DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Januari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, APBD berupa Pendapatan, Pembiayaan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiyaan Daerah, Uraian dalam Lampiran, Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan sebagaimana dimaksud pada huruf a) merupakan perwujudan dari Rencana Kerja pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum ApBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DpRD;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan Daerah tentang Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; Mengingat 1' Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun l94S;

2.Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 19s6 tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah propinsi sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor roe2); 2
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2O03 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tarlbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O14 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2O tentarrg Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Vius Disease 2Ol9 (Couid- 19\ dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 1 1. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakii Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OOO Nomor 2IO, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2OI2 terltang Perubahan atas peraturan pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2OO9 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahlun 2Ol9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 3 4
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2077 tentang Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6O57);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 20 1g tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 42, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2 1 . Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 20 19 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2O tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2Ol9 (Couid-I9) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 13 1 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesta Nomor 6514\, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2O2O ter,tar.g Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Couid- 191 dan/ atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65421; -5
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tatrun 2Ol2 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi pemerlntah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2OlZ tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O17 Nomor 1067);
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 20lg tentang Tata Cara Penghitungan, penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2O2O tentarlg Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nornor 77771;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 27 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 20 19 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tdnurl 2O2O tentang Percepatan Penanganan Corono Virus Disease 2Ol9 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 202O tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2027 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2O2O lentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 202 1 Nomor 910); 6
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Z7 Tahun 2O2O tentang Pedoman Teknis pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 178t\;
31.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tdnun 2O2l tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Talrun 2O2l tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 926);
33.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2O2O tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 3O7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2020 Nomor 35). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN: Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurlrt prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7
2.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3.Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahaan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyeienggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakiian rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adatah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
12.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi I (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah. -8
13.Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14.Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut perda atau yang disebut dengan nama lain adalah perda Kabupaten.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
16.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17.Belanja Daerah adaiah semua kewajiban pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
18.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun_ tahun anggaran berikutnya.
19.Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
20.Pemberian Pinjaman Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah pada Pemerintah pusat, pemerintah Daerah lainnya, badan layanan umum daerah milik Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, dan masyarakat dengan hak memperoleh bunga dan pengembalian pokok pinjaman.
21.Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
23.Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah. 9
24.Urusan Pemerintahan pilihan adalah Urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
25.Pelayatan Dasar adalah peiayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
26.Standar Pelayanan Minimat adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
27.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan pemerintahan daerah.
28.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
29.Utrit SKPD adalah bagian SKpD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa Program.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2022 berjumlah Rp. 1.433.189.018.736, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah Rp. \.324.150.663.414
b.Belanja Daerah Rp. 1.433. 189.018.736 Defisit (Rp. 109.038.355.322)
c.Pembiayaan Daerah 1 . Penerimaan Rp. 1 19.185.293.322
1. 2.Pengeluaran Rp 10.146.938.000 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 109.038.355.322 Rp.

Pasal 3

Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.324.150.663.414 (Satu trtliun tiga ratus dua puluh empat milAar seratus lima puluh juta enam ratus enom puluh tiga ibu empot ratus empat belas rupioh\, yang bersumber dari :

a.pendapatan asli daerah;
b.pendapatan transfer; dan
c.lain-lain pendapatan daerah yang sah. 0

Pasal 4

(1)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 125.007.046.225 (Seratus dua puluh lima milgar tujuh jut(l empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah| yang terdiri atas :
1. a.pajak daerah;
2. b.retribusi daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2)Palak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 31.TT2.3O0.0O0 (Tiga puluh satu milgar tujuh rahts tujuh puluh duo juta tiga rotus ibu rupiah).
(3)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 1 1.373.9 46.725 (Sebelas milgar tiga ratus htjuh puluh tiga juta sembilan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh lima rupiah).
(4)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 65.450.800.000 (Enam puluh lima milyar empat ratus lima puluh juta delapon ratus ibu n_ryiah).
(5)Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 16.410.000.000 (Enam belas milgar empat ratus sepuluh juta rupiah).

Pasal 5

(1)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.178.863.616.689 (Satu triliun seratus fujuh puluh delapan milgar delapan ratus enam puluh tiga juta enam ratus enam belas ibu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas :
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(2)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.129 .981 .2a7 .OOO (Satu trtliun seratus duo puluh sembilan milgar sembilan ratus delapan puluh satu juta duo ratus delapon puluh tujuh ribu rupiah).
(3)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 48.882.329.6a9 (Empat puluh delapan milgar delapan ratus delapan puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu enam ratus delapan puluh sembilan rupiah\.

Pasal 6

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 20.2SO.OOO.OOO (Dua puluh milgar dua ratus delapan puluh juta rupiah), yang terdiri atas pendapatan hibah.

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2022 direncanakan sebesar Rp. 1.433.189.018.736 (Satu triliun empat ratus tiga puluh tiga milgar seratus delapan puluh sembilan juta delapan belas ibu tujuh ratus tiga putuh enam rupiah), yang terdiri atas :

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.

Pasal 8

( 1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 9O0.952.0gi.710 (Sembilan ratus milgar sembilan ratus limo puluh dua juta delopan puluh satu rtbu tujuh ratus sepuluh rupiah), yarrg terdiri atas :

a.belanja pegawai;
b.belanja barang dan jasa;
c.belanja hibah; dan
d.belanja bantuan sosial.

(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (i) huruf a direncanakan sebesar Rp. 485.955.008.568 (Empat ratus delapan puluh lima milgar sembilan ratus lima puluh lima juta delapan ibu lima rotus enam puluh delapan rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 378.132.498.549 (Tiga ratus tujuh puluh delapan milAar seratus tiga puluh dua juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima ratus empat puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 33.142.824.402 (Tiga puluh tiga milyar seratus empat puluh dua juta delapan ratus duo puluh empat ibu empot rotus dua rupiah).
(5)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.721.750.191 (Tiga milgar tujuh ratus dua puluh satu juta tuyh ratus lima puluh ibu seratus sembilan puluh satu rupiah).

Pasal 9

(1)Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 27O.1 13.031.353 (Dua ratus tujuh puluh milgar seratus tiga belas juta tiga puluh satu ribu tiga ratus lima puluh tiga rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja modal tanah;
2. b.Beianja modal peralatan dan mesin
3. c.Belanja modal bangunan dan gedung;
4. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
5. e.Belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja modai tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 340.0OO.OOO (Tiga ratus empat puluh juta rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 35.973.267.716 (Tiga puluh lima milgar sembilan rotus tujuh puluh tiga juta dua rahts enam puluh tujuh ibu tujuh ratus enam belas rupiah).
(4)Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.833.919.630 (Tujuh puluh lima milgar delapan ratus tigo puluh tiga juta sembilan rahts sembilan belas ibu enam ratus tiga puluh rupiah).
(5)Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 151.371.465.607 (Seratus lima putuh satu milgar tiga ratus tujuh puluh satu juta empat ratus enam putuh lima ribu enam ratus tujuh rupiah).
(6)Beianja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 6.594.378.400 (Enam milyar lima ratus sembilan puluh empat juta tiga rahts tujuh puluh delapan ibu empat ratus rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 2O.000.OO0.000 (Dua puluh milAar rupioh), yang terdiri atas belanja trdak terduga.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…