Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 6 Tahun 2016
- Nomor
- 6
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 20
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BAB I
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
8.Badanadalah sekumpulanorangdanatau modalyangmerupakan kesatuan,baik yangmelakukanusahamaupunyangtidakmelakukan usahayang meliputi perseroan terbatas,perseroan komanditer,perseroan lainnya,Badan UsahaMilikNegara(BUMN),atau Badan UsahaMilik Daerah(BUMD)dengannamadandalam bentukapapun,firma,kongsi, koperasi,dana pensiun,persekutuan,perkumpulan,yayasan,organisasi massa,organisasisosialpolitik,atau organisasi lainnya,lembaga,dan bentuk badan lainnyatermasukkontrakinvestasi kolektifdanbentuk usahatetap. Bangunan adalahwujudfisikhasilpekerjaankonstruksiyangmenyatu dengan tempat kedudukannya,baiksebagian maupunkeseluruhannya berada diatasdan ataudidalamtanahdanatauair,yangterdiridari bangunan gedungdan bangunanbukangedung. BangunanGedungadalahwujudfisikhasil pekerjaan konstruksiyang menyatudengan tempatkedudukannya,baiksebagian maupun keseluruhannyaberada diatasdanataudidalamtanahdanatauair, yangberfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya,baik untukhunianatautempattinggal,kegiatankeagamaan,kegiatanusaha, kegiatan sosial,budaya maupun kegiatankhusus. BangunanBukanGedung adalah bangunan yang menjadisatu kesatuan atautidak denganbangunangedung/kelompokbangunangedungpada bumi,baiksebagianmaupun keseluruhannya berada diatasdan atau bawah permukaantanah/daratan dan atauair,yangtidak membentuk ruangkegiatanuntuk manusia,antaralain menara,gapura,dan konstruksilainnya. Bangunanfungsikhusus adalah bangunansebagaimana dimaksud dalam angka9meliputibangunan gedunguntuk reaktor nuklir,instalasi pertahanandankeamanan,dan bangunansejenis yangdiputuskanoleh Menteri. Bangunan fungsihunian meliputibangunan untuk rumahtinggal tunggal, rumahtinggalderet,rumahsusun,danrumah tinggalsederhana. Bangunan fungsikeagamaanmeliputimesjid,gereja,pura,wihara,dan kelenteng serta rumahibadah lainnya. Bangunan fungsiusahameliputibangunan gedunguntuk perkantoran, perdagangan,perindustrian,perhotelan,wisata danrekreasi,terminal, dan penyimpanan. Bangunan fungsi sosial dan budaya terdiriatasBangunan olah raga, Bangunan pemakaman,meliputibangunan gedung untuk pendidikan, kebudayaan,pelayanan,kesehatan,laboratorium,dan pelayananumum. Prasarana dan sarana bangunangedung adalahfasilitas kelengkapandi dalam dandiluar bangunan gedung yangmendukung pemenuhan terselenggaranya fungsibangunan gedung. Mendirikanbangunan adalah pekerjaan konstruksi dan administrasi untuk mengadakan bangunan seluruhnya atau sebagian yang berhubungan memperbaiki / renovasi,dan menambah bangunan termasuk kegiatan melengkapi ketentuan dan atau persyaratan teknis serta administrasi bangunan. Izin Mendirikan Bangunan,yangselanjutnya disingkatIMBadalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerahkeeuali untuk bangunan fungsi khusus oleh pemerintah kepada pemilikbangunan gedung untuk membangunbaru,mengubah/ memperbaiki/ rehabilitasi/ renovasi, memperluas,mengurangi,dan atau merawat bangunan,dan atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. bangunan,pekerjaan mengadakandengan 19. 