Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 3 Tahun 2023
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 53
Ringkasan
Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 323
Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2023 Nomor 323
menetapkan kebijakan dan strategi yang terencana dalam penyelengga.ra€rn perumahan dan kawasan permukiman; c bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OlL tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun L945;
2
1 1. Peraturan Menteri Perumahan Ralryat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2Ol4 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 149O); 3- l2.Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangu.nan Dan Pengembangan Perumahan Dal Kawasan Permukiman Daerah Provinsi Dal Daerah Kabupaten/ Kota; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SELATAN: MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
RENCANA PERUMAHAN 4
-5
6-
BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
BAB II
Penetapan RP3KP dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan tugas dan wewenang serta hak dan kewajibannya dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasa,l 3 RP3KP bertujuan untuk:
dan
Ruang lingkup RP3KP meliputi:
BAB III PENYUSUNAN RP3KP
BAB III
(21 RP3KP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pemerintah Daerah sebagai arahan kebijakan dan strategi pembangunan dan pengembangan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman berpedoman pada RTRW dan program serta kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
lingkungan hunian baru perkotaan dan/atau perdesaan; 2 Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; ., pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang akan direvitalisasi fungsinya; 4) bagian perkotaaan atau perdesaan yang berfungsi sebagai pusat kegiatan wilayah (PKW), dan pusat kegiatan lokasi (PKL), atau kantung-kantung kegiatan fungsi lain (kawasan industri, kawasan perdagangan, dan lain-lain) ; 5) kawasan nelayan/perikanan, kawasan pariwisata, kawasan industri, dan di kawasan lainnya yang mempunyai tingkat pertumbuhan tinggi sebagai pusat kegiatan baru; dan 6) Perumahan dan Kawasan Permukiman strategis di perkotaan dan/ atau perdesaan yang mempunyai potensi sektor unggulan. indikasi program pelaksanaan RP3KP perkotaan dan/atau perdesaan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang, yang ditetapkan berdasarkan skala prioritas Daerah dengan telah menyebutkan: 1) nama lokasi; 2) rincian nama, jenis program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap lokasi; 3) pelaku/dinas terkait, kelembagaan mulai dari tingkat kelurahan/desa dan kecamatan dengan memanfaatkan kelembagaan yang ada; 4) jangka waktu; 5) target dan sasaran yang akarr dicapai oleh masing-masing sektor terkait; dan 1 p 6) sumber, besaran, dan alokasi sumber dana dan/atau pembiayaan serta dukungan akses dan pendanaan dan/ atau pembiayaan pembangunan kawasan permukiman yang berasal dari dan atau dikelola oleh pemerintah, termasuk sumber pendanaan dan/atau pembiayaan lain.
1) Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; 2) Pemerintah Daerah kepada Badan Hukum; atau 3) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
1) insentif perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan; 2) pemberian kompensasi berupa penghargaan, fasilitasi, dan prioritas bantuan program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasal Permukiman; 3) subsidi silang; dan/ atau 4) kemudahan prosedur perizinan berusaha dan/atau persetujuan.
1) pengenaan sanksi sesuai dengan peraturan perundangundangan; 2) pengenaan retribusi daerah; 3) pembatasan fasilitasi program dan kegiatan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan/atau 4) pengenaan kompensasi.
1) Perumahan dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 15 (lima belas) sampai dengan 1.000 (seribu) rumah; 2) Permukiman dengan jumlah rumah sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) rumah; 3) lingkungan hunian dengan jumlah rumah sekurang- kurangnya 3.000 (tiga ribu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) rumah; dan 4) kawasan permukiman dengan jumlah rumah lebih dari 10.000 (sepuluh ribu) rumah;
Album Peta sebagaimana dimaksud dalam Pasa1 5 ayat (3), terdiri atas:
1) peta administrasi/batas wilayah perencana€rn; 2l peta topografi; dan 3) peta jenis tanah.
1) peta sebaran kepadatan penduduk; 2) peta tata guna lahan; 3) peta batas kawasan hutan; 4l peta informasi kebencanaan; 5) peta prasarana, sarana dan utilitas umum; 6) peta pola dan struktur ruang; 7) peta kondisi Perumahan dan Permukiman; dan 8) peta tipologi Perumahan dan Permukiman.
1) peta proyeksi sebaran kepadatan penduduk 20 (dua puluh) tahun ke depaa; 2l peta potensi sumberdaya alam; 3) peta mitigasi bencana; 4l peta sebaran potensi dan masalah Perumahan dan Kawasan Permukiman, termasuk peta lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, kawasan yang perlu penanganan khusus; 5) peta sebaran potensi dan masalah prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; d 6) peta daya dukung dan daya tampung lingkungan; 7l peta kebutuhan tanah untuk pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman; 8) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; 9) peta kebutuhan prasarana, sarana, dan utilitas umum lintas perkotaan dan/atau perdesaan yang berbatasan di Daerah. peta rencana dengan skala sekurang-kurangnya 1:10.000 yang mencakup: 1) peta RP3KP di perkotaan dan/ atau perdesaan; 2l peta RP3KP pada kawasan strategis; 3) peta rencana prasarana, sarana dan utilitas umum Perumahan dan Kawasan Permukiman; dan 4l peta rencana peningkatan kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di perkotaan dan perdesaan. Pasal B Selain berpedoman pada RTRW dan program serta kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), penyusunan atau penyesuaiaa buku rencana dan album peta sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3), harus memperhatikan ketentuan ruang lingkup pengaturan RP3KP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. BAB IV PEI{YELENGGARAAN PERUMAHAN
BAB IV
(21 Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup Rumah atau Perumahan beserta Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum.
1) rumah komersial; 2) rumah umum; 3) rumah khusus; 4) rumah swadaya; dan 5) rumah negara.
1) rumah tunggal; 2) rumah deret; dan 3) rumah susun. (41 Penyelenggaraan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 meliputi:
Bagian Kedua Perencanaan Perumahan Pasal l0
(21 Perencanaan Perumahan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan rumah yang mencakup:
(21 Dokumen perencanaan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a, rencana tapak;
(21 Perencanaan dan perancangan Rumah sebagaimala dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi standar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(41 Perencanaan dan perancangan rumah dilakukan oleh setiap Orang atau Badan Hukum yang memiliki keahlian di bidang perencana€a dan perancangan rumah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
Membuka PDF…