DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 31 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan ini berisi tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a355);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2O2l tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O2I Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); a
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68641;
8.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tapanuli Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor I22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69aal;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 7l Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OIO Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor Il4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2OI9 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor L87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6aO2l;
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol7 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelen ggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60a1);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2OI7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60571, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2Ol7 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ralryat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2Ol9 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
15.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barangl Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol8 Nomor 33), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2Ol8 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
16.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 105);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2Ol3 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor la25l;
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2Ol9 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor A47);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Ta}:run 2O2O tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2O2O Nomor 1781);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Pen5rusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6a8);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 2 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 330, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2024 Nomor 50). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN Dan BUPATI TAPANULI SELATAN MEMUTUSKAN Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan ralqrat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
8.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
9.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. 1 1 . Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp. 1 .625.016. 1 f 1.599 bertambah sebesar Rp. 17.994.268.693 sehingga menjadi Rp. 1.643.010.380.292, dengan rincian sebagai berikut:

1.Pendapatan daerah

a.Semula Rp. 1.551.696.111.599
b.Bertambah Rp. 14.930.153.791 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp. 1.566.626.265.390
1. 2.Belanja daerah
a.Semula Rp. 1.615.016. 111.599
b.Bertambah Rp. 17.994.26a.693 Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp. 1.633.010.380.292
1. 3.Pembiayaan daerah
a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 73.320.000.000 2) Bertambah Rp. 3.064.114.902 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. Z6.SA4.lt4.9O2
b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 1O.O00.OO0.00O 2) Berkurang Rp. O Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 10.OOO.0O0.0OO Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp. 66.884.114.902 Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp. O

Pasal 3

(1)Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:
1. a.Pendapatan asli daerah 1) Semula Rp. 119.719.2 19.050 2) Bertambah Rp. 59.426.252.449 Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp. 179.L45.471.499
2. b.Pendapatan transfer 1) Semula Rp. 1.394.744.041.639 2) Berkurang Rp. (46.488.175.046) Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp. 1.348.255.866.593
3. c.Lain-lain pendapatan daerah yang sah 1) Semula Rp. 37 .232.850.910 2) Bertambah Rp. 1.992.076.388 Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp. 39.224.927 .298
(2)Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak daerah 1) Semula Rp. 43.904.935.539 2) Berkurang Rp. (1.729.038.934) Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp. 42.175.896.605
2. b.Retribusi daerah 1) Semula Rp. 15.11I.I77.77O 2) Bertambah Rp. 3.158.250.000 Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp. 18.269.427.770
3. c.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 1) Semula Rp. 58.423.105.741 2) Bertambah Rp. 44.327 .388.350 Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan Rp. 102.750.494.091
4. d.Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 1) Semula Rp. 2.28O.OO0.000 2) Bertambah Rp. 13.669.653.033 Jumlah lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah setelah perubahan Rp. 15.949.653.033
(3)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber dari:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat 1) Semula Rp. 1.361.865.181.000 2) Berkurang Rp. (78.467.987.000) Jumlah pendapatan transfer Pemerintah pusat setelah perubahan Rp. 1 .283.397.194.000
2. b.Pendapatan transfer antar daerah 1) Semula Rp. 32.878.860.639 2) Bertambah Rp. 31.979.811.954 Jumlah pendapatan transfer antar Daerah setelah perubahan Rp. 64.858.672.593
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, bersumber dari:
1. a.Pendapatan hibah 1) Semula Rp. 20.824.800.000 2) Bertambah Rp. 2|2.4OO.OOO Jumlah pendapatan hibah setelah perubahan Rp. 21.037.200.000
2. b.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 1) Semula Rp. 16.408.050.910 2) Bertambah Rp. 1.779.676.388 Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan setelah perubahan Rp. 18.187.727.298

