DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 Tahun 2016

Nomor: 7
Tahun: 2016
Ditetapkan: 28 Oktober 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR04TAHUN2015TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 Nomor04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor04),diubah sebagai berikut: 4 1.KetentuanPasal1diubah,disisipkan1(satu)angka antara angka21dan angka22,yakni angka 21A,sehinggaPasal1berbunyisebagai berikut :

Pasal 1

DalamPeraturanDaerah ini yangdimaksud dengan:

1.Daerahadalah Kabupaten TapanuliUtara.
2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaranurusan pemerintahan oleh pemerintahdaerah dandewan perwakilanrakyat daerah menurutasasotonomidantugas pembantuan denganprinsipotonomi seluas-luasnyadalam sistemdan prisnsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNegara RepublikIndonesiaTahun1945.
3.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom. 4.BupatiadalahBupati Tapanuli Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangselanjutnya disingkatDPRD, adalah lembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukansebagai unsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah. 6.PengadilanNegeriadalahPengadilanNegeriTarutung. 7.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Tapanuli Utara. 8.PegawaiNegeriSipil,yang selanjutnya disingkatPNS,adalahPNS yang bertugas diPemerintahDaerah Kabupaten TapanuliUtara. 9.Camat adalahpemimpindankoordinator kecamatan dalam Kabupaten Tapanuli Utara. 10.Kecamatan adalahwilayahkeijaCamat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 11.Pejabatadalahpegawaiatau perangkatDesayang ditunjukuntuk melakukansuatu tugasPejabatKepala Kepala Desa. 12.Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilikibatas wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asas usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuan 13.Dusun adalahbagian wilayah Desa yangmerupakanwilayah Desa. 14.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraanurusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15.Pemerintah Desaadalah kepala Desaatauyang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16.Badan Permusyawaratan Desa,selanjutnya disebutBPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5 17.AnggaranPendapatandan BelanjaDesa,selanjutnyadisebutAPB Desa,adalahrencanakeuangantahunanPemerintahan Desa, yang ditetapkan denganPeraturanDesa. 18.KeputusanKepalaDesaadalahpenetapan yangbersifat konkrit, individual,danfinal. 19.Evaluasiadalahpengkajiandanpenilaianterhadap rancangan PeraturanDesauntukmengetahuibertentangandengan kepentingan umumdan/atauPeraturanPerundang-undanganyanglebih tinggi. 20.LembagaKemasyarakatanadalahlembagayangdibentukoleh masyarakatsesuai dengankebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desadalammemberdayakanmasyarakat. 21.PanitiapemilihanKepala Desatingkat desayangselanjutnya disebut PanitiaPemilihanadalahPanitiayangdibentukolehBPDuntuk menyelenggarakanproses pemilihankepadaDesa. 21A.Panitia Pemilihan Kepala DesatingkatKabupatenyangselanjutnya disebut PanitiaPemilihan diKabupaten adalahPanitiayang dibentuk oleh Bupatiuntukmenyelenggarakanprosespemilihan kepalaDesa di tingkatKabupaten. 22.Calon Kepala Desaadalahcalon kepaladesa yang ditetapkan oleh PanitiaPemilihansebagai calonyangberhakdipilihmenjadiKepala Desa. 23.Calon Kepala Desa Terpilihadalahcalon Kepala Desa yang memperolehsuaraterbanyak dalam pelaksanaanpemilihankepala Desa. 24.Keluargainti adalahunitterkecildalammasyarakatyang terdiridari suami-istri,atausuami-istri-anak,atau ayah-anak,atauibu-anak. 25.Pemilihadalah penduduk desa yang bersangkutandantelah memenuhi persyaratanuntukmenggunakan hakpilihdalam pemilihan kepala Desa. 26.Daftar PemilihTetap,selanjutnya disebutDPT,adalah daftarpemilih yang telah ditetapkanolehPanitiaPemilihan sebagaidasar penentuan identitas pemilihdan jumlahpemilihdalampemilihan kepala Desa. 27.Daftar PemilihTambahan adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan usulan daripemilihkarenabelum terdaftar dalamDaftar PemilihSementara.
28.Kampanye adalahsuatukegiatan yang dilakukan oleh Calon kepala Desauntukmeyakinkan parapemilihdalam rangka mendapatkan dukungan.
29.Tempat Pemungutan Suara,selanjutnya disingkatTPSadalah tempat dilaksanakannyapemungutan suara.
30.Hariadalah hari keija.
2.Ketentuan Pasal2ayat(3)diubah, sehingga Pasal 2berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu 6(enam)tahun.
(3)Dalam hal teijadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati harus menunjuk penjabat kepala desa. 6
(4)Penjabatkepala desa sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diusulkan olehCamatberasaldariPNSyangadadi lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
(5)Penjabat kepaladesamelaksanakantugassebagai kepala desasampai dengan dilantiknya kepaladesaterpilih.
(6)Pemilihankepaladesasecara bergelombangsebagaimana dimaksud dalamPasal 2dapatdilaksanakan dengan mempertimbangkan: a.pengelompokanwaktu berakhimya masa jabatankepaladesadi wilayahKabupaten; b.kemampuankeuangan daerah;dan/atau
1. c.ketersediaanPNSdilingkungan Pemerintah daerahkabupatenyang memenuhi persyaratan sebagai penjabatkepala Desa.
(7)Pemilihankepala Desasecara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan paling banyak3(tiga)kali dalam jangka waktu6(enam)tahun.
(8)Pemilihankepaladesabergelombangsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan denganintervalwaktupalinglama2(dua)tahun.
(9)Pengelompokanwaktu berakhimya masajabatankepaladesa merupakan kewenangan Bupatiyang lebihlanjutdiaturdengan PeraturanBupati. 3.Ketentuan Pasal6diubah,ditambahkan2(dua)ayat,yakni ayat(7),ayat
(8)dan ayat(9),sehingga Pasal6berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 6

(1)Pembentukan panitiapemilihan kepaladesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal5hurufcdisampaikansecaratertulisolehBPDkepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia pemilihan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan KeputusanBPDdengansusunan sebagai berikut: :Salahseorangdari lembaga kemasyarakatan desa,tokohmasyarakat/adat/ golonganprofesi/ perwakilan kelompokmasyarakat. :Salah seorang perangkatdesa. :Salahseorangdarianggota panitia pemilihan. Beberapa orangyang berasaldarilembaga kemasyarakatan desa,tokohmasyarakat/adat/ golongan profesi/ perwakilan kelompokmasyarakatyangada,perangkatDesa, anggotaBPDdan disesuaikan dengan kebutuhan danjumlah pemilih. Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
(3)Jumlah panitia pemilihanadalahganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
(4)Komposisi panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Kepaladesa dan KetuaBPDtidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan.
(6)Bilamana salah seorang panitia pemilihan akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa,yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan dan ketuaBPDmenetapkan pengganti yang mengundurkan diri.
(7)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilarang mengundurkan diri dalam hal proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah berlangsung; 7
(8)Pengundurandiri PanitiaPemilihansetelahprosestahapan berlangsung sebagaimana dimaksud ayat(6)dikenakan sanksi.
(9)DalamhalKetuadanatauanggotaPanitia Pemilihan meninggaldunia sebelumberakhirmasa tugasnya,makaBPDmelakukanmusyawarah untukmemilihpengganti. 4.KetentuanPasal8ayat(2)hurufddiubah,sehinggapasal8berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemilihyangmenggunakanhakpilih,harusterdaftarsebagaipemilih;
(2)Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat(1)harusmemenuhisyarat : a.penduduk desayangpadaharipemungutan suarapemilihan kepala desasudahberumur 17(tujuhbelas)tahunatau sudah/pernah menikahditetapkan sebagaipemilih; b.nyata-nyata tidaksedang terganggujiwa/ingatannya;
1. c.tidak sedang dicabut hakpilihnyaberdasarkan putusanpengadilan yang telah memperolehkekuatanhukumtetapjdan d.bertempattinggal didesa sekurang-kurangnya6(enam)bulan sebelumdisahkan daftarpemilihsementara yangdibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  1. 5.Ketentuanpasal 11ayat(2)huruf bdiubah,dan ditambahkan1(satu) ayat,yakni ayat(4), sehinggaPasal11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalamPasal10 ayat(2), pemilihatauanggota keluargadapatmengajukanusulperbaikan mengenai penulisan nama dan/atauidentitas lainnya.
(2)Selainusul perbaikan sebagaimana dimaksudpada ayat(1), pemilih atauanggota keluargadapatmemberikan informasiyang meliputi: a.pemilihyang terdaftarsudahmeninggaldunia; b.pemilihsudahtidak bertempattinggal didesa tersebut; c.pemilih yangsudah nikah di bawah umur 17(tujuh belas)tahun; atau d.pemilihyang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagaipemilih.
(3)Apabilausulperbaikandaninformasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)diterima, panitiapemilihan segera mengadakan perbaikandaftarpemilihsementara.
(4)Dalam halusulperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diterima, Panitia Pemilihanmembuat alasan tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah,ditambahkan3(tiga)ayat, yakni ayat(1),ayat
(2)dan ayat(3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftarpemilihdan dapat dihadiri para calon kepala Desa.
(2)Para calon Kepala Desa yang tidak ikut menghadiri proses penetapan DPTdianggap telah menyetujui hasil penetapanDPTsetelah menerima surat undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati. 8

7.Ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f diubah, huruf h dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.sudah pemah menikah dan atau mempunyai pasangan (istri/suami) sah menurut hukum negara Republik Indonesia;
e.berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat dan atau paket *B” yang dinyatakan dengan lulus;
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
g.bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
h.dihapus
i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan bemlang-ulang;
k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.berbadan sehat dan dinyatakan bebas dari narkoba dengan ditandai oleh surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tamtung Kabupaten Tapanuli Utara; dan
m.tidak pemah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
n.Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila calon kepala desa tersebut terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa.
1. 8.Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A), ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. 9 (3A)Pengumuman sebagaimanadimaksudpadaayat(3)selama3(tiga) hariberturut-turutditempatstrategisyangmudah dijangkau masyarakat.
(4)Masukanmasyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(3),wajib diprosesdanditindaklanjutipanitiapemilihanmelaluimusyawarah panitiapemilihandandituangkandalam Berita Acara.
(5)Bentuk formatklarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)akan diaturlebihlanjutdengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal22ayat(2)dan ayat(3)diubah,sehingga Pasal 22 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 22

(1)Dalamhalbakal calon yangmemenuhi persyaratansebagaimana dimaksuddalamPasal 19kurang dari2(dua)orang,panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaranselama 20(duapuluh)hari.
(2)Dalamhalbakalcalonyang memenuhi persyaratantetap kurang dari2 (dua)orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat(1), Bupatimenunda pelaksanaanpemilihan kepala Desasampaidengangelombang pemilihanKepalaDesa berikutnya.
(3)Apabiladalamtenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) masajabatankepala Desa berakhir,Bupati mengangkatpenjabat kepaladesa dariPNSdi lingkunganPemerintah Daerah. 10.Ketentuan Pasal23ayat(1),ayat(2)danayat(8)diubah,danayat(6),ayat
(7)danayat(9)dihapus,sehingga Pasal23berbunyisebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalamhal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpadaPasal19lebihdari5(lima)orang,panitia pemilihan melakukan seleksi akademis.
(2)Panitia Pemilihankepala Desa melaporkan kepadaBPDuntuk diteruskan kepada BupatimelaluiCamatpalinglama3(tiga)hari setelahbataswaktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi akademis.
(3)Seleksiakademis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan olehpanitia Kabupatenataspermintaan Panitia Pemilihan kepalaDesa;
(4)Panitia PemilihanKabupaten melaporkan hasil seleksi akademis kepada Bupati.
(5)Hasilseleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) selanjutnya menjadidasarbagi panitia Pemilihan kepala Desauntuk menetapkan calonkepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Biaya seleksi akademis yang akan dilaksanakan kepada calon kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(9)Dihapus. 10

