DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 6 Tahun 2016

Nomor: 6
Tahun: 2016
Ditetapkan: 23 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 99

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah

regulasi_utama

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 28

( 1 ) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2)Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan amdal.
(3)Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonorni lemah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

( 1 ) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana di.rnaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) wajib memiliki UKL-UPL.

(2)Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkepi dengan UKL-UPL.

Pasal 30

( 1 ) Usaha dan/atau. kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. . 76 - 1 7

(2)Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan kriteria:
1. a.tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( l ) ; dan
2. b.kegiatan usaha mikro dan kecil.
(2)Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan kriteria;
1. a.Tidak termasuk dalam kategori dampak penting, dan
2. b.Kegiatan usaha mikro dan kecil

Pasal 32

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2)lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan herdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(3)lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4)lzin lingkungan diterbitkan oleh Bupati Ta.panuli Tengah . . Pasa.133 ( 1 ) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
(2)Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dapat dibata1kan apabila:
1. a.persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, 'dan/atau informasi; .
2. b.penerbitannya. tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi UKL-UPL.
3. c.kewajiban yang ditetapkan dalam dokurnen amdal atau UKL .. UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. 77 - 1 8

Pasal 35

( 1 ) Bupati Tapanuli Tengah wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 36

( l ) Izin lingkungan merupakan dan/atau kegiatan.

(2)Dalam hal izin lingkungan dibatalkan. dicabut, izin usaha dan / atau kegiatan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
(3)Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab, usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan . .

Pasal 37

( 1 Dalam r:angka melestarikan fungsi lingkungan hid up, Kabupaten Tapanuli Tengah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ' e k o n o m i lingkungan hidup.

(2)Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. b.pendanaan lingkungan hidup; dan
3. c.insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 38

( 1 ) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:

a.neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b.penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c.mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
d.intemalisasi biaya lingkungan hidup.

(2)Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
2. b.dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
3. c.dana amanah/bantuan untuk konservasi.
(3)lnsentif dan/ atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2)huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
1. a.pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
2. b.penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
3. c.pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar nodal yang ramah lingkungan hidup;
4. d.pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
5. e.pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; I 78 - 1 9
6. f.pengembangan asuransi lingkungan hidup; g: peigembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
7. h.sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 39

Bupati an Dewan Perwakilari Rakyat Daerah wajib mengalokasikan. anggaran yang memadai untuk membiayai:

a.kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b.program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.

Pasal 40

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/ atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Bupati wajib mengaloka.sikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup.

Isi peraturan

Teks99PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.

Pasal 28

( 1 ) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.

(2)Bantuan penyusunan amdal sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) berupa fasilitasi, biaya, dan/ atau penyusunan amdal.
(3)Kriteria mengenai usaha dan/atau kegiatan golongan ekonorni lemah diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

( 1 ) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana di.rnaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) wajib memiliki UKL-UPL.

(2)Bupati menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkepi dengan UKL-UPL.

Pasal 30

(2)Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan kriteria:
1. a.tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat ( l ) ; dan
2. b.kegiatan usaha mikro dan kecil.
(2)Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) dilakukan berdasarkan kriteria;
1. a.Tidak termasuk dalam kategori dampak penting, dan
2. b.Kegiatan usaha mikro dan kecil

Pasal 32

(1)Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.
(2)lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan herdasarkan keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(3)lzin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) wajib mencantumkan persyaratan yang dimuat dalam keputusan kelayakan lingkungan hidup atau rekomendasi UKL-UPL.
(4)lzin lingkungan diterbitkan oleh Bupati Ta.panuli Tengah . . Pasa.133 ( 1 ) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
(2)Izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4) dapat dibata1kan apabila:
1. a.persyaratan yang diajukan dalam permohonan izin mengandung cacat hukum, kekeliruan, penyalahgunaan, serta ketidak benaran dan/atau pemalsuan data, dokumen, 'dan/atau informasi; .
2. b.penerbitannya. tanpa memenuhi syarat sebagaimana tercantum dalam keputusan komisi tentang kelayakan lingkungan hidup, atau rekomendasi UKL-UPL.
3. c.kewajiban yang ditetapkan dalam dokurnen amdal atau UKL .. UPL tidak dilaksanakan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pasal 34

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. 77 - 1 8

Pasal 35

( 1 ) Bupati Tapanuli Tengah wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.

(2)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara yang mudah diketahui oleh masyarakat.

Pasal 36

( l ) Izin lingkungan merupakan dan/atau kegiatan.

(2)Dalam hal izin lingkungan dibatalkan. dicabut, izin usaha dan / atau kegiatan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
(3)Dalam hal usaha dan/atau kegiatan mengalami perubahan, penanggung jawab, usaha dan/ atau kegiatan wajib memperbarui izin lingkungan . .

Pasal 37

( 1 Dalam r:angka melestarikan fungsi lingkungan hid up, Kabupaten Tapanuli Tengah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ' e k o n o m i lingkungan hidup.

(2)Instrumen ekonomi lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi;
2. b.pendanaan lingkungan hidup; dan
3. c.insentif dan/atau disinsentif.

Pasal 38

( 1 ) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:

a.neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup;
b.penyusunan produk domestik bruto dan produk domestik regional bruto yang mencakup penyusutan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan hidup;
c.mekanisme kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antardaerah; dan
d.intemalisasi biaya lingkungan hidup.

(2)Instrumen pendanaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.dana jaminan pemulihan lingkungan hidup;
2. b.dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup; dan
3. c.dana amanah/bantuan untuk konservasi.
(3)lnsentif dan/ atau disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat
(2)huruf c antara lain diterapkan dalam bentuk:
1. a.pengadaan barang dan jasa yang ramah lingkungan hidup;
2. b.penerapan pajak, retribusi, dan subsidi lingkungan hidup;
3. c.pengembangan sistem lembaga keuangan dan pasar nodal yang ramah lingkungan hidup;
4. d.pengembangan sistem perdagangan izin pembuangan limbah dan/atau emisi;
5. e.pengembangan sistem pembayaran jasa lingkungan hidup; I 78 - 1 9
6. f.pengembangan asuransi lingkungan hidup; g: peigembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
7. h.sistem penghargaan kinerja dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal 39

Bupati an Dewan Perwakilari Rakyat Daerah wajib mengalokasikan. anggaran yang memadai untuk membiayai:

a.kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
b.program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup.