Peraturan ini mengatur tentang APBD TA 2025 Kab. Tapanuli Selatan.
Memuat teks peraturan…
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralryat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun t945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralryat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah. 8. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah. 9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 5 11. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.
APBD Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun Anggaran 2O2S berjumlah Rp. 1.625.016. 1 1 1.599, terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut: a. Pendapatan Daerah Rp. 1.551 .696.111.599 b. Belanja Daerah Rp. 1.615.016.111.599 Delisit (Rp. 63.320.000.000) c. Pembiayaan Daerah 1. Penerimaan Rp. 73.320.000.000 2. Pengeluaran Rp. 10.000.000.000 Pembiayaan Netto Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan Rp. 63.320.000.000 Rp.
Pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp. 1.551.696.1 1 1.599 (Satu triliun lima ratus lima puluh satu milyar enam ratus sembilan puluh enam juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang bersumber dari: a. pendapatan asli daerah; b. pendapatan transfer; dan c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp. 119.719.219.050 (Seratus sembilan belas milyar tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus sembilan belas ribu lima puluh rupiah), yang terdiri atas: a. pajak daerah; b. retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 43.904.935.539 (Empat puluh tiga milyar sembilan ratus empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu lima ratus tiga puluh sembilan rupiah). (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 15.111.177.770 (Lima belas milyar seratus sebelas juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus tu.iuh puluh rupiah). (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 58.423.105.741 (Lima puluh delapan milyar empat ratus dua puluh tiga juta seratus lima ribu tujuh ratus empat puluh satu nrpiah). o 6 (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 2.280.000.000 (Dua milyar dua ratus delapan puluh juta rupiah).
(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.394.744.041.639 (Satu triliun tiga ratus sembilan puluh empat milyar tujuh ratus empat puluh empat juta empat puluh satu ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan b. pendapatan transfer antar daerah. (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hur-uf a direncanakan sebesar Rp. 1.361.865.181.000 (Satu triliun tiga ratus enam puluh satu milyar delapan ratus enam puluh lima juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah). (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurrrf b direncanakan sebesar Rp. 32.878.860.639 (Tiga puluh dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh ribu enam ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 37.232.850.910 (Tiga puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah), yang terdiri atas: a. pendapatan hibah; dan b. lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perrrndang-undangan. (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 20.824.800.000 (Dua puluh milyar delapan ratus dua puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 16.408.050.910 (Enam belas milyar empat ratus delapan juta lima puluh ribu sembilan ratus sepuluh rupiah).
Anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 1.615.016.111.599 (Satu triliun enam ratus lima belas milyar enam belas juta seratus sebelas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: a. belanja operasi; b. belanja modal; c. belanja tidak terduga; dan d. belanja transfer. 7
(1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud daram Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp. 1 .190.466.894.18s (Satu triliun seratus sembilan puluh milyar empat ratus enam puluh enam juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu seratus delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas: a. belanja pegawai; b. belanja barang dan jasa; c. belanja hibah; dan d. belanja bantuan sosial. (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 727.365. 1 10.335 (Tujuh ratus dua puluh tujuh milyar tiga ratus enam puluh lima juta seratus sepuluh ribu tiga ratus tiga puluh lima rupiah). (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 410.262.544.466 (Empat ratus sepuluh milyar dua ratus enam puluh dua juta lima ratus empat puluh empat ribu empat ratus enam puluh enam rupiah). (a) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 49.796.511.802 (Empat puluh sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta lima ratus sebelas ribu delapan ratus dua rupiah). (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 3.042.727.582 (Tiga milyar empat puluh dua juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).
(1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 154.150.100.952 (Seratus lima puluh empat milyar seratus lima puluh juta seratus ribu sembilan ratus lima puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal peralatan dan mesin b. belanja modal gedung dan bangunan; c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; d. belanja modal aset tetap lainnya; dan e. belanja modal aset lainnya. (2) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 3I.24O.6O3.89a (Tiga puluh satu milyar dua ratus empat puluh juta enam ratus tiga ribu delapan ratus sembilan puluh empat rupiah). (3) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 37.093.578.000 (Tiga puluh tujuh milyar sembilan puluh tiga juta lima ratus tqjuh puluh delapan ribu rupiah). (4) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp. 75.177.572.058 (Tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus tqiuh puluh dua ribu lima puluh delapan rupiah). 8 (5) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp. 10.418.347.000 (Sepuluh milyar empat ratus delapan belas juta tiga ratus empat puluh tujuh ribu rupiah). (6) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 22O.0OO.O0O (Dua ratus dua puluh juta rupiah).
Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp. 5.000.000.000 (Lima milyar rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga. Pasal 1 1 (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp. 265.399.1 16.462 (Dua ratus enam puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil; dan b. belanja bantuan keuangan. (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurr.rf a direncanakan sebesar Rp. 5.906.113.000 (Lima milyar sembilan ratus enam juta seratus tiga belas ribu rupiah). (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 259.493.003.462 (Dua ratus lima puluh sembilan milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ribu empat ratus enam puluh dua rupiah).
Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2025 direncanakan sebesar Rp. 63.320.000.000 (Enam puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas: a. penerimaan pembiayaan; dan b. pengeluaran pembiayaan.
Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp. 73.320.000.000 (Tujuh puluh tiga milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah), yang terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.
Membuka PDF…