LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2023 NOMOR 2
Memuat teks peraturan…
Dalaln Peraturan Daerah ini yang climaksud 1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli ~ 2. Pemerintahan Daerah adaJah pemerintahan oleh Pemerintah Perwakilan Rakyat Daerah men pembantuan dengan prinaip aistem dan prinaip Negara aebagaimana dbnaJcaud Negara Republik ln1oone11 3. Pemerintah Daerah penyelenggara pelakaanaan Dengan Peraetujuan Bersama DEWANPERWAKILAN RAKYAT DAERAHKABUPATENTAPANUUTENGAH dan BUPATITAPANUUTENGAH 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undangan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinai Sumatera Utara (Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Sadan Uaaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Pengawaa Atau Anggota Komiaaria dan Direkai Sadan Uaaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnia, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Sadan Uaaha Milik Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155); 2 yang bcrkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 6. Kepala Daerah Yang Mewakili Pernerintah Daerah Dalam Kcpemilikan Kekayaan Dacrah Yang Dipisahkan pada Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPM adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas. 7. Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati dan Dewan Perwa.kilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Pernbinaan Badan Usaha Milik Daerah. 8. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli yang selanjutnya disebut Perumda Mual Nauli adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah yang bergerak di bidang usaha jasa layanan penyediaan air minum dan usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Dewan Pengawas adalah Organ Perumda Mual Nauli yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Mual Nauli. 10. Direksi adalah Organ Perumda Mual Nauli yang bertanggung jawab atas kepengurusan Perumda Mual Nauli untuk kepentingan dan tujuan Perumda Mual Nauli serta mewakili Perumda Mual Nauli baik didalam maupun diluar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. 11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Mual Nauli yang diangkat dan diberhentikan oleh Direksi. 12. Penyediaan Air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk kebutuhan rumah .tangga dan non rumah tangga yang memenuhi syarat kesehatan. Agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif. 13. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari Perumda Mual Nauli. 14. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan bila yang melakukan usaha meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah, dengan nama lain dalam bentuk apapun, Firrna, Kongsi, Koperasi Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Khusus, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk Usaha lainnya. 15. Tarif air minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Mual Nauli yang wajib dibayar oleh pelanggan. 16. Pegawai Tetap adalah Pegawai yang telah melalui masa percobaan dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan Direksi tentang kepegawaian. 3 17 · Caton Pegawai adalah Pegawal yang masih dalam tahap percobaan. 18. .Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam Perumda Mual Nauli. 19. Penghasilan adalah gaji ditambah tunjangan-tunjangan lainnya, Fasilitas Jase Produksi, Insentif Pekerjaan 20. Peraturan Direksi adalah Peraturan Direksi Perumda Mual Nauli. 21. Keputusan Direksi adalah Keputusan Perumda Mual Nauli. 22. Pegawai Kontrak adalah Pegawai yang dipekerjakan oleh Perumda Mual Nauli untuk melaksanakan suatu pekerjaan tertentu sebagai pendukung kegiatan Perumda MuaJ Nauli berdasarkan perjanjian kerjasama. 23. Kontrak Kinerja adalah pemyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pemyataan Dewan Pengawas dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM. 24. Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai Dewan Pengawas dan Direksi. 25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi Baka! Calon Dewan Pengawas dan Baka! Calon Direksi sampai pengangkatan oleh KPM. 26. Lembaga Profesional adalah Badan Hukum yang memiliki fungsi dan keahlian untuk melakukan proses penilaian, mempunyai lisensi atau serti.fikasi apabila dipersyaratkan untuk menjalankan profesinya, mempunyai reputasi baik, untuk melakukan proses penilaian terhadap BakaJ Calon Dewan Pengawas dan Bakal Calon Direksi Perumda Mual Nauli yang ditetapkan oleh Kepala Daerah. 27. Pembinaan adaJah kegiatan untuk memberikan pedoman bagi Perumda Mual Nauli dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian dengan maksud agar Perumda MuaJ Nauli yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara guna dan berhasil serta dapat berkembang dengan baik. 28. Pemeriksaan adalah kegiatan untuk menilai Perumda Mual Nauli dengan cara membandingkan antara keadaan yang sebenarnya dengan keadaan yang seharusnya dilakukan, baik dalam bidang keuangan dan dalam bidang tehnik operasional. 29. Perjanjian Kerja Waktu Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerja tertentu. 30. Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu yang selanjutnya disingkat PKWTT adalah perjanjian kerja antara pekerja/ buruh dengan pengusaha dimana pekerja memiliki hubungan kerja yang bersifat tetap. Lain halnya dengan PKWT yang mana pekerjanya sering disebut sebagai .karyawan kontrak. 4 Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi: a. pendirian; b. nama, logo dan tempat kedudukan; c. maksud, tujuan, kegiatan usaha dan jangka waktu berdiri; d. sumber modal; e. organ Perumda Mual Nauli; f. pelaporan dan penggunaan laba; g. satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; BAB II RUANGLINGKUP