11.Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, ayat (10) dihapus, dan ditambah 6 (enam) ayat, yakni ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
(2)Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
(3)Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
(4)Panitia pemilihan wajib mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
(6)Calon kepala Desa yang sudah diumumkan dan tidak mengikuti tahapan lanjutan pemilihan kepala desa karena meninggal dunia, sakit dan mengundurkan diri maka proses pemilihan tetap beijalan sebagaimana mestinya.
(7)Bilamana calon kepala Desa tersisa hanya 1 (satu) orang dikarenakan sebagaimana disebut pada ayat (6) maka proses pemilihan tetap beijalan sebagaimana mestinya dengan 1 (satu) calon.
(8)Calon kepala desa yang sakit sebagaimana dimaksud ayat (6) dibuktikan dengan surat pernyataan calon bahwa yang bersangkutan sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter.
(9)Calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sanksi.
(10)Dihapus
(11)Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui musyawarah yang dihadiri minimal 50% + 1 jumlah panitia pemilihan.
(12)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan dalam Berita Acara Penetapan.
(13)Dalam hal calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditemukan kemudian kecurangan dalam persyaratan administrasi, calon kepala desa dimaksud dapat dibatalkan dari pencalonan.
(14)Calon yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam Berita Acara dengan menyebut alasan pembatalan.
(15)Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (13) berlaku sampai dengan sebelum pelantikan.
(16)Dalam hal setelah pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (13) teijadi maka perolehan suara terbanyak menjadi pemenang dan berlaku apabila hanya menyisakan 1 (satu) kandidat calon.

12.Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 11

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

DalamPeraturanDaerah ini yangdimaksud dengan:

