Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Tengah No. 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 99
menetapkan keputusan kelayakan atau ketidaklayakan lingkungan hidup.
( 1 ) Pemerintah Daerah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat membantu penyusunan amdal bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup.
Paragraf 6 UKL-UPL
( 1 ) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana di.rnaksud dalam Pasal 23 ayat ( 1 ) wajib memiliki UKL-UPL.
( 1 ) Usaha dan/atau. kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. . 76 - 1 7
Paragraf 7 Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 3 1 ( 1 ) . U sah a dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud pasal 29 wajib membuat Surat Pemyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
. Pasa.133 ( 1 ) Bupati sesuai dengan kewenangannya wajib menolak permohonan izin lingkungan apabila permohonan izin tidak dilengkapi dengan amdal atau UKL-UPL.
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), izin lingkungan dapat dibatalkan melalui keputusan pengadilan tata usaha negara. 77 - 1 8
( 1 ) Bupati Tapanuli Tengah wajib mengumumkan setiap permohonan dan keputusan izin lingkungan.
( l ) Izin lingkungan merupakan dan/atau kegiatan.
dicabut, izin usaha dan / atau kegiatan persyaratan untuk memperoleh izin usaha
. Paragraf 9 Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup
( 1 Dalam r:angka melestarikan fungsi lingkungan hid up, Kabupaten Tapanuli Tengah wajib mengembangkan dan menerapkan instrumen ' e k o n o m i lingkungan hidup.
( 1 ) Instrumen perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi sbagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a meliputi:
I 78 - 1 9
g: peigembangan sistem label ramah lingkungan hidup; dan
Paragraf 10 Anggaran Berbasis Lingkungan Hidup
Bupati an Dewan Perwakilari Rakyat Daerah wajib mengalokasikan. anggaran yang memadai untuk membiayai:
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/ atau kerusakan pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan, Bupati wajib mengaloka.sikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup. Paragraf 11 Analisis Risiko Lingkungan Hidup
Membuka PDF…