DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 5 Tahun 2023

Nomor: 5
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 November 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah (Perda) Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor lO92l;
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Mengingat 2
4.Undang-UndangNomor6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nornor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Men_radi Undang -Undar.rg (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4l , Tambahan l€mbaran Negar a Republik lndonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (lrml)aran Negara Republik Indonesia Tahun202.l Nomor 55, Tambah:rn l,embaran Negala Republik ln<lonesia Nomor 6864;)
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2i'Tahun 2O14 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara,/ I)aerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Leml:aran Negara Republik lndr)nesia Nomor 5533) Sebagaimana telah ditrbah dengan Pelaturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Etrarang Milik Negara/Daerah (lcmbaran Negara Republik lndonesia 'tahun 2014 Nomor 142, Tambahan l€mbaran Republik lndonesia Nomor 6523];
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri \omor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Neg.rra Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 3 Dengan Persetqiuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH IGBI-PATEN TAPANULI SELATAN dan BUPATI TAPANULI SEI.ATAN Menctapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PIi NGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah inr vang dimaksud dengan:

l.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
1. 2.Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
2. 3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daetah dan DI'RD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan pnnsip Otonomi seluas-luasnya dalam sistim Nega.ra Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. 4.Pemerintah Daerah adalah Bupati setragai unsur per:.yelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. 5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahanr Daerah.
5. 6.Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik t)aerah.
6. 7.Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan benanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan pengelolaan Barang Milik Daerah.
7. 8.Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan l)t'RI) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yar)g menjadi ke.wenangan Daerah. 4
8. 9.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD -vang mempunyai furlgsi pengetolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola kcuangan daerah' lO. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan Penggunaan Barang Milik f)aerah. I 1. Unit Kerja aclalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9. 12.Anggaran Pendapatan da,] Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah lencana keuangan tahunan daerah vang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. 13.Barang Milik Daerah adalah semua barang yalrg dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan rlan Belanja L)aerah atau berasal dari perolehan lainnya.yang sah. 'l
11. 4.Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang dirunjuk oleh Pengguna Bar amg untuk men6gunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
12. 15.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha Barang Milik I)aerah pada Pengguna Barang.
13. 16.Pengurus Ba-rang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengurus Barang adalah Pejabat dan/atau Jabatan F\ngsional Umum yang diserahi tugas mengurus barang.
14. 17.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang rliserahi tugas menerima, menfmpan, mengeluarkan, dan merratausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
15. 18.Pengurus Bara-ng Pengguna adalah Jabatarr Fungsional Umum ,yang diserahi tugas menerima, menyimpan' mengeluarkan, menatausahakan Barang Milik l)aerah pada l'engguna Barang.
16. 19.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah petrgurus barang -vang membantu dalarn penviapan administrasi merupun teknis penatausahaan Barang lvlilik Daerah pada Pengekria Barang.
17. 20.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalrh pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.
18. 21.Pengurus Barang Pembantu adalah yang drserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatau sahakan dan mempertanggung jawabkan Barang Milik Daerah pa.da Kuasa Peng€funa Barang.
19. 22.Penilai adalah pihak ,vang melakukan penrlaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimiliktn-va. 5
20. 23.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa harang milik daerah pada saat tertentu.
21. 24.Pentlai adalah Pemeritrtah [)aerah.
22. 25.Pengielolaan Barang Milik Daerah adalah keselurtihan kegiatan vang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan. penggunaitn. pemanfiaatan, pengamanan dan pemeliharaan. penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
23. 26.Perencanaan Kebtttuhan adalah kegiatan me.rum r-tskan rincian kebutuhan Barang Milik Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu deng,an keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
24. 27.Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah, yan g selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan tsarang Milik Daerah untuk periode I (satu) tahun.
25. 28.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan ole h Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan tlarang Milik l)aerah yang sesuai dengan tugas dan fungst SKPD yang bersangkutan.
26. 29.Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah lang tidak digunakan untuk penyelenggurraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak men gubah status kepemilikan.
27. 30.Sewa adalah pemanfaatan tsarang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
28. 31.Pinjam Palcai adalah penl'erahan Penggunaan barang antara l)emerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tefientu t€rnpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang, Peng5;una Barang. 32- Ker;a Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah olt'h pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya. 6
29. 33.Bangun Cuna Serah vang selanjutnya disingkat BCS adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mcndrrikan bangunan danTittau sarana t)erikut fasilitasnya, kenrudian didayagunakan oleh pihak lain terscbut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tarrah beserta bangunan dan/atau sarara berikut fasilitasrrya setelah berakhirnya jangka *'aktu.
30. 34.Bangun Serah Guna 1-ang selanjutnya disingkat BSC adalah pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa. tanah oleh pihak lirin dengan cara mendirikan bangunan dan/ atau sarana berikut fasilitasnya, tlan setelah selesai pemi)angunannya drserahkan untuk didal'agunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.
31. 35.Ke{a Sama Penyediaan lnfrastruktur yang selanjutn-va disingkat KSPI adalah kerjasama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan penl-ediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundangundangan.
32. 36.Penanggung Jawab Prr.r.-vek Kerjasama yang selanjutnya disingkat PJPK adalah tsupati atau badan usaha milik daerah sebagai penyedia atau penyelenggara infrastruktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 37.l'emindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah.
33. 38.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan Barang Milik Daerah kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
34. 39.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan uarang milik daerah 1'ang dilakukan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau antara pernerintah daerah dengan pihak lain, dengatr menerima penggantian utama dalam bentuk barang, paling sedikit dengan nilai seimbang.
35. 40.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah pusat kepada pemerintal: daerah, antar pemerrntah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 7 4 1 . Penyertaa.rt Modal Pemerintah Daerah adalal i pengalihan kepcmilikan Barang Milik Daerah yang semul€i merupakan kekavaan vang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebaga.i modal; saham/aset neto/kekayaan bersih mrlik daerah pada badan usaha milik daerah, atau badan hukum lainnya yang dimiliki tlaerah.
36. 42.Pem u sneJ:ran adalah tindakan memusnahkan fisrk dan/atau kegunaan Barang Milik Daerah.
37. 43.Penghapusan adalah tintlakan menghapus tlarang Milik Daerah dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskiut Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas Darang yang berada dalam penguasaannva.
38. 44.Penatauserhaan adalah rangkaian kegiatan y:rng meliputi penrbukuan, inventarisasi. dan pelaporan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-untlangan.
39. 45.lnventarisasi adalah kegiatan untuk melakukarr pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil pendataan Rarang Milik Daerah.
40. 46.Dokumen kepemitikan aclalah dokumen sah yane merupakan bukti kepemilikan atas Barang Milik Daerah.
41. 47.Daftar Barang Milik f)aerah adalah daftar yang memuat data seluruh Rarang Milik Daerah.
42. 48.Daftar barang pengguna adalah daftar yang rnemuat data Barang Milik Daerah yang digunakan oleh masing-masing Pengguna tsarang.
43. 49.Daftar Barang Kuasa Peng4una adalah daftar ,\ dng memuat data tsarang Milik Daerah yang dimiliki oleh mersing-masing Kuasa Pengguna Barang. 5O. Rumah Negara adalah bangunan yang dimilikr Pemerintah I)aerah dan berfungsi sebagai tempat tinggal atart hunian dan sarana pembinaa.n keluarga serta menunjang pelaksanaan tugas pejabat dan/atau pegawai negeri sipil pemenntah daerah -yang bersangkutan. 51 . Pihak lain adalah pihak-pihak selain Pemerintah l)aerah. 8 BAts II RUA\(} LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.pejabat pengelola Baran g Milik Daerah;
b.perencanaan kebutuhar: dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.p€manfaatan;
f.pengamanan dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pembina:rn, pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan Battan layanan Umum Daerah;
n.barang Milik Daerah berr,rpa rumah negara; dan
o.ganti rugi dan sanksi.

Pasal 3

tsarang Milik Daerah meliputi:

a.barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; atau
b.barang Milik Daerah yang beraeal dari perolehan tainnya yang sah.

Pasal 4

(1)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilarang digadaikan / dgaminkan untuk mendapatkan pinjaman atau diserahkan kepada pihak lain sebagai pemtrayaran atas tagihan kepada Pemerintah Daerah. {2} Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud d.rlam Pasal 3 tidak dapat disita sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9 l'asal 5 (11 Balang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 'l huruf a, dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang Milik Daerah .vang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebaga.imana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, dilengkapi dokumen perolehan.
(3)Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pad;i ayat (1) dan ayat {2) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.