1.Daerahadalah Kabupaten TapanuliUtara.
2.PemerintahanDaerahadalahpenyelenggaranurusan pemerintahan oleh pemerintahdaerah dandewan perwakilanrakyat daerah menurutasasotonomidantugas pembantuan denganprinsipotonomi seluas-luasnyadalam sistemdan prisnsipNegaraKesatuanRepublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-UndangNegara RepublikIndonesiaTahun1945.
3.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerahyangmemimpinpelaksanaan urusan pemerintahanyangmenjadikewenangandaerahotonom. 4.BupatiadalahBupati Tapanuli Utara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yangselanjutnya disingkatDPRD, adalah lembagaperwakilanrakyatdaerahyangberkedudukansebagai unsurpenyelenggaraPemerintahan Daerah. 6.PengadilanNegeriadalahPengadilanNegeriTarutung. 7.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Tapanuli Utara. 8.PegawaiNegeriSipil,yang selanjutnya disingkatPNS,adalahPNS yang bertugas diPemerintahDaerah Kabupaten TapanuliUtara. 9.Camat adalahpemimpindankoordinator kecamatan dalam Kabupaten Tapanuli Utara. 10.Kecamatan adalahwilayahkeijaCamat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 11.Pejabatadalahpegawaiatau perangkatDesayang ditunjukuntuk melakukansuatu tugasPejabatKepala Kepala Desa. 12.Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilikibatas wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asas usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuan 13.Dusun adalahbagian wilayah Desa yangmerupakanwilayah Desa. 14.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraanurusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15.Pemerintah Desaadalah kepala Desaatauyang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16.Badan Permusyawaratan Desa,selanjutnya disebutBPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5 17.AnggaranPendapatandan BelanjaDesa,selanjutnyadisebutAPB Desa,adalahrencanakeuangantahunanPemerintahan Desa, yang ditetapkan denganPeraturanDesa. 18.KeputusanKepalaDesaadalahpenetapan yangbersifat konkrit, individual,danfinal. 19.Evaluasiadalahpengkajiandanpenilaianterhadap rancangan PeraturanDesauntukmengetahuibertentangandengan kepentingan umumdan/atauPeraturanPerundang-undanganyanglebih tinggi. 20.LembagaKemasyarakatanadalahlembagayangdibentukoleh masyarakatsesuai dengankebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desadalammemberdayakanmasyarakat. 21.PanitiapemilihanKepala Desatingkat desayangselanjutnya disebut PanitiaPemilihanadalahPanitiayangdibentukolehBPDuntuk menyelenggarakanproses pemilihankepadaDesa. 21A.Panitia Pemilihan Kepala DesatingkatKabupatenyangselanjutnya disebut PanitiaPemilihan diKabupaten adalahPanitiayang dibentuk oleh Bupatiuntukmenyelenggarakanprosespemilihan kepalaDesa di tingkatKabupaten. 22.Calon Kepala Desaadalahcalon kepaladesa yang ditetapkan oleh PanitiaPemilihansebagai calonyangberhakdipilihmenjadiKepala Desa. 23.Calon Kepala Desa Terpilihadalahcalon Kepala Desa yang memperolehsuaraterbanyak dalam pelaksanaanpemilihankepala Desa. 24.Keluargainti adalahunitterkecildalammasyarakatyang terdiridari suami-istri,atausuami-istri-anak,atau ayah-anak,atauibu-anak. 25.Pemilihadalah penduduk desa yang bersangkutandantelah memenuhi persyaratanuntukmenggunakan hakpilihdalam pemilihan kepala Desa. 26.Daftar PemilihTetap,selanjutnya disebutDPT,adalah daftarpemilih yang telah ditetapkanolehPanitiaPemilihan sebagaidasar penentuan identitas pemilihdan jumlahpemilihdalampemilihan kepala Desa. 27.Daftar PemilihTambahan adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan usulan daripemilihkarenabelum terdaftar dalamDaftar PemilihSementara.
28.Kampanye adalahsuatukegiatan yang dilakukan oleh Calon kepala Desauntukmeyakinkan parapemilihdalam rangka mendapatkan dukungan.
29.Tempat Pemungutan Suara,selanjutnya disingkatTPSadalah tempat dilaksanakannyapemungutan suara.
30.Hariadalah hari keija.
2.Ketentuan Pasal2ayat(3)diubah, sehingga Pasal 2berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Daerah.
(2)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu 6(enam)tahun.
(3)Dalam hal teijadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati harus menunjuk penjabat kepala desa. 6
(4)Penjabatkepala desa sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diusulkan olehCamatberasaldariPNSyangadadi lingkungan pemerintah daerah kabupaten.
(5)Penjabat kepaladesamelaksanakantugassebagai kepala desasampai dengan dilantiknya kepaladesaterpilih.
(6)Pemilihankepaladesasecara bergelombangsebagaimana dimaksud dalamPasal 2dapatdilaksanakan dengan mempertimbangkan: a.pengelompokanwaktu berakhimya masa jabatankepaladesadi wilayahKabupaten; b.kemampuankeuangan daerah;dan/atau
1. c.ketersediaanPNSdilingkungan Pemerintah daerahkabupatenyang memenuhi persyaratan sebagai penjabatkepala Desa.
(7)Pemilihankepala Desasecara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan paling banyak3(tiga)kali dalam jangka waktu6(enam)tahun.
(8)Pemilihankepaladesabergelombangsebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dilakukan denganintervalwaktupalinglama2(dua)tahun.
(9)Pengelompokanwaktu berakhimya masajabatankepaladesa merupakan kewenangan Bupatiyang lebihlanjutdiaturdengan PeraturanBupati. 3.Ketentuan Pasal6diubah,ditambahkan2(dua)ayat,yakni ayat(7),ayat
(8)dan ayat(9),sehingga Pasal6berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 6

