Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara No. 7 Tahun 2016
- Nomor
- 7
- Tahun
- 2016
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHANATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA NOMOR04TAHUN2015TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA PasalI Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor04 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa(Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2015 Nomor04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor04),diubah sebagai berikut: 4 1.KetentuanPasal1diubah,disisipkan1(satu)angka antara angka21dan angka22,yakni angka 21A,sehinggaPasal1berbunyisebagai berikut :
DalamPeraturanDaerah ini yangdimaksud dengan:
4.BupatiadalahBupati Tapanuli Utara.
6.PengadilanNegeriadalahPengadilanNegeriTarutung. 7.SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Tapanuli Utara. 8.PegawaiNegeriSipil,yang selanjutnya disingkatPNS,adalahPNS yang bertugas diPemerintahDaerah Kabupaten TapanuliUtara. 9.Camat adalahpemimpindankoordinator kecamatan dalam Kabupaten Tapanuli Utara. 10.Kecamatan adalahwilayahkeijaCamat sebagai perangkat daerah Kabupaten. 11.Pejabatadalahpegawaiatau perangkatDesayang ditunjukuntuk melakukansuatu tugasPejabatKepala Kepala Desa. 12.Desaadalah kesatuan masyarakat hukum yangmemilikibatas wilayah yang berwenanguntukmengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asas usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dandihormati dalam sistem pemerintahanNegaraKesatuan 13.Dusun adalahbagian wilayah Desa yangmerupakanwilayah Desa. 14.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraanurusanpemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 15.Pemerintah Desaadalah kepala Desaatauyang disebut dengannama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 16.Badan Permusyawaratan Desa,selanjutnya disebutBPDadalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 5 17.AnggaranPendapatandan BelanjaDesa,selanjutnyadisebutAPB Desa,adalahrencanakeuangantahunanPemerintahan Desa, yang ditetapkan denganPeraturanDesa. 18.KeputusanKepalaDesaadalahpenetapan yangbersifat konkrit, individual,danfinal. 19.Evaluasiadalahpengkajiandanpenilaianterhadap rancangan PeraturanDesauntukmengetahuibertentangandengan kepentingan umumdan/atauPeraturanPerundang-undanganyanglebih tinggi. 20.LembagaKemasyarakatanadalahlembagayangdibentukoleh masyarakatsesuai dengankebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Desadalammemberdayakanmasyarakat. 21.PanitiapemilihanKepala Desatingkat desayangselanjutnya disebut PanitiaPemilihanadalahPanitiayangdibentukolehBPDuntuk menyelenggarakanproses pemilihankepadaDesa. 21A.Panitia Pemilihan Kepala DesatingkatKabupatenyangselanjutnya disebut PanitiaPemilihan diKabupaten adalahPanitiayang dibentuk oleh Bupatiuntukmenyelenggarakanprosespemilihan kepalaDesa di tingkatKabupaten. 22.Calon Kepala Desaadalahcalon kepaladesa yang ditetapkan oleh PanitiaPemilihansebagai calonyangberhakdipilihmenjadiKepala Desa. 23.Calon Kepala Desa Terpilihadalahcalon Kepala Desa yang memperolehsuaraterbanyak dalam pelaksanaanpemilihankepala Desa. 24.Keluargainti adalahunitterkecildalammasyarakatyang terdiridari suami-istri,atausuami-istri-anak,atau ayah-anak,atauibu-anak. 25.Pemilihadalah penduduk desa yang bersangkutandantelah memenuhi persyaratanuntukmenggunakan hakpilihdalam pemilihan kepala Desa. 26.Daftar PemilihTetap,selanjutnya disebutDPT,adalah daftarpemilih yang telah ditetapkanolehPanitiaPemilihan sebagaidasar penentuan identitas pemilihdan jumlahpemilihdalampemilihan kepala Desa. 27.Daftar PemilihTambahan adalah daftarpemilih yang disusun berdasarkan usulan daripemilihkarenabelum terdaftar dalamDaftar PemilihSementara.
(1)Pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak pada hari yang sama di seluruh wilayah Daerah. (2)Pemilihan kepala desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3(tiga) kali dalam jangka waktu 6(enam)tahun. (3)Dalam hal teijadi kekosongan jabatan kepala desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak, Bupati harus menunjuk penjabat kepala desa. 6 (4)Penjabatkepala desa sebagaimanadimaksudpadaayat(3)diusulkan olehCamatberasaldariPNSyangadadi lingkungan pemerintah daerah kabupaten. (5)Penjabat kepaladesamelaksanakantugassebagai kepala desasampai dengan dilantiknya kepaladesaterpilih. (6)Pemilihankepaladesasecara bergelombangsebagaimana dimaksud dalamPasal 2dapatdilaksanakan dengan mempertimbangkan: a.pengelompokanwaktu berakhimya masa jabatankepaladesadi wilayahKabupaten; b.kemampuankeuangan daerah;dan/atau
(7)Pemilihankepala Desasecara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan paling banyak3(tiga)kali dalam jangka waktu6(enam)tahun. (8)Pemilihankepaladesabergelombangsebagaimana dimaksud pada ayat (2)dilakukan denganintervalwaktupalinglama2(dua)tahun. (9)Pengelompokanwaktu berakhimya masajabatankepaladesa merupakan kewenangan Bupatiyang lebihlanjutdiaturdengan PeraturanBupati. 3.Ketentuan Pasal6diubah,ditambahkan2(dua)ayat,yakni ayat(7),ayat (8)dan ayat(9),sehingga Pasal6berbunyi sebagaiberikut:
(1)Pembentukan panitiapemilihan kepaladesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal5hurufcdisampaikansecaratertulisolehBPDkepada Bupati melalui Camat. (2)Panitia pemilihan KepalaDesa sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditetapkan dengan KeputusanBPDdengansusunan sebagai berikut: :Salahseorangdari lembaga kemasyarakatan desa,tokohmasyarakat/adat/ golonganprofesi/ perwakilan kelompokmasyarakat. :Salah seorang perangkatdesa. :Salahseorangdarianggota panitia pemilihan. Beberapa orangyang berasaldarilembaga kemasyarakatan desa,tokohmasyarakat/adat/ golongan profesi/ perwakilan kelompokmasyarakatyangada,perangkatDesa, anggotaBPDdan disesuaikan dengan kebutuhan danjumlah pemilih. Ketua Sekretaris Bendahara Anggota (3)Jumlah panitia pemilihanadalahganjil yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa. (4)Komposisi panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat(2) diatur lebihlanjut dengan Peraturan Bupati. (5)Kepaladesa dan KetuaBPDtidak diperbolehkan menjadi Panitia Pemilihan. (6)Bilamana salah seorang panitia pemilihan akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Desa,yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari panitia pemilihan dan ketuaBPDmenetapkan pengganti yang mengundurkan diri. (7)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilarang mengundurkan diri dalam hal proses tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa telah berlangsung; 7 (8)Pengundurandiri PanitiaPemilihansetelahprosestahapan berlangsung sebagaimana dimaksud ayat(6)dikenakan sanksi. (9)DalamhalKetuadanatauanggotaPanitia Pemilihan meninggaldunia sebelumberakhirmasa tugasnya,makaBPDmelakukanmusyawarah untukmemilihpengganti. 4.KetentuanPasal8ayat(2)hurufddiubah,sehinggapasal8berbunyi sebagai berikut:
(1)Pemilihyangmenggunakanhakpilih,harusterdaftarsebagaipemilih; (2)Pemilihsebagaimana dimaksud pada ayat(1)harusmemenuhisyarat : a.penduduk desayangpadaharipemungutan suarapemilihan kepala desasudahberumur 17(tujuhbelas)tahunatau sudah/pernah menikahditetapkan sebagaipemilih; b.nyata-nyata tidaksedang terganggujiwa/ingatannya;