Pasal 6

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainrrya yang sah sebagarmana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.bamng yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian r/kontrak.
c.barang vang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perrndang-undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
e.barang -vang diperoleh kembali dari hasil di!'estasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah. l'asal 7 Barang vang diperoleh dari hibah/sumbangan .ttau sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hibah / sumbangan atau se;erris dari negara/lembaga internasional sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undarrgan. Persal 8 Barang yang diperoleh sebagai pelaksatraan dari perjanjian/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b antara lain berasal dari:
a.konuak karya;
b.kontrak bagi hasil;
c.kontrak kerjasama;
d.perjanjian dengan negara lain/lembaga internasional; dan
e.kerjasama Pemerintah Daerah dengan badan usaha dalam pen.vediaan infrastruktur. 10 tsAB lll PEJABAT PENCELOLA BAR.$IG MILIK DAERAH Bagran Kesatu Pemega.ng Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pasal 9

{1) Bupati pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang L'lilik Daereh.

(2)Pemegang kekuasaan Pengelolaan Barang I!'lilik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), benuenang dan berfanggung jawab:
1. a.menetapkan kebijakan Pengelolaan Barang Miltk Daerah;
2. b.menetapkan penSSunaan, pemanfaatan atau pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerai:
4. d.menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Daerah:
5. e.mengajukan usul pemindahtangan:rn Barang Mtlik Daerah vang memerlukan persetuj uan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan tlarang Milik Daerah sesuai batas kewenangannya;
7. g.men-vetujui usul pemanfaatan Barang Milik t)aerah selain tanah dan/atau bangunanl dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan Baran8 Milik traerah dalam bentuk kerjasama pen_vediaan infrastruktur. tsagran Kedua Perrgelola Barang Pasal lO
(1)Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik Daerah.
(2)Sekretans Daerah sebagaimana dimaksud pacla ayat (l ) ber*,enang dan bertangglng jawab:
1. a.meneliti dan men.yetujui rencana kebutuhan l]arang Milik Daerah; l). meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan Barang Milik Daerah :
2. c.mengaj ukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah -vang memerlukan persetrrjuan Bupati;
3. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik t)aerah; t1
4. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau [)PRD;
5. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan rnventarisasi Barang Milik Daerah: dan
6. g.melakukein pen€lawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Daerah. Bagran Ketiga Pejabat Penatausahaan Barang Pasal II ll ) Kepala SKPI) vang mempun-yai fungsi Pengeiolaan llarang Milik I)aerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (l)ditetapkan dengal Keputusan Ehlpati. {3) Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dirnaksud pada ayat (l) bcrwenang dan b€rtanggung jawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan l)crtrmbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pengelola Barang
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam pen5rusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/peraw'atan Barang Milik Dacrah kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetuiuan Bupati;
4. d.memberikan pertirnbangan kepada Pengelola llarang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemirrdahtanganan Barang Milik Daerah yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengel<-rla Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi tsarang Milik Daerah ;
7. g.melakukan pencatatan Barang Milik Daerah i>erupa tanah dan/atau bangunan l,ang telah diserahkan dari Pengguna llarang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Bupad meLrlui Pengelola tsarang serta Barang Milik Daerah yang trerada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara Barang Mi.lik l)aerah; 12
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengrlwasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik Direrah; dan
10. j.men-vusun laporart tsarang Milik Daerah.
(1)Kepala SKPD adalah Pengt+rna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pat.la ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bero,enang dan bertan6gung jawab:
1. n.mengajukan rencar)a kebutuhan dan pengangqaran Barang Milik Daerah bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang vang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melakukan pencatatan dan inventarisasi llarang Milik Daerah vang berada dalam penguasaannya;
4. d.menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelen5igaraan tugas dan fungsi SKPD -vang diPimPinnYa;
5. e.mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaennya;
6. f.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah trerupa tanah dan/atau bangunan yang tidak mernerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunanr
7. g.menyerahkan Barang Milik Daerah berupa tarah dan/atau bangunan ].ang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang (-lipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kcpada Bupati melalui Pengelola Barang:
8. h.mengajukan usul pemusnahan dan penghapr.rsan Barang Milik l)aerah:
9. i.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengt'ndalian atas penggunaan Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya: dan
10. j.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaann-ya kepada Pengelol..r Barang. 1l