(1)Pembentukan panitiapemilihan kepaladesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal5hurufcdisampaikansecaratertulisolehBPDkepada Bupati melalui Camat.
(2)Panitia pemilihan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan KeputusanBPDdengansusunan sebagai berikut: :Salahseorangdari lembaga kemasyarakatan desa,tokohmasyarakat/adat/ golonganprofesi/ perwakilan kelompokmasyarakat. :Salah seorang perangkatdesa. :Salahseorangdarianggota panitia pemilihan. Beberapa orangyang berasaldarilembaga kemasyarakatan desa,tokohmasyarakat/adat/ golongan profesi/ perwakilan kelompokmasyarakatyangada,perangkatDesa, anggotaBPDdan disesuaikan dengan kebutuhan danjumlah pemilih. Ketua Sekretaris Bendahara Anggota
(3)Jumlah panitia pemilihanadalahganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa.
(4)Komposisi panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati.
(5)Kepaladesa dan KetuaBPDtidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan.
(6)Bilamana salah seorang panitia pemilihan akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa,yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan dan ketuaBPDmenetapkan pengganti yang mengundurkan diri.
(7)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilarang mengundurkan diri dalam hal proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah berlangsung; 7
(8)Pengundurandiri PanitiaPemilihansetelahprosestahapan berlangsung sebagaimana dimaksud ayat(6)dikenakan sanksi.
(9)DalamhalKetuadanatauanggotaPanitia Pemilihan meninggaldunia sebelumberakhirmasa tugasnya,makaBPDmelakukanmusyawarah untukmemilihpengganti. 4.KetentuanPasal8ayat(2)hurufddiubah,sehinggapasal8berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)Pemilihyangmenggunakanhakpilih,harusterdaftarsebagaipemilih;
(2)Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat(1)harusmemenuhisyarat : a.penduduk desayangpadaharipemungutan suarapemilihan kepala desasudahberumur 17(tujuhbelas)tahunatau sudah/pernah menikahditetapkan sebagaipemilih; b.nyata-nyata tidaksedang terganggujiwa/ingatannya;
1. c.tidak sedang dicabut hakpilihnyaberdasarkan putusanpengadilan yang telah memperolehkekuatanhukumtetapjdan d.bertempattinggal didesa sekurang-kurangnya6(enam)bulan sebelumdisahkan daftarpemilihsementara yangdibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk.
  1. 5.Ketentuanpasal 11ayat(2)huruf bdiubah,dan ditambahkan1(satu) ayat,yakni ayat(4), sehinggaPasal11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalamPasal10 ayat(2), pemilihatauanggota keluargadapatmengajukanusulperbaikan mengenai penulisan nama dan/atauidentitas lainnya.
(2)Selainusul perbaikan sebagaimana dimaksudpada ayat(1), pemilih atauanggota keluargadapatmemberikan informasiyang meliputi: a.pemilihyang terdaftarsudahmeninggaldunia; b.pemilihsudahtidak bertempattinggal didesa tersebut; c.pemilih yangsudah nikah di bawah umur 17(tujuh belas)tahun; atau d.pemilihyang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagaipemilih.
(3)Apabilausulperbaikandaninformasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)diterima, panitiapemilihan segera mengadakan perbaikandaftarpemilihsementara.
(4)Dalam halusulperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diterima, Panitia Pemilihanmembuat alasan tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah,ditambahkan3(tiga)ayat, yakni ayat(1),ayat
(2)dan ayat(3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftarpemilihdan dapat dihadiri para calon kepala Desa.
(2)Para calon Kepala Desa yang tidak ikut menghadiri proses penetapan DPTdianggap telah menyetujui hasil penetapanDPTsetelah menerima surat undangan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati. 8

7.Ketentuan Pasal 19 huruf d dan huruf f diubah, huruf h dihapus dan ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf n, sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a.warga Negara Republik Indonesia;
b.bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c.memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
d.sudah pemah menikah dan atau mempunyai pasangan (istri/suami) sah menurut hukum negara Republik Indonesia;
e.berpendidikan paling rendah sekolah menengah pertama atau sederajat dan atau paket *B” yang dinyatakan dengan lulus;
f.berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
g.bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
h.dihapus
i.tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
j.tidak pemah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pemah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan bemlang-ulang;
k.tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
l.berbadan sehat dan dinyatakan bebas dari narkoba dengan ditandai oleh surat keterangan dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah Tamtung Kabupaten Tapanuli Utara; dan
m.tidak pemah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa.
n.Bersedia bertempat tinggal di desa yang bersangkutan apabila calon kepala desa tersebut terpilih dan ditetapkan sebagai kepala desa.
1. 8.Ketentuan Pasal 20 ayat (4) diubah, diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A), ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 20

