DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 24 Agustus 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang Hak Keuangan <ian admrnistratrf Pimprnan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerair teltarig Hak Ke uangan <ian Aciministradf Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik r-,J^-^^:^ 1 .r, tr. .rrrr\Jrrr-l)ra, 17_lJ,
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara /r -*r1-^-^* I\I----- D--,,Ltit- T-J^-^-:^ rrr^L,,- 1a\tz Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 ?ahun 2OO3 tentang Kattqrrcran Nanara ,I atrh,lian \Iaaa ra DanrrL'lit. T-,1^-^-:^.re6q4 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 'n 2004 Nomor 5, Tambahari lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); : I
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik .lndonesia Nomor 4400); :
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tintang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemenntah f\rsat dan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.ijnciang-ijn<iang i'iomor i2 Tahun 20 i i tent:rng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik r-,{^---.i^ \T^-^- <o2rl. r!vlarvr v&v4,,
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244, Tambahan lembaran Ncaz:ra Fcnrrlrtilz Inrtnrrcoio NnTnnr qq,a7l achadair.l.6"ra telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambehnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah tentang Tata Terlib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tarnbabat kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); lO. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 ter:ta;eg Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan i-embaran Negara Repubiik inrionesia I'iomor 6A57j ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pgmgrinta h a n Daerah sglaggirnane te'leh diubah dengen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O07 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerahi ,,,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangair Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); i4. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Al7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerih serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selataa Tahun 2016 Nomor 279);
16.Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Nornor I Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralqat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan {Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 549) Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SEI,ATAN dan BUPATI TAPANULI SEI,ATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAPANULI SELATAN. Menetapkal v

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas otoxomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi y,ang seluas- luasnya dalam sistem dal prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjerli kewenangan daerah otonom.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. 5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Sel,atan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. 6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Sel,atan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Peraturan Daerah yang sclaniuhya rrisebu-l Perda atarr yang disebut dengannama lain adalah Perda Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. 8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati.
8. 9.Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
9. 10.Alat Kelengkapan DPRD adalah atat-al,at kelengkapan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Korrisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan. ll.Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna. L2- Fraksi erlelah wadah berhimpun anggota DPRD yang arre di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. 13.Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pendukung DPRD dalam pelaksalaan tugas-tugas. 9 \r' v

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDTAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD l

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penglrasilan yang pajaknya dibebanlan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses. {21 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)(2t
(3)
(4)Passl 3 Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(l) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati. Uang representasi wakil ketua DPRD sebbsar 8@/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. r r Uang representasi Anggota DPRD sebesar Z So/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua,DpRD. I

14.Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
15.Anggaran Pendapatan rlan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dan merupakal rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda; I t-

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a angke 2 dsn ' angka 3 diberikan setiap bulan kepada Prmptnan dan Anggota DPRD. li' 'r (21 Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ltuniangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perund'ang- undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal ,2 ayat (1) huruf a ang)<a 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 10olo (sepuluh persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 6

T\rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1457o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(l) Tunjangan a,lat kelengkafan dan rudrngen slaf kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (11 huruf a angJria 6 dan angka 7 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Badan Musyawarah, Komisi, Badan Anggaran, Badan Pembentukan Perda, Badan Kehormatan, atau alat kelengkapan lain.

(2)Tunjangan alat kelengkapan darl tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (Iima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4o/o lernpat persen); dan
4. d.enggota, sebesar 3o/" (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. L v v

Pasal 8

(l) Ttrnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 2 ayal (l) huruJ b angka I diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf b angka 2 diberikan setiap mel,aksanal<an reses . kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. ' ;r I
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjaagan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuanganltlaerah.
(4)a. Kemampuan keuangan daerah eebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawat aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, serleng, dan rendah sesuai peru:rdang- undangan.
1. b.Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas pendapatan asli daerah dana bogr hasil, dan dana alokasi umum.
2. c.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud huruf (a) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedeng, peling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(6)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan data- data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun Ernggarar yang direncanakan.
(7)Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagai.nana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Bagran Kedua Tu:{angaa Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: \/
1. a.jaminan kesehatan; I I
2. b.jaminan kecelakaan ke{a;
3. c.jptninan kematia:e; dnn
4. d.pakaian dinas dan at'ibut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimara dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangnn kesej ahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tan.gga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangirn ' kesejahteraan berupa: ,, . ii
1. a.rumah n.egara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunj angan transportasi. Pasal l0
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminal Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-ng-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disedialan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesebatan.
(4)Pemeriksaan kesehatafl sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. Pasal l1 Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian scbataimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: L v v
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaia:r sipil resrni disediakan 1 {satui pasang rlnlarn 1 , (satu) tahun; ' c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) paseng dalam 5 (lima) tahun;
3. d.pakaian d.inas harian lengan panjang disediakAn l'1satu; pasang dalam I (satu) tahun; dan
4. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat(l) disedial<an dengan mempertimbangkan prinsip efrsiensi, efelrLi{itas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dn larn Peraturan Bupati.

