DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 5 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 54

Lembaga terkait

Ringkasan

KETENTUAN UMUM; ASAS DAN TUJUAN; RUANG LINGKUP; PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM; SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM; HAK DAN KEWAJIBAN; PELAPORAN, PEMBINAAN, DAN PENGAWASAN; PENDANAAN; LARANGAN; KETENTUAN PIDANA; KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan· Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 1 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165); • • Menetapkan
6.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2 0 1 3 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5421);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana ielah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 1 Tahun 2 0 1 1 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 3 1 0 ) ;
9.Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Utara; Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAPANULI UTARA dan BUPATITAPANULIUTARA MEMUTUSKAN: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Utara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Tapanuli Utara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.
5.Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. •
6.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga Bantuan Hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2 0 1 1 tentang Bantuan Hukum
7.Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin di Daerah.
8.Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
10.Nonlitigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. 1 1 . Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk Pemberi Bantuan Hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan Bantuan Hukum .
12.Panitia Pengawas Daerah adalah panitia yang melaksanakan pengawasan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapanuli Utara.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan hukum dilaksanakan berdasarkan asas: keadilan; persamaan kedudukan dalam hukum; perlindungan terhadap hak asasi manusia; keterbukaan; efisiensi; efektifitas; dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

a.menjamin dan memenuhi hak bagi Penerima Bantuan Hukum untuk mendapatkan akses keadilan;
b.mewujudkan hak konstitusional segala warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di Daerah; dan
d.mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. a. b. • C • d. e. f. g. • •

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

( 1 ) Bantuan hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang sedang menghadapi masalah hukum.

(2)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi masalah hukum keperdataan dan pidana baik Litigasi maupun Nonlitigasi.
(3)Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi menerima dan menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/ atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

Pasal 5

( 1 ) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ( 1) melipu ti setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.

(2)Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

BAB IV

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 6

( 1 ) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang sedang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.

(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diselenggarakan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
(3)Untuk menyelenggarakan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati berwenang dan bertugas:
1. a.mengalokasikan anggaran Bantuan Hukum dalam APBD;
2. b.melakukan registrasi terhadap Pemberi Bantuan Hukum yang sudah terverifikasi dan terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. c.menerima pengajuan pencairan anggaran Bantuan Hukum dari Pemberi Bantuan Hukum;
4. d.melakukan pemeriksaan dokumen pengajuan pencairan;
5. e.melakukan pencairan dana Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat dan kelengkapan berkas; dan
6. f.menyelenggarakan Bantuan Hukum bagi seluruh penduduk yang berdomisili atau bertempat tinggal atau berkependudukan di Daerah. • •
(4)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati mengawasi dan memastikan penyelenggaraan Bantuan Hukum dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
(5)Bupati menunjuk Sekretaris Daerah untuk melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 7

( 1 ) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Syarat Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) meliputi:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum .
(3)Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku paling lama 1 (satu) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang kembali.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diatur dengan Peraturan Bupati. B AB V SYARAT DAN TATA CARA PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

( 1 ) Untuk memperoleh Bantuan Hukum, pemohon Bantuan Hukum harus memenuhi syarat:

a.mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi paling sedikit identitas Pemohon Bantuan Hukum dan uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan Bantuan Hukum;
b.menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan Perkara; dan
c.melampirkan surat keterangan miskin dari Lurah, Kepala Desa, atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal Pemohon Bantuan Hukum.

(2)Dalam hal pemohon Bantuan Hukum tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) huruf a, permohonan dapat diajukan secara lisan dan Pemberi Bantuan Hukum menuangkannya dalam bentuk tertulis.
(3)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh pemohon Bantuan Hukum. • •

Pasal 9

( 1 ) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum;

(2)Pemberi Bantuan Hukum dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan Bantuan Hukum dinyatakan lengkap harus memberikan jawaban menerima atau menolak permohonan Bantuan Hukum.
(3)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diterima, Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
(4)Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum mencantumkan alasan penolakan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara memperoleh Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus. Pasal 1 1 ( 1 ) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/ atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

(2)Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
(3)Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .
(4)Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.
(5)Pemberian Bantuan Hukum oleh Advokat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat ( 1 ) , tidak menghapuskan kewajiban Advokat tersebut untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan, dan penuntutan; atau
2. b.pendampingan dan/ atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan.

Pasal 12

1. negosiasi;

g.pemberdayaan masyarakat;
h.pendampingan di luar pengadilan; dan/atau drafting dokumen hukum. ( 1 ) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus verifikasi dan akreditasi.

(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
1. a.penyuluhan hukum;
2. b.konsultasi hukum;
3. c.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
4. d.penelitian hukum;
5. e.mediasi; f. • •
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Bantuan Hukum secara non litigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks54PDFHirarki

Memuat teks peraturan…