Pasal 13

(1)t'eng$rna Barang dapat melimpahkan sebagian kewenangan dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Baratlg.
(2)Pelimpahan sebagian $,'e\r,enang dan tanggung j;rwab kepada Kua.sa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barany,
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimatra dimaksud pada al'at (11 berdasarkan pertimbangan jumlah barang yang dikelola. beban kerja, Iokasi kompetensi dan/arau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya. tsagran Kelima Pejabat Penatausahaan Pengguna BaranA l']asai 14 {'l } Pengguna Barang dibantu oleh Pejabat Per ratausahaan Pen€(quna Barang.
(2)Peiabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (l) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) vaitu pejabat yang membidangi fungsi pengelolaan barang milik daerah pada Pengguna Barang. {4) Peiabat Penatausahaan Pengguna Ba-rang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berwenang dan bertanggu trg jawab:
1. a.menS,iapkan rencana kebutuhan dan pengangqaran Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang;
2. b.meneliti usulan permohonan penetapan status penggunaan barang .vang diperoleh dari beban APBD dan perolehan Iainn-va _yang sah:
3. c.meneliti pencatatan dan inventarisasi Barang Milik Daerah -v-ang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atau Pengurus Barang PemLrantu; d menyusun pengajuan usulan pemanlaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan 1ang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan / atau bangunan
4. e.mengusulkan rencana penyerahan Barang \tilik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidrk digunakan untuk kepentlngan penyelenggaraan tuga.s dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimantaatkan oleh pihak lain: 14
5. f.men-viapkan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah: g, meneliti laporan barang semesteran dan tahunan yang dilaksanakan oleh Pengurus Barang dan/atiru Pengurus Barang Pembanru;
6. h.memberikan persetujuan atas Surat Permintaan Barang dengan menerbitkan Surat Perintah Penyaltl ran Barang untuk mengeluarkan Barang Milik Daerah dari gudang penf impanan;
7. i.meneliti dan memvenirkasi Kartu lnventaris Ruangan setiap semester dan setiap tahun;
8. j.melakukan verifikasi sebagai dasar memberikan persetujuan atas perubahan kondisi fisik B;rrang Milik Daerah; dan
9. k.meneliti laporan mutasi barang setiap l,ulan yang drsampaikan oleh Pengurus Barang Pengguna dan/atau Pengurus Barang Pembantu. 11) Pengurus Barang Pengelola ditetapkan oleh Bupati atas usul Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pengurus Barang Pengelola sebagaimana d:imaksud pada ayat {i ) adalah pejabat .yang membidangi fungsi pengel,rlaan !}arang Milik Daerah pada Pelabat Penatausahaan Barang {3) Pengurus B:rrang Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) berweneng dan bertanggunglawab:
1. a.membantu meneliti dan menyiapkan bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan Barang Milik Daerah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; l). rnembantu meneliti dan menyiapkan bahan lnrtimbangan persetujuan da.larn pen1rusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/ perawatan Barang Milik Da|rah kepada Pejabat Penatausahaan Barang; c menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemanfaatan dan pemindahtangzrnan Barang Milik Daerah yang memerlukan persetujuan Bupati:
2. d.meneliti dokumen usulan penggunaan, grmanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan dari Pengguna Barang, sebagai bahan penimbangan oleh Pejabat Penatausahaan Barang dalam pengaturan pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Ir'l ilik Daerah;
3. e.menyiapkan bahan pencatatan Barang Mrlik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Etarang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kePada Bupati melalui Pengelola Barang;
4. f.rnenlnmpan dokumen asli kepemilikan Barang Milik Daerah;
5. g.menl"impan salinan dokumen Lapor:,rl Barang Pengguna/ Kuasa Pengguna Barang;
6. h.melakukan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah; dan
7. i.merekapitulasi dan menghimpun Lapol.utn Barang Pengguna semesteran dan tahunan serta l.aporan Barang Pengelola sebagai bahan penlrusunan [aporan Barang Milik Daerah.
(4)Pengurus Berrang Pengelola secara administratil dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Petratausahaan Barang. 15) Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Pengelola dapat dibantu oletr Pembantu Pengurus Barang Pengelola yang ditetapkan oleh Pejabat Penatausahaan Barang. {6} Pengurus Barang Pengelola dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualart jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penj ualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD. ltagran Ketujuh Pengurus Rarang Pengguna