Pasal 13

(l) Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sslagairnans rlimeksurl rlnlem Pasal 9 ayat t2) huruf a dan huruf b disediakan bagi Pimpinan DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana djmaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {+) Pemeliharaan ru:ra-h negara dan perlengkqFannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (l)dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya gslagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan w4iib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. , v
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau beral<trir masar bakti, rumah raegua dan perlengkafrannya w4iib dikernbalikan dalanr keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau . berakhirnya masa bakti.' Pasal 14 r r
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan / atau diubah status hukumnya.
(2)Strul:tur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, perlu ditetapkan peraturan yang mengatur tentang Hak Keuangan <ian admrnistratrf Pimprnan Dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerair teltarig Hak Ke uangan <ian Aciministradf Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik r-,J^-^^:^ 1 .r, tr. .rrrr\Jrrr-l)ra, 17_lJ,
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara /r -*r1-^-^* I\I----- D--,,Ltit- T-J^-^-:^ rrr^L,,- 1a\tz Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 17 ?ahun 2OO3 tentang Kattqrrcran Nanara ,I atrh,lian \Iaaa ra DanrrL'lit. T-,1^-^-:^.re6q4 Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Mengingat
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tah 'n 2004 Nomor 5, Tambahari lemharan Negara Republik Indonesia Nomor 4355); : I
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik .lndonesia Nomor 4400); :
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tintang Perimbangan Keuangan Negara antara Pemenntah f\rsat dan Pemerintahan Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.ijnciang-ijn<iang i'iomor i2 Tahun 20 i i tent:rng Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OLL Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik r-,{^---.i^ \T^-^- <o2rl. r!vlarvr v&v4,,
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 201.4 Nomor 244, Tambahan lembaran Ncaz:ra Fcnrrlrtilz Inrtnrrcoio NnTnnr qq,a7l achadair.l.6"ra telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah [,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambehnn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah tentang Tata Terlib Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tarnbabat kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104); lO. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 ter:ta;eg Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1O6, Tambahan i-embaran Negara Repubiik inrionesia I'iomor 6A57j ;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja pgmgrinta h a n Daerah sglaggirnane te'leh diubah dengen Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2O07 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerahi ,,,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangair Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); i4. Peraturarr Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2Al7 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerih serta Pelaksanaan dan Pertanggungiawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selataa Tahun 2016 Nomor 279);
16.Peraturan Dewan Penvakilan Rakyat Daerah Nornor I Tahun 2015 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Ralqat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan {Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 549) Dengan Persetujuan Bersarna DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KAE}UPATEN TAPANULI SEI,ATAN dan BUPATI TAPANULI SEI,ATAN MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAPANULI SELATAN. Menetapkal v

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
1. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urllsan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Ralcyat Daerah menurut asas otoxomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi y,ang seluas- luasnya dalam sistem dal prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. 3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjerli kewenangan daerah otonom.
3. 4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. 5.Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Tapanuli Sel,atan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5. 6.Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Tapanuli Sel,atan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. 7.Peraturan Daerah yang sclaniuhya rrisebu-l Perda atarr yang disebut dengannama lain adalah Perda Kabupaten Tapanuli Selatan.
7. 8.Peraturan Kepala Daerah, yang selanjutnya disebut perkada adalah Peraturan Bupati.
8. 9.Kepala Daerah adalah Bupati Tapanuli Selatan.
9. 10.Alat Kelengkapan DPRD adalah atat-al,at kelengkapan DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan yang terdiri atas Pimpinan, Badan Musyawarah, Korrisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, dan Badan Kehormatan. ll.Alat kelengkapan lainnya adalah alat kelengkapan yang diperlukan dan dibentuk dalam rapat paripurna. L2- Fraksi erlelah wadah berhimpun anggota DPRD yang arre di DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
10. 13.Sekretariat DPRD adalah merupakan unsur pendukung DPRD dalam pelaksalaan tugas-tugas. 9 \r' v

BAB II

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN UANG JASA PENGABDTAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD l

Pasal 2

(1)Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas penglrasilan yang pajaknya dibebanlan pada:
1. a.APBD, meliputi:
  1. 1.uang representasi;
  2. 2.tunjangan keluarga;
  3. 3.tunjangan beras;
  4. 4.uang paket;
  5. 5.tunjangan jabatan;
  6. 6.tunjangan alat kelengkapan; dan
  7. 7.tunjangan alat kelengkapan lain.
2. b.Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan, meliputi:
  1. 1.tunjangan komunikasi intensif; dan
  2. 2.tunjangan reses. {21 Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)(2t
(3)
(4)Passl 3 Uang representasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat(l) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok bupati. Uang representasi wakil ketua DPRD sebbsar 8@/o (delapan puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD. r r Uang representasi Anggota DPRD sebesar Z So/o (tujuh puluh lima persen) dari uang representasi ketua,DpRD. I

14.Sekretaris DPRD adalah pejabat perangkat daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Tapanuli Selatan.
15.Anggaran Pendapatan rlan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Kabupaten Tapanuli Selatan dan merupakal rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda; I t-

Pasal 4

(1)Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana rlirnaksud dalam Pasal 2 ayat {1) huruf a angke 2 dsn ' angka 3 diberikan setiap bulan kepada Prmptnan dan Anggota DPRD. li' 'r (21 Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagi Pimpinan dan Anggota DPRD besarnya sama dengan ltuniangan keluarga dan tunjangan beras bagi pegawai aparatur sipil negara sesuai dengan ketentuan peraturan perund'ang- undangan.

