Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula Rp7.542.235.575.060,00 berkurang sejumlah Rp111.892.425.384,00 sehingga menjadi Rp1.430.343.149.676,00
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2O2O.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 7.542.235.575.060,00 berkurang sejumlah Rp. 111.892.425.384,00 sehingga menjadi Rp. 1.43O.343.149.676,OO dengan rincian sebagai berikut :
( 1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal I terdiri dari :
Uraian lebih lanjut mengenai perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
Ketentuan Iebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 diatur dengan Peraturan Bupati.
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 35fl "ff:,.[..o#l*,, i".lgeta h u inya, me merin tah.kan pen gund a ngan Kabupaten Tapanuli s.ulill"" penempatannva di Ltt;;;;;';;::;ii Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 7 September 2020 BUPATI TAPAN ULI SELATAN, SYAHRUL M. PASARIBU SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, ttd PARULIAN NASUTION LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2O2O NOMOR 306 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, PROVINSI ttd SUMATERA UTARA NoMOR : g-TOl2o2Ol Salinan sesuai dengan aslinya HUKUM, SH I NI 84101001 ,1- Diundangkan di Sipirok pada tanggal 7 September 2020 1a PENJELASAN ATAS I PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2O2O PENJELASAN UMUM Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Sedangkan penerimaan dan pengeluaran yang berkaitan dengan pelaksanaan Dekonsentrasi atau T\rgas Pembantuan tidak dicatat dalam APBD. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua Pendapatan Daerah dan semua Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Demikian pula semua pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai.jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Karena APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah, maka APBD menjadi dasar pula bagi kegiatan pengendalian, pemeriksaan dan pengawasan keuangan daerah. Tahun anggaran APBD sama dengan tahun anggaran APBN yaitu mulai 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember tahun yang bersangkutan. Sehingga pengelolaan, pengendalian, dan pengawasan keuangan daerah dapat dilaksanakan berdasarkan kerangka waktu tersebut. Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 154 disebutkan bahwa seandainya selama tahun berjalan perlu diadakan perbaikan atau penyesuaian terhadap alokasi anggaran, maka perubahan APBD masih dimungkinkan terutama apabila :
Cukup jelas
Cukup jelas
Cukup jelas
Membuka PDF…