,89 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (133.006.4s6.867,1 1)
(3)Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defrsit sejumlah Rp 104.480.396.86 l, I 4 dengan rincian sebagai berikut : a.Surplus/(Defisit) setelahperubahan Rp. (97.534.999.193,00)
1. b.Realisasi Rp. 6.945.397.668,14 Selisih lebih/ (kurang) Rp. 104.480.396.861,14
(4)Selisih €rnggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,48 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 117.550.699.893,00
2. b.Realisasi Rp. 117.550.699.893,48 ( 1) Pertanggungjawaban Keuangan memuat : Surplus/ ( Delisit )
3. c.Pembiayaan - Penerimaan - Pengeluaran Surplus/( Defisit )

Pasal 1

Pelaksanaan APBD berupa Laporan Selisih Iebih/(kurang) Rp. o,48 5

(5)Selisih anggarzrn dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp( 1 .01 1 .790.739,O0) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 20.01S.70O.ZOO,O0
2. b.Realisasi Ro. 19.0 .909.961.00 Selisih lebih/ (kurang) Rp. (1.011.790.739.00)
(6)Selisih anggaran dengal realisasi pembiayaan netto sejumlah Rpl.011.79O.739,48 dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Anggaran pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 97.534.999.193,00
2. b.Realisasi RB- 98.546.789.932.48 Selisih lebih/(kurang) Rp. t.Otl.79O.Z39,4g

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran l€bih (LPSAL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal I ayat (l) huruf b per 31 Desember 2Ol9 sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran kbih Awal
b.Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan
c.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
d.Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya
e.Lain-lain Saldo Anggaran Lebih Akhir

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Jumlah asset Rp. 2.485.66 1.370.923,06
b.Jumlah kewajiban Jangka Pendek @
c.Jumlah ekuitas Rp. 2.482.93 1.349.622,06

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

a.Pendapatan Rp. 1.457.710.286.242,85
b.Beban Operasi Rp. 1.237.838.318.242,Os Surplus/(Defrsit dari Operasi) Rp. 219.A71.968.000,80
c.Pendapatan Luar Biasa Rp. 0,00
d.Beban Luar Biasa Rp. 505.000.000,00 Surplus/( Defisit dari Pos Luar Biasa ) Rp. (505.000.000,00)
e.Surplus/(Defisit - LO) Rp. 219.366.968.000,80

Pasal 7

a.Saldo AwaI Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran 1 Januari 2019
b.Arus kas dari aktivitas operasi
c.Arus kas dari aktivitas investasi 0,00 lo5.492 .187 .600,62 Rp. 117.556.509.855,48 Rp. 427.605.455.503,03 Rp. (439.663.967.795,89) 6 Rp Rp. 105.492.187.600,62

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat

(1)huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 3l Desember 2019 sebagai berikut :
1. d.Arus kas dari aktivitas pendanaan
2. e.Arus kas dari aktivitas transitoris
3. f.Saldo Akhir Kas di BUD dan Kas di - Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan
4. g.Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2019
5. a.Ekuitas Awal
6. b.Surplus/Defisit-LO
7. c.Ekuita.s untuk dikonsolidasikan
8. d.Dampak kumulatif perubahan kebijakan / Kesalahan mendasar
9. e.Lain-lain
10. f.Ekuitas Akhir Rp Rp 0,00 (5.809.962,00) 1o5.492 .187 .600,62 Rp. Rp. Rp. Rp. 2 .262.420.O83 .634,64 2r9.366.968.000,80 0,00 0,00

Pasal 9

Catatan atas l,aporan Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2Ol9 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

a.Lampiran I : Lampiran I.l : Lampiran I.2 Lampiran I.3 Lampiran I.4 Lampiran I.5 Lampiran I.6 Lampiran I.7 Lampiran L8 Lampiran I.9 Larr^piran I.7O : Lampiran I.11 : La.mpiran I.l2 : Lampiran I.13: Lampiran L 14 : Lampiran L 15: 7 Lampiran I.16: Lampiran I.17: l,ampiran I.18:
b.Lampiran II :
c.Lampiran III :
d.Lampiran IV :
e.Lampiran V :
f.Lampiran VI :
g.L,ampiran VII : Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai alhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; Daftar pinjaman daerah; Laporan Perubahan Saldo Anggaran [,ebih; Neraca; Laporan Operasional; Laporan Arus Kas; l,aporan Perubahan Ekuitas; dan Catatan Atas Laporan Keuangan.