20.Memperbaiki /renovasi adalahpekerjaan memperbaikibangunanyang telahberdiri dengantidakmenambahluasatau merubah fungsibangunan lama,tetapi merubahmateridasar ataubentukbangunanlamaatau menambahtinggibangunan. Menambahbangunan adalahmenambahluasdan ataumenambah tingkatsuatubangunanyangada. Pemeliharaanbangunanadalah pekerjaan perawatankondisifisik bangunandengantidakmenambahluas ataumerubah denahatau merubahfungsibangunan atau merubahmateridasaratau merubah bentukataumenambahtinggibangunan. Membongkarbangunan adalahmembongkarataumerobohkanseluruh atausebagianbangunan,komponen,bahan bangunan,danatau prasarana dan sarana bangunanyangsudah ada. Gambar KeteranganSituasi Bangunan,selanjutnyadisingkatGKSBadalah keteranganyang menjelaskan rencanatataletak oangunandidalamsuatu persilsesuairencanatataruang kota yangmerupakan lampiran tak terpisahkandariSIMB. Rencana Tata Ruang Kabupatenadalahhasil perencanaantata ruang Kabupaten TapanuliUtaraberuparencana umumtataruangkota, rencanadetailtataruang kota, rencanatata bangunan dan lingkungan sertaperaturanzonasi. Sempadan Bangunan adalahruang yangmembatasi bagian persiltanah yangbolehdantidakbolehdibangun,terdiridari sempadan muka bangunan,sempadan sampingbangunan,dan sempadan belakang bangunan. Ketinggianbangunan adalah batasmaksimumtinggisuatu bangunan dari ataspermukaan jalandidepanlokasi yang dimohon. Retribusi Daerah,yangselanjutnyadisebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaranatas jasa ataupemberian izintertentu yang khususdisediakandan ataudiberikan oleh Pemerintah Daerahuntuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpundanmengolah data,keterangan,dan atau bukti yang dilaksanakan secaraobyektifdan profesional berdasarkansuatu standarpemeriksaanuntukmenguji kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi dalamrangkamelaksanakan ketentuan peraturanretribusi daerah. Penyidikantindak pidanadibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yangdilakukanoleh penyidik untukmencariserta mengumpulkan buktiyangdengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi yangteijadi serta menemukan tersangkanya. Hariadalah hari keija. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. BABII MAKSUD, TUJUAN,DAN SASARAN Pasal 2 Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraanIMBdi Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara.
Peraturan Daerah ini bertujuan untuk : a.mewujudkan bangunan gedung yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan fungsi dan tata ruang,yang diselenggarakan secara tertib untuk menjamin keandalan teknis bangunan gedung;dan b.mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraanIMB.
PelayananIMBdiberikandengansasaranuntuk: a.pembinaanpenyelenggaraanbangunangedung; dan b.administrasi perizinanbangunangedung. BABIII PELAYANANPERIZINAN Pasal 5 (1)JenispelayananIMB: a.pelayanan pembinaanpenyelenggaraanbangunan;dan b.pelayananadministrasi perizinanbangunan. (2)PelayananIMByangdikenakanretribusiadalahpelayanan pembinaan penyelenggaraanbangunangedung sebagaimanadimaksudpada ayat(1) hurufa,yaitu: a.untukkegiatan pembangunan gedung baru; b.rehabilitasi/renovasibangunan gedung;dan c.pelestarian /pemugaran. (3)Pelayanan administrasi perizinanbangunan,meliputi: a.pemecahandokumenIMB; b.pembuatan duplikat/copy dokumenIMByangdilegalisasikan sebagaipenggantidokumenIMByang hilangataurusak; c.pemutakhiran datadan/atau perubahannonteknis lainnyaatas permohonanpemilikbangunan gedung.
Bangunan gedungmilikpemerintahwajib memilikiIMB.
Pelayananizinmendirikanbangunan adalahpemberianizinuntukmendirikan suatubangunandan pelayanan administrasi perizinan bangunan meliputi kegiatan peninjauanlokasidanpenilaian desaindanpemantauan pelaksanaan pembangunannyaagartetap sesuai dengan rencana teknisbangunan dan rencanatataruang,danpengawasan penggunaan bangunanyang meliputi pemeriksaan dalamrangkamemenuhisyaratkeselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut. BABIV PERIZINAN Pasal 8 (1)Setiap orang pribadiatau badan yang mendirikan bangunan gedung di daerahharusmemperolehIMBuntuk pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dari Bupati. (2)IMBdiberikan terhadapkawasan yang peruntukan tanahnya telah ditetapkan sesuai denganrencanatata ruang wilayahdansecara teknis memenuhiketentuanrencana tata ruang serta memenuhi persyaratan keandalan bangunan gedung.