Pasal 16

(1)Pengurus Barang Pengguna ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang. 16
(2)Pengrrrus Barang Pengluna sebagaimana dimaksud pada ayat (l ), berwenang dan bertanggungiawab:
1. a.membantu menyiapkan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran Barang Milik Daerah;
2. h.menyiapkan usulan permohonan penetapem status penggunaan Bararrg Milik Daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
3. c.melaksanakan pencatat ul dan inventarisasi Earang Milik Daerah;
4. d.membantu mengamankan Barang Milik l)aerah yang berada pada Pengguna Barang;
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemarrfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa taneh dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD dan Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau bangunan;
6. f.menyiapkan dokumen penyerahan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi Pengguna Barang dan sedang tidak dimanfzratkan pihak lain;
7. g.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan talrunan;
9. i.menviapkan Surat Permintaan Barang berdasarkan nota permintaan barang; I. mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Pejabat Penatausahaan tsarang Pengguna;
10. k.menyerahkan barang berdasarkan Surirt Perintah Penyaluran Barang yang dituangkan dalam irrita acara penyerahan barang: I. membuat Karru lnventaris Ruangan semesteran dan tahunan: rn. memberi label Barang Milik Daerah;
11. n.mengajukan permohonan perserujuan kepada Pejabat Penatausahaan f'engguna Barang atas perubahan kondisi hsik Barang Milik [)aerah berdasarkan pengecekan fisik barang;
12. o.melakukan stock opname barang persediaan;
13. p.menyimpan dokumen. antara lain: fotokopi/salinan dokumen kepernrlikan Barang Milik l)aerah dan menyimpan asli/ forokopi/ salinan dokumen penatausahaan; 11
14. q.melakukan rekonsiliasi dalam rangka pen-vusunan laporan barang Pengguna Barang dan laporan Barang lllilik Daerah; dan
15. r.membuat laporan mutasi barang setiap trulan yang drsampaikan kepada Pengelola Barang melaiui Pengguna Barang setelah ditel.iti oleh Pejabat Pcratausahaan Pengguna Barang.
(3)Pengurus Barang Penggutta sebagaimana dimakstrd pada ayat 12) secara administratif benanggung jawab kepa<ia Pengguna Etarang dan secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Pengelola Barang melalui Pejabat Penatausahaan Barang. 14) Dalam hal melaksanzrkan tugas dan fungsi administrasi Pengurus Barang Peng€1rtna dapat dibanru olr'h Pembantu Pengurus Barang Pengguna yang ditetapkan oleh Pengguna tsarang.
(5)Pengurus Barang Pengguna dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan / pekerjaan / penjualan tersebut yang anggarannya dibebankan pada APBD.
(3)Pengurus Barang Pembantu sebagaimana dimaksrrd pada ayat ( 1) berwenang dan trenanggung jawab:
1. a.menyiapkan dokumen rencana keburuhan dan pen ganggaran Barang Milik Daerah;
2. b.menyiapkan usulan permohonan penetapar status penggunaan barang milik daerah yang diperolch clari beban APBD dan perolehan larnnya yang sah;
3. c.melaksanakan pcncatatan tlan inventarisasi llarang Milik Daerah:
4. d.membantu mengamankan Barang Milik l)aerah yang berada pada Kuasa PengpSrna Barang; 18
5. e.menyiapkan dokumen pengajuan usulan pem,lnfaatan dan pemindahtanganan Barang Milik Daerah berupa tanah dan/atau banguna:r Yang tidak memerlukan persetujuan fIPRD clan Barang Milik Daerah selain tan.rh dan/ atau bangunar;
6. f.menyiapkan dokunren penyerahan Barang Milik Daerah bempa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingarr penyelenggaraan tugas dan fungsi Kuasa Pengguna Barang dan sedang tidak (limanfaatkan pihak Iain;
7. g.menyiapkan dokumett pengajuan usulan pemLrsnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
8. h.menyusun laporan barang semesteran dan talrtrnan;
9. i.menfiapkan Surat Permintaan Barang berd;isarkan nota permintaan barang;
10. j.mengajukan Surat Permintaan Barang kepada Kuasa Pengguna Barang:
11. k.menyerahkan barang berdasarkan Surat Perintah Pen.yaluran Barang yang dituangkan dalam uerita acara penyerahan barang;
12. l.membuat Kartu lnventaris Ruangan semesleran dan tahunan;
13. m.memberi label Barang Milik Daerah;
14. n.mengajukan permohonan Persetujuan kepada Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang atas perubahan kondisi 6sik Barang Milik Daerah pengecekan fisik bar:urg; o melakukan slock opnonle barang persediaan;
15. p.menyimpan dokumen, antara lain fotr,kopi /salinan dokumen kepemilikan Barang Milik I)aerah dan nrenyimpan asli/fotokopi/ salinan dokumen penatausahaan;
16. q.melakukan rekonsiliasi da'lam rangka penyusunan laporan barang Kuasa Pengguna Barang dan laporan Barang Milik I)aerah; dan
17. r.membuat laporan mutasi barang setiap Sulan yang disampaikan pada Pengguna Barang melalui Kuasa Pengguna Barang setelah diteliti oleh Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang dan Penguru s. {4) Pengurus Barang Pembantu baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekefaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan /pekerjaan /penjualan tersebut .vang angf{arannya dibebankan pada APBD. 19 BAB tV PERENCANAAN KEBUTUHAN DAN PENCANGCARAN BARANC MILIK DAERAH Biigiirn Kesatu Umum t'asa] 18 (ll Perencanaan kebutuhart liarang Milik Daerah disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan Barang Milik Daerah yan* ada. (21 Ketersediaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (llmerupakan tsarang Milik Daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.
(3)Perencanaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada a,yat ii) dan ayat (2) harus dapat mencerminkan kebutuhan riil Brang Milik Daerah pada SKPD setringga dapat drjadikan dasar dalam pen! usunan RKBMD.