(1)Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalamPasal10 ayat(2), pemilihatauanggota keluargadapatmengajukanusulperbaikan mengenai penulisan nama dan/atauidentitas lainnya. (2)Selainusul perbaikan sebagaimana dimaksudpada ayat(1), pemilih atauanggota keluargadapatmemberikan informasiyang meliputi: a.pemilihyang terdaftarsudahmeninggaldunia; b.pemilihsudahtidak bertempattinggal didesa tersebut; c.pemilih yangsudah nikah di bawah umur 17(tujuh belas)tahun; atau d.pemilihyang sudah terdaftar tetapi sudah tidak memenuhi syarat sebagaipemilih. (3)Apabilausulperbaikandaninformasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dan ayat(2)diterima, panitiapemilihan segera mengadakan perbaikandaftarpemilihsementara. (4)Dalam halusulperbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tidak diterima, Panitia Pemilihanmembuat alasan tertulis dan dituangkan dalam Berita Acara. 6.Ketentuan Pasal 14 diubah,ditambahkan3(tiga)ayat, yakni ayat(1),ayat (2)dan ayat(3), sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:
(1)Panitia pemilihan menetapkan dan mengumumkan daftar pemilih sementara yang sudah diperbaiki dan daftar pemilih tambahan sebagai daftarpemilihdan dapat dihadiri para calon kepala Desa. (2)Para calon Kepala Desa yang tidak ikut menghadiri proses penetapan DPTdianggap telah menyetujui hasil penetapanDPTsetelah menerima surat undangan. (3)Ketentuan lebih lanjut mengenai penyampaian undangan sebagaimana dimaksud pada ayat(2)diatur dengan Peraturan Bupati. 8
Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:
9 (3A)Pengumuman sebagaimanadimaksudpadaayat(3)selama3(tiga) hariberturut-turutditempatstrategisyangmudah dijangkau masyarakat. (4)Masukanmasyarakatsebagaimanadimaksudpada ayat(3),wajib diprosesdanditindaklanjutipanitiapemilihanmelaluimusyawarah panitiapemilihandandituangkandalam Berita Acara. (5)Bentuk formatklarifikasisebagaimanadimaksudpadaayat(2)akan diaturlebihlanjutdengan Peraturan Bupati.
(1)Dalamhalbakal calon yangmemenuhi persyaratansebagaimana dimaksuddalamPasal 19kurang dari2(dua)orang,panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaranselama 20(duapuluh)hari. (2)Dalamhalbakalcalonyang memenuhi persyaratantetap kurang dari2 (dua)orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksudpada ayat(1), Bupatimenunda pelaksanaanpemilihan kepala Desasampaidengangelombang pemilihanKepalaDesa berikutnya. (3)Apabiladalamtenggangwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat(2) masajabatankepala Desa berakhir,Bupati mengangkatpenjabat kepaladesa dariPNSdi lingkunganPemerintah Daerah. 10.Ketentuan Pasal23ayat(1),ayat(2)danayat(8)diubah,danayat(6),ayat (7)danayat(9)dihapus,sehingga Pasal23berbunyisebagai berikut:
(1)Dalamhal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudpadaPasal19lebihdari5(lima)orang,panitia pemilihan melakukan seleksi akademis. (2)Panitia Pemilihankepala Desa melaporkan kepadaBPDuntuk diteruskan kepada BupatimelaluiCamatpalinglama3(tiga)hari setelahbataswaktu pendaftaran berakhir guna dilakukan seleksi akademis. (3)Seleksiakademis sebagaimana dimaksud pada ayat(1)dilaksanakan olehpanitia Kabupatenataspermintaan Panitia Pemilihan kepalaDesa; (4)Panitia PemilihanKabupaten melaporkan hasil seleksi akademis kepada Bupati. (5)Hasilseleksi akademis sebagaimana dimaksud pada ayat(2) selanjutnya menjadidasarbagi panitia Pemilihan kepala Desauntuk menetapkan calonkepala Desa yang berhak dipilih dalam pemilihan kepala Desa. (6)Dihapus. (7)Dihapus. (8)Biaya seleksi akademis yang akan dilaksanakan kepada calon kepala Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (9)Dihapus. 10
11
Membuka PDF…
Dokumen