Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 5 Tahun 2016
- Nomor
- 5
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 45
Menimbang 1.Pasal 18ayat(6)Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun1945; 2.Undang-UndangNomor7DrtTahun 1956 tentang Pembentukan DaerahOtonomKabupaten-KabupatenDalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera jo.Undang-Undang Nomor15 Tahun1964 tentang Pembentukan Kabupaten Dairi jo.Undang-UndangNomor12Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah TingkatIITobaSamosir dan Kabupaten Daerah TingkatIIMandailing Natal jo. Undang-undangNomor9 Tahun 2003 tentang Pembentukan KabupatenNiasSelatan,Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Propinsi Sumatera Utara; 3.Undang-UndangNomor33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuanganantara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); Mengingat 2 4.Undang-UndangNomor 12Tahun 2011tentang Pembentukan PeraturanPerundang-undangan(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun 2011Nomor82, TambahanLembaran Negara RepublikIndonesiaNomor 5234); 5.Undang-UndangNomor6Tahun 2014tentangDesa, (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun 2014Nomor7, TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5496); 6.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia(LembaranNegara Tahun2014Nomor124,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5587),sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhir denganUndang-UndangNomor9 Tahun2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor23 Tahun 2014tentangPemerintahanDaerah (Lembaran NegaraTahun 2015Nomor246,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5589); 7.PeraturanPemerintahNomor43 Tahun2014Tentang Peraturan PelaksanaanUndang UndangNomor6 Tahun 2014tentangDesa(LembaranNegara RepublikIndonesia Tahun 2014Nomor123,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5539),sebagaimana telah diubah dengan PeraturanPemerintah Republik IndonesiaNomor47 Tahun2015tentang perubahan atasPeraturan Pemerintah Republik IndonesiaNomor43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-UndangNomor6 Tahun2014 tentang Desa(Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2015 Nomor157,Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor5717); 8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor114 Tahun 2014 tentang pedoman PembangunanDesa(Berita Negara Republik IndonesiaNomor2094); 9.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli UtaraNomor 11 Tahun 2006tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); 11.Peraturan DaerahNomor02 Tahun 2008tentangUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Tapanuli Utara(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2008 Nomor 2); 12.Peraturan Bupati Tapanuli Utara Nomor 15 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 11 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Pemerintah Desa; > 3 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA dan BUPATI TAPANULI UTARA
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DESA
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
* unsur f 4
4 BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB II
Keija sama Desa dimaksudkan untuk kepentingan kegiatan kemasyarakatan antar pelayanan Desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. t
BAB III RUANG LINGKUP KERJA SAMA
BAB III
Ruang lingkup Keija sama Desa meliputi ;
5 c.pembinaan kemasyarakatan Desa;dan d.pemberdayaanDesa.
Kerja sama Desadapatdilakukanantara: a.desa dengandesadalam1(satu)Kecamatan;dan b.desadengan desadilainKecamatan dalamsatuKabupaten.
ApabilaDesadenganDesadilainKabupaten dalam1(satu) Provinsimengadakan keijasama makaharusmengikuti ketentuanKerjasamaAntarDaerah.
KerjasamaDesadenganPihakKetigadapat dilakukan dengan instansi pemerintah atauswastamaupun perorangan sesuai denganobjekyangdikeijasamakan.
(1)Keija sama Desaditetapkan dalam PeraturanBersama Kepala Desa melaluikesepakatan musyawarah antarDesa. (2)Keija sama DesadenganPihak Ketigaditetapkan dengan Peijanjian Bersama.
Membuka PDF…