Pasal 4

(1)Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Belanja operasi 1) Semula Rp. 1 .19O.466.894.185 2) Berkurang Rp. (70.088.485.440) Jumlah belanja operasi setelah perubahan Rp. 1.120.378.408.745
2. b.Belanja modal 1) Semula Rp. 154.150.100.952 2) Bertambah Rp. 86.478.171.627 Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp. 240.628.272.579
3. c.Belanja tidak terduga 1) Semula Rp. 5.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000
4. d.Belanja transfer 1) Semula Rp. 265.399.116.462 2) Bertambah Rp. 1.604.582.506 Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp. 267.003.698.968
(2)Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
1. a.Belanja pegawai 1) Semula Rp. 727.365.110.335 2) Berkurang Rp. (21.33O.296.735) Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp. 706.034.813.600
(3)Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja modal tanah 1) Semula Rp. 0 2) Bertambah Rp. 300.000.000 Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp. 300.000.000
2. b.Belanja barang dan jasa 1) Semula Rp. 410.262.544.466 2) Berkurang Rp. (26.271.784.655) Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp.
3. c.Belanja hibah 1) Semula Rp. 49.796.51 1.802 2) Berkurang Rp. (22.486.404.050) Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp.
4. d.Belanja bantuan sosial 1) Semula Rp. 3.042.727.582 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp
5. b.Belanja modal peralatan dan mesin 1) Semula Rp. 31.24O.603.894 2) Berkurang Rp. (14.149.238.796) Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp
6. c.Belanja modal gedung dan bangunan 1) Semula Rp. 37.093.578.000 2) Bertambah Rp. 27.570.820.000 Jumlah belanja modal gedung dan bangunan setelah perubahan Rp.
7. d.Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi 1) Semula Rp. 75.177.572.058 2) Bertambah Rp. 7L8O8.22O.623 Jumlah Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp.
8. e.Belanja modal aset tetap lainnya 1) Semula Rp. 10.418.347.000 2) Bertambah Rp. 948.369.800 Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp.
9. f.Belanja modal aset lainnya 1) Semula Rp. 220.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp. 383.990.759.811 27.3tO.tO7.752 3.042.727.582 t7.o91.365.098 64.664.398.000 t46.985.792.68r tr.366.776.800 220.O00.000
(4)Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:
1. a.Semula Rp. 5.000.000.000
2. b.Bertambah Rp. 0 Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp. 5.000.000.000
(5)Belanja transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja bagi hasil 1) Semula Rp. 5.906.113.000 2) Bertambah Rp. 148.205.681 Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp. 6.054.318.681

Pasal 5

(1)Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:
1. a.Penerimaan pembiayaan 1) Semula Rp. 73.320.000.000 2) Bertambah Rp. 3.064.114.902 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 76.384.114.902
2. b.Pengeluaran pembiayaan 1) Semula Rp. 10.000.000.000 2) Bertambah Rp. 0 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 260.949.380.287 10.000.000.000
(2)Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
1. a.Semula Rp. 73.320.000.000
2. b.Bertambah Rp. 3.064. ll4.9o2 Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp. 76.384.L14.9O2
(3)Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas penyertaan modal daerah, yaitu:
1. a.Semula Rp. 10.000.000.000
2. b.(Berkurang) Rp. 0 Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp. 10.000.000.000
3. b.Belanja bantuan keuangan 1) Semula Rp. 259.493.003.462 2) Bertambah Rp. 1.456.376.825 Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp.

Pasal 6

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

1.Lampiran I Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
2.Lampiran II Ringkasan perubahan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
3.Lampiran III Rincian perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
4.Lampiran IV Rekapitulasi perubahan belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikator dan target kinerjanya;
5.Lampiran V Rekapitulasi perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
6.Lampiran VI Rekapitulasi perubahan belanja untuk pemenuhan SPM;
7.Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPJMD dengan perubahan APBD;
8.Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada perubahan RKPD dan perubahan PPAS dengan perubahan APBD;
9.Lampiran IX Sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
10.Lampiran X Daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
11.Lampiran XI Daftar piutang daerah;
12.Lampiran XII Daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
13.Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
14.Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak (multi years);
15.Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16.Lampiran XVI Daftar pinjaman daerah.

Pasal 7

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan ; dan / atau
4. d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 8

Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan - ll - Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan. Ditetapkan di Sipirok pada tanggal 31 Oktober 2025 BUPATI TAPANULI SELATAN, GUS IRAWAN PASARIBU Diundangkan di Sipirok pada tanggal 31 Oktober 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN, SOFYAN ADIL LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 334 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 : (4-t39 l2o2sl sesuai dengan aslinya IAN HUKUM, DALIMUNTHE GKAT I 1 199803 100 ttd ttd 0 Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor:4TAHUN 2025 Tanggal : 31 oldober 2@5 KABUPATEN TAPANULI SELATAN RINGKASAN APBD PERUBAHAN YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025 KODE URAIAN JUMLAH (Rp) AERKURANG/BERTAM SAHSEBELUM (Rp) 9EsUoAH (Rp) 4 5 4 PENDAPATAN OAERAH 4.'l PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 't 19.7't9.219.050,00 179.145.i17'1.i199,00 59.426.252.445,00 42.175.896.605,00 -1 .729.038.934,00 4.1.02 RekibusiDaerah 15.111 .177.770,O0 't8.269.427.770,O0 3. 1 58.250.000,00 4.1.03 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yano Dipisahkan s8.423.105.741 ,00 102.750.491.091,00 44.327.388.350,00 4.1.O4 Lain-lain PAD yang Sah 2.280.000.000,00 15.949.653.033.00 13.669.653.033,00 1.2 PENOAPATAN TRANSFER 1.394.7,!1.041.639,00 .{6.488.175.046,00 4.2.01 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat 1 .361 .865.'181 .000.00 , .283.397.194.000,00 -78.467.987.000,00 4.2.02 Pendapatan Transfer Antar Daerah 32.878.860.639,00 31 .979.81 1 .954,00 iL3 LAIN{AIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 37.232.850.9't0,00 39.224.927.298,00 1.992.076.388,00 4.3.01 Pendapatan Hibah 20.824.800.000,00 21 .037.200.000,00 212.400.000,00 4.3.03 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketertuan Peratur-an PeruManq-Undanoan 16.408.050.910,00 18.187 .727 .29a.00 1 .779.676.388,00 Jumlah Pendapatan 1.561.696.111.599,00 1.566.626.265.390,00 14.930.153.791.00 5 5.1 BELANJA OPERASI 1.190.466.894.185,00 1.120.378.408.746,00 -70.088.485.i140,00 5.1.01 Belanja Pegawai 727.365.1 10.335,00 706.034.813.600,00 -21 .330.296.735,00 5.1.O2 Belanja Barang dan Jasa 410 .262.544.$6,00 383.990.759.81 1 ,00 -26.271.744.655,@ 5.1.05 Belania Hibah 49.796.51 1 .802.00 27.310.107.752,00 -22.446.404.0s0,00 5.1.06 Belanja Bantuan Sosial 3.U2.727.5€2,@ 0,00 5.2 BELANJA MODAL 210.62A.272.579,00 86.i178.171.627,00 5.2.01 Belania lvlodalTanah 300.000.000.00 300.000.000,00 5.2.02 Belanja l\4odal Peralatan dan Mesin 31 .240.603.891,00 17.091 .365.098,00 -14.149.238.796,00 5.2.03 Belanja ModalGedung dan Bangunan 37.093.578.000,00 64.664.398.000,00 27.570.8m.0@,@ 5.2.04 Belanja l\4odal Jalan, Jaringan, dan lriqasi 75.177 .572.054,00 146.985.792.681 .00 71.808.220.623.00 5.2.05 Belanja l\,lodal Aset Tetap Lainnya 10.418.347.000,00 11.366.716.800,m 94ti.369.800,00 5.2.06 Belanja irodal Aset Lainnya 220.000. m0,00 220.000.000,00 0,00 6.3 BELANJA TIDAK TERDUGA 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 5.3.01 Belanja Tidak Terduga 5.000.000.@0,00 5.000.000.000,00 0,00 5i4 BELANJA TRANSFER 266.399.116.462,00 267.003.698.968,00 1.604.682.506,00 5.4.01 Belanja Bagi Hasil 5.906.1 13.000,00 6.054.318.681 .00 14t].205.681,00 5.4.02 Belanja Bantuan Keuangan 260.949.380.287,00 1 .456.376.825,00 Jumlah Belanja 1.615.016.111.599,00 1.633.0'10.380.292,00 Total Surplus/(Defi sit) 63.320.000.000,00 €6.384.114.902,00 -3.064.114.902,00 SIPDRI : dlce,ak pada 202U1G31 23:36:16 1 4.1.01 Pajak Daerah 43.904.935.539.00 1.348.255.866.693,00 64.858.672.593,00 BELANJA DAERAH 3.042.727.5f2,@ ,54.150.100.952,00 0,00 259.493.003.462.00 r7.994.268.693,00 URAIAN JUMLAH (Rp) BERKURANG/BER TAMBAHSEBELUM (Rp) SESUoAH (Rp) I 3 5 6 PEMBIAYAAN DAERAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN 73.320.000.000,00 76.38,1.11,1.902.00 3.064.114.902,00 6.1.0'l Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 73.320.000.000,00 76.384.1 14.902.00 3.064.1 14.902,00 6.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN 10.000.000.000,00 't0.000.000.000,00 0,00 Penyertaan lrodal Daerah 10.000.000.000,00 1 0.000.000.000,00 0,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan 10.000.000.000,00 10.000.000.000,00 0,00 Pembiayaan Netto 63.320.000.000,00 66.38'1.11il.902,00 3.064.'l l,{.902,00 6.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA) 0,00 0,00 0,00 TAPANULI SELATAN AN PASARIBU Sl]Po.RI : dicetak pada 202&10-31 23:36:16 KODE 4 6.1

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…