(1)Panitia pemilihan melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan.
(2)Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang.
(3)Panitia pemilihan mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan. 9 (3A)Pengumuman sebagaimanadimaksudpadaayat(3)selama3(tiga) hariberturut-turutditempatstrategisyangmudah dijangkau masyarakat.
(4)Masukanmasyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(3),wajib diprosesdanditindaklanjutipanitiapemilihanmelaluimusyawarah panitiapemilihandandituangkandalam Berita Acara.
(5)Bentuk formatklarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)akan diaturlebihlanjutdengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal22ayat(2)dan ayat(3)diubah,sehingga Pasal 22 berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 22

(1)Dalamhalbakal calon yangmemenuhi persyaratansebagaimana dimaksuddalamPasal 19kurang dari2(dua)orang,panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaranselama 20(duapuluh)hari.
(2)Dalamhalbakalcalonyang memenuhi persyaratantetap kurang dari2 (dua)orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat(1), Bupatimenunda pelaksanaanpemilihan kepala Desasampaidengangelombang pemilihanKepalaDesa berikutnya.
(3)Apabiladalamtenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) masajabatankepala Desa berakhir,Bupati mengangkatpenjabat kepaladesa dariPNSdi lingkunganPemerintah Daerah. 10.Ketentuan Pasal23ayat(1),ayat(2)danayat(8)diubah,danayat(6),ayat
(7)danayat(9)dihapus,sehingga Pasal23berbunyisebagai berikut:

Pasal 23

(1)Dalamhal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpadaPasal19lebihdari5(lima)orang,panitia pemilihan melakukan seleksi akademis.
(2)Panitia Pemilihankepala Desa melaporkan kepadaBPDuntuk diteruskan kepada BupatimelaluiCamatpalinglama3(tiga)hari setelahbataswaktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi akademis.
(3)Seleksiakademis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan olehpanitia Kabupatenataspermintaan Panitia Pemilihan kepalaDesa;
(4)Panitia PemilihanKabupaten melaporkan hasil seleksi akademis kepada Bupati.
(5)Hasilseleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) selanjutnya menjadidasarbagi panitia Pemilihan kepala Desauntuk menetapkan calonkepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa.
(6)Dihapus.
(7)Dihapus.
(8)Biaya seleksi akademis yang akan dilaksanakan kepada calon kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(9)Dihapus. 10

11.Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, ayat (10) dihapus, dan ditambah 6 (enam) ayat, yakni ayat (11), ayat (12), ayat (13), ayat (14), ayat (15) dan ayat (16), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 24

(1)Penetapan calon kepala desa disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan.
(2)Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon;
(3)Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Desa.
(4)Panitia pemilihan wajib mengumumkan melalui media massa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
(5)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
(6)Calon kepala Desa yang sudah diumumkan dan tidak mengikuti tahapan lanjutan pemilihan kepala desa karena meninggal dunia, sakit dan mengundurkan diri maka proses pemilihan tetap beijalan sebagaimana mestinya.
(7)Bilamana calon kepala Desa tersisa hanya 1 (satu) orang dikarenakan sebagaimana disebut pada ayat (6) maka proses pemilihan tetap beijalan sebagaimana mestinya dengan 1 (satu) calon.
(8)Calon kepala desa yang sakit sebagaimana dimaksud ayat (6) dibuktikan dengan surat pernyataan calon bahwa yang bersangkutan sakit dilengkapi dengan surat keterangan dokter.
(9)Calon kepala desa yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud ayat (6) dikenakan sanksi.
(10)Dihapus
(11)Penetapan Calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) melalui musyawarah yang dihadiri minimal 50% + 1 jumlah panitia pemilihan.
(12)Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuatkan dalam Berita Acara Penetapan.
(13)Dalam hal calon Kepala Desa yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditemukan kemudian kecurangan dalam persyaratan administrasi, calon kepala desa dimaksud dapat dibatalkan dari pencalonan.
(14)Calon yang dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (13) dituangkan dalam Berita Acara dengan menyebut alasan pembatalan.
(15)Pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (13) berlaku sampai dengan sebelum pelantikan.
(16)Dalam hal setelah pembatalan sebagaimana dimaksud ayat (13) teijadi maka perolehan suara terbanyak menjadi pemenang dan berlaku apabila hanya menyisakan 1 (satu) kandidat calon.

12.Ketentuan Pasal 27 ayat (2) diubah, ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3), sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut : 11