40. 39. 38. 37. 36. 35. 34. 33. 32. Rencana Bisnis adalah Rincian Kegiatan dengan Jangka Waktu 5 (lima) Tahun. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disebut RKA Perumda Mual Nauli adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program den kegiatan serta rencana pembiayaan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada Perumda Mual Nauli. Saluan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawasan yang dibentuk untuk membantu terselenggaranya pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi kegiatan usaha di Perumda Mual Nauli. Komite Audit adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan Pengawas yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah penyelenggara SPAM yang bertujuan untuk membantu biaya produksi air m.inum agar harga jual produksi yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat banyak. Biaya Pengelolaan adalah biaya operasi dan pemeliharaan, biaya depresiasi/amortisasi, biaya bunga pinjaman, biaya lain dan/atau keuntungan yang wajar. Tata Kelola Perusahaan yang baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasil.kankemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. Stander Operasional Prosedur selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen yang berkaitan dengan prosedur yang dilakukan secara kronologis untuk menyelesaikan suatu pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh hasil kerja yang paling efektif dari para pekerja dengan biaya yang serendah-rendahnya. 31. s Perumda Mual Nauli didirikan dengan maksud untuk memberikan pelayanan air minum kepada masyarakat untuk memenuhi hak rakyat ates air minum. Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan
BABY MAKSUD. TUJUAN, KEGIATANUSAHADANJANGKAWAKTU BERDIRI (1) Perumda Mual Nauli berkedudukan di Daerah. (2J Perumda Mual Nauli dapat mengembangkan unit pelayanan di wilayah Daerah. (3) Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Bagian Kedua Tempat Kedudukan
(1) Perumda ini diberi nama Perumda Mual Nauli (2) Perumda Mual Nauli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan logo yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. BABN NAMA, LOGO DANTEMPATKEDUDUKAN Bagian Kesatu Nama dan Logo
Dengan Peraturan Daerah ini Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli yang didirikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Tapanuli Tengah Nomor 13 Tahun 1984 tentang Organisasi dan tata kerja Perusahaan Daerah Air Minum Mual Nauli Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Mual Nauli. BAB III PENDIRIAN
p. o. n. j. k. 1. i. pegawai; asur~n~i dan dana pensiun: asos1as1; tahun ~uku dan pcrcncanaan; operas1onal; m. kcrjasama; pengaduan masyarakat; pembinaan dan pengawasan; dan pembubaran. h. 6 ( 1) Modal Dasar Perumda Mual Nauli merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan, ditetapkan sebesar Rp 12.520.521.302 (Dua Betas Miliar Lima Ratus Dua Puluh Juta Lima Ratus Dua Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Dua Rupiah). (2) Sumber modal Perumda Mual Nauli terdiri atas: a. penyertaan modal Daerah; b. pinjaman; c. hibah; dan/atau BAB VI SUMBER MODAL
Perumda Mual Nauli didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas. Bagian Ketiga Jangka Waktu Berdiri
(1) Perumda Mual Nauli mempunyai kegiatan usaha utama dalam penyediaan air minum diantaranya: a memproduksi air minum; b mendirikan, membangun dan/ atau mengelola instalasi airminum; c mendistribusikan air minum kepada pelanggan; d membentuk dan mengembangkan unit usaha baru; dan e melakukan kegiatan usaha lain dibidang air minum. (2) Perumda Mual Nauli sebagaimana diniaksud pada ayat (1) dapat membuka jenis usaha baru selain penyediaan air minum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (3) Jenis usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Bagian Kedua Kegiatan Usaha
Perurnda Mual Nauli didirikan dengan tujuan untuk: a. meningkatkan kesejahteraan den kesehatan masyarakat melalui ketersediaan air minum; b. terwujudnya pengelolaan dan pelayanan air minum yang berkualitas dengan harga yang terjangkau; c. tercapainya kepentingan yang seimbang antara pelanggan dengan Perumda Mual Nauli; d. tercapainya penyelenggaraan air minum yang efektif dan efisien untuk memperluas cakupan pelayanan air rninum. e. meningkatkan sumber pendapatan asli daerah; dan f. turut serta dalam peningkatan perekonomian daerah. 7 (1) KPM selaku pemilik modal Perumda Mual Nauli memiliki kewenangan mengambil keputusan. (2) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada pejabat perangkat daerah. (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain: a. perubahan anggaran dasar; b. pengalihan aset tetap; c. kerja sama; d. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/ atau penyertaan modal; e. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan dan keuntungan revaluasi aset; Bagian Kedua KPM
Organ Perumda Mual Nauli terdiri dari: a. KPM b. Dewan Pengawas c. Direksi BAB VII ORGAN PERUMDA MUAL NAULI Bagi.anKesatu
d. sumber modal lainnya (3) Penyertaan modal Daerah sebagairnana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat bersumber dari: a. APBD; dan/alau b. Konversi dari pinjarnan (4) Pinjarnan scbagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf b dapat bersumber dari: a. Daerah; b. BUMD lainnya; dan/atau c. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dapat bersumber dari: a. Pemerintah Pusat; b. Daerah: c. BUMDlainnya; dan/ atau d. Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat bersumber dari: a. kapitalisasi cadangan; dan b. keuntungan revaluasi asset; dan (7) Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai peraturan perudang-undangan. 8 (1) Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. (2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banya.k sarna dengan jumlah Direksi. Bagian Ketiga Dewan Pengawas
(1) K.PM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Mual Nauli. (2) Rapat sebagaimana dima.ksud pada ayat (1) terdiri atas: a. rapat tahunan; b. rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Mual Nauli; dan c. rapat luar biasa.
Membuka PDF…