Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2023
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2023
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 99
Ringkasan
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Mengingat 2
5533) Sebagaimana telah ditrbah dengan Pelaturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Etrarang Milik Negara/Daerah (lcmbaran Negara Republik lndonesia 'tahun 2014 Nomor 142, Tambahan l€mbaran Republik lndonesia Nomor 6523];
3 Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IGBI-PATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SEI.ATAN Menctapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PIi NGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Daerah inr vang dimaksud dengan:
4
I 1. Unit Kerja aclalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
'l
5
32- Ker;a Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah olt'h pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 6
37.l'emindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
7 4 1 . Penyertaa.rt Modal Pemerintah Daerah adalal i pengalihan kepcmilikan Barang Milik Daerah yang semul€i merupakan kekavaan vang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebaga.i modal; saham/aset neto/kekayaan bersih mrlik daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki tlaerah.
5O. Rumah Negara adalah bangunan yang dimilikr Pemerintah I)aerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atart hunian dan sarana pembinaa.n keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemenntah daerah -yang bersangkutan. 51 . Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah l)aerah. 8 BAts II RUA\(} LINGKUP
Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:
tsarang Milik Daerah meliputi:
{2} Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud d.rlam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 l'asal 5 (11 Balang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'l huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainrrya yang sah sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:
l'asal 7 Barang vang diperoleh dari hibah/sumbangan .ttau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah / sumbangan atau se;erris dari negara/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undarrgan. Persal 8 Barang yang diperoleh sebagai pelaksatraan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:
10 tsAB lll PEJABAT PENCELOLA BAR.$IG MILIK DAERAH Bagran Kesatu Pemega.ng Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah
{1) Bupati pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang L'lilik Daereh.
tsagran Kedua Perrgelola Barang Pasal lO
l). meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah :
t1
Bagran Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang Pasal II ll ) Kepala SKPI) vang mempun-yai fungsi Pengeiolaan llarang Milik I)aerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
{3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) bcrwenang dan b€rtanggung jawab:
12
Bagian Keempat Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Baran F t'asal 12
1l
tsagran Kelima Pejabat Penatausahaan Pengguna BaranA l']asai 14 {'l } Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Per ratausahaan Pen€(quna Barang.
{4) Peiabat Penatausahaan Pengguna Ba-rang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggu trg jawab:
d menyusun pengajuan usulan pemanlaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 1ang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan / atau bangunan
14
g, meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atiru Pengurus Barang Pembanru;
Bagian Keenam Pengurus Etaran5l Pengelola Prrsal l5 11) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
l). rnembantu meneliti dan menyiapkan bahan lnrtimbangan persetujuan da.larn pen1rusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Da|rah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; c menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangzrnan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati:
15) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oletr Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. {6} Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualart jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penj ualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. ltagran Ketujuh Pengurus Rarang Pengguna
16
I. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan tsarang Pengguna;
I. membuat Karru lnventaris Ruangan semesteran dan tahunan: rn. memberi label Barang Milik Daerah;
11
dan
12) secara administratif benanggung jawab kepa<ia Pengguna Etarang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 14) Dalam hal melaksanzrkan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Peng€1rtna dapat dibanru olr'h Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna tsarang.
Bagian Kedelapan Pen gu ru s Barang Pembantu Pasa] 17 (l) tsupati menetapkan Pengurus Barang Pembanr u atas usul Kuasa Pengguna Barang melalui Pengguna Barang (21 Pembentukan Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola, beban ke{a, lokasr. kompetensi dan/'alau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
18
o melakukan slock opnonle barang persediaan;
{4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekefaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan /penjualan tersebut .vang angf{arannya dibebankan pada APBD. 19 BAB tV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENCANGCARAN BARANC MILIK DAERAH Biigiirn Kesatu Umum t'asa] 18 (ll Perencanaan kebutuhart liarang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yan* ada. (21 Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (llmerupakan tsarang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
{2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1} nrerupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan perryediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiativeJ dan angka das:rr prrselineJ serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.
(l) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mcngacu pada Rencana Kerja SKPD. (21 Percncanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (l), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:
12) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sehagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perrencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD.
{6} Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagainrana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 20 t'asal 2 I t'asd 22 (l) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang- undangan.
Pen€iguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna mengusulkan RKBMD pe ngadaan Barang Milik mempedomani standar barang dan standar kebutuharr. Barang Daerah
12) Pengguna Barang menvampaikan usulan RKBMD sebagaimana riimaksud pada ayat ( I ) kepada Pengelola Barang. {3} Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Rarang dengan memperhatikan data barang pa(la Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
21 cl. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; e laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
(61 Pejabat Penatausahaarr Barang sebagaimana dinralsud pada a-\'at {5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
Membuka PDF…