Pasal 19

(1)Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ,lilaksanakan setiap tahun setelah rcncana kerja SKPD ditetapkitrr. {2) Perencanaan Kebutuhan sebagaimana dimaksud ayat (1} nrerupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan perryediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiativeJ dan angka das:rr prrselineJ serta penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 20

(l) Perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah mcngacu pada Rencana Kerja SKPD. (21 Percncanaan kebutuhan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 avat (l), kecuali untuk penghapusan, berpedoman pada:

a.standar barang;
b.standar kebutuhan; dan/atau
c.standar harga.

(3)Stanclar barang sebagaimana dimaksud pada ay;rt (2) huruf a adalah spesifftasi barang yang ditetapkan sebaga.i acuan penghitungan pengadaan BsranS Milik drrerah dalam perencanaan kebutuhan.
(4)Standar kebutuhan barang sebagaimana dimakstrtl pada ayat 12) huruf b adalah satuan jumlah barang yang dibutuhkan sehagai acuan perhitungan pengadaan dan penggunaan Barang Milik Daerah dalam perrencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah pada SKPD.
(5)Standar harga sebagaimana dimaksud pada ayal (2) huruf c adalah besaran harga .\ ang ditetapkan sebtigai acuan pengadaan Barang Milik Daerah dalam perencanaan kebutuhan. {6} Standar barang, standar kebutuhan dan standar harga sebagainrana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan oleh Bupati. 20 t'asal 2 I t'asd 22 (l) Penetapan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2O ayat (2) huruf b mempedomani peraturan perundang- undangan.
(2)Penetapan standar barang dan standar kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a dart huruf b dilakukan setelah berkoordinasi denga.n (linas teknis terkait. Pen€iguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna mengusulkan RKBMD pe ngadaan Barang Milik mempedomani standar barang dan standar kebutuharr. Barang Daerah

Pasal 23

(1)Pengguna Barang menghimpun usulan RKBMD vang diajukan oleh Kuasa Pengguna Barang yang berada di lingliungan SKPD -vang dipimpinnya. 12) Pengguna Barang menvampaikan usulan RKBMD sebagaimana riimaksud pada ayat ( I ) kepada Pengelola Barang. {3} Pengelola Barang melakukan penelaahan atas usulan RKBMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersama Pengguna Rarang dengan memperhatikan data barang pa(la Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang.
(4)Data barang pada Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (31 antara lan:
1. a.iaporan Daftar Barang Pengguna bulanan;
2. b.laporan Daftar Barang Pengguna semesteran;
3. c.laporan Dattar Barang Pengguna tahunan; 21 cl. laporan Daftar Barang Pengelola bulanan; e laporan Daftar Barang Pengelola semesteran;
4. f.laporan Daftar Barang Pengelola tahunan;
5. g.laporan Daftar Barang Milik Daerah semesterarl, dan
6. h.laporan Daftar Barang milik daerah tahunan.
(5)Pengelola Barang dalam melakukan penelaahan sebagaimana dimaksud pada a-yat (3) dibantu Pejabat Penatausahaan Rarang dan Pengurus Barang Pengelola. (61 Pejabat Penatausahaarr Barang sebagaimana dinralsud pada a-\'at {5) merupakan anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
(7)llasil penelaahan sebagaimana dimaksud parla ayat (3) merupakan dasar penyusunan RKBMD.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…