Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 35fl "ff:,.[..o#l*,, i".lgeta h u inya, me merin tah.kan pen gund a ngan Kabupaten Tapanuli s.ulill"" penempatannva di Ltt;;;;;';;::;ii Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 7 September 2020 BUPATI TAPAN ULI SELATAN, SYAHRUL M. PASARIBU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, ttd PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 306 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI ttd SUMATERA UTARA NoMOR : g-TOl2o2Ol Salinan sesuai dengan aslinya HUKUM, SH I NI 84101001 ,1- Diundangkan di Sipirok pada tanggal 7 September 2020 1a PENJELASAN ATAS I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O PENJELASAN UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau T\rgas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai.jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila :
1.Terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
2.Terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antarjenis belanja;
3.Ditemui keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4.Keadaan darurat; dan
5.Keadaan luar biasa.
Delegasi ikan oleh pemerintah Atasan kepada Pemerintah sun dan mengajukan Rancangan Peraturan Da ApBD untuk diblhas bersama DpRD sebagaimana terdapat dalam undang-Undang Nomor 2g rahun 2or4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran N.g"r" Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara., N.g"." Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapl kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pJmerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol{ Nomor 5g, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); dan peraturan Menteri tentang pedoman pengelolaan ah beberapa kali terakhir dengan r 2l Tahun 2011 tentang perubahan Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OLI Nomor 310); serta Peraturan Menteri balam Negeri Nomor 33 Tahun 2or9 tentang pedoman pen5rusunan Anggaran peidapatan dan Belanja Daerah_Tahun Anggaran 2o2o (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2OI9 Nomor 655) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menetapkan Pere turan Dairah tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran zozo. II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL