DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 4 Tahun 2016

Nomor: 4
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 75

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan. 3. 4. 5. 6. 3 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 7. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa adalah kepala desa di Kabupaten Tapanuli Utara. 8. 9. Badan permusyawaratan desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama kepala Desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kekayaan Desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan desa yang bersangkutan. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pelayanan Umum atau Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Permodalan BUM Desa adalah permodalan yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, dan masyarakat desa dan sumber lain yang sah. Wilayah kerja BUM Desa adalah desa, antar desa dalam Kecamatan, Desa dalam Kabupaten Tapanuli Utara dan Desa dalam Provinsi Sumatera Utara dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penasihat adalah organ pengelola yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pelaksana operasional dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Pihak lain adalah instansi, lembaga, badan hukum dan perorangan diluar pemerintah desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 10 4 22.

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Lembaga Keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama Desa. Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa,
b.mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa:
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan umum warga,
f.membuka lapangan kerja,
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa,
b.potensi usaha ekonomi Desa,
c.sumberdaya alam di Desa,
d.sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan
e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Modal awal pendirian BUM Desa merupakan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

Pasal 4

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :

a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat,
b.organisasi pengelola BUM Desa,
c.modal usaha BUM Desa, dan
d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 5s (4 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, nama tempat dan kedudukan wilayah usaha, asas, fungsi dan jenis usaha, permodalan, organisasi dan kepengurusan, hak dan kewajiban, penetapan dan penggunaan hasil usaha, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, sanksi, dan pembinaan dan pengawasan. a. b. d. e. £ 1.

Pasal 5

(1)BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan secara musyawarah antar Desa yang difasilitasi badan kerja sama Desa dan dikoordinasikan oleh Camat.
(2)Badan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
(3)Badan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Desa,
2. b.Anggota BPD,
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa,
4. d.Lembaga Desa lainnya, dan
5. e.Tokoh Adat dan tokoh masyarakat.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
(5)Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 6

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dan 6
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60”6 (enam puluh

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)perseratus) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 8

Organisasi pengelola BUM Desa terpisah dari organisasi Pemerintahan Desa. Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berupa perseroan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Bentuk organisasi pengelola BUM Desa yang berupa perusahaan umum desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Perusahaan Umum Daerah. BUM Desa memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Jenis kegiatan usaha BUM Desa disesuaikan dengan perekonomian masyarakat desa setempat.

Pasal 9

Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) sekurang- kurangnya memuat nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, kepemilikan modal, kegiatan usaha dan kepengurusan. Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimasud dalam pasal 8 ayat (3) sekurang-kurangnya memuat hak dan kewajiban pengurus, masa bhakti kepengurusan, tata cara pengangkatan dan pemberhentian pengurus, penetapan operasional jenis usaha, sumber permodalan serta keuntungan dan kepailitan. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) dapat diubah paling singkat 1 (satu) tahun anggaran melalui musyawarah Desa. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga disahkan oleh kepala desa dan BPD serta disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 10

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

a.Penasihat:
b.Pelaksana Operasional, dan
c.Pengawas. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara melekat (ex-officio) oleh Kepala Desa. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berkewajiban:

a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa,
b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa: dan
c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berwenang:
a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan
b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.

Isi peraturan

Teks75PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGELOLAAN DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK DESA BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

(1)
(2)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)Lembaga Keuangan mikro adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata mata mencari keuntungan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama Desa. Pendirian BUM Desa bertujuan:

a.meningkatkan perekonomian Desa,
b.mengoptimalkan asset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa,
c.meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa:
d.mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga,
e.menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan pelayanan umum warga,
f.membuka lapangan kerja,
g.meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, dan
h.meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

BAB III

PENDIRIAN BUM DESA

Pasal 3

Pendirian BUM Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa. Desa dapat mendirikan BUM Desa dengan mempertimbangkan:

a.inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat Desa,
b.potensi usaha ekonomi Desa,
c.sumberdaya alam di Desa,
d.sumberdaya manusia yang mampu mengelola BUM Desa, dan
e.penyertaan modal dari Pemerintah Desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan Desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari usaha BUM Desa. Modal awal pendirian BUM Desa merupakan kekayaan milik Desa yang dipisahkan dan bukan milik kelompok ataupun perseorangan.

Pasal 4

BUM Desa didirikan melalui Musyawarah Desa. Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas :

a.pendirian BUM Desa sesuai dengan kondisi ekonomi dan sosial budaya masyarakat,
b.organisasi pengelola BUM Desa,
c.modal usaha BUM Desa, dan
d.Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Desa. Hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa. 5s (4 Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat: maksud dan tujuan, nama tempat dan kedudukan wilayah usaha, asas, fungsi dan jenis usaha, permodalan, organisasi dan kepengurusan, hak dan kewajiban, penetapan dan penggunaan hasil usaha, mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban, sanksi, dan pembinaan dan pengawasan. a. b. d. e. £ 1.

Pasal 5

(1)BUM Desa yang didirikan oleh 2 (dua) desa atau lebih ditetapkan dengan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dilakukan secara musyawarah antar Desa yang difasilitasi badan kerja sama Desa dan dikoordinasikan oleh Camat.
(2)Badan kerja sama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Peraturan Bersama Kepala Desa
(3)Badan kerjasama Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
1. a.Pemerintah Desa,
2. b.Anggota BPD,
3. c.Lembaga Kemasyarakatan Desa,
4. d.Lembaga Desa lainnya, dan
5. e.Tokoh Adat dan tokoh masyarakat.
(4)BUM Desa bersama ditetapkan dalam Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa bersama.
(5)Peraturan Bersama Kepala Desa tentang Pendirian BUM Desa Bersama paling sedikit memuat sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (4).

BAB IV

PENGURUSAN DAN PENGELOLAAN BUM DESA

Pasal 6

(1)BUM Desa dapat terdiri dari unit-unit usaha yang berbadan hukum.
(2)Unit usaha yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUM Desa dan masyarakat.
(3)Dalam hal BUM Desa tidak mempunyai unit-unit usaha yang berbadan hukum, bentuk organisasi BUM Desa didasarkan pada Peraturan Desa tentang Pendirian BUM Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

Pasal 7

BUM Desa dapat membentuk unit usaha meliputi:

a.Perseroan Terbatas sebagai persekutuan modal, dibentuk berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal sebagian besar dimiliki oleh BUM Desa, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, dan 6
b.Lembaga Keuangan Mikro dengan andil BUM Desa sebesar 60”6 (enam puluh

(1)
(2)
(3)
(4)(S)
(1)
(3)
(4)
(1)
(2)
(3)
(4)perseratus) sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang lembaga keuangan mikro.

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa terdiri dari :

a.Penasihat:
b.Pelaksana Operasional, dan
c.Pengawas. Susunan kepengurusan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih oleh masyarakat Desa melalui Musyawarah Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Perundang-undangan. Penamaan susunan kepengurusan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan penyebutan nama setempat yang dilandasi semangat kekeluargaan dan kegotong-royongan. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan kepengurusan organisasi pengelola BUM Desa diatur dengan Peraturan Bupati. 7

BAB V

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG

Pasal 11

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dijabat secara melekat (ex-officio) oleh Kepala Desa. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berkewajiban:

a.memberikan nasihat kepada Pelaksana Operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa,
b.memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa: dan
c.mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan BUM Desa. Penasihat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a berwenang:
a.meminta penjelasan dari Pelaksana Operasional mengenai persoalan yang menyangkut pengelolaan usaha Desa, dan
b.melindungi usaha Desa terhadap hal-hal yang dapat menurunkan kinerja BUM Desa.