Pasal 5

Pasal 6

T\rnjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat

(1)huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 1457o (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

(2)Tunjangan alat kelengkapan darl tunjangan alat kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk jabatan:
1. a.ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
2. b.wakil ketua, sebesar 5% (Iima persen);
3. c.sekretaris, sebesar 4o/o lernpat persen); dan
4. d.enggota, sebesar 3o/" (tiga persen); dari tunjangan jabatan ketua DPRD.
(3)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (21 diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas. L v v

Pasal 8

(l) Ttrnjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud rlalam Pasal 2 ayal (l) huruJ b angka I diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

(2)Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf b angka 2 diberikan setiap mel,aksanal<an reses . kepada Pimpinan dan Anggota DPRD. ' ;r I
(3)Tunjangan komunikasi intensif dan tunjaagan reses diberikan sesuai dengan kemampuan keuanganltlaerah.
(4)a. Kemampuan keuangan daerah eebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan berdasarkan hasil perhitungan atas besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawat aparatur sipil negara dan dikelompokkan dalam 3 (tiga) kelompok, yaitu tinggi, serleng, dan rendah sesuai peru:rdang- undangan.
1. b.Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a) terdiri atas pendapatan asli daerah dana bogr hasil, dan dana alokasi umum.
2. c.Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud huruf (a) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil negara.
(5)Pemberian tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan keuangan daerah:
1. a.tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;
2. b.sedeng, peling banyak 5 (lima) kali; dan
3. c.rendah, paling banyak 3 (tiga) kali; dari uang representasi Ketua DPRD.
(6)Data yang digunakan sebagai dasar penghitungan kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b dan huruf c merupakan data- data realisasi APBD 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya dari tahun Ernggarar yang direncanakan.
(7)Penghitungan kemampuan keuangan Daerah sebagai.nana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh tim anggaran pemerintah daerah. Bagran Kedua Tu:{angaa Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

(1)Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas: \/
1. a.jaminan kesehatan; I I
2. b.jaminan kecelakaan ke{a;
3. c.jptninan kematia:e; dnn
4. d.pakaian dinas dan at'ibut.
(2)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimara dimaksud pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangnn kesej ahteraan berupa:
1. a.rumah negara dan perlengkapannya;
2. b.kendaraan dinas jabatan; dan
3. c.belanja rumah tan.gga.
(3)Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimalsud pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan tunjangirn ' kesejahteraan berupa: ,, . ii
1. a.rumah n.egara dan perlengkapannya; dan
2. b.tunj angan transportasi. Pasal l0
(1)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk iuran kepada Badan Penyelenggara Jaminal Sosial Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perunda-ng-undangan.
(2)Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) juga termasuk istri dan anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangal.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dan Anggota DPRD disedialan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan, oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesebatan.
(4)Pemeriksaan kesehatafl sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilaksanakan I (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan dilakukan di dalam negeri serta tidak termasuk istri dan anak. Pasal l1 Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian scbataimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

(1)Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d terdiri atas: L v v
1. a.pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
2. b.pakaia:r sipil resrni disediakan 1 {satui pasang rlnlarn 1 , (satu) tahun; ' c. pakaian sipil lengkap disediakan 2 (dua) paseng dalam 5 (lima) tahun;
3. d.pakaian d.inas harian lengan panjang disediakAn l'1satu; pasang dalam I (satu) tahun; dan
4. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat(l) disedial<an dengan mempertimbangkan prinsip efrsiensi, efelrLi{itas, dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dn larn Peraturan Bupati.

Pasal 13

(2)Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) huruf a dapat disediakan bagi Anggota DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pemakaian rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan pemakaian rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana djmaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. {+) Pemeliharaan ru:ra-h negara dan perlengkqFannya serta kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimal<sud pada ayat (l)dan pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya gslagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD.
(5)Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan w4iib dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau berakhirnya masa bakti. , v
(6)Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah negara dan perlengkapannya berhenti atau beral<trir masar bakti, rumah raegua dan perlengkafrannya w4iib dikernbalikan dalanr keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti atau . berakhirnya masa bakti.' Pasal 14 r r
(1)Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimalsud dalam Pasal 13 tidak dapat disewabelikan, digunausahakan, dipindahtangankan, dan / atau diubah status hukumnya.
(2)Strul:tur dan bentuk bangunan rumah negara yang disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diubah.