(4)Penetapan KeputusanIMBsebagaimana dimaksud pada ayat(3), wajib diterbitkan paling lambat 14(empat belas)hari terhitung sejak semua persyaratan dinyatakan lengkap dan benar. (5)Bangunan yang didirikan harus sesuai denganIMByang diterbitkan. (6 )Bangunan yang ditambah dan diperbaiki/ renovasi harus sesuai dengan IMB yang diterbitkan. (7)Dokumen AdministrasiyangdimilikiorangpribadiatauBadandapat diajukan perubahannyaberdasarkansalah satuataubeberapaalasan sebagaimanadimaksuddalamPasal5ayat(3). BABV FUNGSI DANKLASIFIKASIBANGUNANGEDUNG Pasal 9 (1)Bangunan gedungdikelompokkan berdasarkan fungsiutamanyasebagai berikut: a.fungsi hunian; b.fungsi keagamaan; c.fungsiusaha; d.fungsi sosialdanbudaya; e.fungsikhusus. (2)Fungsibangunan gedung sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapat memiliki lebihdari1(satu)fungsi. (3)Bangunan gedungdidirikansesuai dengan ketentuan dalamRTRW nasional, RTRWProvinsi,RTRWKabupaten,RDTR/penetapanzonasi Kabupaten,dan/atauRTBL. (4)Ketentuanmengenaifungsibangunangedungsebagaimana dimaksudpada ayat(1)diaturlebihlanjutdengan PeraturanBupati.
(1)Klasifikasibangunangedungditentukan berdasarkan: a.tingkat kompleksitas; b.tingkat permanensi; c.tingkatresikokebakaran; d.zonasi gempa; e.lokasi; f.ketinggian;dan g.kepemilikan. (2)Ketentuan lebihlanjutmengena klasifikasibangunangedung sebagaimana dimaksudpada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BABVI PERSYARATAN PERMOHONANPENERBITANIMB
Persyaratan permohonan penerbitan1MBmeliputi : a.persyaratan administrate;dan b.persyaratan teknis.
(1)Setiap orang dan/atau badan hukum termasuk instansi pemerintah yang mengajukan permohonanIMBharusmemenuhi seluruh persyaratan administratif dan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 11. (2)Dalam pengajuan permohonan permohonanIMBsebagaimana dimaksud pada ayat(1),Pemerintah Daerahharus: a.melayani permohonanIMBsesuai dengan ketentuan yang berlaku; b.menyampaikan persyaratan permohonanIMBdengan jelas. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan permohonan penerbitanIMB sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BABVII TATA CARAPENYELENGGARAANIMB Pasal 13 (1)PengaturanpenyelenggaraanIMBmeliputi : a.pengendalianpenyelenggaraanbangunangedung; b.pembagian kewenanganpenerbitanIMB; c.tahapanpenyelenggaraanIMB- d.IMBbertahap; e.jangkawaktuprosespermohonandanpenerbitanIMB; f.perubahanrencanateknisdalamtahap pelaksanaan konstruksi; g.pembekuan danpencabutanIMB; h.pendataanbangunangedungjdan i.IMBuntuk bangunangedungyangdibangunkolektif. (2)Ketentuan lebihlanjutmengenai tatacarapenyelenggaraanIMB sebagaimanadimaksudpada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BABVIII RETRIBUSIIMB Pasal 14 (1)RetribusiIMBmeliputi: a.jeniskegiatandanobjekyangdikenakanretribusi; b.perhitungan retribusiIMB;
(2)Ketentuan lebihlanjutmengenai retribusiIMBdiatur dengan Peraturan Bupati denganberpedoman kepadaPeraturanPerundang-undangan. BABIX DOKUMEN IMB
(1)DokumenIMBditerbitkan dengan Keputusan Bupati. (2)DokumenIMBsebagaimana dimaksud pada ayat(1)ditandatanganioleh Pejabat yang menyelenggarakanIMBatasnama Bupati. (3)Ketentuan lebihlanjutmengenai dokumenIMBsebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BABX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
(1)Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undanganyang berlakudan setelah dilakukan pembinaan dan pengawasanserta penyampaian teguransecaratertulis sebanyak 3(tiga)kaliberturut-turut, maka Bupati memerintahkan Instansi terkait untuk merobohkan sebagian maupun keseluruhan bangunan yang dinyatakan: a.tidak memiliki dan atau menyimpang dariIMByang diterbitkan; b.tidak sesuai dengan rencana tata ruang Kabupaten; c.konstruksi bangunan tersebut seluruhnya atau sebagian rusak sehingga membahayakan penghuninya dan atau masyarakat;dan d.mengganggu keindahan dan keserasian estetika kota. (2)Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)diatur dengan Peraturan Bupati. BABXI SANKSIADMINISTRASI
(1)Bupatidapatmengenakansanksiataspelanggaran PeraturanDaerahini. (2)Sanksi sebagaimanadimaksudpadaayat(1)dapatberupa: a.peringatan tertulis; b.pembatasankegiatanpembangunan; c.penghentian sementaraatautetappadapekerjaanpelaksanaan pembangunan; d.penutupanlokasidanpenyegelan; e.pembekuanIMB;
Membuka PDF…